Ditemukan 5512 data
79 — 44
Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMATERA UTARA
69 — 46
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
No. 20 PK/Pid/2015menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya serta dalamPasal 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak pidana butir 22 berbunyi:Bukti yang cukup adalah bukti yang berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alatbukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
No. 20 PK/Pid/2015MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan KAPOLRI di JakartaCq. KAPOLDA SulSel di Makassar Cq.
1.MICHAEL SASAMBI
2.JULIO MAWUNTU
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulawesi Utara, Cq. Kapolres Kota Bitung
335 — 98
Pemohon:
1.MICHAEL SASAMBI
2.JULIO MAWUNTU
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulawesi Utara, Cq. Kapolres Kota Bitung
6 — 2
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Gorontalo Cq. Kapolres Gorontalo Kota Cq. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota
65 — 0
SIDIKI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Gorontalo Cq. Kapolres Gorontalo Kota Cq. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota
284 — 75
Cq KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SEKTOR MEDAN HELVETIA
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
73 — 5
Pemohon:
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didasarkan minimal 2 alat buktisehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelarperkara.Bahwa Penangkapan MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN (ic.Pemohon)dalam perkara tindak pidana
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
16 — 0
Pemohon:
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
35 — 0
Pemohon:
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
Sari Yanto Bin Sampun
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
56 — 24
Pemohon:
Sari Yanto Bin Sampun
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
105 — 66
Pemohon:
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
53 — 55
Pemohon:
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
149 — 24
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
35 — 13
Pemohon:
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
61 — 35
Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor MarianaRT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako BaruKecamatan Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:005/SKPID/LBHSA/II/2020/PLG tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal14 Februari 2020 dengan Nomor: 27/SK/2020, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA SELATAN cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANYUASIN cq.
No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbangka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakanTersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana jugayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan:. frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana
Adapunpertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calonTersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuktujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelumseseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keteranganyang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan olehpenyidik;Hal ini juga diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang menyatakan Tersangka adalah seseorang
Dengan demikian, Termohon telah melakukan mekanisme danprosedur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan benar menurut hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan oleh Termohon didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
102 — 17
Pemohon:
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
10 — 0
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
81 — 26
Pemohon:
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
45 — 33
,
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL