Ditemukan 5199 data
15 — 6
waktusidang yang lainnya dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yangsah meskipun telah ada perintah dan atau pemanggilan yang sah olehJurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk hadir di persidangan.Bahwa, pada sidang tanggal 27 Juni 2019, Majelis Hakim telahmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkanteguran kepada para pemohon agar menambah panjar biaya perkara ini.Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan surat tegurankepada para Pemohon dengan surat Nomor W5A10/761
/HK.05/V1/2019tanggal 27 = Juni 2019.Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah melaporkan kepadaMajelis Hakim sesuai Surat Tegoran Nomor W5A10/761/HK.05/V1/2019,Tanggal 27 Juni 2019, Berakhir pada tanggal 29 Juli 2019, Pada pokoknyamenyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkaradimaksud sampai akhir surat teguran.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini , Segala sesuatuyang terjadi dalam sidang, selengkapnya telah dicatat Berita Acara Sidangyang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan PermohonanPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tegoran Nomor W5A10/761/HK.05/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada pokoknyamenyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkaradimaksud sampai batas akhir surat teguran, maka Majelis Hakimberpendapat Pemohon tidak beritikad baik untuk melanjutkan perkaranya.Hal. 4 dari 7 Hal.
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761/Pid.B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa SAMION TARIGAN tersebut diatas, telah teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaianmengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dankerusakan kendaraan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
oranglain cukup besar serta potensial menimbulkan bahaya dalam berkendaraandi jalan raya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 199/Pid.Sus/2018/PTMdn, tanggal 26 Maret 2018 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761
UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PTMdn, tanggal 26 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan NegeriRantauprapat Nomor 761
94 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila prosedur ini ditempuh, maka Sertifikat Hak MilikNomor 262, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, KotaJambi, Propinsi Jambi, tanggal 10 Januari 1977, Gambar Situasi/Surat UkurNomor 761/1976, tanggal 23 Agustus 1976, seluas 15.329 M2, a.n.
Nomor 873 K/Pdt/20131414itu, tindakan Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 262, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi,tanggal 10 Januari 1977, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 761/1976, tanggal 23Agustus 1976, seluas 15.329 M?, a.n.
Dikarenakan SertifikatHak Milik Nomor 262, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura,Kota Jambi Propinsi Jambi, tanggal 10 Januari 1977, Gambar Situasi/Surat UkurNomor 761/1976, tanggal 23 Agustus 1976, seluas 15.329 M?, a.n.
., yangsudah/telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat V;11 Sertifikat Hak Milik Nomor 262, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, KecamatanTelanaipura, Kota Jambi Propinsi Jambi, tanggal 10 Januari 1977, GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 761/1976, tanggal 23 Agustus 1976, seluas 15.329M?, a.n.
., merupakan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 262, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin,Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi Propinsi Jambi, tanggal 10 Januari 1977,Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 761/1976, tanggal 23 Agustus 1976, seluas15.329 M?, an.
29 — 4
761/PDT/P/2013/PN.SKY
PENETAPANNomor.761/PDT/P/2013/PN.SKY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonanpada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telahdiajukan oleh :Nama lengkap : EPRI SUSANTITempat/Tgl.Lahir : Ngulak,25 Desember 1989;Jenis Kelamin : Laki LakiAgama : IslamPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat Jl.Depati Hm.Sahil Kel.Ngulak I Kec.Sanga DesaKab.Muba.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:761/PDT/P/2013/ PN.SKY tanggal 26 April 2013 tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa danmengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;Setelah memeriksa surat surat bukti dari Pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sekayu tanggal 26 April 2013 dibawahNomor 761/PDT/P/2013/PN.SKY yang mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan suaminyabernama ROMADONA,Pada tanggal 21022008; di Kantor Urusan Agama KecamatanSanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:369/24/X/201 1;Bahwa dalam perkawinan tersebut telah telah lahir 1 (satu) orang anak RAFELDOUTAMA adalah anak LakiLaki sah yang ke1 (satu) dari pasangan suami istriROMADONA
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
761 K /Pid/ 2014
PUTUSANNomor : 761 K /Pid/ 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :1Nama : MARTHEN MARCUSLOUPATTY ;Tempat Lahir : Ambon ;Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun /6 September 1964 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Kopertis RT.001 /RW.006, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Terdakwa berada
No. 761 K /Pid/ 2014Kopertis Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaktidaknya pada suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon, dengan sengajamelakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Melkis Wattimury Als. Meki,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada awalnya ketika Saksi Korban Melkis Wattimury Als. Meki dan SaksiOctovianus Puturuhu Als. Nyong sedang duduk diteras rumah Saksi Korban MelkisWattimury Als.
