Ditemukan 956 data
15 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor49/Pdt.P/2021/PA.
49 — 1
diajari shalatdan mengaji oleh Tergugat, yakni dengan mendatangkan guru mengaji kerumah, belakangan ini anakanak mengaji di Mesjid Pasar Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar mengaji adalah ibu Tergugat, kadangkadang juga diantar oleh Penggugat; Bahwa meskipun Saksi beragama Budha, namun bila anakanak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi memang ada sarana ibadah buat orangberagama Budha sebagaimana rumah ummat
anakanak Penggugat dan Tergugat tinggaldengan Tergugat, yakni di rumah orang tua Tergugat; Bahwa selama ini keadaan anakanak tersebut sehat dan baikbaik; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anakanak Penggugat denganTergugat ada mengaji; Bahwa meskipun ibu Penggugat beragama budha, namun bila anakanakPenggugat dan Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat
No. 0376/Pdt.G/2018/PA.TPIPasar, Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar anakanak tersebut mengaji selama di MesjidRaya AlHikmah Pasar Tanjungpinang adalah Saksi sendiri dan kadangkadang diantar oleh Penggugat; Bahwa dari penuturan Penggugat, Saksi mengetahui bahwa di rumahorang tua Penggugat ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat Budha pada umumnya; Bahwa Tergugat tidak bersedia anakanaknya berada dalam asuhanPenggugat karena Tergugat khawatir terhadap keyakinan agama/aqidahanakanak
10 — 2
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat' tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat slam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
berfikir/jtihadul 'ammahsebuah lembaga peradilan yang menjadi harapan serta tumpuan parapencari keadilan yang diharapkan dapat melihat dan mengikuti faktafakta hukum yang ada dan tidak terikat hanya dengan doktrin klasikbelaka;Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum pada Putusan yangdikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Medan atas perkara aquo sangatsangat kaku dan pasif yang hanya memberikan pertimbanganpertimbangan yang terikat dengan dokirin teoritis serta temporer belaka,sedangkan fakta permasalahan ummat
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama, dandalam tingkat banding sudah membuat Terdakwa merasa tidak percayadiri untuk menghadapi kehidupan ini, namun demikian, Terdakwa telahmengakui bahwa Terdakwa telah bersalah dan berjanji tidak akanmelakukannya lagi, sebagai manusia normal, Terdakwa punya kesalahandan kehilafan yang bukan disengaja, tapi sudah takdirnya demikian ;e Bahwa Terdakwa tidak pula menyerahkan diri ini pada Hukum dankepada Tuhan dengan pasrah begitu saja, tapi sebagai ummat
23 — 11
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
15 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
23 — 15
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
86 — 18
anaktersebut. nn Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang peradilan agama, adalah kewenangan Peradilan Agama untukmemeriksa dan menetapkan asal usul anak yang didasarkan pada perkawinansecara agama Islam, oleh karena para Pemohon adalah beragama Islam danmelaksanakan pernikahan juga secara agama Islam, dengan berpedomanpada kepentingan pokok ummat
63 — 15
Di dalam alkitab mengatakan setiap ummat Kristiani yangtelah dipersatukan di dalam suatu perkawinan yang resmi (di dalam sebuah gerejadan disumpah oleh seorang pendeta) firman Tuhan mengatakan : Tiadaperceraian kecuali diceraikan/dipisahkan oleh kematian, dan Penggugat apakahdapat memastikan antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak lagi tinggal dalamsatu kediaman ini merupakan suatu perceraian dan tidak akan berumah tanggadengan pihak lain ;Mengenai hak asuh anak yang Saudara kutip dalam yurisprudensiMA
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
191 — 72
KHOIRUL ANAM, adapun ucapan baiat tersebutadalah SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEIKH ABUBAKAR ALBAGHDADI SEBAGAI PEMIMPIN UMMAT ISLAM UNTUKMENDENGAR DAN TAAT SERTA PATUH DALAM PERINTAHNYA BAIKDALAM SUSAH DAN SENANG.JAD (Jamaah Anshorut Daullah) adalah organisasi Jamaah Anshor Daulahyang disingkat JAD adalah suatu organisasi dibawah tanah / under groundyang dideklarasikan pada bulan Oktober tahun 2014 atau 2 bulan setelahSYEH ABU BAKAR AL BAGDADI mendeklarasikan dirinya sebagai KhilafahDaulah
Saksi dengan Ustadz WILDAN EDI saling dudukberhadapan kemudian Saksi bersalaman dengan Ustadz WILDANEDI, lalu Ustadz WILDAN EDI mengucapkan kata kata baiat,adapun Saksi berbaiat kepada amirul mukminin SYEIKH ABUBAKAR AL BAGHDADI sebagai pemimpin ummat Islam untukmendengar dan taat serta patuh dalam perintahnya baik dalam susahHalaman 57 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim.dan senang.
INDRA dan BANG IRFAN.Bahwa benar yang mana dulu saksi pernah beranggapan bahwa ISISadalah pasukan Panji Hitam yang dipimpin oleh SYEIKH ABU BAKARAL BAGHDADI sebagai amirul mukminin dan di dukung dengan haditsyang pernah saksi baca segara untuk berbaiat.Bahwabenar dapat saksi jelaskan bahwa demokrasi adalah istempolitik yang cara pemilihan pemimpinya dengan cara pencoblosanSuara terbanyak, dan saksi setuju. dengan demokrasi demikemaslahatan ummat di Indonesia.Bahwa benar dapat Saksi pahami bahwa Daulah
KHOIRULANAM, adapun ucapan baiat tersebut adalah SAYA BERBAIAT KEPADAAMIRUL MUKMININ SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI SEBAGAIPEMIMPIN UMMAT ISLAM UNTUK MENDENGAR DAN TAAT SERTAPATUH DALAM PERINTAHNYA BAIK DALAM SUSAH DAN SENANG.JAD (Jamaah Anshorut Daullah) adalah organisasi Jamaah AnshorDaulah yang disingkat JAD adalah suatu organisasi dibawah tanah /under ground yang dideklarasikan pada bulan Oktober tahun 2014 atau2 bulan setelah SYEIKH ABU BAKAR AL BAGDADI mendeklarasikandirinya sebagai Khilafah Daulah
18 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Padt.P/2021/PA.
14 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
91 — 38
,Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi & Bantuan HukumPengacara & Jawara Bela Ummat (LBH PEJABAT) yang berlamat di JalanSaguling Il No. 31 Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021;Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanansebagai berikut :1.Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26Agustus 2021;Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus2021 sampai dengan 3 September
25 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
17 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
19 — 19
serta sudah sulit dipisahkan; Bahwa calon suami Pemohon seorang yang sudah memilikipekerjaan dan berpenghasilan yang cukup memadai;Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas, maka terbukti antaraPemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Teddy Adhitia bin AntonAsmono Hadi tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuaiyang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Pekawinan;Menimbang, bahwa Secara teknis administratif, sebagai syaratperkawinan bagi ummat
23 — 9
dengan dirinya;Menimbang, bahwa terhadap keinginan dan kerelaan calon suami untukmenikahi anak Pemohon yang sedang hamil bukan karena berhubungan badandengannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulamaulama empat mazhab yangtermasyhur, termasuk ulamaulama di Indonesia, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambalimenyatakan status pernikahannya tidak sah, adapun Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafiimenyatakan sah pernikahannya;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasebagian besar ummat
43 — 41
TlbIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Ketua GerejaMasehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT), olehkarena Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara(GMAHKDNT) bukanlah Badan Hukum Perdata atau Pengusaha yangmemberikan pekerjaan pada Penggugat, Ketua Gereja Masehi Advent HariKetujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) adalah Badan HukumKeagamaan yang memberikan misi pelayanan pada ummat