Ditemukan 2284 data
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
143 — 64
BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatPutusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 99 HalamanDaerah Kota Surabaya );15.
RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya );Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7414/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1.
43 — 34
a quo terdapat Kepentingan yangsangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan yaitu :e Kehilangan tunjangan sertifikasi Guru, Uang Makan dan TunjanganFungsional yang berakibat terganggunya aktifitas dan pengelolaan belanjahidup seharihari;e Terhambatnya proses belajar mengajar pada RA AlHuda, sehingga paraanak didik yang merupakan titipan para orang tua murid yang menjaditanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai;e Dengan dipidahkannya Penggugat ke bagian Petugas Protokol Pada SubBagian
IDA ROSIDA, S.Pd. dengan SuratKeputusan Nomor 112 Tahun 2015;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf b dikatakan tidak benar karena Penggugattidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan/dipindahkan dari Jabatan Guru menjadi Petugas Protokol pada SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf c dikatakan tidak benar karena
92 — 55
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp 195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Subbagian
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai20dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
dua ribu seratus rupiah)Bahwa berdasarkan rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban KabupatenBengkulu Utara, pembayaran air RSUD Argamakmur dari bulan September 2005sampai dengan bulan Januari 2007 jumlah adalah sebesar Rp 195.586.000,00(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa bukti pembayaran rekening PDAM yang dikeluarkan oleh PDAMTirta Ratu Samban adalah berupa rekening yang dicetak secara prin out;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
117 — 85
Pembanding, adalahmerupakan tanda tangan yang berbeda;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.l.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014;1 (satu
Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.1.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Gin 1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014; 1 (satu) lembar asli Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilKementerian Kesehatan dengan jangka wakiu tanggal
Siti Murtofingah
47 — 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :SITIMURTOFINGAH, NIP 196706121989072001 Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Panti Sosial Asuhan Anak BalitaTunas Bangsa beralamat di Jl.
163 — 90
Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala Bidang Formasi padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanWalikota Pagaralam nomor : 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tanggal 07 Juli 2010(dilakukan penuntutan secara terpisah
diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalampengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin WidyaAstuti dan kawankawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatan Terdakwa dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian
Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.LEBIH SUBSIDAIRBahwa TerdakwaRusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu
Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
NS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatanTerdakwadilakukanberikut : Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor: 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secaralisan Drs.H.Sukaimi,BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian DaerahKota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MENDAGRI Cq. PEMDA Kep. Aru
Terbanding/Tergugat II : Jhon Harman
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Lengam
Terbanding/Tergugat IV : Fres Selitanini
Terbanding/Tergugat V : Rajab Nafulery
101 — 56
RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah PadaBagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru, CLIVE Y.PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan DokumentasiHukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru,LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagian Perlindungan Hukumdan HAM pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kab. Kep.
23 — 18
Surat Keterangan Penghasilan bulan Maret, April dan Mei, yangdikeluarkan oleh Kepala Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha, tanggal25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , diberi tanda P.2Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksike persidangan, masingmasing di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
141 — 24
.:00:15mengeluarkan Surat Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22Maret 2012 Perihal : Pemberitahuan (objek sengketa No. 1),dalam rangka pengaturan Tempat Usaha atas dasar Pasal ayat(2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya KotaSurabaya yang menyebutkan Bagian Pemasaran dan PembinaanPedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Subbagian pengaturan Tempat Usaha ; .
45 — 10
KepalaKepegawaian Negara dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, tanggal 28 September 2012, telahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos,selanjutnya diberi kode P.3;B. BUKTI SAKSI1. Munir bin H.
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;4. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., jabatan FasilitatorBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;6.
83 — 34
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJONEDIE DODIEK, SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ;A.F. FAJAR F., SH. Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya jAHMAD RIZAL S., SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ;7.
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 27PK/TUN/2016Universitas Negeri semarang a quo atau dengan kata lain Penggugatsecara resmi tidak pernah menerima surat keputusan Rektor UniversitasNegeri Semarang a quo selain juga karena alasan bahwa mutasi tersebuttidak sesuai dengan kaidah hukum dimana Penggugat yang semulamenduduki jabatan struktural eselon IV a dimutasi menjadi staf biasa tanpaadanya kesalahan yang Penggugat lakukan dan karenanya Penggugattetap melaksanakan tugas ditempat yang lama yaitu sebagai Kepala SubBagian
1.Hj. CHODIDJAH
2.MUHAMMAD WAHIB
3.MUTIARA FIRAS ZAFIRAH
4.RICCY WANDA ISTIOOMAH, S.KM
5.HJ. CHURIYAH
6.IZZUDDIN
7.ABDUL WAHAB
8.IBNU HAJAR
9.AINUL LUTFI
10.SITI ROCHIMAH
11.KHASFUL ANWAR
Termohon:
LURAH GEMPENG, KECAMATAN BANGIL, KABUPATEN PASURUAN
109 — 71
,kewarganegaraan .....Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan), beralamatkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 14, Pasuruan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 005/48/424.301.1.03/2017tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagaiRMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Setelah membaca !
Terbanding/Penggugat : AMRASUL ABDULLAH, ST
98 — 74
ARIE SUSMA INDAH, S.H, M.H Kepala Subbagian HukumSekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;3. EDI SUSANTO, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru ;4. M. BOOBY ASLAN, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih untuk berdomisilihukum pada Jl.
56 — 40
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;6. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;7. Cahyono, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianKeamanan dan PemeliharaanBiro Hukum padaKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia;8. M.
100 — 76
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IISetjen;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub BagianBantuan Hukum ISetjen ;6. Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IllSetjen;7. Abimanyu Pramudya, S.H., kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan MHukumSetditjenPlanologi Kehutanan); 8. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi9. Khikmatil Azizah, S.Ag., M.Hum., Staf Biro Hukumdan OrganisasiSetjen;10. Fransisca Budyanti, S., S.H., M.H., Staf Biro Hukumdan OrganisasiSetjen;11.
149 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa Antonia Yariko lvone Yamlean mantan Kepala SubBagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar dan KebudayaanKabupaten Mimika dalam melakukan kegiatan penyaluran DanaTunjangan Tambahan Penghasilan (insentif) untuk Guru baik GuruPegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Guru Honorer mempunyai tugas,kewajiban dan tanggung jawab secara administratif dan fisik kKeuangandalam penyaluran/pendistribusian Dana Tunjangan TambahanPenghasilan (DTTP);2.
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. KARYA MULIA NUGRAHA
556 — 245
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik. 6. Nama : MERTY KRISTINA BASTARI,S.H., M.H. Jabatan : Kepala Seksi Advokasi, Subdit.Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan JasaKonstruksi. 7. Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.Si.Jabatan : Kasubbag. Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan InspektoratJenderal. 8.
120 — 77
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan ;7. CHRISNO MASUDI, Kepala Seksi Pengawasandan Konsultasi IV, KPP Madya Jakartaselatan ; 8. HERBET PIDOTUA SITANGGANG, S.H.,Pelaksana Subdit Bantuan HukumDirektorat Peraturan Perpajakan Il ;9. FAJAR TRIYANTO, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum Direktorat PeraturanPerpajakan II ; 10. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H.