Bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pengadilanscbagaimana diuraikan dalam penjelasan UndangUndang No. 14Tahun 2002 adalah merupakan jenjang pemeriksaan ulang meliputiaspek penerapan hukum dan aspek fakta yang mendasari terjadinyasengketa perpajakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tahun 2002, bahwaPengadilan Pajak telah salah menerapkan UU karena tidakmempertimbangkan teknis penilaian pajak yang benar berkaitandengan adanya mutasi bank yang dianggap sebagai penjualan tetapitidak selaras (unmatching) dengan mutasi kuantitas barang yangterjual, dalam hal ini diajukan alasan keberatan dengan uraiansebagai berikut :bahwa faktafakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakanadalah terutama diakibatkan sistem penilaian pihak PetugasPemeriksa Pajak yang tidak benar menyangkut

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwamenerima penyerahan psikotriopika tersebut yang bukan dari Apotek,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5Tahun 1997..

Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

Mendasari hasil mediasi per tanggal 01 Oktober 2019, pihak PENGGUGAT danTERGUGAT sepakat untuk Perkara dengan Nomor:17/Pdt.G.S/2019/PN SonTidak dilanjutkan lagi.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian tersebut.

MELAWAN:Tergugat, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3805/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun duduk perkara yang mendasari

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

jika digarap / dimanfaatkan olehPenggugat akan meng hasilkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)perhektar setiap tahunnya ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena perhitungan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) perhektar setiap tahunnya adalah hal yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak merinci apa dikali berapa sampai dengan menjadi angka sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dan alasanhukum yang mendasari

Penggugatmenetapkan kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah)* ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena hal tersebut sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapatmenunjukkan alasan hukum yang mendasari perhitungan tersebut Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan hukumyang mendasari perhitungan tersebut , Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang Cq.

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti kKeterangan saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer O2 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi Kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa mendasari kondisi fisik Pemohon yang demikian itu, pada akhirtahun 2015 dilakukan pemeriksaan kromosom melalui darah terhadapdiri Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Karyotipe (darah) No.B948/UGK/XII/2015 yang dibuat oleh dr. Ni Wajan Tirthaningsih, MS dariUnit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 21122015, ternyata hasilnmya menunjukkan bahwa Pemohon memilikikromosom 46, XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin lakilakisepenuhnya;4.

Bahwa dengan diubahnya status jenis kelamin Pemohon dariperempuan menjadi lakilaki, maka mendasari nilainilai yang hidup danberkembang di masyarakat Kediri sudah sepatutnya nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 177/Padt.P/2021/PN Gprsebagai sebuah identitas juga diubah dan disesuaikan dengan jeniskelamin lakilaki, untuk itu bersama ini Pemohon juga bermaksud untukmengubah nama dari yang semula bernama ANI KASANAH diubahmenjadi ANANG SUTOMO; Karenanya itu, mohon kepada PengadilanNegeri

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka untuk mengubah status jenis kelaminPemohon yang semula perempuan menjadi lakilaki serta pergantiannama yang awalnya ANI KASANAH menjadi ANANG SUTOMO dalamKutipan Akta Kelahiran

Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diHalaman 1 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.EdKepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ed,tanggal 26 Februari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun hal a* hal yang mendasari

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

setelah diteliti dalam memori bandingnya tersebut ternyataPembanding tidak mengemukakan keberatankeberatannya terhadappertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam halPermohonan Cerai Talak/Konpensi;Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengemukakankeberatankeberatan terhadap pertimbangan dan putusan dalamPermohonan Cerai Talak / Konpensi, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama secarakeseluruhan dan pertimbangan hukum yang mendasari

putusannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, begitu pula pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusannya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkanPermohonan Cerai Talak telah tepat dan benar serta diambil alih oleh MajelisHakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikianMajelis Hakim Tingkat Banding

Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat

(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal

175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Putusan PUT46458/PP/M.XIH/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atasPeredaran Usaha sebesar Rp36.145.000.000,00;Menrut bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas Peredaran UsahaTerbanding sebesar Rp36.145.000.000,00 menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik secaralisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan

dan Penjelasan Tertulis yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasansecara lisan maupun tertulis terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yangterungkap di dalam persidangan;Menurut bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuan bandingnya, PemohonPemohon Banding secara implisit memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi positifBanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp36.145.000.000,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari

Beberapa alasan yang mendasari adalah: . bahwa Terbanding tidak menemukan bukti dan aliran dana yang menunjukkan bahwa'uang masuk dan keluar senilai total Rp3.145.000.000,00 adalah benarbenar dariEnggal Karjono;. bahwa yang ada di rekening koran hanya setoran dan penarikan tunai dengan nilai yangbesar.

Purworejo denganmenyebutkan pekerjaanTerdakwa adalah swasta haltersebut mendasari datayang diberikan dariTerdakwa sedangkanpekerjaan Terdakwa yangsebenarnyaggota TNI ADdengan pangkat Sersan Duakemudian persyaratan nikahtersebut diajukan ke KUAKec. Bayan Kab. Purworejo.Bahwa selanjutnya Terdakwapada hari Jumat tanggal 4Juni 2004 sekira pukul08.00 telah menikah secarasah dengan Saksi di rumahorang tua Terdakwa = yangbernama Sdr. Suroto (Saksi3) di Ds. Grantung Kec.Bayan Kab.

Purworejo denganmenyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swastahal tersebut mendasari data yang diberikan dari24Terdakwa sedangkan pekerjan Terdakwa yangsebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkatSersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebutdiajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumattanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 telahmenikah secara sah dengan Saksi 1 di rumahorang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto(Saksi 3) di ds. Grantung Kec.

Untuk memakai atau menyuruhorang lain pakai surat tersebutseolah olah isinya benar dantidak dipalsuKedua :Unsur kesatu : Setiap OrangUnsur Kedua : Menelantarkan orang laindalam lingkup Rumah tangganya.Unsur Ketiga : Padahal menurut hukumyang berlaku baginya atau karenapersetujuannya aatas perjanjiania wajib memberikan kehidupanperawatan atau pemeliharaankepada orang tersebut.Bahwa = mengenai Dakwaan kesatu tersebutMajelis mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut : Unsur Kesatu : Barang siapa.Dengan mendasari

Purworejodengan menyebutkan perkerjaan Terdakwa adalahswasta, hal tersebut mendasari data yang diberikan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwayang sebenarnya adalah anggota NI AD denganpangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikahtersebut diajukan ke KUA kec. Bayan Kab.Purworejo.2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hariJumat tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00Wib telah menikah secara syah dengan saksi 1 dirumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr.Suroto (Saksi 3) di Desa grantung kec.

Purworejodengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalahSwasta hal tersebut mendasari data yang diberikan Terdakwa sedagkan perjaan Terdakwa yangsebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkatsersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebutdi ajukan ke KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hariJumat tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00Wib telah menikah secara syah menurut agamaislam dengan Saksi 1 di Rumah orang tuaTerdakwa yang bernama Sdr.

atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

Kandangan Kediri;4 Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah:e Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 1 tahun dan telah saling jatuh cinta;e Calon istri Pemohon sudah hamil 4 bulan;5 Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan;7 Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:e Adanya

Mediator kepada Penggugat dengan Tergugatagar perkara harta bersama in casu diselesaikan secara damai ataukekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMANomor 1 Tahun 2016 ;Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materipokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telahdiuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari

Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannyagugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengangugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebabperceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebutharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanyaharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketaantara Penggugat dan Tergugat.

Bukti 1.5 dan 1.6merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugatbahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwaketerangan saksisaksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwatanah dengan rumahnya~ atau objek sengketa sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaansetempat

Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan

dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari

Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat