Menyatakan terdakwa BAHRAN bin HAMSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai nakhoda kapal melayarkan kapalnya tanpa izin dan pihak Syahbandar";2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRAN bin HAMSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;5.

Menyatakan terdakwa BAHRAN Gin HAMSAN bersatah metakukan tindakpidana telah melayarkan kapal tanpoa memiliki surat persetujuan berlayaryang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana diatur dalam Pasal 323Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam SuratDakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRAN Bin HAMSAN denganPidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan dengan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.3.

Berkat Bersama yang saksi amankan tersebutjenis perairan daratan (kapal angkut sungai dan danau).e Bahwa saksi menerangkan terdakwa didalam melayarkan KM.BerkatBersama tidak ada memiliki ijin sama sekali dari Syahbandar.e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dantidak keberatan2.

Bahwa terdakwa didalam melayarkan KM.Berkat Bersama tidak adamemiliki ijin sama sekali dari Syahbandar.Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut diatasterdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatanMenimbang, bahwa selain membacakan keterangan saksi tersebut di atas,Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak ada bukti lain lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yangmeringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kKesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa terdakwa

Berkat Bersama yangmerupakan kategori angkutan sungai dan danau, untuk melayarkan KM.Berkat Bersama Samudera tersebut terdakwa tidak memiliki ijin persetujuanberlayar dari syahbandar.e Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkandipersidangan; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang relevan sebagaimana termuatdan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa

Menyatakan terdakwa BAHRAN bin HAMSAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai nakhodakapal melayarkan kapalnya tanpa izin dan pihak Syahbandar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRAN bin HAMSAN olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;5.

, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 November 2013 No.Reg.Perkara : PDS03/Ft.2/PDANG/10/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: DAKWAAN : KESATU :Bahwa ia terdakwa Irwan Bin Edi Pgl Iwan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2013 sekirapukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di diperairan Teluk SirihPadang atau ditempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya" Selaku Nahkoda melayarkan

kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak layak laut dengan caracara sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa selaku yang melayarkan Kapal KM Apolo 01 GT 27 mengoperasikanserta membawa berlayar 15 orang ABK, berangkat dari Perairan Pasia Nan Tigo menujupelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang untuk menangkap ikan, saat kapal sedang lego jangkardi Perairan Teluk Sirih dekat PLTU tepatnya pada Posisi 01 12'526 " S100 16 ' 437 " T, sekirapukul 23.00 wib datang petugas Kepolisian

sedang melakukanpatroli/ penyelidikan rutin, setelah dilakukan pemeriksaan teryata kapal tersebut diawaki tanpaada Nahkoda diatas kapal dan pada saat dan diperiksa orang yang melayarkan kapal tersebutadalah awak kapal dengan Jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM. ) yaitu terdakwa Irwan Bin Ediyang tidak memiliki kopetensi sebagai Nahkoda kapal, sedangkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB ) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Nomor : D.12/KM.17/N/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013Nahkoda tertera bermama Zainal, izin

ATAU: KEDUA:Bahwa ia terdakwa Irwan Bin Edi Pgl Iwan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2013 sekirapukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 , bertempat di diperairan Teluk SirihPadang atau ditempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya" Selaku Nahkoda berlayar tanpa memilki Surat Persetujuan Berlayar ( SPB) yang dikeluarkanoleh Syahbandar dengan caracara sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa selaku yang melayarkan Kapal KM Apolo 01 GT 27 mengoperasikanserta

Bahwa benar yang melayarkan kapal KM Apolo GT 27 pada saat ditangkap adalahterdakwa Irwan. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat kompentensi atau kecakapan sertadokumen yang disyaratkan oleh UU. Bahwa benar dokumen yang saksi miliki untuk kapal menangkap ikan adalah:1. Surat izin Usaha Perikanan /Smup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kelautandan perikanan Provinsi Sumatera Barat.2.

RURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4.

Gowa atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa,melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugianharta benda.

Melayarkan kapalnya yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik laut;3. mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;A.d.1.

