Ditemukan 20285 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 20 Desember 2016 — - MARWAN TANGKUDUNG LAWAN - PIMPINAN CV. SURYA GLOBAL
96 — 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. HOLI KARYA SAKTI, ; MUTHOHAROH
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.
    Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.
    Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.
    Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
    Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 12 September 2011 — PT. NUGRA SANTANA ; IRWAN DARMAWAN, S.E., M.M.,
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.
    menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.
    Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena
    UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.
    Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/PDT.Sus-PHI/2016/PN.Kpg
Tanggal 29 Maret 2016 — Yohan Steven Zacharias,dkk Melawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang
160 — 85
  • Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dari Pihak Kedua atas atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut baik secaraperdata maupun pidana di kemudian hari..
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2010 — Upload : 17-06-2011
Putusan PN SERANG Nomor 23/G/2010/PHI.SRG
Tanggal 20 Desember 2010 — YULIS SETYANINGSIH ; PT. TARUKO PRIMA MEDIKA
151 — 47
  • Dimana itu dapat dibuktikandengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat &pemberian kompensasi pesangon PHK dan hak lainnya, dimanahal tersebut merupakan konsensus atau kesepakatan PHK ;Bahwa tindakan menandatangani persetujuan PHK olehPenggugat sebagaimana dimaksud pada poin 14 di atas,merupakan salah satu bentuk pengunduran diri pekerjakepada perusahaan yang dibuat berdasarkan Kesepakatanantara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan Pesangondan hak hak lainnya yang ditentukan oleh
    Tergugat, dan haltersebut terjadi adalah wajar sebagai akibat ataukosekuensi moral pribadi Penggugat terhadap penilaian yangdisampaikan Tergugat kepada Penggugat ;Dengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat,maka pada saat itu juga berakhirlah hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.
    Maka sehubungan hal tersebut bahwa PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahselesai, maka dengan demikian gugatan PHK Penggugatharuslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima ;Bahwa pendapat Mediator sebagaimana yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada point ke 14 yang berbunyi.menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukanpengusaha PT.
    Danoleh karenanya gugatan PHK Penggugat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa surat anjuran No: 560/430/DSKT/2010 tertanggal 30Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial tenaga,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerangsebagaimana dimaksud pada point ke3 sangat memberatkanpihak Tergugat karena tidak melihat kondisi riil manajemenkeuangan PT.
    Kompetensi Absolut ;Menimbang, bahwa dalam Posita butir 16, Penggugat telahmendalilkan bahwa ....akibat proses PHK yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan ini, dan demi membelahakhaknya di depan Pengadilan, Penggugat harus menggunakan jasaAdvokat....,. yang mana dalam petitum butir kelima Penggugatmenuntut Tergugat agar membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), demikian pula pada positabutir 17 ... akibat proses PHK sepihak yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 10-02-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 10 Februari 2017 — - JEMI SALIHI LAWAN - PIMPINAN PT. BANK MEGA SYARIAH
113 — 41
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/PHI/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — PT ANTARNIAGA NUSANTARA ; Sdr. SYAWALUDIN
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 10 Maret 2011 — KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA ; RACHMAWAN RACHMAN,dk
41 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel karena Posita denganPetitum tidak saling mendukung, dimana yang diminta dalam Petitumtidak dijelaskan dalam Posita, hal ini terbukti dalam Posita ParaPenggugat hanya mengajukan penetapan PHK, tidak dijelaskan sejakkapan penetapan PHK itu dimintakan, sedangkan dalam Petitumnyameminta penetapan PHK sejak putusan berkekuatan hukum tetap,sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidakdapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut
    Bahwa dimana yang diminta dalam Petitumtidak dijelaskan dalam Posita, hal ini terbukti dalam Posita ParaPenggugat hanya mengajukan penetapan PHK, tidak dijelaskan sejakkapan penetapan PHK itu dimintakan, sedangkan dalam Petitumnyameminta penetapan PHK sejak putusan berkekuatan hukum tetap,sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidakdapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Judex Facti dalam
    No. 164 K/Pdt.Sus/201114merupakan materi yang sesuai dengan Pasal 158 UndangUndang No.13 Tahun 2003, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Judex Factiberpendapat bahwa PHK dalam perkara a quo adalah PHK tanpa adanyakesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga harusmendasarkan pada ketentuan seperti diatur dalam Pasal 164 ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah tidak berdasar hukum,karena menggunakan
    Jamsostek danbagian pengawasan Disnakertrans Kota Semarang), hal ini diakui olehsaksi Para Penggugat (Saksi ARIF MUGIARTO) yang membenarkanpernah ikut tanda tangan surat bukti T5; (mohon periksa bukti T5)Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugatsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 20 tentangPelanggaran Tata Tertidb yang dapat mengakibatkan PHK tanpa pesangonsebagaimana bukti T6;Bahwa dengan demikian, PHK yang dilakukan Tergugat terhadap ParaPenggugat karena Para Penggugat
    No. 164 K/Pdt.Sus/201116Atas pelanggaran tersebut, beralasan PHK dengan 1 x uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Menimbang bahwa PHK beralasan hukum, maka denganmempertimbangkan Pasal 155 ayat (2) dari UndangUndang No. 13 Tahun 2003dan Pasal 100 UndangUndang PPHI No. 2 Tahun 2004 diberikan upah prosesselama 6 (enam) bulan upah, serta THR tahun 2009 dan 2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 26 Juli 2011 — HAMSAR,DKK ; PT. BENGKALIS KUDA LAUT
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 24-11-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714K/PDT.SUS/2008
Tanggal 24 Nopember 2008 — PERUSAHAAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN (BP3) TMII ; SAMTA ; M. KUSNADI, dkk.
