Bahwa sangat sangat mengejutkan PENGGUGAT tampa adanya suratperingatan 2 dan 3 serta dengan sudah adanya kesepakatan bersamaTERGUGAT telah PENGGUGAT untuk melakukan penjualan terhadapjaminan PENGGUGAT tersebut pihak TERGUGAT telah melakukanPermohonan AANMANING dengaN No 12/Pdt.HT/2017/PN Tabanan;Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pat.G/2018/PN Tab8.

Bahwa dengan adanya permohonan AANMANING ini menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGGUGATdengan melakukan usaha usaha yang sangat tidak baik dengan tidakmemberikan peringatan 2 dan ke 3 dengan langsung mengajukapermohonan AANMANING tersebut;9. Bahwa disamping itu,oberdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH.Perdatasebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut :a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;b.

Ill Surat tertanggal 14/06/2016 ;Bahwa tergugat telah melakukan permohonan Aanmaning adalah sudahpatut dan sewajarnya sesuai dengan ketentuan hukum karena penggugatsecara jelas dan tegas telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap isiPerjanjian Kredit tersebut ;Bahwa Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 adalah sejalan dansesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH.

tersebut diberi tanda T19;20.Fotokopi Permohonan Aanmaning dari BPR Luhur Damai, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T20;21.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T21;22.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T22;Menimbang, bahwa seluruh buktibukti

kepadaPengadilan Negeri Tabanan dan mohon agar proses aanmaning tersebutadalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isigugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanpemberitahuan tunggakan kredit ( SP. ) kepada penggugat dengan Surattertanggal 09/05/2016, SP.

Bahwa terhadap surat panggilan aanmaning tersebut, Pelawan telahmenolak secara tegas untuk menerimanya, karena aanmaning(Teguran) ditujukan secara jelas kepada PT. Greenmill SpinningInternaional (dahulu PT. Royal Cotton Indonesia) in casu TerlawanTermohon Esekusi bukan ditujukan kepada Pelawan. Sehingga dapatdipastikan, telah terjadi kesalahan (Salah Alamat/Sasaran) ataupunHalaman 2 dari 46 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pstkekhilafan mengenai alamat dari PT.

Royal Cotton Indonesia) didalam surat panggilanaanmaning tersebut;Bahwa selanjutnya, atas salah alamat/salah sasaran aanmaning(peringatan) tersebut dan sebagai wujud itikad baik dari Pelawan,penolakan ataupun keberatan terhadap surat panggilan aanmaningtersebut, secara formal telah Pelawan sampaikan melalui kuasahukumnya Kantor Hukum Lontoh & Partners berdasarkan surat No:108/L&PSU/IX/16, tertanggal 20 September 2016 (selanjutnyadisebut sebagai Surat Penolakan Aanmaning !)

Royal Cotton Indonesia) yang ternyata merupakankediaman dari Pelawan;Bahwa namun demikian, terhadap surat penolakan aanmaning tersebut, Pelawan tidak mendapatkan respon ataupun jawaban dariKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karenanya, Pelawankembali mengirimkan surat lanjutan dari surat penolakan aanmaning, berdasarkan surat No:111/L&PSU/III/17, tertanggal 23 Maret 2017(Selanjutnya disebut sebagai Surat Penolakan Aanmaning II) yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang padapokoknya Pelawan kembali mempertanyakan tindak lanjut dari KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan suratpenolakan aanmaning Pelawan tersebut, dan Pelawan MOHONagar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

menahu serta tidak ada sangkut paut dengan perkara tersebut,sebagaimana yang dimaksud dalam surat panggilan aanmaning.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, bantahan, banding ataukasasi:Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;AtauApabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Perubahan perlawanan aanmaning

yang dilakukan oleh Pelawan telahnyatanyata melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, sebab perubahanperlawanan aanmaning dilakukan dengan penambahan kejadian materiilpada bagian posita yang sangat merugikan pihak Terlawan;Exceptio obscuur libel/perlawanan aanmaning tidak jelas atau kaburHalaman 2 dari 8 hal.

Nomor 172 K/Pdt/2021disebabkan terdapat kontradiksi/adanya pertentangan yang nyata antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan antara posita denganpetitum serta Pelawan tidak merinci secara tegas dan jelas dasardasarhukum dalam mengajukan perlawanan aanmaning dan pelawan tidakmerinci perbuatan terlawan yang melanggar hak Pelawan; Exceptio doli presentis/gugatan perlawanan aanmaning yang diajukanoleh Pelawan diajukan secara licik berdasarkan motif dan iktikad buruk/te kwader trouw; Exceptio

Menyatakan perlawanan aanmaning tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Mentakan perlawanan aanmaning Pelawan tidak beralasan menurthukum:;2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar (kwaadHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2021opposant);3. Menolak perlawanan aanmaning untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan perlawanan aanmaning yang diajukan oleh Pelawan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salah seorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar ia datang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENIN tanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning) agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin Kantor Cabang Banjarmasin;-3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

kepala Kantor Pertanahan kabupaten / Kota Hulu SungaiSelatan tanggal 08 Nopember 2012 yang diberi materai cukup, diberi tanda buktiP8;Menimbang, bahwa setelah pemohon cukup menyampaikan buktibukti diatas,selanjutnya memohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan pada pokoknyabermaksud untuk memohon agar Pengadilan Negeri Kandangan memberikanteguran (aanmaning

), terhadap debitur pemohon bernama WAHYUDIN NOOR, yangtelah lalai tidak membayar hutang kepada pemohon dengan Jaminan HakTanggungan meskipun telah disomasi oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalamperkara permohonan ini adalah benarkah debitur WAHYUDIN NOOR telah berhutangkepada pemohon dengan jaminan tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan danbenarkah telah lalai tidak membayar hutang yang dimaksud, sebagai pemohonmengajukan permohonan aanmaning kepada pengadilan

,M.Kn. ; Bahwa atas hutang tersebut telah dijamin dengan tanah Hak Milik Nomor 22yang diikat Hak Tanggungan sebagaimana sertifikat Hak tanggungan Nomor241/2012 ; Bahwa terhadap hutang tersebut, telah terjadi kelalaian dalam pembayaransebagai pemohon memberikan surat peringatan sampai dengan suratPeringatan Ill ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima permohonan pemohon, memberikan teguran(aanmaning) kepada debitur WAHYUDIN NOOR pada waktu yang akan

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salahseorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar iadatang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENINtanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning)agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin KantorCabang Banjarmasin;3.

BUDI ASTUTI, oleh JurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu melalui SURAT PANGGILANTEGORAN (AANMANING) No. 56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal12 November 2014 telah dipanggil secara resmi agar Ny.

BUDI ASTUTI (in CasuPELAWAN), oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitumelalui SURAT PANGGILAN TEGORAN (AANMANING)No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6 Oktober 2016 telahdipanggil secara resmi agar Ny.

BUDI ASTUTI, oleh JurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu melalui SURAT PANGGILANTEGORAN (AANMANING) No. 56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal12 November 2014 telah dipanggil secara resmi agar Ny.BUDIASTUTI untuk dapat hadir pada tanggal 26 November 2014 diPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Dalam dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT")

,telah dimintakan bantuan KetuaPengadilan Negeri Bogor untuk menegor dan mengundang PTROLIKA CATERINDO agar dapat hadir pada tanggal 12 Oktober 2016di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..Bahwa dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013 tertanggal2 Desember 2013 Jo.

BUDI ASTUTI (In Casu PELAWAN) untuk dapat hadir padatanggal 12 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa Aanmaning tersebut, seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013 tertanggal2 Desember 2013 Jo.

Bahwa dalam Penetapan Aanmaning a quo Terbantah hanya menyampaikankronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehinggamembingungkan Pembantah;9.

Eksepsi Temporis (Daluwarsa);Pengajuan Bantahan Telah Lewat Waktu;Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan Bantahan terhadapPenetapan Aanmaning Nomor 16/Eks.F/2011/PN Tk., tertanggal 14 Juni 2011,(Penetapan Aanmaning), tercatat di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Aanmaning yang juga telahditerima oleh Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telahmemberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap

KetuaPengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011,dengan maksud dan tujuaan memberi kesempatan kepada Pembantah untukHal. 7 dari 22 Putusan Nomor 265 K/Padt/2014memenuhi isi Penetapan Aanmaning dimaksud dalam waktu maksimal 8(delapan) hari, yakni selambatlambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;10.Bahwa pemenuhan isi Penetapan Aanmaning dengan tenggang wakiu 811(delapan) hari adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 RBGyang merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku

Artinya yang dapat dibantah oleh paraTermohon Eksekusi hanyalah penetapan eksekusi, bukan penetapanaanmaning;26.Bahwa aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapan pengadilanyang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakan prosedural administratif darisuatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelum putusan dilaksanakanyang bersifat memperingatkan.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalil posita Pembantah adalahsangat keliru;27.Bahwa baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa danMadura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun dalamUndangUndang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UndangUndangKekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan satu ketentuanopun yangmembenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek bantahan atau perlawanan.Sehingga Bantahan yang dilakukan Pembantah

Bahwa pada tanggal 24 April 2015, Pembantah menerima titipan SuratPanggilan Tegoran (Aanmaning) No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel (Bukti P5) disertai lampiran PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 April 2015 (Bukti P6) dariJurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepadaTerbantah IV untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 17

Bahwa Pembantah sangat keberatan dan terancam menderita kerugian atasSurat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo. No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Seltertanggal 14 April 2015, karena yang menjadi objek pengosongan danpenyerahan rumah dan tanah terperkara adalah bidang Tanah danBangunan milik Pembantah, keberatan mana didasari atas alasan hukumsebagai berikut :a.

No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 14April 2015 yang menjadi dasar dilaksanakannya Teguran(Aanmaning), diterbitkan karena adanya Surat PermohonanEksekusi tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan oleh ParaTerbantah selaku ahli waris Burhanuddin (yang mana alm.Burhanuddin semasa hidupnya adalah Penggugat dalam perkaraasal yang erdaftar dalam register perkaraNo.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel).b.

Bahwa Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.7/Eks.Pdt/2015Jo.

Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Pembantah darikerugiankerugian yang timbul dari adanya Aanmaning tersebut, olehkarenanya terdapat kekuatiran yang berdasarkan alasan hukum, makaPembantah dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan menunda pelaksanaan eksekusi sampai dengan Putusan dalamperkara Bantahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde).10.Bahwa Pembantah menilai Para Terbantah tidak jujur dalam mengajukanSurat Permohonan Eksekusi tertanggal

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wib3) Bahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.PbgMaka berdasarkan uraian tersebut, Perlawanan yang diajukan olehPelawan guna melakukan perlawanan terhadap permohonan eksekusinomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil & berakibatterhadap perlawanan Pelawan batal demi hukum

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wibBahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg.Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan guna melakukanperlawanan terhadap permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil, sebabpermohonan eksekusi nomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. telahdilaksanakan oleh Ketua

Nomor : 2079K/Pdt/2017 tanggal 18 Februari2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T4 ;Fotokopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor01/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Pbg jo. Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Pbg jo. Nomor :527/Pdt/2016/PT Smg jo.