Unsur Melayarkan kapalnya yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangansaksi saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa tanpa dilengkapidengan surat izin untuk mengemudikan kapal / perahu sebagai nahkoda / jurumudi melakukan pelayaran atau perjalanan dan memuat + 20 (dua puluh) orangserta + 16 (enam belas) unit sepeda motor dan terdakwa mengetahui bahwakapal / perahu yang dikemudikannya atau dinahkodahinya tidak

mengalamikerugian materi sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka dengan demikianunsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasaldakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana *Nahkoda melayarkan

RURUNGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNahkoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkankematian seseorang dan kerugian harta benda 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;5.

PDM155/semar/Euh.2/05/2017T erdakwa telah didakwasebagai berikut :Halaman 1 dari 15 Putusan No. 338/Pid.Sus/PN.Smg.Bahwa terdakwa Yuli Priyanto Bin Pandi pada hari Jumat tanggal 27januari 2017 atau setidak tidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat diperairan semarang dengan posisi 065 3222 S 110 26 181 E atau setidaktidaknya masih dalam wilayah hokum pengadilan negeri semarang nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud

kapal dan terdakwa tahukapal tersebut tidak laik laut karena suratsuratnya mati / habis masaberlakunya sudah sekitar 3 bulan ;bahwa terdakwa bekerja atas perintah dari Pertamina dan yangbertanggungjawab adalah Pertamina ;bahwa terdakwa tidak bisa menolak terhadap perintah kegiatan TBMEGA GT. 269 guna melayani kegiatan di SBM karena terdakwa hanyasebagai pekerja yang wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan apayang diperintahkan oleh Perusahaan ;bahwa pada saat itu terdakwa sebagai Mualim melayarkan

Nahkoda yang melayarkan kapalnya;2. Yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur Pasal Pasal 302 ayat 1 jo pasal117 (2) UURI no 17 tahun 2008 tersebut Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut :Ad. 1.

Unsur nahkoda yang melayarkan kapalnya Menimbang, bahwa unsur nahkoda menunjuk subyek hukum atau pelakutindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hakdan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawabdihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orangorang yang dalamperbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut padaBuku Titel ke3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkanjati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara

Unsur Yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidaklaik laut (sebagaimana meliputi keselamatan kapal, pencegahanpencemaran kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal danHalaman 11 dari 15 Putusan No. 338/Pid.Sus/PN.Smg.pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,manajemen keamanan kapal);Menimbang, bahwa unsur ini terdakwa Yuli Priyanto sebagai nahkodayang melayarkan kapal mengetahui bahwa kapal TB MEGA 269 tidak laik lautdikarenakan beberapa surat kelaikan laut telah habis

/PN.Bjm.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa DANIEL PAPPU bin MARKUS BASSAN terbuktisecara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana NAHKODA MELAYARKAN KAPALNYA SEDANGKAN YANGBERSANGKUTAN MENGETAHU!

/PN.Bjm.saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin,sesuai pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk mengadili perkara ini, Nahkoda yang melayarkan kapalnyasedang yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat ( 2 ) huruf c yaitu PengawakanKapal, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FERRY YULIASUJARWANTO

Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedang yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksuddalam pasal 117 ayat( 2 ) huruf c yaitu Pengawakan Kapal;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedang yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalampasal 117 ayat( 2 ) huruf c yaitu Pengawakan Kapal :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, sekitar pukul18.30 Wita, bertempat di Perairan Sungai Barito tepatnya di depan Pos PolairUjung Panti, Kabupaten Batola, Marabahan, ketika saksi FERRY YULIASUJARWANTO sedang melakukan tugas patroli perairan

melainkansedang dalam melaksanakan pergerakkan kapal ( shifting ) karena masih diDaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banjarmasin;Menimbang, bahwa oleh karena kapal yang sedang terdakwa jalankantersebut bukan dalam kondisi berlayar namun dalam keadaan pergerakkankapal ( shifting ) maka mengenai ketidaklaiklautan suatu kapal sebagaimanadimaksud dalam pasal 117 ayat ( 2 ) huruf c yaitu Pengawakan Kapal tidakberlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka unsur Nahkoda yang melayarkan

Menyatakan Terdakwa YULISMAN Pgl YUL bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang melayarkan kapal sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, secara bersama-sama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULISMAN Pgl YUL dengan pidana penjara selama 2 Tahun ;3.

Pag.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa YULISMAN Pgl YUL bersalah melakukan tindakpidana Nakhoda yang melayarkan kapal Sedang yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut

.3.Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal21 Januari 2015 sekira jam 05.00 wib bertempat di Perairan Pulau Bintagortepatnya pada posisi 01 09 9194 S 100 19 6682 TBahwa benar saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan kapalpatroli pagang III3003.Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut tidaklaik laut, karena sewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tidak ada dokumenkapal.Bahwa saksi bersama saksi Dody yang menangkap terdakwa selakunahkoda kapal sedang melayarkan

penangkapan dengan kapal tanpa nama diPerairan Pulau Bintagor sumatera barat oleh saksi Dody dan saksi IrwanSantri Pgl Iwan yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam05.00 wib bertempat di Perairan Pulau Bintagor tepatnya pada posisi 0109 9194 S 100 19 6682 T;e Bahwa saksi Dody dan saksi Irwan Santri melakukan penangkapanterhadap kapal terdakwa tersebut karena tidak laik laut, karena sewaktudilakukan pemeriksaan kapal tidak ada dokumen kapal;e Bahwa terdakwa selaku nahkoda kapal sedang melayarkan

RI No.17tahun 2008 tentang Pelayaran jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut:Nakhoda yang melayarkan kapal, sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut dilakukan bersamasamaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdimuka persidangan telah terbukti, bahwa kapal kayu tanpa nama yangdinakhodai oleh Rafael dan terdakwa yang juga sekaligus sebagai pemilik kapaltanpa nama tersebut adalah tidal laik

Menyatakan Terdakwa YULISMAN Pgl YUL bersalah melakukan tindakpidana Nakhoda yang melayarkan kapal sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, yang melakukanHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2015/PN.Pdqg.penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usahapengangkutan, secara bersamasama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULISMAN Pgl YUL dengan pidanapenjara selama 2 Tahun ;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaJumadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 323 Ayat1 Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Jumadi, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018sekira jam 18.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2018, bertempat di Perairan Temoyong Pulau Bulan Batam tepatnya padakoordinat 555'797 LU 10352800 BT Kota Batam atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenangmemeriksa dan mengadili, Nakhoda yang melayarkan

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117Ayat 2 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Unsur Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksuddalam Pasal 117 Ayat 2 ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, pentingdikemukakan beberapa pengertian yaitu : Yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal yaitu keadaan kapal yangmemenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaranperairan kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awakkapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemenkeselamatan

berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melayarkankapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidaklaik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2, telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat 1 Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaNahkoda yang melayarkan

Menyatakan terdakwa SERI YUSRA Pgl SERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pengawakan kapal;2.

Buyung Rosma selaku Anak Buah kapal (ABK).Basri selaku Anak Buah kapal (ABK).Jalani selaku Anak Buah kapal (ABK).Buyung Amir selaku Anak Buah kapal (ABK).Khairul selaku Anak Buah kapal (ABK).Buyung Barengge selaku Anak Buah kapal (ABK).Jalani selaku Anak Buah kapal (ABK).2 (dua) orang penumpang lainnya yang ikut memancing.CONAN BWN Ke= = Se Se RS RS KS OOAW PWNP &Bahwa perbuatan terdakwa sebagai nakhoda membawa / melayarkan kapal KM.Kencana 09 tidak memiliki ijazah/ sertifikat Nakhoda akibatnya akan

Jalani selaku Anak Buah kapal (ABK).16. 2 (dua) orang penumpang lainnya yang ikut memancing.ONNNBWNKBahwa perbuatan terdakwa sebagai nakhoda membawa / melayarkan kapal KM.Kencana 09 sewaktu berlayar Nahkodanya membawa penumpang yang tidak terdaftardalam Surat Izin Berlayar / ditemukan ada penumpang yang tidak terdaftar dalam awakkapal , berarti nahkoda mempekerjakan orang dikapal melebihi dari izin yang diberikandan sudah dapat dikatakan nahkoda mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatanapapun

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut ;3. Dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pengawakan kapal ;Ad.1.

C, Bujang, C.TN, Buyung/B (tidak ikut berlayar).Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal Patroli tersebut terdapat 1 (dua) orangpenumpang lainnya yang ikut dalam kapal yang tidak terdaftar dalam daftar awak kapalyakni....sehingga perbuatan terdakwa sebagai nakhoda membawa / melayarkan kapalKM.

Menyatakan terdakwa SERI YUSRA Pgl SERI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** Telah melayarkan kapalnyasedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pengawakan kapal;2.

., atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2016 bertempat di Posmat TNI AL Simpang Tua Kelurahan SimpangTua Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaksetidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur, Nahkoda yang melayarkan Kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, Perobuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika pada hari

SUPARMAN ;Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidanaPelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 03.20 Wibbertempat diposmal TNI AL Simpang Tua Kecamatan Berbak ,Kabupaten TanjungJabung Timur, terdakwa telah ditangkap;Bahwa kronologis penangkapan tersebut Awalnya Petugas Angkatan Lautbertugas di Pos Pengamat (Posmat) Simpang Tua Jambi yang mendapat perintahdari Komanda Pangkalan TNI AL Palembang

UNTUNG WIDODO;Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidanaPelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 03.20 Wibbertempat diposmal TNI AL Simpang Tua Kecamatan Berbak ,Kabupaten TanjungJabung Timur, terdakwa telah dilakukan penangkapanBahwa kronologis penangkpan tersebut Awalnya Petugas Angkatan Laut bertugasdi Pos Pengamat (Posmat) Simpang Tua Jambi yang mendapat perintah dariKomanda Pangkalan

WARDIMAN ;Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidanaPelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 03.20 Wibbertempat diposmal TNI AL Simpang Tua Kecamatan Berbak ,Kabupaten TanjungJabung Timur, terdakwa telah dilakukan penangkapan ;Bahwa kronologis penangkapannya tersebut berawal pada tanggal 20 Oktober2016 hari kamis sekira pukul 01.00 Wib KM Srijaya berangkat dari Tanjung Pinangmenuju Dabo Singkep

SURYADI, SH ; Bahwa saksi sebagai pemilik kapal Srijaya dan terdakwa adalah nahkodanya ; Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidanaPelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen ; Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 03.20 Wibbertempat diposmal TNI AL Simpang Tua Kecamatan Berbak ,Kabupaten TanjungJabung Timur, terdakwa telah dilakukan penangkapan ; Bahwa Kapal tersebut tidak dilengkapi Sertifikat yang ada baru ada suratKeterangan

yang berlayar Tanoa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat 1, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul21.41 Wib kakak terdakwa yang bernama Zulkifli yang merupakan Nakodakapal motor Hendriyan GT 6 sedang sakit, sehingga tidak dapat melayarkankapal tersebut menuju Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai,selanjutnya terdakwa mengambil alin untuk melayarkan

FAHMI, terdakwa pada hari Selasatanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 22.41 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di diperairan KotaPadang Sumatera Barat tepatnya pada Posisi 0104 422 LS 100 21 271BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Padang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapalnya tersebut tidak laik lautsebagaimana

dimaksud dalam pasal 117 ayat 2, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul21.41 Wib kakak terdakwa yang bernama Zulkifli yang merupakan Nakodakapal motor Hendriyan GT 6 sedang sakit, sehingga tidak dapat melayarkankapal tersebut menuju Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai,selanjutnya terdakwa mengambil alin untuk melayarkan kapal motorHendriyan GT 6 dan bertindak selaku nakoda kapal motor Hendriyan GT 6yang

Unsur Tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkanoleh syahbandar :Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 21.41 Wibkakak terdakwa yang bernama Zulkifli yang merupakan Nakoda kapal motorHendriyan GT 6 sedang sakit, sehingga tidak dapat melayarkan kapal tersebutmenuju Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya terdakwamengambil alin untuk melayarkan kapal motor Hendriyan GT 6 dan bertindakselaku nakoda kapal motor Hendriyan GT 6 yang difungsikan sebagai

Unsur Melakukan Pengangkutan tanpa dilengkapi izin usaha :Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 21.41 Wibterdakwa telah melayarkan kapal motor Hendriyan GT 6 dan bertindak selakunahkoda kapal motor Hendriyan GT 6 yang difungsikan sebagai kapalpengangkut barang, kemudian berangkat dari Pinggir pantai Batang KajaiGates Kota Padang menuju Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawaidengan muatan berupa : barang pmd,sayur sayuran, lemari kaca,springbad,payung antena,lemari plastik

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mappe Sangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan MELAYARKAN KAPAL YANG TIDAK LAIK LAUT, MENGAKIBATKAN KERUGIAN HARTA BENDA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.

Menyatakan terdakwa Mappe Sangka bersalah melakukan tindakpidana melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkautan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut, yang mengakibatkan kerugian hartabenda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2)Undangundang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam suratdakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia Terdakwa Mappe Sangka pada hari Rabu Tanggal 06 Juli2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamBulan Juli Tahun 2016 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2016 bertempat di depan Toko Sumber Hoky yang terletak di PerairanPelabuhan Bima atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili,yang melayarkan

1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Mappe Sangka pada hari Rabu Tanggal 06 Juli2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamBulan Juli Tahun 2016 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2016 bertempat di depan Toko Sumber Hoky yang terletak di PerairanPelabuhan Bima atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili,yang melayarkan

Nakhoda yang melayarkan kapalnya2. Mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut3. Mengakibatkan kerugian harta bendaB. UNSURUNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA1. Pelaku Tindak Pidana2. Kemampuan bertanggungjawab3. KesalahanHalaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN RBIMenimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbngkanunsurunsur tindak pidana, apabila telah terbukti dan tidak ditemukan alasanpembenar, baru kemudian akan dipertimbangkan unsurunsurpertanggungjawaban pidana;A.

Menyatakan Terdakwa Mappe Sangka telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidan MELAYARKAN KAPAL YANGTIDAK LAIK LAUT, MENGAKIBATKAN KERUGIAN HARTA BENDA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan;3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;4. Memerintahkan agar Terdakawa ditahan;5.

Menyatakan terdakwa JARNI Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Seorang Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedang yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JARNI Bin MUHAMMAD sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda -13-tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 3.

.: PDM582/BJRMS/08/2013tertanggal 21 Agustus 2014, sebagai berikut:monene Bahwa ia terdakwa JARNI Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 4 Juni2014 sekitar pukul 18.10 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Juni 2014betermpat di Perairan Sungai Anjir Kabupaten Batola,mengingat kediaman sebagianbesar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, seSuai pasal 84 ayat (2) KUHAP , maka Pengadilan negeri Banjarmasinberwenang untuk mengadili perkara ini , Nakhoda yang melayarkan

sehubungan denganadanya surat permohonan keterangan ahli dari Dit Polair Polda Kalsel Nomor : B/270/VI/ 2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang permohonan bantuan keteranganahli.Bahwa yang dimaksud Pelayaran adalah suatu kesatuan system yang terdiri atasangkutan di perairan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, sertaperlindungan lingkungan Maritim.Bahwa yang dimaksud Berlayar adalah gerakan kapal dari satu pelabuhan (asal)kepelabuhan lain (tujuan).Bahwa suratsurat yang harus dimiliki oleh Nakhoda dalam hal melayarkan

kapaladalah selain kelengkapan dokumen kapal maupun muatan juga wajib memilikisurat persetujuan berlayar ( SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhanasal dalam hal ini syahbandar dari Dinas perhubungan komunikasi daninformatika di daerah asal kapal tersebut akan melakukan pelayaran.Bahwa sesuai ketentuan UU RI No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran disebutkanbahwa setiap orang yang melayarkan kapal harus melengkapi dokumenpersyaratan tehnis kapal , melengkapi alat kelengkapi keselamatan kapal.Bahwa

iamembenarkan keterangan ahli tersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa JARNI Bin MUHAMMAD memberikanketerangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani danrohani.Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan suratpersetujuan berlayar terdakwa tulis sendiri dan terdakwa mengetahui kalau yangia lakukan itu salah.Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan baru pertama kali ini sajamelakukan perobuatan melanggar hukum yaitu. melayarkan

Ryan Jaya IV yang diduga melakukantindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal ;Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan Posmat TNI AL KampungLaut Kabupaten Tanjung Jabung Timur propinsi Jambi yang bertugas mengamatiwilayah, pembinaan maritim dan bantuan SAR di laut dan sungai:;Bahwa peristiwa penangkapan kapal tersebut terjadi pada hariKamis tanggal 2 Nopember 2017 di perairan Ambang Luar sungai BatangHari/muara Kampung Laut sekira pukul 19.00 wib, dimana Kronologisnya

Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak Pidana Pelayaranyaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal :Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib.

Ryan Jaya IV yang diduga melakukan tindak PidanaPelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen kapal : Bahwa Kapal KM.

Ryan Jaya IV yang didugamelakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapidokumen kapal : Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hari Kamis tanggal2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib. ; Bahwa pemilik kapal KM Ryan Jaya IV tersebut adalah saksi ; Bahwa usaha minyak yang saksi kelola kurang lebih sudah 4(empat) tahun sementara untuk KM Ryan Jaya IV baru 1 (satu) tahun; Bahwa kapal KM Ryan Jaya IV bermuatan BBM solar sebanyak 12ton;.

Ryan Jaya IV yang didugamelakukan tindak Pidana Pelayaran yaitu melayarkan kapal tanpa dilengkapidokumen kapal :Bahwa Kapal KM. Ryan Jaya IV ditangkap pada hariKamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wib. ;Bahwa pemilik kapal tersebut adalah MUNIR ;Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur Utama PT. PatraAndalas Sukses yang mempunyai kegiatan di bidang penjualan HSD/Solar untukIndustri Sesual dengan jin Niaga Umum;Bahwa PT.

Pendidikan Terdakwa tidak ditahan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Terdakwa tidak ditahan ;Telah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan denganperkara ini ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barangbukti yang diajukan dipersidangan :ini, dikarenakan terdakwa dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukumPengadilan Negeri Sumenep, Nakhoda yang melayarkan

Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tidak layak laut;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan apabila dihubungan antaraketerangan saksi, terdakwa dan adanya barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaiandengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telahterbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal

No. 27 Tahun 2008, Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Peraturan lain yang bersangkutan, Jo pasal 14 (a) KUHAPserta peraturanperaturan lain yang berkaitan :MENGADILI:Menyatakan terdakwa SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama melayarkan kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak melaut ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;Menetapkan pidana tersebut

Menyatakan bahwa Terdawa-terdakwa M.NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MELAYARKAN KAPAL TANPA SURAT IZIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR - Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat ) bulan dan denda Rp.2.000.000.

Muslimin ;Bahwa benar muatan solar sebanyak 40 ton memiliki Dokumen DO( Delivery Order ) yang dipegang oleh pemilik muatan tersebut yaitu saksiMuslimin ;Bahwa benar pada hari selasa tanggal 21 desember 2010 sekira pukul 04.00 Wibbertempat di perairan anak Lobam kapal patroli TNI AL mendekati kapalKM.Sanggara 3 dan memeriksa terdakwa selaku nakhoda ;Bahwa benar ketiga anggota TNI AL menanyakan mengenai DokumenDokumenkapal ABK serta Dokumen muatan terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;Bahwa benar tetap melayarkan

terdakwa termasukdalam pasal 21 ayat 4 huruf (a) (b) KUHAP sehingga cukup beralasan untukmemerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka kepadanya harusdihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa tentang barang bukti : e (satu ) unit kapal sanggara 3 beserta perlengkapannya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ; HALHAL YANG MEMBERATKAN ;e Melayarkan

memberatkan danmeringankan di atas Majelis berkeyakinan bahwa Pidana yang akan dijatuhkan dan amarputusan di bawah ini telah bijaksana dan memenuhi rasa keadilan ;Mengingat pasal : 323 (1) Jo Psl. 219 (1) UURI No.17 tahun 2008 tentangPelayaran; Pasal 197 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana danPeraturanPeraturan PerundangUndangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara iniMENGADILI: Menyatakan bahwa Terdawaterdakwa M.NUR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ">MELAYARKAN

Menyatakan terdakwa LA MALINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Persetujuan Berlayar Dan Syahbandar Perikanan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

. / 2014/ PN.Mme.tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa LA MALINA, bersalah melakukan Tindak Pidana Melayarkan KapalPerikanan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Persetujuan Berlayar Dan Syahbandar

Didi Saputra GT. 30 dalam melayarkan kapaltersebut tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar PelabuhanPerikanane Bahwa nama Kapal tersebut adalah KMN. Didi Saputra GT. 30 yang merupakan KapalPerikanan untuk melakukan penangkapan ikan ; Bahwa jumlah awak Kapal KMN. Usaha Mandiri GT. 30 pada saat ditangkap yaitu 15 (limabelas) orang dengan perincian terdakwa sebagai Nakhoda kapal, serta 14 (empat belas) orangABK (Anak Buah kapal) ;e Bahwa terdakwa di Kapal KMN.

Didi Saputra GT. 30 tersebut sebagai Nahkoda dan tugasseharihari terdakwa adalah Melayarkan Kapal dan sudah bekerja di Kapal KMN. Didi SaputraGT. 30 kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun ;e Bahwa terdakwa menerangkan Kapal KMN.

Didi Saputra GT. 30 dalam melayarkan kapaltersebut tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar PelabuhanPerikanane Bahwa nama Kapal tersebut adalah KMN. Didi Saputra GT. 30 yang merupakan KapalPerikanan untuk melakukan penangkapan ikan ;e Bahwa yang bertanggung jawab di atas Kapal KMN. Didi Saputra GT 30 tersebut adalahterdakwa sendiri sebagai Nakhoda Kapal ;e Bahwa Kapal KMN.

Pasal 42 Ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UndangUndangNomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:MENGADILI1 Menyatakan terdakwa LA MALINA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa DilengkapiDengan Surat Persetujuan Berlayar Dan Syahbandar Perikanan;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan dan

Pasal 42Ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMaumere tanggal 04 Mei 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Man telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikandi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidakmemiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Melayarkan KapalPerikanan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pid.SusPrk/2016/PN.Mme., tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Man, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpadilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan melayarkan kapalperikanan tanpa

membawa beberapa Anak Buah Kapal (ABkK)bersamanya melakukan penangkapan ikan tanpa memperdulikan kelayakankapal yang di nakhodainya dengan membawa awak kapal lainnya, hal manaketerangan tersebut sebenarnya telah menggambarkan bahwa Terdakwafaktanya tidak menghiraukan ataupun mentaati segala standar persyaratankelayakan kapal dalam melakukan penangkapan ikan, yang mana Terdakwaselaku Nakhoda Kapal justru malah membahayakan keselamatan diri sendiribeserta seluruh awak kapal yang ada di dalamnya dengan melayarkan

a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP);Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan PutusanJudex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) dan melayarkan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Asikin Mahmud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal yang tidak laik laut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Menyatakan Terdakwa ASIKIN MAHMUD (Nahkoda KLM Citra Wiguna)secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117ayat (2) huruf c UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.2.

Unsur Melayarkan Kapalnya yang tidak laik laut.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Nahkoda :Menimbang, bahwa yang dimaksud Nakhoda adalah salah seorangawak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkandengan barang bukti, benar terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013sekitar pukul

17.00 wita, bertempat di perairan Tanjung Benoa terdakwaHusaini melayarkan kapalnya KLM Pandawa dari pelabuhan Kedongananmenuju perairan Uluwatu dengan tujuan menangkap ikan gurita tanpa disertalSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tanpa daftar nama anak buah kapalABK, dengan demikian unsur Nahkoda terpenuhi ;Ad.2 Unsur Melayarkan Kapalnya yang tidak Laik laut :Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PNKtbMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganterdakwa, dihubungkan

Menyatakan Terdakwa ASIKIN MAHMUD tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapalyang tidak laik laut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit (KLM.

dan setelah Terdakwa Asdar yang menakhodai Kapal Tanpa Namabersama 6 (enam) orang anak buah kapal memasuki perairan Pulau Semau sekitarpukul : 20.00 WITA, Kapal Tanpa Nama yang dinakhodai Terdakwa tersebutditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Perairan yaitu Kapal Patroli Polisi BEO 646 dansetelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh muatan yang berada dalam kapaltersebut termasuk perlengkapan dan dokumen kapal, ternyata Terdakwa Asdar selakuNakhoda sekaligus sebagai pemilik Kapal Tanpa Nama, yang melayarkan

Perk : PDM180/KPANG/05/2011 tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa didakwa padaDakwaan Pertama yakni Melayarkan kapalnya tanpa memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) atau Port Clearance yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat,4sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 323 Ayat (1) UndangUndangNomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan atau Dakwaan Kedua yakni TerdakwaAsdar selaku Nakhoda sekaligus sebagai pemilik Kapal Tanpa Nama, yang melayarkankapalnya hanya memiliki alat keselamatan berupa

Pelayaran,Terdakwa mengakui dan menerima semua yang tertuang dalam Surat Dakwaan tersebutsehingga pemeriksaan dilanjutkan dan masuk ke materi perkara serta pemeriksaan parasaksi yang mengetahui dan berkaitan dengan perkara dimaksud, kecuali saksi ahli yangtelah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak datang menghadiri persidangan,bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang yakni dalam hal Terdakwa Asdar selaku Nakhoda didakwa padaDakwaan Pertama Melayarkan

luar perairan Indonesia;Tetapi Majelis Hakim tidak membahas Terdakwa Asdar selaku Nakhoda yangMelayarkan Kapalnya Tanpa Nama, tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) atau Port Clearance yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat sesuaidengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa Asdar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 323ayat (1) UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengandemikian maka Terdakwa Asdar selaku Nakhoda yang melayarkan

Perkara : PDM17/MAUME/04/2016 yang dibacakan padapersidangan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 3 Mei 2016, Terdakwatelah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa UMAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) dan melayarkan kapal perikanan tanpa dilengkapi dengan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dari

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangannya yangmemutuskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum yaitu bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikankapal penangkap ikan di wlayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) dan Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa Dilengkapi DenganSurat Persetujuan Berlayar

Menyatakan terdakwa UMAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikankapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat jin PenangkapanIkan (SIPI) dan Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa DilengkapiDengan Surat Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar Perikanansebagaimana dakwaan Pertama Pasal 93 ayat (1) Jo.

Delict)dalam Pasal 93 ayat(1) Jo Pasal 27 ayat(1) Jo Pasal 98 Jo Pasal42 ayat(3) UdangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yatitu unsur Pemilik Kapal; Unsur Nakhoda; UnsurPenangkap Ikan tanpa SIPI dan Unsur melayarkan Kapal tanpaSPB, dimana Unsur Pemilik Kapal; Unsur Nakhoda dan UnsurPenangkap Ikan tanpa SIPI dalam perkara ini tidak terbukti padadiri Terdakwa/Pemohon Banding;Bahwa demikian pula Judex Factie Pengadilan Negeri maumeresama sekali

Hal 25wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpadilengkapi Surat lin Penangkapan Ikan (SIPI) dan melayarkan kapalperikanan tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dariSyahbandar pelabuhan perikanan, dan Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 5 (lima) bulan