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 14-09-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2020
Tanggal 14 September 2020 — SUTAMIN REMBASA, S.Pd., M.Si, DK GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 10 Oktober 2011 — EDY SYAPUTRA ; PT. DAMAI ABADI
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atasdalildalil :Bahwa Penggugattelah bekerja sebagai Satpam pada Tergugat sejakSeptember 2004 hingga sampai bulan April 2010 (6 tahun masa kerja)dengan upah/ gaji terakhir sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus riburupiah) per bulan;Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010, Tergugat telahmemberikan skorsing kepada Penggugat, yang mana skorsing tersebutterhitung sejak tanggal 19 s/d 22 April 2010;Bahwa akan tetapi pada tanggal 21 April 2010, Tergugat telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK
    ) sepihak terhadap Penggugat;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut,Tergugat tidak ada memberikan apa yang menjadi hak hak Penggugatsebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Hal. 1 dari6 hal.
    proses 3 bulan x Rp.1.600.000, = Rp.4.800.000, (empatjuta delapan ratus ribu rupiah);Jumlah keseluruhannya Rp.21.040.000,;Bahwa sebelum sampai ke Peradilan Hubungan Industrial, Penggugatsebelumnya telah mengadukan Tergugat ke pihak Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Prop.Sumatera Utara, namun Tergugat tidak menunjukkanitikad baiknya, yang mana Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan/undangan dari pihak Dinas Tenaga Kerja;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK
    Upah selama proses 3 bulan sebesar Rp.4.800.000, (empat juta delapanratus ribu rupiah);Sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp.21.040.000, (duapuluh satu juta empat puluh ribu rupiah);Berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakimagar mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan secara hukum tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatadalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114K/PDT.SUS/2007
Tanggal 21 Januari 2008 — OBIH SUTARYAN ; CV. D & WILLIAM
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105K/PDT.SUS/2007
Tanggal 27 Februari 2008 — RITUT WAHYUNI ; PT. KAWASAN INDUSTRI KAMPAR
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kawasan IndustriKampar, terakhir bulan Agustus 2006, dengan nilai sebanyak Rp. 2.747.841,(dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh saturupiah) ( P.5) ;Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2006 telah mengeluarkanSurat Keputusan Manajemen Kawasan Industri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat,yang ditandatangani oleh P.A. Head PT.
    Kawasan Industri Kampar, TeguhPurwanto (P.6) ;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, SuratKeputusan Manajemen Kawasan Industri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalahbatal demi hukum karena tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh DireksiPerusahaan.
    Hal mana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4 Jo Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1985 Tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa pada saat dikeluarkan Surat Keputusan Manajemen KawasanIndustri Kampar Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 Tentang PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat, Penggugat sedang dalam keadaanmenyusui dan kondisi lemah karena baru saja melahirkan ;Bahwa perbuatan Tergugat (PT.
    Kawasan Industri Kampar atas Surat Pemutusan HubunganKerja, Nomor : 014/SKHRD/PHK/KIK/2006 kepada Pemerintah KabupatenPelalawan Dinas Tenaga Kerja melalui Mediator Hubungan Industrial ;Hal. 2 dari 12 hal. Put.
    No. 105 K/Pdt.Sus/2007Lebih memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru yang intinya melakukan kesalahan berat sertatidak adanya itikad baik Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi,sehingga secara hukum PHK patut dinyatakan berlaku sejak tanggal 31Agustus 2006 tanpa pesangon dan tanpa ganti rugi serta pembayaranapapun ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai keberatankeberatan ad. 1 s/dad.4 :Bahwa alasanalasan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — PIMPINAN UD. VARINDO INTI PERKASA ; FAISAL SAHLI,DKK
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 15-12-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PDT.SUS/2008
Tanggal 15 Desember 2008 — PT SURYALAYA ANINDITA INTERNATIONAL (GRAN MELIA JAKARTA) ; LIZA CIPTA HANDRIANI
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-02-2022 — Putus : 01-07-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN KUPANG Nomor . Tingkat Pertama - 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg
Tanggal 1 Juli 2022 — . Perdata - Penggugat : MARGENES SEDEH,Dkk - Tergugat : PT PEGADAIAN
226 — 85
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 24-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2016 — - IYAT DENO MAIYA LAWAN - PIMPINAN PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
79 — 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317K/PDT.SUS/2007
Tanggal 3 Maret 2008 — IKHWAN ; PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 08-12-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 8 Desember 2016 — - SERDI TULANDI LAWAN - PIMPINAN PT. PANCA KARYA BERKAT
134 — 28
  • Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.
    Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan
    Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan Mei tahun 2014,namun saya lupa tanggalnya. Bahwa Saksi diterima bekerja di Perusahaan PT.
    Panca Karya Berkattersebut secara lisan;Bahwa Saksi sudah di PHK oleh pihak Perusahaan.Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan pakai surat/secara tertulis.Bahwa Saksi tidak mendapatkan premi dari pihak Perusahaan.Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mendapatkan premi dari pihakPerusahaan.Bahwa Saksi kurang tahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui Sebagai mekanik, gajinya di hitung per bulan.Bahwa Saksi lupa kapan saksi diterima masuk kerja, dan saya di PHK olehpihak Perusahaan
    ;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.17Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang