Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 06-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 —
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2009
    No. 427 K/TUN/2009.3. Bahwa juga disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut bahwa tanah tersebutsemula dimohon Hak Pakai oleh Ny. TJHA MIONG LAN, BONG TIN TIN,TJETJEP, dan BONG THONG THONG, masingmasing seluas 4.300 M?,4.610 M?, 4.585 M?, dan 4.130 M?, jumlah 17.625 M?
    No. 427 K/TUN/2009.048/1994 Del. Yo. 203/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut. tanggal 22 September 1994,telah melaksanakan sita jaminan terhadap tanahtanah tersebut, yang luasseluruhnya + 26.000 M?, dengan batasbatas seperti telah disebutkan diatas;9.
    No. 427 K/TUN/2009.4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menggugat ROYANI Bin MAS'UD diPengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai surat gugatan tanggal 30 Agustus2007 dan terdaftar dalam register Perkara No. 336/PDT.G/2007/PNJKT.BAR;5. Bahwa dari uraian di atas gugatan Penggugat kadaluarsa;GUGATAN KURANG PIHAK;1.
    No. 427 K/TUN/2009.berupa Sertifikat No.4000/Tegal Alur yang diajukan oleh Pemohon Kasasisebagai alas hak dan diketahui oleh Termohon Kasasi selaku Pelapor;5.
    No. 427 K/TUN/2009.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi................Rp. 5.000, Fitriamina, SH.MH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 427 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — ELMIDAWATI SIREGAR vs. BUPATI LABUHANBATU, DKK
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 PK/TUN/2016
    TUN Medan sangat tepat membatalkan suratkeputusan Bupati yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;5.
    Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016b.
    Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN PERTAMA1.
    TUN MedanHalaman 21 dari 28 halaman.
    TUN tidak memeriksa buktibukti materilyang diajukan adalah alasan yang menyesatkan dan haruslahputusan yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali tersebutdinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;d. Bahwa atas pemeriksaan buktibukti tersebut Majelis HakimTingkat PTUN dan PT. TUN Medan yang membatalkan suratkeputusan Bupati No. 800/2663/BKD/2009 sangatlah beralasandan sudah tepat;Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016IV. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN KEEMPAT1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — CV. SURYA KENCANA FOOD vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
66 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — WALIKOTA BEKASI vs. H. ACHMAD ZULNAINI, M.SI, DK
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015merugikan Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang telahdikeluarkan Tergugat yang demikian itu sangat bertentangandengan Asas Akuntabilitas;9.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Pembatasan masa jabatan Pjs.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Dewan Pengawas (ex.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. REVELINO CHANDRA E.
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 478 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/201410.11.12.13.14.Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut :Pendamping Terduga Pelanggar berhak :b.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/20144. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertikeadaan semula ;5.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.-
Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DKK vs. JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DK
129 — 1089 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 619 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 619 K/TUN/20151. MUHAMMADIANTORO P., S.H., LLM.;2. ARIF PERMONO, S.H.;3. M.HARRIS P. NASUTION, S.H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015terhadap tidakan yang keliru adalah tindakan yang sangat terpuji.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015Jalan T.B Simatupang Nomor 44 RT001/RW005, Kelurahan Ragunan,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;2.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015dan Tergugat II Intervensi, hal mana membuktikan tidak terbukti adanyaperbedaan letak tanah;Bukti14.a, membuktikan bahwa sejak tahun 1995 H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2010 — Ir. ISKANDAR MULIA, ; ERLIN R. SIAHAAN,
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2009
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwaatas adanya berita dan pengakuan Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwa kepentingan Penggugat akibat adanya Sertifikat Hak Milik Nomor :1894 sekarang menjadi atas nama Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.
    No. 383 K/TUN/2009.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1894/Helvetia Timur tanggal 14 Juni 2004 atas nama ROMITAMAGDALENA KETAREN dan sekarang beralin atas nama Ir. ISKANDARMULIA ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — Drs. MARAMONANG SIREGAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2010
    Nomor 32 K/TUN/2010sertipikat pada obyek tanah milik orang lain (ic.
