tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Oktober2014, dengan Akte Nikah Nomor : 0669/057/X/201 4; Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Jandacerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;Bahwa sesaat setelahn akad nikah, Tergugat mengucapkan danmenandatangani janji Taklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikahPenggugat dan Tergugat 2022222

PARINAH, tertanggal 20 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenCilacap, Bukti P.1;e Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor:0669/057/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Bukti P.2;Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan 2 orang saksi masingMasinQ:"1.

Jakarta, yangdibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatuhalangan sah menurut hukum;Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Penggugat menyatakanmencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang telah didaftarkansebagaimana tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dandimakamkan di TPU Menteng Pulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatoleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU MentengPulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 09 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA.Bjntelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, nomor: 057

verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangHalaman 5 dari 8 : Putusan nomor: 569/Pdt.G/2015/PA.BjnNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2009;Menimbang, bahwaberdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta NikahNomor : 057

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 15 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;FAKTA KEJADIANBahwa perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa pada tanggal 6 April 2011;Bahwa perusahan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 000157/207/09/057

nihil sehingga pajak yang harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42862/PP/M.VI/99/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatanPengugat "Tidak Dapat Diterima atas Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77156/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2006 Nomor 00001/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006Nomor 00001/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00005/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT PacificPalmindo Industri; NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat diJalan P.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2006 Nomor : 00001/307/06/057

S588/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 dimana dasar penolakan tersebutadalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditanda tangani oleh pengurusperusahaan, padahal menurut Penggugat surat tersebut ditandatangani olehkuasa pengurus perusahaan, maka seharusnya Surat KeberatanPenggugat Nomor 02/FIN/Pall/H/11 tanggal 14 Februari 2011 atas SKPKBNomor.00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnya diterimauntuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor34766/PP/M.IV/99/2011, Tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: S88/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011, tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari s.d Desember 2001 Nomor: 00093/207/01/057

DesemberTahun 2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 (BuktiPK4);7. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Desember Tahun2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnyaditerima untuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa menurut Penggugat penandatanganan surat keberatan, adalah bukandalam artian konsultan, namun adalah kuasa komisaris sebagaimana Pasal 32ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Bahwa Sdr.

Dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa No. 00661/407/06/057/08 tanggal 27 Maret 2008 Masa Pajak Julis.d Desember 2006, KPP PMA Empat telah melakukan koreksi atas PajakKeluaran sebesar Rp 100.679.293,00 dan menyatakan PPN yang lebih bayarsebesar (Rp 135.790.937,00) sedangkan menurut perhitungan PemohonPeninjauan Kembali jumlah PPN yang lebih bayar dan harus direstitusikanadalah sebesar Rp 236.470.230,00.

Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77164/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/11/057/16 tanggal 25November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT PhillipsSeafoods Indonesia, NPWP 01.070.707.3057.000 adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/20202.2.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enampuluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktupelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7November 2009 ;Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanSumur artesis

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor: 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam RangkaSerah Terima Awal nomor: 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor : 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 Tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka SerahTerima Awal Nomor : 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 AgustusHal 14 dari 40 hal Put.

Fadillahdinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat KetetapanPemenang Lelang Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009baru. mendapatkan kontrak kerja konstruksi Nomor: 906.4/ 057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009, sehingga sangatlah mustahilSPK yang diterima oleh CV. TRI BENTANG lebih dahulu menerima SPKdibanding dengan CV.

Yogyakarta, sebagaiPenggugat;melawanXXXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXXXXAXAXK, UMUL XXXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam,pekerjaan Petani melon, pendidikan SMA, tempat kediaman diDus8n Patuk Lor, Pedukuhan XII RT.057 RW. 028, DesaTirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon ProgoPropinsi D.I.

pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/12/II/2008 tertanggal 19 Februari 2008;Halamanidari11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.WtBahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatusJejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diDusun Patuk Lor Pedukuhan XIl, RT 057

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMUL XXXXXxXxXxX tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Ngipik Rt. 48 Rw.22, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai adik ipar Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057 Rw.

berhasil;XXXXXXXXKXKXKKKKX, umur XXXXXXXKXXXXKXK tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Pamong Kelurahan, Tempat Kediaman diNgipik Rt. 05 Rw. 23, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, KabupatenKulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai sepupu Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057

No. 2420 K /Pid.Sus/2012merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukanTerdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada tahun 2007 Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai salahsatu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan seProvinsiGorontalo Rayon28 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 057 / O / 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang PenetapanPerguruan

2007 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 04 Mei2007 Pasal 2 Ayat (5) huruf b yang berbunyi Guru dalam jabatan yang tidaklulus penilaian portofolio dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guruyang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruantinggi penyelenggara sertifikasi ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 057