Ditemukan 4866 data
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding
IWAN SETIAWAN
30 — 4
61/Pdt.P/2021/PN Jmbtersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Jambi harus membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon dan berdasarkanpertimbangkan tersebut petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikansebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan(volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka berkaitan dengan biayabiayapermohonan ini selurunhnya
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayar ganti kKerugian materil sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak selurunhnya
94 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
132 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunhnya
341 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
139 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Sunardjo Hadipranoto
Termohon:
BUNGA HARNYATA
115 — 92
sebagaimanaketentuan Pasal 463 KUHPerdata, dengan demikian terhadap AdikKandung Pemohon yaitu Bunga Harnyata telah dapat dinyatakan tidak hadir(afwezigheid), sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon dinyatakanuntuk dikabulkan; Namun terhadap petitum ke 2 Pemohon tersebutdianggap telah turut pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan padapetitum angka 3, maka Hakim akan memperbaiki petitum Pemohonsebagaimana amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkanuntuk selurunhnya
121 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3560/B/PK/Pjk/2019untuk mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00015/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan
119 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 September 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
DARUSSAMAN
21 — 14
yangdikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukumsehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
134 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
SRI TATIK
12 — 9
Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya
441 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
Engkar Karnesih binti Torin
Tergugat:
Taryo Suharyo bin Wasta
14 — 0
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya
130 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain makaPemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 Nopember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116799.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
137 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
4.886.686.397,00 520.298.848,00 4.366.387.549,00Sanksi Administrasi 2.345.609.470,00 249.743.447,00 2.095.866.023,00 Jumlah PPh yang masih harusdib 7.232.295.867,00 770.042.295,00 6.462.253.572,00ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114664.25/2011/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya