DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB 1648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.

DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.

DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta Kopi 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.

Kelapa Puan Timur NE 2/40Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 996/KP.0015/DU2012, tertanggal 21 Mei 2012 dan Nomor : 204/KP.0015/KU2012, tertanggal 04 Juni2012 yang masingmasing terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 702/SK/Pengc/2012/PN.Jkt.Tim. dan tertanggal 04 Juni2012 Nomor : 835/SK/Pengc/2012/PN.Jkt. Tim. ;Untuk Tergugat Ill sidang pertama tidak hadir tetapi pada sidang selanjutnya hadirKuasanya bernama : DR.

rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telahdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyail kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.996

hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996

pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996

dengan tinta warna biru;e BB994 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 01 Pebruari 2008 s/d 05Agustus 2008 dengan jumlah Rp 2.150.000.000,00, yang sudah di contrengdengan tinta warna birue BB 995 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 05 Agustus 2008 s/d 10Desember 2008 dengan jumlah Rp 2.930.650.000,00, yang sudah di contrengdengan tinta warna birue BB 996

dicontreng dengan tinta warna biru;BB994 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 01 Pebruari 2008 s/d 05Agustus 2008 dengan jumlah Rp 2.150.000.000,00, yang sudah di contrengdengan tinta warna biruBB 995 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 05 Agustus 2008 s/d 10Desember 2008 dengan jumlah Rp 2.930.650.000,00, yang sudah di contrengdengan tinta warna biruBB 996

CitrakatonDwitama dengan nomor : IN/II.80006T tanggal 6 Pebruari 2008 sebesar Rp39.875.000,00 perihal pembayaran dari AGUNG ANDHIKA LAMPUNG untuk 10Halaman 996 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.set panel Modul Surya lengkap yang ditandatangani tanpa nama di atas materaiRp 6.000,00 ;BB 265 : Sesuai dengan aslinya 2 (dua) Lembar Keputusan PejabatPembuat Komitmen kegiatan Energi Baru terbarukan Listrik Pedesaan DirektoratJenderal Listrik dan pemanfaatan Energi Nomor 03/P2K EBT

dengan tinta warna biru;BB994 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 01 Pebruari 2008 s/d 05Agustus 2008 dengan jumlah Rp 2.150.000.000,00 , yang sudah di contrengdengan tinta warna biruBB 995 : 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana EBT Direktorat Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi Terhitung tanggal 05 Agustus 2008 s/d 10Desember 2008 dengan jumlah Rp 2.930.650.000,00 , yang sudah di contrengdengan tinta warna biruBB 996

, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,388, 389, 390, 391, 392, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408,409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 478, 479, 491, 542, 543, 545, 546,547, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 987, 988. 989, 996

Diblokir oleh Penyidik KPK tertanggal 21Oktober 2013 ;e Bahwa dari mutasi rekening tersebut diketahui terdapattransaksi debet ke beberapa orang ;e Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang buktiyang ditunjukkan didepan persidangan, yaitu BB nomor 143,591, 963, 971, 972, 974, 976, 978, 991, 994, 995, 996, 997,999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1023, 1024, 1025,1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038,1039, 1040,

kepada CV.RATU SAMAGATdengan nomor rekening 1460089888999 dari DEVINA KELVIANTO Wdengan nomor rekening 6320052538 senilai Rp 943,800,000 ( SembilanRatus Empat Puluh Tiga Delapan Ratus ribu rupiah ).BB NO. 995 :1 ( satu ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya CreditAdvise (RTGS) tanggal 30 Juni 2011 kepada CV.RATU SAMAGATdengan nomor rekening 1460089888999 dari CHANDRA SITUMEANGdengan nomor rekening 0120206061 senilai Rp 941,600,000 ( SembilanRatus Empat Puluh Satu Enam ratus ribu rupiah).BB NO. 996

satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengannama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegorodengan nomor rekening : 1460004328584 atas nama M.AKILMOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ PenampunganSementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Saiddengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3,798,175,753 ( Tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapanjuta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah )dengan validasi 21/01/2014 pukul : 02:10:28 PM.996

No. 597 K/Pid.Sus/2016500) a.501) a.502) a.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenMerangin Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.. 1 (Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama YUSRI ADWAN SE, untukdinas

S.Pd.M.M bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.501).a. 1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,00(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenMerangin Provinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.b.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal

SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:996 / DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YUSRIHalaman 191 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerjakomisi IV DPRD Kan pesisir Selatan Ke DPRD Maranginprop Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh an.

SE bertanda tangan pada tanggal 25April 2011.c. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 /DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YUSRI ADWAN. SE,untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kanpesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambi tanggal 25 April2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh an.

Jambi oleh YUSRI ADWAN.SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah PerjalananNomor: 996 / DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalamrangka Kunjungan kerja komisi WM DPRD Kanpesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambitanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh an.

Jambi oleh YUSRI ADWAN.SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.1 ( Satu) Lembar Surat Perintah PerjalananNomor: 996 / DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalamrangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kanpesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambitanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh an.

Pesisir Selatan, Uangsejumlah Rp. 4.500.000, ( Empat Juta Lima RatusHalaman 996 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg515) a.Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.MARWAN ANAS selama 4 ( Empat ) hari keBungo Prop. Jambi oleh an. MARWAN ANASbertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :1282 / DPRDPS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangkaKunjungan Kerja Komisi ll DPRD Kab.Pes.

pengertian melawanhukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehinggayang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatanmelawan hukum formil saja; Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNo. 996

pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996

memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996

Oleh karenanya penjelasan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006tanggal 21 Pebruari 2007 tetap

Wayan Madra, diberitanda P. 996.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Ketut Budia, diberi tandaP. 997.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Komang Leber, diberitanda P. 998.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Muda, diberi tanda P. 999.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Arsad, diberi tanda P. 1000.Foto copy SKP Nomor : 219/110/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An.

ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatanHal 176 dari 229 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996

pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996

Selanjutnya Lumpat MarisiSimanjuntak mengajukan Permohonan Pemisahan Hak atas namadiri sendiri tertanggal 9 Maret 2017 dengan Nomor Berkas 703/2017,seluas 996 M? (sembilanratus sembilanpuluh enam meter persegi)yang kemudian terbit Sertipikat Nomor HM 02807 tertanggal 31 Maret2017, sehingga HM 01622 tersisa luas 1.004 M? (seribu empat meterpersegi).

Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyalkekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dengan adanyaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan berarti secara langsung mengubahnorma dalam suatu perundangundangan akan tetapi lebih lanjut masihmemerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996

hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalambeberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996