Pst.peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana sebelumdilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut telah didahului denganpemanggilan RUPS terhadap para pemegang saham melalui surat kabardan sesuai jangka waktu) yang ditentukan dalam undangundangsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarBahwa dengan dilakukannya pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut,maka secara nyata tidak terdapat upaya

Bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasayang tetuang dalam Akta No. 43 dan Akta No. 70 telah dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana sebelumdilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut telah didahului denganpemanggilan RUPS terhadap para pemegang saham melalui surat kabardan sesuai jangkwaktu yang ditentukan dalam undangundangsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Bahwa, dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatanyang pada intinya adalah untuk membatalkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PERSEROAN selaku TERGUGAT padatanggal 5 September 2016 yang mana RUPS tersebut telah mengangkatEndang Sutidjan sebagai Direktur PERSEROAN yang mana keputusandari RUPS tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat No. 9 tanggal 5 September 2016 dan risalahnyadituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September2016,

Bahwa, Pasal 94 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.2.3. Bahwa, Pasal 94 ayat (6) UU PT mengatur sebagai berikut: (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 2.4.

Bahwa hingga saat ini, keputusan RUPS tanggal 5 September 2016masih berlaku secara sah dan tidak pernah dibatalkan oleh RUPSPERSEROAN, sehingga keputusan RUPS pengangkatan lEndangSutidjan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.2.5. Berdasarkan hal tersebut, sejak ditutupnya RUPS tanggal 5 September2016 tersebut, satusatunya Direktur PERSEROAN yang sah serta dapatbertindak mewakili PERSEROAN di dalam dan di luar pengadilan adalahENDANG SUTIDJAN.2.6.

Putusan Nomor 226/Pat.G/2017/PN.JKT.Sel.Rups Tanggal 5 September 2016 Dengan Mengajukan Gugatan A QuoUntuk Membatalkan Keputusan Rups Tersebut2.8.22.10.2.11.Bahwa dalam gugatan a quo, pihak PENGGUGAT telah dengan tegasmengakui keabsahan keputusan RUPS tanggal 5 September 2016dikarenakan pihak PENGGUGAT meminta dilakukannya pembatalankeputusan RUPS tersebut, yang mana keputusan dari RUPS tersebutkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9tanggal 5 September 2016 dan risalahnya

dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September 2016, yang keduanyadibuat oleh Notaris llmiawan Dekrit, S.H., M.H.

Buana CiptaPerkasa tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak lain;Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur tidak setahu saksitidak pernah dilakukan bagi hasil;Bahwa setahu saksi RUPS pertama kali diadakan di Jalan Jend.Sudirman Duri di Kantor Notaris Riana Goltom, S.H,,M.Kn;Bahwa yang dibahas didalam RUPS yang pertama adalah pembahasanmodal;Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan RUPS di Hotel Grand Zuhripada tanggal 28 Oktober 2018;Bahwa yang dibahas dalam RUPS yang kedua adalah tentang

Hal 2 dari 46 halprofit;Bahwa yang dibahas didalam RUPS tersebut adalah membicarakantentang penambahan pemagang saham dan Tergugat diangkat sebagaiDirektur;Bahwa didalam RUPS tersebut dimasukkan 300 lembar saham atasnama Tergugat;Bahwa didalam RUPS tersebut ada dibahas tentang perjanjian bagi hasil;Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tersebut adalah GUSNIDA, NESISANDOVA, DANIEL YAMATO (Tergugat) dan ada orang lain yang tidaksaksi kenal;Bahwa yang dibahas di dalam RUPS tersebut adalah untuk menjualsaham

memaksadalam PT yaitu UU PT yang mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum; Bahwa RUPS dalam PT ada dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa; Bahwa RUPS tahunan adalah rapat rutin yang mana harus disertakanlaproan pertanggungjawaban apakah perusahaan rugi atau tidak apabilarugi maka yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut adalahsaham dari pemegang saham perusahaan tersebut dan RUPS luar biasadilakukan untuk halhal strategis PT yang tidak menyangkut keuanganmelainkan yang dibahas

adalah identitas PT dan RUPS bisa dilakukankapan saja; Bahwa ada pemanggilan resmi pada saat hendak melakukan RUPS yangditujukan kepada para pemegang saham; Bahwa Jika dalam Undangan RUPS tidak disebutkan tanggal dan tempatdilaksanakan RUPS tersebut maka RUPS tersebut tidak jelas; Bahwa Jika ada penambahan agenda dalam RUPS tersebut maka haltersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham; Bahwa Saham adalah kepemilikan pribadi dan tidak mungkin dapat dijualbila tidak ada persetujuan

Organ perseroan yang tertinggi adalah RUPS;Bahwa pemegang saham boleh merangkap jabatan sebagai Direksiataupun Komisaris;Bahwa Istilah Direktur Utama apabila ada lebih dari satu orang Direktur;Bahwa setiap 1 tahun PT membuat laporan neraca keuangan tentangkeuntungan atau rugi kemudian laporan itu dipertanggungjawabkandalam RUPS yang kemudian dalam RUPS jika ada keuntungan dibagidalam RUPS tersebut;Bahwa Direksi tidak bisa membagi keuntungan PT tanpa adanyapersetujuan dari RUPS;Bahwa yang membuat

Bank Indonesia (PBI) No. 6/23/PBV/2004 tanggal 9 Agustus 2004 danpengeluaran surat tersebut dilakukan setelan RUPS selesai dilaksanakansehingga surat tersebut di atas yang seharusnya dijadikan sebagai salah saturekomendasi dalam RUPS tidak dilakukan.

Tindakan Tergugat ini tidak hanyamerugikan Penggugat sebagai salah satu pengurus yang telah diangkat kembalidalam RUPS PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee, di antaranya denganikut hadir dan memberikan pendapat dalam salah satu rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT.

BPR Sabee Meusampee, padahal Tergugat mengerti danpaham bahwa kehadirannya dalam RUPS tidak lah dibenarkan, selanjutnyaTergugat juga telah melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat

oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/23/PBV2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Pengeluaran surat tersebutdilakukan setelah RUPS selesai dilaksanakan sehingga surat tersebut di atasyang seharusnya dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam RUPStidak dilakukan.

BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah diundang RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS PT.

dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu Ssesual dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan;Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN GinDalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yang diedarkan,RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentah kebutuhan yang biasanya seringterjadi apabila

RUPS biasa tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal sepertimisalnya tempatnya berjauhan, waktu yaang tidak bisa sehingga dapatdilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan / pengambilan keputusandapat dilakukan di luar RUPS dengan tata cara atau mekanisme yang diaturartinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukan di luar RUPS secarakonvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dan kekuatan hukum yangmengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat

yaitu RUPS Konvensional dan RUPSTahunan/Biasa, RUPS Luar Biasa, Apabila memakai RUPS Konvensionalyaitu ada aturan, ada forum, ditandatangani pimpinan rapat/minimal 1pemegang saham, itu untuk sahnya RUPS konvensional sedangkan RUPSLuar biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukan setiap waktu sesualkebutuhan / kepentingan, harus ada forum dipenuhi, BA RUPS harus dibuatdengan akta otentik; Bahwa ketika agenda RUPS yang mendesak/mendadak bagi perseroanseperti pergantian organ perseroan, menjamin asetaset,

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015;18.

penanaman modal PTCelebes Minapratama, faktanya Keputusan RUPS PT Celebes Minapratamayang dilampirkan dalam formulir permohonan perluasan penanaman modalkepada Tergugat tidak ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama tertanggal 12 Desember 2011tersebut hanya ditandatangani oleh Direktur Utama PT Celebes Minapratama ;Dengan demikian jelas Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama yangdilampirkan bersama Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modalkepada Tergugat

Celebes Minapratama tidakdisebabkan oleh Keputusan Kepala BKPM (Objek Sengketa), melainkandisebabkan oleh Keputusan RUPS PT. Celebes Minapratama. Hal ini diakui sendirioleh Penggugat dengan menyatakan:Bahwa di dalam RUPS tersebut Penggugat telah menyatakanketidaksetujuannya terhadap agenda keputusan RUPS di atas karena jelasakan secara tidak sah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitukepemilikan saham Penggugat dalam PT. Celebes Minapratama akanmenjadi berkurang.

Rekaman pernyataan Keputusan RUPS atauBerita Acara RUPS tidak perlu ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; 12 Uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa di dalam perkara ini tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

tersebut tidak disetujui Penggugat (Bukti P3), kemudian BeritaAcara hasil RUPS telah ditindaklanjuti oleh PT.

Celebes Minapratama bukan sebagai akibat dari terbitnya ObjekSengketa, melainkan karena RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Desember 2011 (BuktiP3). Oleh karena itu gugatan Penggugat secara perdata seyogyanya ditujukan terhadappihakpihak pemegang saham yang menyetujui isi atau hasil RUPS Luar Biasa, bukanterhadap terbitnya Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS Luar Biasa yangdimohonkan oleh PT. Celebes Minapratama.

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang berbunyi : Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)Halaman 59 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btmorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS.2.

Setelah risalah RUPS dibuat oleh NOTARIS dalam hal risalahyang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu, kKeputusanRUPS mengikat kepada para pemegang saham dan perseroan,terhitung sejak Notaris membuat Risalah RUPS dalam aktaNotaris.Hal ini ditegaskan dalam pasal 90 ayat (2) UU PerseroanTerbatas no. 40 tahun 2007, yang mengatakan Tandatangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta NotarisBahwa likuidator tidak berhak atau tidak dapat

Sintai Industri Shipyard kepada Notaris Yola Yostiwanti,SH, M.Kn. diberi tanda bukti P.I3B ;Foto copy Notulen Rapat Umum Para pemegang sahaM ( RUPS) PT..Sintai Industri Shipyard, tanggal 20 April 2013; diberi tanda bukti P.I3C ;Halaman 62 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm10.11.12.13.Foto copy Daftar hadir RUPS PT.

Komisaris Utama : Wulan AriyatiHalaman 71 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm d.Komisaris : Raden Tusrinyang mana hasil RUPS ini telah pula dituangkan dalam Akta Notaris (bukti P 2 dan Bukti PI3A) dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI (buktiP3 dan PI3B); Bahwa hasil RUPS tersebut memberhentikan Tergugat Il asal / TergugatIntervensi Ill dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal14 Januari 2013 dan terhadap keputusan RUPS tersebut, Tergugat II asal /Tergugat Intervensi

tempatkedudukan bursa di mana saham Perseroandicatatkan.3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) harus terletak di wilayah negaraRepublik Indonesia;4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakilisemua pemegang saham dan semua pemegangsaham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmengambil keputusan jika keputusan tersebutdisetujui

"Faktanya sampai dengan PENGGUGAT diberhentikan sebagaiKomisaris Independen pada TERGUGAT IV, gaji berikutfasilitas dan/atau tunjangan lainnya yangdiperuntukkan bagi PENGGUGAT sebagai KomisarisIndependen pada TERGUGAT IV BELUM ditentukan jumlahdan jenisnya yang ditetapkan oleh RUPS atau BELUMPERNAH wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkankepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS.;Dalam hal ini terdapat 2 (dua) fakta hukum yang harusdiperhatikan yaitua.

RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroanatau. ditempat perseroan melakukan~ kegiatanusahanya yang utama sebagaimana ditentukandalam anggaran dasar.;( 2 ) RUPS perseroan terbuka dapat diadakanditempat kedudukan bursa dimana saham perseroandicatatkan. ;( 3 ) Tempat RUPS sebagaaimanadimaksud pada ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) harusterletak diwilayah negara RI.;( 4 ) Jika dalam RUPS hadir dan/atauHal 50 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Seldiwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham

RUPS dapatdilimpahkan kepada rapat Dewan Komisaris atas nama RUPSdengan memeperhatikan perundang undangan yang berlaku.

