Ditemukan 5905 data
117 — 33
Kedua, April 2005, hal.173);Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah telah dirumuskan olehjurisprudensi bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyainilai(Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275).Pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Cetakan halaman 18, Penerbit Gramedia Jakarta, tahun 1986, hadiah adalahsegala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa bendaberwujud atau tidak berwujud misalnya Hak atas kekayaan Intelektual(HAKI) maupun berupa
Terbanding/Tergugat I : Ir. WINOTO BASUKI
Terbanding/Tergugat II : PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA disingkat PT. RPI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Semarang
Terbanding/Tergugat IV : Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, M.SIS, M.Kn, MH
Terbanding/Turut Tergugat : PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY disingkat PT. SIMOPLAS sekarang dalam pailit
116 — 65
., Hakim Niaga padaPengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalamperkara kepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;. Menunjuk dan mengangkat :a. FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus(SBPKP) Nomor : AHU.AH.04.03 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015,yang beralamat kantor di A Utan Kayu No.69D, Matraman, JakartaTimur.b.
103 — 14
Bahwa gugatan Para Penggugat menurut klien / Tergugat adalah gugatanyang kabur (Obscuur libels);Bahwa dalam eksepsi Tergugat ini, mohon kepada Majelis Haki yang terhormatuntuk dapat pula dimasukan dalam materi pokok pemeriksaan dipersidangan,Mengingat kekaburan gugatan Para Penggugat ini mengakibatkan timbulnyaketidakpastian hukum bagi Tergugat . Hal ini didasarkan pada dalil hukum,sebagai berikut:a.
1.Yuspenti Br Surbakti
2.Tati Malem Br Tarigan
Tergugat:
1.Ir Muali Guntara
2.Ir. Embun Sari, M.Si
Turut Tergugat:
Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara
62 — 50
SerdangHalaman 49 dari 55 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN STBHulu adalah keliru karena Para Penggugat hanya mengutip dari salah satuMajelis Hakim yang berbeda pendapat dengan dua Majelis Haki lainnya yangmemeriksa perkara pidana No. 760/Pid.B/2016/PN.Sto dan No.761/Pid.B/2016/PN.Stb, atas nama terdakwa Yuspenti Br Surbakti dan TatiMalem Br Tarigan.Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Para Penggugat , TurutTergugat menyangkal dengan dalil sangkalannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Para Penggugat
1938 — 1351 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan perkara a quo, yakni ganti rugi sebesarRp127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratustujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuhpuluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen);Bahkan dalam Putusan Nomor 704K/Pdt.Sus/2008, Mahkamah Agungmenyatakan bahwa perkara Nomor 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah merupakan ne bis in idem dengan perkara lainyang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diputus dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 019 K/N/Haki
201 — 136
Bahwa dengan adanya Fakta tersebut Penggugat sangat terkejut dan tidak dapatmenerimanya karena Tanah Kebun / Pertanian ayah / opa / kakek para Penggugatdengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Tahun 1980 / Maumbi, dan Sertifikat Haki if 11.10Milik No, 59 Tahun 1980 / Maumbi yang Surat Pendaftaran Hak, Surat Ukur,Bukti Penyetoran, Pembukuan Warkah, Pengambilan Sertifikat dan Peta Situasidinyatakan tidak diketemukan / tidak ada ( hilang ) oleh Tergugat di KantorPertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana
440 — 286
PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT10.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 911angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini..Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak ataubelum di haki
PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT23.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 9angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini.24.Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak atau belumdi haki
1.FRANS ENGELBERT PONTOH
2.FRETS DANIEL PONTOH
3.OKTOVIANI SUPIT Ahli waris dari Elfrineke Paulintje Pontoh
4.FEBRYANTI PONTOH Ahli waris dari Ferry Pontoh
Tergugat:
JUSTIEN ROTTIE
180 — 126
., dibawah janjipada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja dimana di Universitas Samratulangi sebagai Dosen S1dan S2, khususnya mata kuliah Hukum Perdata;Bahwa pernah menjadi narasumber yaitu menjadi pemakalah di DepartemenLuar Negeri, seminar tentang HAKI, seminar tentang efektivitas hukumketenagakerjaan di Sulawesi Utara dan seminar ekonomi internasional diUnibraw;Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa sebagai ahli dalam berbagai perkaraperdata dan kontrak bisnis mulai tahun
CHADIDJAH SUYANI
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk. Kantor Cabang KEBON JERUK
2.BAMBANG SUWONDO, SH.,
75 — 24
mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII1sampai dengan TII11;Menimbang , bahwa untuk selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat telah memasuki , pokok' perkara ,maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu diseputar eksepsi tersebut;Menimbang , bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat salahalamat Karena Tergugat hanya berkedudukan sebagai pemberi fasilitaskredit (kreditur) yang membiayai perumahan yang dipilih dan diinginkan ataskemauan Penggugat dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Haki
77 — 27
2010, dan mengingat perbuatanperbuatantersebut berada dalam lingkup kewenangan terdakwa, maka menurut MajelisHakim, perobuatanperbuatan terdakwa yang telah menerima pengembalianangsuran dari para kelompok penerima manfaat PNPM MPd dan kemudianmenggunakannya untuk kepentingan pribadinya tersebut berasala dari satukeputusan kehendak dari terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan di atas,dikaitkan dengan syarat perbuatan berlanjut sebagaimana di uraikan di atas, makaMajelis haki
74 — 55
ARIFIN,S.H,.M.Hum masingmasing sebagai Haki Anggota serta dibantu oleh DARWIN,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebutdikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baligepada hari itu juga;Hakim Anggota Hakim KetuaPARLAS NABABAN, S.H., M.H. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.Panitera PenggantiDARWIN, S.H.Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 10.000,2.
28 — 4
didalamnya sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayangseperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru Sebaliknya ;%akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihnan yang berkepanjangan bagisalah satu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapatpakar Hukum Islam dalam kitab Madaa Hurriyatu Alzaujaini fi Althalaq yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Haki
260 — 148
Persidangan.Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenaiAliran Dana Namun menjadi tanda Tanya kami dari Penasehat HukumJika Mengenai Aliran Dana yang diopertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama kenapa harus menjadi pertimbangan kerena kamisudah keberatan di muka persidangan dan dicatat oleh PaniteraPengganti aneh karena untuk menjadi terang kasus tersebut harusdihadirkan Saksi Haji Abdul Somad namun Jaksa Penuntut Umu tidakmenghadirkan Di Muka Persidangan.Dan olehnya itu jika Majlelis Haki
MUSLIM, SH
Terdakwa:
Capt. IVAN APRIANO HADI POLIN, M.Mar.,MM.Tr
100 — 206
sedangkan yang dimaksud dengan Unsur yang menerimajanji adalah menerima penawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhioleh si pemberi tawaran yang akan diberikan di waktu yang akan datang;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa sesuatu adalah baik berupa benda berwujud,misalnya mobil, televise, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud,misalnya Hak yang termasuk dalam atas Kekayaan Intelektual (HAKI
1.Anak Agung Ketut Rai
2.Anak Agung Ngurah Gede Arimbawa, SE
3.Anak Agung Ayu Erdin Susilawati, SE
4.Anak Agung Ayu Diah Ambarawati, SE
5.Anak Agung Oka Wijaya
6.Anak Agung Suwena Risnawan
7.Anak Agung Adi Purnawati
8.Desak Putu Sri Ernawati, A.Md
9.Anak Agung Oka Wirana
10.I Gusti Putu Rai Astiti
11.I Gusti Putu Gede Astawa
12.Anak Agung Made Dwi Astari
13.Anak Agung Putu Mercredi
14.Anak Agung Ketut Agung Udayana
Tergugat:
PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar
161 — 86
32 PP No. 24 Tahun 1997 yang tidak memungkinkan lagibagi siapapun melakukan tuntutan atas pelaksanaan hak yang melampaui batas5(lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Haki Milik atas nama Gusti PutuPemecutan yang kemudian dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi karenapembebasan lahan, Sehingga tuntutan atau sengketa yang dibuat oleh ParaTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan terhambatnya Penggugat Rekonpensidalam melakukan perbuatan
113 — 9
REKONVENSIMengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat IIIkonvensi untuk sebagian;Menetapkan Penggugat rekonvensi/ Tergugat IIIl sebagaipembeli yang beritika d baik;Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;D.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Para Penggugat konvensi/ Para TergugatRekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hinggaputusan ini ditaksir sebesar Rp. 4.566.000, ( empatjuta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis HAKI
144 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angka 4,"Hak milik atas Kios" adalah haki milik atas unit yang dapat dimiliki olehpihak kedua secara terpisah yang meliputi bagian bersama, bendabersama dan tanah bersama'apartemen Kebagusan City". PPJB yangditanda tangani oleh pihak pertama sebagai penjual dengan pihak keduasebagai pembeli. Begitu PPPSRS Kebagusan City terbentuk denganpengurusnya, maka dikeluarkan dua surat peringatan tersebut yangbertentangan dengan ketentuan PPJB yang telah disepakai oleh keduabelah pihak.
Angka 4, Hak milik atas Kios adalah haki milik atas unityang dapat dimiliki oleh pinak kedua secara terpisah yang meliputibagian bersama, benda bersama dan tanah bersamaapartemenKebagusan City. PPJB yang ditanda tangani oleh pihak pertamasebagai penjual dengan pihak kedua sebagai pembeli. Begitu PPPSRSKebagusan City terbentuk dengan pengurusnya, maka dikeluarkan duasurat peringatan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan PPJByang telah disepakai oleh kedua belah pihak.
52 — 33
BuktiT.6 : Yurisprudensi MARI No.011 K/N/HaKi .2002, tanggal30 September 2002;DALAM REKONPENSI (PR1 s/d PR11) : 1 Bukti PR1 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/2019/III/2009/Dit.Reskrimum tertanggal 24 Maret 2009 ;2 Bukti PR2 : Surat Kontrak dan Perjanjian Jasa Inklaring antaraPenggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonpensitertanggal 1 April 2005;3 Bukti PR3 : Surat dari Herman, ex.
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
153 — 97
Bahwa Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tergugat danPenggugat) dalam Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya adalahseperti dalam matriks sebagai berikut : No PIHAK KEWAJIBAN HAKi. Tergugat/ Pasal 9 Ayat (1): Pasal 9 Ayat (2) :Pihak a. Menyediakan Lahan a.
Pembanding/Penggugat II : SATTUMAWANTI Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat III : HJ. MINNE Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat IV : H. GAMBE BIN SANNENG Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat V : Hj. SAENAB Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Bumi Anugerah Sakti
Terbanding/Tergugat II : Nyonya AGNES INGRID BUDI SETIO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Nyonya HAJJAH ANDI NURBANI NURDIN
Terbanding/Tergugat IV : PT.United Tractors
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : Notaris PPAT Lola Rosalina, SH,
Terbanding/Tergugat VII : HENDRIK JAURY, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris PPAT Widartiningsih, SH,
216 — 68
Berdasarkan halhaltersebut di atas, maka sangat berdasar hukum oleh majelis haki yangterhormat untuk mengesampingkan seluruh dalildalil gugatan Penggugatdan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakankembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pokok perkara ini;2.