No. 761 K /Pid/ 20146 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34/Pid/2013/PTMAL.
No. 761 K /Pid/ 2014masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang dianganangankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein) ;3 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sepantasnya terhadapperbuatan Terdakwa Marthen Marcus Loupatty tersebut dijatuhi pidana yangsesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan undangundang yangberlaku ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
No. 761 K /Pid/ 2014 NIP. : 19581005 198403 1 OO1
Terbanding/Penuntut Umum : SYARIFAH NAYLA
23 — 15
M E N G A D I L I
- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut
(dua riburupiah).Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan NegeriLubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbpyang tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut1. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primatr;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 tersebut baik PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLubuk Pakam Nomor 480/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020 dariPenasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor :761/ Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 6 Juli 2020, menyatakan TerdakwaROMI KELANA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai NarkotikaGolongan Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkanPutusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan olehPembanding/Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR melalui PenasihatHukumnya; Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yangbersidang di Labuhan Deli Nomor : 761/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 6 Juli2020.MENGADILI SENDIRI :1.
Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat pengadilan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020, serta memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDNputusannya yang
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena jual beli tersebut kepada dan oleh Kantor Pertanahan KabupatenJember telah diadakan Pengumuman yang ditempelkan di papan pengumumanyang ada di Kantor Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tangguldan di Kantor Kepala Desa Tanggul Kulon selama 2 (dua) bulan sesuai Pasal 2Peraturan Menteri Pertanian dan AgrariaNomor 2 Tahun 1962 (bukti P.1.112);Bahwa setelajh jangka waktu pengumuman yang dimaksud berakhir, kemudianoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.761
No. 1107 K/Pdt//2007Bahwa dengan sikap berdiam diri terhadap peristiwa penyerahan atassebidang tanah dan rumah yang dilakukan oleh TerlawanTersita kepadaPelawan sampai sekarang tersebut, maka menimbulkan persangkaan beratbahwa TerlawanTersita telah melepaskan hakhak atas tanah dan rumahtersebut;Bahwa sejak tanggal 17 Desember 1996 sampai sekarang (7 Juli 2004)Sertifikat Hak Milik No. 761/Desa Tanggung Kulon tersebut telah diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun atau
Kulon, Kecamatan Tanggul, KabupatenJember, dengan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 761/DesaTanggung Kulon tersebut sangat dirugikan karena dimohon eksekusi olehTerlawanPensita;Bahwa mengingat telah dilakukan sita eksekusi pada tanggal 30 Juni2004, maka menimbulkan bahaya besar dan riil banwa terhadap sebidang tanahHal. 4 dari 10 hal. Put.
Kulon, Kecamatan Tanggul, KabupatenJember, sebagaimana tercantum dalam petitum tersebut di atas;Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah hak milik No.761/Desa Tanggul Kulon, berikut sebuah bangunan rumah tempat tinggalyang berdiri di atasnya terletak di Jalan Wijayakusuma No. 52, Desa TanggulKulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, buku tanah tanggal 17September 1996 tercatat atas nama Achmad Muhadjir adalah Pelawan;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1107 K/Pdt//20077.
Hariyah,dan selanjutnya dilanjutkan dengan permohonan peralihan hakdalam SHMdi Kantor BPN Jember diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor :761/Desa Tanggul Kulon atas nama Pelawan, dan juga saat jual beli telahterjadi serah terima objek jual beli dari Penjual pada Pelawan, dan sampaisaat ini dikuasai oleh Pelawan, yang sebelumnya telah dikuasai dan dalamHal. 7 dari 10 hal. Put.
10 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2021/PA.JP dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah )
761/Pdt.G/2021/PA.JP
19 — 5
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Penggugat;
761/Pdt.G/2023/PA.Tgrs