;Menimbang bahwa berdasarkan faktadipersidangan ternyata sampai penggugat diberhentikansebagai komisaris independen pada tergugat IVs gajiHal 56 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selberikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya yangdiperuntukkan bagi penggugat sebagai komisaris Independenpada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah danjenisnya yang ditetapkan oleh RUPS dan belum pernahwewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepadadewan Komisaris atas nama RUPS .Sehingga dengan

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasaHal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapbkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Hal. 36 dari 81 hal. Put.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Nomor 1476 K/PID.SUS/2016 RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 FebruariRp 30.800.000,002012 ;52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro MalokRp 5.000.000,00tanggal 20 Februari 201253. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 FebruariRp 10.000.000,002012 ;b4. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalamRp 3.600.000,00rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;5.

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

Dr.RUDHI PRASETYA, S.H. yang pada pokoknya menyebutkan :komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginyaperseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelolaperseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnyaperusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenaipembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatuperusahaan ;Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli DR.

mayoritas suara / saham menolak untuk DirekturUtama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara danmemberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempowaktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPStersebut ;e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dariDirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012tersebut ;e Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagianDeviden ;e Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapisaksi

tidak hadir;e Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal22 Pebruari 2012 ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saatini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT.

AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh FREDI TAN aliasAWI menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;e RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan KomisarisPerseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebutmengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor R.J.

SOEHANDOYO tersebuttelah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberiwaktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namunbelum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihakKepolisian.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

Mokobombangmengundurkan diri dari jabatan Direksi, selanjutnya diikuti Direksilainnya yaitu saudara Nivico Pinchi dan saudara Kushindrarto yangmundur secara sukarela dari jabatan Direksi ;Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikanoleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sementaraberdasarkan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan,disebutkan bahwa

negara dan bertindakselaku pemegang saham pada persero terbatasdalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara ;: Pengangkatan dan pemberhetian Direksi dilakukanoleh RUPS;Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS,pengangkatan dan pemberhentian Direksiditetapkan oleh Menteri ; UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu :pasal 91 : Pemegang saham dapat juga mengambil keputusanpasal 105 ayat(1) :yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semuapemegang sahamdengan hak suara menyetujuisecara

tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan ; Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu) berdasarkan keputusan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya;Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalamDalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal

;Pasal32 ayat (2) : Penetapan pemberhentian anggota DireksiPersero dapat dilakukan dengan keputusan RUPSsecara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dankeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS ;Pasal33 : Pemberhentian anggota Direksi dapat diprosesbersamaan dengan proses pengangkatan anggotaDireksi pada BUMN yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objeksengketa dari:Aspek Kewenangan:Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tentangpemberhentian Penggugat dari jabatannya

Pada Pasal 14angka 15 disebutkan : Disamping alasan pemberhentian anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yangdinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuanMenimbang, bahwa dalam Keputusan objek sengketa bagiankonsideran Menimbang butir a, telah disebutkan dalam rangkaPenyehatan Perusahaan, maka dipandang perlu melakukanpemberhentian Anggota Direksi (in casu Penggugat) ;Menimbang, bahwa setelah

TERGUGAT VI mewakiliPerseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Juni 2009 (RUPSPertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua); dan RUPS tanggal 7Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengancara sebagai berikut:a. TERGUGAT s.d.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

TERGUGAT VI yang mewakili Perseroan telahmelibatkan pihak luar yang tidak memiliki suara dalam RUPS denganketerlibatan Sdr. Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPS Perseroan danhasilnya adalah ilegal dan cacat hukum karena penyelenggaraannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;melanggar UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh PeraturanBapepam;10Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST13. Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS yang dibuat olehTERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

RUPS tanggal 28Agustus tahun 2006.

Apapun yang di putusakn dalam RUPS adalah Sah ( Penggugatmohon untuk dibuktikan dalam persidangan mengenai ke absahanRUPS yang dimaksud sdr Ivan).c.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 tentangtidak sah dan batal demi hukum RUPS (tertulis dalam gugatanpenggugat RUPS yang benarnya adalah RUPS Luar Biasa) PT.Perkebunan Abdullah Aon Tanggal 28 agustus 2006, yang kemudianpada halaman 14 pada paragraf 2 yang menyebutkan : bahwa dalamHalaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Padt.G/2018/PN Lbomediasi disampaikan pula oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud padatanggal 30 November 2006 telah terbit akta no. 57 yang dibuatdihadapan

Karena dalampelaksanaan RUPS luar biasa telah dihadiri oleh 7 orangpemegang saham (hanya penggugat sendirilah tidak hadir)maka RUPS luar biasa telah memenuhi syarat/korum, makaRUPS luar biasa diadakan secara sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat.bahwa kemudian karena RUPS Luar biasa telah dilaksanakansebagaimana telah berdasarkan ketentuan hukum makaAlmarhum Abdul Aziz Alamri dalam Rapat tersebut telahditunjuk atau diberikan kuasa untuk menyatakan keputusanrapat ini dalam akta notaris;bahwa

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan.4. Bahwa juga Tergugat TIDAK PERNAH membuat LaporanTahunan jalannya perseroan kepada Penggugat selaku pemegangsaham, baik mengenai aktivitas perseroan, neraca rugi laba, posisikeuangan perseroan, maupun buktibukti pembayaran pajak badan, pphpribadi, PPn maupun pajakpajak lainnya.

Tindakan Tergugat ini sekali lagi merupakan perbuatanmelawan hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan:hal 3 dari 23 hal putusan No. 421/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Direksi WAJIB melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ts Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menuruthukum, Tergugat telah terbukti melakukan

Bahwa, Penggugat yang kapasitasnya sebagai pemegang saham,seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan seputar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan tugas Direksi lainnya, Penggugat yangkapasitasnya sebagai pemegang saham 50% bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, seandainya benar (quod non)perseroan PT.

;Menimbang bahwa terhadap persoalan RUPS, berdasarkan pasal 79ayat (6) huruf b.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkandalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisarismelakukan sendiri pemanggilan RUPS, dan jika Penggugat berkedudukansebagai pemegang saham, berdasarkan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkanpemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengandemikian maka tuntutan Penggugat tentang pembagian deviden terhadapTergugat sebagai Direktur harus dilakukan

Bahwa karena terjadi pada tahun 2005, maka ketentuan yang mengaturtentang Perseroan Terbatas pada saat itu adalah Undang Undang No. 1Tahun 1995 bukan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.Dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan:"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"Sedangkan penjelasan mengenai RUPS, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3perinal Ketentuan Umum: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

Pasal 15:Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan olehRUPS".Ayat 2: "Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri"b. Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4.

Pasal 14Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukanoleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum"Ayat 2: "Pengangkatan direksi, menteri dapat meminta masukan dariMenteri Keuangan dan/atau menteri teknis"b.

Bahwa pengaturan posisi dan kewenangan RUPS dalam pengelolaanBUMN diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 13 Undang Undang No. 19Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 10 PP No. 45 Tahun 2005, meskipun ayatnyaberbeda namun isinya sama: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yangtidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013..

Penggantian, pengangkatan direktur BUMN wajib/mutlak harusmelalui mekanisme dan prosedur: RUPS atau Keputusan Menteri,karena keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yangsama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.b.

Agricon (Tergugat Il)yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan in casu PT.Agricon akibat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksiatau Komisaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU No.1Tahun 1995 jo.

;Di dalam Notulen RUPS tanggal 28 September 2001 (Bukti P3)yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada halaman 2disebutkan :Hal. 4 dari 33 hal. Put.

MUSTAFA MADUJIDI (MUSTAFA) sebagai pemegang danpemilik dari 144 saham;Berdasarkan Notulen Rapat RUPS LB tanggal 28 September2001, Tergugat sebagai Direktur Utama menggunakan uangTergugat Il melaksanakan pembelian saham milik THOMASHal. 8 dari 33 hal. Put.

Agricon in casu Tergugat Iljuga membuat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Bukri P12) ;Dalam surat undangan RUPS yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutdisebutkan bahwa akan dilakukan RUPS Luar Biasa 2009 yang diadakanpada tanggal 6 Agustus 2009 dengan mata agenda rapat:1. Memutuskan dengan tegas memilih salah satu diantara Tergugat danPenggugat untuk tetap berada pada manajemen;2.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan IntiSukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);1 (Satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek.0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening JanuariDesember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy)1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan IntiSukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTI SUKSES) TahunAnggaran 2007 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa tanggal

Bank BPR Bintan danPT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada RUPS PT.BIS(Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.