    Nomor 32 K/TUN/20101988 yang diperbuat dihadapan Erwin N, Camat Patumbak dengan saksisaksi Kepala Dusun Ill dan Kepala Desa Marindal dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara dengan Syamsu Harmi ; Sebelah Selatan dengan Jalan ; Sebelah Timur dengan Arbain Nasution ; Sebelah Barat dengan Jalan ;Luas tanah seluruhnya kurang lebih 420 M?
    Nomor 32 K/TUN/2010berdasar hukum seperti yang sebelumnya sudah didalilkan dalamJawaban Tergugat karena jika diteliti persil tersebut pada Peta Kaplingdan Daftar Namanama Pemilik Tanah Tapak Perumahan Pegawai DinasPendapatan Daerah Provinsi Tingkat Sumatera Utara, maka batasbatas tanah yang diperoleh Penggugat dari T.
    Nomor 32 K/TUN/2010merupakan tanah Pemohon Kasasi bukan tanah milik saudara Drs. HerbinHutabarat (Termohon Kasasi Il) a quo sebab tanah milik Drs.
    Nomor 32 K/TUN/2010Hal. 18 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — EENG SUWENDA vs. CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH (sekarang), (dahulu) KABUPATEN POTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017pemerintahan daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005tentang Pelayanan Publik Pasal 34 tentang perilaku pelaksanaPelayanan Publik huruf b. cermat, e. profesional, m. menyalahgunakanjabatan dan o. tidak sesuai prosedur;e.
    Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menyatakan meskipun sengketa ini terjadi akibat adanyasurat Keputusan pejabat, tetapi dalam perkara tersebut menyangkuthak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutdiajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa perdata;b.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Tata Usaha Negara Pontianak.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017peenetapan tertulis dan bersifat Administrasi Negara yang dikeluarkanoleh Termohon Kasasi sebagai Pejabat Administrasi Negara: yaitu berupaAkta Pelepasan Hak REG.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2013
Tanggal 2 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA vs MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
35 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 235 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2008
Tanggal 14 April 2009 — Kepala Dinas Perijinan Kota Malang,dkk vs ELSA ERITA, dkk
49 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2008
    No. 81 PK/TUN/2008Bahwa, Para Penggugat bertempat tinggal di atas tanah dan bangunanyang terletak di H.
    No. 81 PK/TUN/20082.
    No. 81 PK/TUN/2008khususnya yang tercantum pada UndangUndang No.4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 6 dan termuat dalampenjelasan pasalpasal tersebut..
    Putusan Mahkamah Agung RI No.272 K/TUN/2002, Tanggal 24 Januari2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.129/ B.TUN/ 2001/PT.TUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo.26/G.TUN/2001/PTUN.SBY (bukti P.PK2)..
    No. 81 PK/TUN/2008Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai.................Rp. 6.000,2.RedaksSi................Rp. 5.000, ttd/. A. K Setiyono, S.H3. Administrasi peninjauankembali..........::111+RO. 2.489.000,Jumlah ......... Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip.220000754.Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 81 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES (PT. EPS), ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. TEKNIKA SARANA SARANA GARDIAN, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2014
    Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam persidangan iniadalah sesuai dengan Undangundang Peradilan TUN, sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UU PTUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun1992, menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapimerasa Kepentinganya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanaHalaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/201 4dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentinganya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusantersebut
    Tidak digugat oleh Penggugat, maka akan timbulHalaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupunbagi Saudara BUDI RESTU LEKSONO itu sendiri.
    ;Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/20142. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yangditetapbkan oleh ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Makna atau kaidah hukum yang terkandung dari azas iniHalaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014adalah para pihak mempunyai kedudukan yang sama danharusdiperlakukan dan diperhatikan secara adil.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2015 — ANDI HARAHAP, S.Sos, DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, DKK
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2014
    HarimuddinRasyid, SH dengan Nomor Urut 3 (Tiga)Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Bahwa Calon Bupati "Drs. H.
    TUN Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS,tertanggal 26 September 2013 (BUKTI P2),dalam sengketa antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING;Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014MELAWAN :1) William B. Noya;2) Dr.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Tentang Uji Materil Pasal aquo dalam perkara Nomor : 23/PUUV/2007, tertanggal 09 Januari2008; yang amarnya menyatakan bahwa pembatasan kasasiterhadap perkara tata usaha negara (TUN), Khususnya untuk objekgugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014c.
    Bahwa terhadap alasan Pemohon PK bahwa perkara a quo tidak bisadikasasi berdasarkan Pasal 45 ayat 2 c UndangUndang MahkamahHalaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Agung (UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
222 — 726 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 186 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvantkelijke verklaard);C.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yangterkait; danc.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danh.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/20153.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRA TEDY ATMADJAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT, DK
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2014
    (seratusdua puluh ribu rupiah ) ;Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K /TUN/2003 yang amarnya berbunyi :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27Pebruari 2003 Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT yang membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2002 Nomor 18 /G / PTUNPTK/2002 ;MENGADILI SENDIRIMenolak
    16.109 M2 terletak di Kelurahan Sungai Raya, KecamatanSungai Raya, Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanadimaksud dalam perkara Nomor 18/G/PTUNPTK/2002 Jo Perkara Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT Jo Perkara Nomor 249 K/TUN/2003 Jo Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 ;b Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 249 K/TUN/2003,Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor 25121 / Desa Sungai Raya terakhir atas nama Penggugat dan SertipikatHak Milik
    Ali Lakana seluas 16.106 meterpersegi terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, KabupatenPontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;e Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan PerkaraNomor 28 PK/TUN/2005 dan Pengadilan Tata Usaha Pontianak telahmengeluarkan Surat Penetapan Nomor 18 /EKS/PTUNPTK/2007 tanggal 4Oktober 2007 yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakanputusan Perkara Nomor 28 PK/TUN/2005 ;f Bahwa karena adanya kesalahan Administrasi terhadap putusan
    Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 tanggal 22 Juli 2009 yang amarnya tetap sama;g Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 25121/ Desa Sungai Raya terakhiratas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 28012 / Desa SungaiRaya terakhir atas nama Nyonya Then Siau Lin / Anna diterbitkan berdasarkanPutusan 249 K / TUN / 2003 tanggal 15 Maret 2004 yang telah dibatalakanMahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor 28 PK / TUN / 2005 tanggal 22Juli 2009, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun2010
    /2007 tanggal 22 Juli 2009 (T.I4).Bahwa putusan MA dalam perkara PK nomor : 28 PK/TUN/2007 tanggal 22 Juli 2009(T.14) amarnya menyatakan "batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 01 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 346 K/TUN/2014tentang Pembatalan SHM No. 5938/Desa Sungai Raya atas nama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — H. FAISOL vs. KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG, DK
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT vs. TITIN, DKK
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 162K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek PerumahanPermata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Kanti Wilujeng, S.H., M.si, pekerjaan Kepala Seksi SengketaKonflik & Perkara;2.
    KapukPeternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007, Cengkareng,Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016lll. ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln.Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;IV. DEDI JUNIANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJIn. Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;V.
    Cengkareng, Kota Jakarta Barat atas nama HARRY KARAUWAN,Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016WIESYE MARLEIN PRASETYO, ROBERT RICHARD KARAUWAN,ANDRIAN KARAUWAN seluas kurang lebih 1.172 M?
    di Kelurahan Kapuk, KecaamatanCengkareng, Kota Adminstrasi Jakarta Barat diterbitkan pada tanggal 1September 2014 atas nama pemegang Hak Harry Karauwan, WiesyeMarlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan Adrian Abram Karauwan,sepanjang bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanHalaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016Kapuk Peternakan No.34 AB Rt.003 Rw.007 Cengkareng, Kota JakartaBarat seuas + 600 M?
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016