) dan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidakmelakukan tidakan hukum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari eksepsi / keberatanTerlawan mengenai perlawanan batal demi hukum dengan alasan telahdilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) dan Ketua Pengadilan NegeriPurbalingga tidak melakukan tidakan hukum, Majelis berpendapat bahwaalasan yang demikian sudah memasuki pokok perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi yang diajukanoleh Terlawan ternyata bukanlah mengenai halhal

Putusan Mahkamah Agung Nomor2079K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa Pelawan adalah Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriPurbalingga Nomor 141/Pid.B/2014/PN Pbg, dan pihak Tergugat dalamperkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pbg, Pemohon banding dalam perkaraNomor 527/Pdt/2016/PT Smg dan Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor2079K/Pdt/2017 ; Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, telahdilakukan peneguran (aanmaning) sebanyak dua kali, namun TermohonEksekusi/

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2017 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning) untuk pertama kalinya, dengan dilampiri surat penetapanKetua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/PA.Kab.Mn tanggal 27 Desember 2017 yang amarnyaberobunyi sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas; Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1766/2014 tanggal 12September 2014 berserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :43/2014 tanggal 12 September 2014 dan

Bahwa, dalam relas yang disampaikan kepada Pelawan adalah berupapanggilan aanmaning, hal ini sangat bertentangan dengan surat penetapantersebut tidak ada hubungannya dan jauh bertolak belakang;3. Bahwa, untuk menghindari kekeliruan yang lebih fatal dan juga sebagai upayakehatihatian sehingga tidak merugikan semua pihak dan hal itu sangatmendesak untuk dilakukan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan AgamaHim. 2 dari 13 hlm. Pntp.

Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3 Januari 2017 yangdilampiri surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten MadiunNomor : 01/EKS.SHT/2016/PA. Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2017, telahnyata bertentangan dengan surat penetapan tersebut, oleh karena itupanggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 tidak sepatutnya untukdilanjutkan, karena telah cacat formal dan tidak berdasarkan hukum, atausetidaktidaknya panggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 dinyatakantidak ada;3.

Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2016, perihal perintahaanmaning yang dijadikan sebagai lampiran surat pangilan (relaas) aanmaning,yang ditulis keliru oleh Kuasa Pelawan dengan tanggal 27 Desember 2017sementara itu Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Agama KabupatenMadiun atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar menghentikan sementaraproses eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Majelisberpendapat bahwa perintah pemanggilan untuk

No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperlawanan Pelawan dari segi prosedur pengajuannya telah mengandung cacatformil yakni salah sasaran dan tidak berdasar hukum;Menimbang, bahwa selain daripada itu perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah dengan titel perkara Perlawanan Penetapan Eksekusi,sebagaimana pula dalam 7y4uraian dalil Pelawan pada posita angka 2 (dua)Pelawan menyatakan Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3Januan

Pelawanin person a quo) sebelumnya juga telah dipanggil secara patut dan sah sesuai RelaasPanggilan Sidang untuk peneguran (aanmaning) tertanggal 17 Juli 2008, dan padasaat persidangan untuk peneguran (aanmaning) digelar oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam pada tanggal 25 Juli 2008, Tergugat (ic.Pelawan a quo) jugamenghadiri sendiri persidangan tersebut secara langsung tanpa diwakili olehkuasanya dimaksud guna untuk memenuhi peneguran (aanmaning) oleh PengadilanNegeri Lubuk Pakam tersebut;Bahwa secara

(aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15 / Eks / 2008 / 36 / Eks /2008 / 436.PDT.G / 2006 / PN.Mdn / PN.LP tanggal 28 Juli 2008 tersebut.

Raja Muda No. 99, Lubuk Pakam;Bahwa tindakan tersebut justru a contrario dengan alamat pemanggilanuntuk sidang insidental (aanmaning) yang ditujukan ke jalan T.

Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Madiun,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2013yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun denganNomor: 0151/Pdt.G/2013/PA.Mn dan suratsurat lain yang berkaitandengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/669/HK.05/VV/2013 tanggal 27 Juni 2013yang pada pokoknya telah memberikan teguran (aanmaning

) kepadaPenggugat bahwa dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebutdibuat agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tigaratus ribu rupiah), dengan catatan apabila Penggugat tidak memenuhi isisurat teguran (aanmaning) tersebut, maka perkara Penggugat tersebutakan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/781/HK.03.4/V1/2013 tanggal 29 Juli 2013yang isinya memberi teguran (aanmaning) kepada PENGGUGAT sebagaiHal 1 dari 3 hal.Pen

Bahwa oleh karena tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalahmilik Pelawan /Termohon Aanmaning/Termohon Eksekusi, maka Pelawankeberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan/PemohonAanmaning/Pemohon eksekusi melalui Surat permohonanya tanggal 6Februari 2017 dan harus dinyatakan ditolak;4. Bahwa oleh karena tanah sawah yang dimohon eksekusi tersebutadalah obyek tanah telah bersertifikat atas nama H.

Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon aanmaning/Termohoneksekusi untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi adalahPelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi yang beritikad baik;3.

Menghukum kepada Terlawan/Pemohon Aanmaning/Pemohon Eksekusiuntuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIRJika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa Pelawan dan/atau kuasa hukumnya, dan Terlawan telah hadir dipersidangan pada hari sidang pertama;Bahwa Pelawan tetap ingin melanjutkan perlawanan eksekusi terhadapTerlawan;Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang

Bahwa terhadap hal ini Pelawan telah menyampaikan kepada Terlawan 2agar memberitahukan kepada Pengadilan agar eksekusi terhadap tanahdan bangunan milik Pelawan sebagaimana Risalah Panggilan untukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2Juni 2010 secara hukum harus dibatalkan;.

Bahwa hingga Perlawanan ini Pelawan ajukan, tidak ada pemberitahuanresmi dari Pengadilan Negeri Medan terhadap pembatalan eksekusi, olehkarena untuk mempertahankan dan melindungi hak secara hukum,Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan agareksekusi sebagaimana Risalah Panggilan untuk Ditegur (aanmaning)Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni 2010 agardibatalkan secara hukum;.

Bahwa Pelawan mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan 1 dan Terlawan 2 dari Risalah Panggilan untuk Ditegur(aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan;8.

Pengadilan NegeriMedan tanggal 22 Maret 2007, Nomor 246/Pdt.G/2006/PN Mdn., yangtelah berkekuatan hukum;Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan1 dan Terlawan2 dari Risalah Panggilan Untuk Ditegur(aanmaning) Nomor. 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan ke rumahPelawan;Bahwa selain dari pada itu, objek perkara yang akan dieksekusisebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2008,Nomor

Pemohon Kasasi);Bahwa pengakuan tertulis Termohon Kasasi 2 tersebut sama sekali tidakdibantah oleh Termohon Kasasi 1 secara tegas dengan buktibukti dandasardasar hukum, dan pada sisi lain berdasarkan hukum PemohonKasasi telah membuktikan dalil perlawanannya sebagaimana bukti Plw 3 s/d bukti Plw 6 yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon Kasasi 2bahwa objek sita jaminan sebagaimana Surat Risalah Panggilan UntukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN Madn.

Plw.P/VII.12, perihal Perlawanan terhadap Eksekusi sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran ( Aanmaning ) No : 04/Pdt. Eks./ 2012/ PN. Kdr/ 24/Pdt.G /2008 /PN. Kdr juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 /Pdt.

Eks./2012/PN.Kdr/ 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 513 PK/Pdt/2011 tanggal 2Februari 2012 ;Bahwa, mengingat atas Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II masih Aanmaning (Tegoran) sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24 /Pdt.G/2008/PN.Kdr, belum adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Kota Kediri, maka atas Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan Pelawantidaklah

masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008, sehingga atas Perlawanan Eksekusi yangdiajukan oleh Pelawan dengan Gugatan Perlawannya No. 48/Pdt.PLW/2012/PN.Kdr15tertanggal 02 Agustus 2012 ini adalah Perlawanan yang Prematur, sehinggaPerlawanan yang demikian selayaknya untuk ditolak ;Bahwa, Pelawan dan orang tua kandung Pelawan yang bernama Sdr.

Tanggal : 02 Pebruari 2011, diberi tanda (TLW III/ IV 13) ;14 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING), tanggal 27 Juli 2012, Nomor04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada PONIRAN, diberi tanda(TLW III/IV 14) ;15 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING) tanggal 27 Juli 2012Nomor 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada WIJANI, diberitanda (TLW III/IV 15) ;Foto copy buktibukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai

: 513 PK/PDT/2012 Jo 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr yang masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008 ;e Terlawan III dan Terlawan IV juga tidak secara khusus menanggapi tuntutan provisipelawan namun pada dasarnya Terlawan III dan Terlawan IV sependapat denganPelawan apabila pelaksanaan Eksekusi tersebut ditangguhkan ;e Untuk Turut Terlawan I tidak menanggapi perlawanan pelawan karena tidakmenyinggung keterkaitan

Ampera VII Gang, Supardi No. 4 Kelurahan Glugur Darat IlKecamatan Medan Timur Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No.793 sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum belummempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian wajar dan patutdilaksanakan penundaan eksekusi atas AANMANING Nomor : 01/ Eks/2015/ KPKNL/ PN.Mdn pada tanggal 05 Februari 2015 ;13.Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka Terlawan tidakdibenarkan untuk mengajukan Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas+ 136 M?

dari Pengadilan Negeri Medansesuai Relaas Panggilan AANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/PN.Mdn pada tanggal 05 Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan ;.

Membatalkan AANMANING berikut penundaan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Relaas PanggilanAANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PN.Mdn pada tanggal 05Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan;Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, walaupunada verzet, banding maupun Kasasi ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) ;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkaraini ;: Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusanyang seadiladilnya

Menyatakan Relas Panggilan Aanmaning Tanggal 05 Februari 2015Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PNMdn tidak sah dan tidak mengikat ;5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);6.

Bahwa Terlawan sebagai pembeli lelang mengajukan permohonaneksekusi terhadap objek eksekusi melalui Ketua PengadilanNegeri Medan dan selanjutnya diterbitkan Penetapan No.01/Eks/2015/KPKNL/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2015 diikuti denganmengirim relaas panggilan teguran (aanmaning) tanggal 5 Februari2015 terhadap Pelawan agar menyerahkan objek eksekusi secarasukarela kepada Terlawan;Bahwa atas permohonan dan proses eksekusi tersebut, Pelawantelah mengajukan perlawanan aquo yang pada pokoknyamendalilkan

Bahwa Pelawan belum ataupun tidak pernah diberikan teguran(aannmaning) oleh Pengadilan Negeri Lumajang sampai saat ini.Memang pernah keluarga Pelawan menerima Surat Panggilan dariPengadilan Negeri Lumajang tahun 2013, untuk diberikan teguran(Aanmaning).

Pelawan "merasa" belum pernah mendapat surat tegoran(Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Lumajang;6.2.

Pelawan mengakui anggota keluarga Pelawan pernahmenerima surat teguran (Aanmaning) dari Pengadilan NegeriLumajang, akan tetapi dengan sengaja pelawan tidakmemenuhi panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriLumajang tersebut dengan alasanterdapat salah ketik nama PEMOHON EKSEKUSI yaitu bukan TONYHARTONO melainkan TONY SUHARNO sebagaimana dalam relaaspanggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN. Lmj;6.3.

Terhadap haltersebut seharusnya Pelawan menunjukkan itikat baiknya, selaku TermohonEksekusi "setidaktidaknya" melakukan konfirmasi dan/atau menanyakankepada Pengadilan Negeri Lumajang tentang kebenaran dari relaas panggilanuntuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN.

KeluargaPelawan pernah menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Lumajangpada tahun 2013, untuk diberikan teguran (Aanmaning), akan tetapi ternyatasurat panggilan itu salah, sebab ternyata yang berkedudukan sebagai Pemohoneksekusi dalam Relaas Panggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/l/2013/PN.

berikut :Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Pelawan mendapat Surat AanmaningNomor : 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kdr. dari Pengadilan Negeri Kediri untukmengosongkan 2 (dua) bidang tanah masingmasing dalam SHM Nomor : 1031GS Nomor : 1528 luas : 425 M2 terletak di Kelurahan Bandar Kidul,Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Haji Makrus Zen dan SHMNomor : 1154 GS Nomor : 1529 luas : 408 M2 terletak di Kelurahan BandarKidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Haji Makrus Zen ;Bahwa dasar keluarnya surat Aanmaning

;Bahwa pada obyek yang dimaksud oleh Surat Aanmaning Nomor : 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kdr dari Pengadilan Negeri Kediri dalam substansinya masihterikat dengan 2 (dua) gugatan perdata dengan masingmasing pada registerperkara perdata sebagai berikut :1 Register Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2009/PN.Kdr, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal10 Juli 2009 dengan MUNIFAH (Pelawan) bertindak sebagai Penggugatmelawan DIREKTUR UTAMA PD.

Bahwa, tidak terdapat satupun dasar hukum yang jelas, yangmengatur tentang Perlawanan terhadap Aanmaning ;Oleh karena itu, perlawanan yang diajukan Pelawan iniadalah bersifat cobacoba dan sangat tendensius, yangbertujuan untuk mengulur waktu pelaksanaanpengosongan ;2.b. Bahwa, pada Pokok Perkara, Pelawan tidak menguraikansama sekali alasan tidak sesuainya atau bertentangannyadengan undangundang dari Penetapan AanmaningNo.

analogi Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.1038 K/Sip/1973, tanggal 01 Agustus 1973,yang pada pokoknya sebagai berikut : ** Perkara ini merupakanbantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/ft/SG/1964, makayang harus diperiksa hanya eksekusinya saja, bukan materipokoknya ;4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut pada angka 03,dapat disimpulkan bahwa yang harus diperiksa atas perlawananPelawan ini adalah ada atau tidaknya alasanalasan yang secarajelas menunjukkan bahwa Penetapan Aanmaning

tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil perlawanannya Pelawantelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P2 dan seorangsaksi ;Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya Terlawantelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T3 ;Menimbang bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara terlebih dahulumajelis akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan Pelawan terhadap surat Aanmaning

Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.E.132014.HT.PN.Smda tentang aanmaning tanggal 23 Oktober 2014 yang merupakanproses eksekusi.Bahwa aanmaning tersebut adalah tegoran kepada Termohon Eksekusi incassuPenggugat dalam perkara ini untuk melunasi kewajiban mebayar hutangnyakepada Pemohon Eksekusi (Tergugat dan II) sebesar hutang Penggugat kepadaTergugat I, Il Rp 4.478.917,657 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapanjuta sembilan ratus tujuh belas ribu nam ratus lima puluh tujuh rupiah) yangwajiod

Dalam tegoran (a@anmaning) sebagaimana dicatat dalam BeritaAcara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa Termohon EksekusiHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR7.8.9.incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi)dan disepakati sebagai berikut:a.

) tanggal 18 Nopember 2014.Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelahtanggal aanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkan kewajiban yang disepakatidalam aanmaning tersebut adalah Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalam tenggang waktuselambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapat memenuhikesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing

pada butir 1.Oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajiban yang diberikan dalam aanmaning, maka Tergugat dan II selaku krediturPemohon Eksekusi tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yangditentukan dalam butir 1 berita acara aanmaning tersebut Sekalipun demikianTergugat dan II selaku Pemohon Eksekusi dan pemegang Hak Tanggungan telahHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR10.11.1213.14.15.menyerahkan = Sertifkat Hak Guna Bangunan No.31/Sambutan

Dan karena itu tidak dalil Penggugat yang mengatakan bahwaeksekusi Hak Tanggungan tersebut belum waktunya, adalah sangat tidakberalasan hukum dan harius ditolak.Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajilban membayar hutang yang didalam tenggang waktu yang diberikankelonggaran pada saat aanmaning, dan sesuai kesepakatan yang dicatat dalamBerita Acara aanmaning No.E.132014.HT.PN.SMDA tanggal 18 Nopember 2014,maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat meminta penundaan

PDGputusan Hakim Tingkat Pertama dan menghubungkannya denganmemorie banding dan kontra memorie banding, Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat danbenar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, sebagaimanapertimbangan halaman 10 putusan tidak menjelaskan secara jelas yangmendasari bantahan, sedangkan dalil bantahan oleh pelawanmenghendaki terlebin dahulu lelang selanjutnya eksekusi pengosongan(halaman 2 putusan), selanjutnya dalil pelawan permohonan Aanmaning

pengosongan demikian halnyasita Revindikator Beslaag atas benda bergerak untuk pembayaran hutangsi debetur tetap terlebin dahulu sita eksekusi selanjutnya pelelangan,selanjutnya tinggal eksekusi tetapi dalam arti setelah selesai pelelanganhasil lelang tersebut hak kreditur yang pertama untuk membayar hutangdan apabila ada sisanya di kembalikan kepada si debetur, sedangkanbantahan dengan tidak di cantumkannya Nomor surat yang terbantahyang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ataspermohonan Aanmaning

, sita eksekusi dan eksekusi pengosonganmenjadi bantahan yang kabur hemat Hakim Tingkat Banding apa yangdilakukan oleh terlawan merupakan prosedur yang telah tetap (tepat)sebagaimana bukti P1 permohonan Aanmaning kepada Ketua PengadilanNegeri Pariaman, perihal Aanmaning sita eksekusi dan eksekusipengosongan atas tanah dan bangunan, dimana sita eksekusi (ExecutoirBeslaag) dari pengosongan bagian dari pelelangan dalam pengertianapabila telah di kosongkan pada saat terjadinya lelang pihak pemenanglelang

dari 9 halaman putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PDGtelah terlepas dari pihakpihak yang berada diatas tanah/yang ada rumahdiatasnya, atau pelelangan sekaligus pengosongan dapat terjadi, karenasifat pelaksanaan tersebut adalah paksakebijakan kesuksesan eksekusiberada pada Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggungjawabeksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu melihatjudul akta perjanjian tersebut yang dapat Executoir Beslaag (fieteksekusi);Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan Aanmaning

196 HIR dan apabila telah lewat waktu 8 haritersebut tidak dipenuhi oleh si debetur sesuai dengan pasal 218 Rbg danpasal 200 Ayat (10) dan (11) HIR berlakulah atasnya eksekusi paksadengan bantuan alat keksuasaan Negara, sehingga dapat disimpulkanapabila tidak dikosongkan secara suka rela oleh debetur dalam tenggangwaktu 8 hari berlakulah pelaksanaan Executoir Beslaag (Sita eksekusi)yang di dalamnya pelelangan/pengosongan, karena itu apa yangdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu peringatan (Aanmaning

pekerjaanWiraswasta (Catering), bertempat tinggal di Kota Madiun,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiundengan Nomor 0033/Pdt.P/2013/PA.Mn dan suratsurat lain yangberkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera atas namaPanitera) Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13A34/873/HK.05/VIIV2014 yang pada pokoknya telah memberikan teguran(aanmaning

) kepada Pemohon bahwa dalam waktu satu bulan sejaktanggal surat tersebut dibuat agar menambah panjar biaya perkarasebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dengan catatan apabilaPemohon tidak memenuhi isi surat teguran (aanmaning) tersebut, makaperkara Pemohon tersebut akan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/1115/HK.05/IX/2014 tanggal 23 Oktober20134 yang isinya telah memberi teguran (aanmaning) kepada Pemohonsebagai Pemohon dalam perkara