Ditemukan 444 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
43585
  • Harimau Sumatra bisa mencapai 20 tahun;Bahwa 4 (empat) ekor janin Harimau yang diperlinatkan di persidanganbenar berasal dari satu rahim atau dari satu induk Harimau;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan:Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plw Pada Pasal 1 angka 1 bahwa Sumber daya alam hayati adalahunsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
    Konservasi sumber daya alam hayatiadalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannyadilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambunganpersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan Kualitaskeanekaragaman dan nilainya; Pada Pasal 1 angka 3 bahwa Ekosistem sumber daya alam hayatiadalah sistem hubungan timbal balik Antara unsur dalam alam, baikhayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruhmempengaruhi; Pada Pasal 1 angka 5 bahwa Satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani
    alternatif, yaitu apabilasalah satu sub unsur yaitu mMemperniagakan, menyimpan atau memiliki kullit,tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yangdibuat dari bagianbagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatutempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia telahterpenuhi, maka seluruh uraian unsur juga telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa sebagaimana dalamPasal 1 ayat 5 adalah semua jenis sumber daya alam hewani
    yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara, selanjutnya satwa yang dilindungiadalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau airdan/atau udara sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa;Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh AnggotaPolisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal7
Register : 25-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 466/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
HAFIDI, SH, MH
Terdakwa:
DJALU SENOPATI
10626
  • Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatutempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya alam hayatisebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah unsurunsurhayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani (Satwa) yang
    Pasal 1 angka 2 UU nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber dayaalam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkankualitas keanekaragaman dan nilainya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 5 UU nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis Sumber dayaalam hewani
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 213/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Siti Sawiyah,SH
Terdakwa:
I Gusti Putu Putra Pratama Wijaya
15150
  • Denpasar Utara, Kota Denpasar ;Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untukmenjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;Bahwa ahli menjelaskan Sumber Daya Alam Hayati adalah unsurunsurhayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani (Satwa) yang bersama dengan unsur nonhayatidi sekitarnya secara
    keseluruhan membentuk ekosistem ;Bahwa Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisistemnya(KSDA HE) dalam ketentuan umum pasal 1 huruf 5 menyatakan satwaadalah Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, danatau di air, dan atau di udara, dan Burung Elang merupakan bagian dariSatwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan dimaksud ;Bahwa ahli sudah mengerti dengan penjelasan penyidik terhadap posisikasus tersebut diatas
    memperniagakan ;Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perluseluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhimaka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyaini, yang dimaksud dengan :Sumber Daya Alam Hayati adalah unsurunsur hayati di alam yang terdiridari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47196 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10726
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembsdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLUIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk
3210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2018dengan Pejabat Definitif yang dilakukan secara terukur dan tata kelolapemerintahan yang baik, sedangkan substansinya bahwa FeatherMeal/Hydrolized Feather Meal tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahanolahan makanan (Bab 23) dikarenakan karakter terhadap kandunganasalnya lebih tepat diklasifikasikan ke dalam produk hewani (bab 5)pada dasarnya meliputi berbagai macam bahan yang berasal darihewan, belum dikerjakan atau telan mengalamai proses pengolahansederhana, yang
Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1156/B/PK/Pjk/2018dengan Pejabat Definitif yang dilakukan secara terukur dan tata kelolapemerintahan yang baik, sedangkan substansinya bahwa FeatherMeal/Hydrolized Feather Meal tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahanolahan makanan (Bab 23) dikarenakan karakter terhadap kandunganasalnya lebih tepat diklasifikasikan ke dalam produk hewani (bab 5)pada dasarnya meliputi berbagai macam bahan yang berasal darihewan, belum dikerjakan atau telan mengalamai proses pengolahansederhana, yang
Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk
4419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pjk/2018dan Cukai Terkait Dengan Implementasi Peraturan Menteri KeuanganNomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan, memiliki Kewenangan hukum yang samadengan Pejabat Definitif yang dilakukan secara terukur dan tata kelolapemerintahan yang baik, sedangkan substansinya bahwa FeatherMeal/Hydrolized Feather Meal tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahanolahan makanan (Bab 23) dikarenakan karakter terhadap kandunganasalnya lebih tepat diklasifikasikan ke dalam produk hewani
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47194 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10719
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU>Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA vs. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2018dengan Pejabat Definitif yang dilakukan secara terukur dan tata kelolapemerintahan yang baik, sedangkan substansinya bahwa FeatherMeal/Hydrolized Feather Meal tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahanolahan makanan (Bab 23) dikarenakan karakter terhadap kandunganasalnya lebih tepat diklasifikasikan ke dalam produk hewani (bab 5)pada dasarnya meliputi berbagai macam bahan yang berasal darihewan, belum dikerjakan atau telah mengalamai proses pengolahansederhana, yang
Register : 27-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LBB
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.HENRI SETIAWAN, S.H,MH
2.FIRDAUS, SH
3.YELLI NELVIA, SH.MH
Terdakwa:
HENDRI JHONY Pgl JON
18960
  • kemerahan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa kukang dewasa berumur 3 (tiga)tahunan dengan berat 1700 gram dengan panjang sekitar 2030cm, untuk kukang yang kecil berukuran 1015 cm.Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar hukum hewan atau satwayang lindungi yaitu berdasarkan UU No. 05 tahun 1990 tentangkonservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ada PadaPasal 1 angka 1 bahwa Sumber Daya Aalam Hayati adalah unsurunsur hayati yang di alam yang terdiri dari sumber daya alamnabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
    Perbuatan tersebutdilakukan dengan tanpa ada izin dan dilakukan denga sengaja;Menimbang, bahwa unsur pebuatan yang didakwakankepada Terdakwa bersifat alternative, yaitu untuk terpenuhinyaunsur perbuatan terdakwa cukup salah satu unsur dari menangkap,melukail, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan memperniagakan yang terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwasebagaimana unsur pasal ini adalah adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau di air
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47193 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11024
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembsdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU>Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Putus : 11-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT GROBEST INDOMAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
4079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teknis dalam hal ini telah memenuhiketentuan Pasal 4 dan Pasal 6;Bahwa berdasarkan Pasal 6 atas Impor Bahan Baku yang tidaktermasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri, dapat diberikan fasilitasdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang memenuhiPasal 4.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan & PerikananRepublik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2010 tentang pengadaan danperedaran pakan ikan bab Pasal 1 angka 5 yang berbunyi Bahan bakupakan Ikan adalah bahanbahan baik nabati maupun hewani
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
M. YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM
42277
  • menjelajah sampai 60 (enam puluh) Km perharinya,kemudian umur Harimau Sumatra bisa mencapai 20 tahun;Bahwa 4 (empat) ekor janin Harimau yang diperlihatkan di persidanganbenar berasal dari satu rahim atau dari satu induk Harimau;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan: Pada Pasal 1 angka 1 bahwa Sumber daya alam hayati adalahunsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
    alam hayati yang pemanfaatannyadilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambunganpersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan Kualitaskeanekaragaman dan nilainya; Pada Pasal 1 angka 3 bahwa Ekosistem sumber daya alam hayatiadalah sistem hubungan timbal balik Antara unsur dalam alam, baikHalaman 16 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwhayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruhmempengaruhi; Pada Pasal 1 angka 5 bahwa Satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani
    alternatif, yaitu apabilasalah satu sub unsur yaitu mMemperniagakan, menyimpan atau memiliki kullit,tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yangdibuat dari bagianbagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatutempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia telahterpenuhi, maka seluruh uraian unsur juga telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa sebagaimana dalamPasal 1 ayat 5 adalah semua jenis Sumber daya alam hewani
    yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara, selanjutnya satwa yang dilindungiadalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau airdan/atau udara sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa;Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh AnggotaPolisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal7
Register : 21-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PUTRO HARYANTO SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIZAL JAYA SAPUTRA Bin SUTRISNO
9638
  • adalah bersifat alternatif yang terdiridari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, maksudnya apabila salah satusub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalahunsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
    (Satwa) yang bersama denganunsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem,sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Satwa adalah semua jenissumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau diudara;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN SmnMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan istilahsatwa adalah termasuk didalamnya hewan atau binatang;Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47198 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10222
  • disampaikan TerbancPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkarPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pads27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLUIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47200 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
17212
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembsdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU>Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47199 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11230
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU>Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 47197 /PP/M.VI/16/2013
Tanggal 17 September 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10325
  • disampaikan TerbandPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkanPelayanan Pajak Pratama Ketapang No PEM422/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 27 Septembdiketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada27 September 2011 dengan status usaha : Cabang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU>Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 18 / PID. SUS – TPK / 2016 / PN.Kpg
Tanggal 27 Juni 2016 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
65256
  • Sumba timur selakupejabat pembuat komitmen ( PPK )pada program pencapaianswasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yangaman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapipotong pada dinas peternakan kab sumba Timur T.A 2012berdasarkan SK kementrian pertanian nomor : 654 / Ktps /OT.160 / 2 / 2012 , tanggal 24 Februari 2012, tentangpenetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas /badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatanhewan provinsi dan kabupaten / kota di provinsi
    Sumba timur selakupejabat pembuat komitmen ( PPK ) pada program pencapaianSwasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yangaman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapipotong pada dinas peternakan kab sumba Timur T.A 2012berdasarkan SK kementrian pertanian nomor : 654 / Ktps /OT.160 / 2 / 2012 , tanggal 24 Februari 2012, tentangpenetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas /badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatanhewan provinsi dan kabupaten / kota di provinsi
    Yangtertuang dalam DIPA tahun = anggaran 2012 #'Nomor.6503/01806.4.01/22/2012, tanggal 09 Desember 2012 ;e Bahwa Kementrian Pertanian telah mengeluarkan SK No. 654/Ktps/OT.160/2/2012 tertanggal 24 Februari 2012 tentangPenetapan PPK dan Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/badan/kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewanprovinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timurtahun 2012 ;Bahwa dana tersebut untuk kegiatan program pencapaianSwasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani
    Woda, S.Pt. sebagai anggota ;Hubang Kamanggi, S.Pt. sebgai anggota ;ve yePaulina Kasiani Maghu, S.Pt. sebagai anggota ;Bahwa saksi tidak inggat apa dasar hukum yang diajukandalam pekerjaan pelaksanaan program pencapaianSwasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yangaman, sehat, utuh dan halal kegiatan Pembibitan terna sapipotong pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur TA2012 ;Bahwa PPK dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalahSaudara Frans Isliko;Bahwa saksi tahu benar dana tersebut
    SumbaTimur;Bahwa saksi pernah menerima honor dalam pekerjaanpelaksanaan program pencapaian swasembada daging sapi danpenyediaan pakan hewani pada Dinas Peternakan KabupatenSumba Timur TA 2012 dari Pak Fransis Israel Isliko, S.Pt.
Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1158/B/PK/Pjk/2018pemerintahan yang baik, sedangkan substansinya bahwa FeatherMeal/Hydrolized Feather Meal tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahanolahan makanan (Bab 23) dikarenakan karakter terhadap kandunganasalnya lebih tepat diklasifikasikan ke dalam produk hewani (bab 5)pada dasarnya meliputi berbagai macam bahan yang berasal darihewan, belum dikerjakan atau telah mengalamai proses pengolahansederhana, yang tidak lazim digunakan sebagai bahan makanan (videExplanatory Notes Bagian