Ditemukan 789 data
59 — 35
Di siniberlaku asas tiada pidana jika tidak ada kesalahan, dalam bahasa Belandaberbunyi, Geen straf zonder Schuld, dalam bahasa Latin berbunyi, actus non facitreum, nisi mens sit rea, dalam bahasa Inggris berbunyi, an act does not make aperson guilty, unless the mind is guilty. (Pidato Guru Besar Prof. Mr.
ANIS SUGIHARTI, SH.
Terdakwa:
AHMAD EFENDI Bin MOH. SAILAN
34 — 9
Undang Undang Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibuktikankehendak jahat / mens rea dari diri Terdakwa Ahmad Efendi Bin Moh.Sailan dimana mens rea harus dibuktikan terlebih dahulu sebelummenuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dimana uraian mens reaseperti telah dijelaskan pada uraian singkat sebelumnya adalah dalam doktrinhukum pidana di kenal istilah actus non est reus, nisi mens sit rea ataudalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : an act is notcriminal in the absence of a guilty
21 — 3
MH (DasarDasar Hukum Pidana,Sinar Grafika, Cetakan Kedua Oktober 2012, Jakarta, Hal. 155) menyatakanbahwa dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban itu merupakankonsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dikenal dengan namamens rea, yang dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkanseseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat ( an act does not makeaperson guilty, unless te mind is legally blameworthy , ada 2(dua) syarat yangharus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang
114 — 70
Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card,1998:55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitunon est reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55).
176 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 151 PK/Pid.Sus/2017adanya mens rea (guilty mind)/ persesuaian kehendak/ persamaan niatdengan demikian meeting of mind bukanlah "perbuatan". Dansempurnanya suatu tindak pidana haruslah diikuti oleh perbuatan gunapertanggung jawaban pidananya;. Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembalisependapat dengan Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yangbekepentingan dalam pembuktian terpenuhinya unsur di atas.
32 — 9
yaitu sdr Parno dan Memet: Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan me mpertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidanaharuslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan wunsur ObjektifMenimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty
59 — 39
Tidak ada Mens Rea (The Evil of Minds/The Guilty of Mind) dalam perkaradakwaan kedua, yakni Pasal 332 KUHP, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalampembelaannya juga menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : Apakah Yunitasari Ayuratnawati belum dewasa, sebagaimana dimaksuddalam unsur Pasal 332 KUHP ?
45 — 13
Di sini berlaku asas tiada pidana jika tidak ada kesalahan,dalam bahasa Belanda berbunyi, Geen straf zonder Schuld, dalambahasa Latin berbunyi, actus nonfacit reum, nisi mens sit rea, dalambahasa Inggris berbunyi, an act does not make a person guilty, unlessthe mind is guilty.
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
ANDI YANTO Alias H. IBRAHIM Alias H. IBRAHIM KHANA Bin MISTAM
66 — 17
maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyHalaman 50 dari 55 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Lmjunless the mind is guilty
85 — 23
pada jaringan otak; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umumatau tidak, Majelis Hakim akan me mpertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2(dua) unsur yaitu unsur S ubjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku, asas imi dikenal dengan an act does not make a person guilty
27 — 11
Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind Is guilty
105 — 24
Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu non est reus nisi mensit rea (Jones dan Card, 1998:55).
94 — 18
Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanyapertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana, sebab dimasyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana nya seseorangjika tidak adakesalahan; geen straf zonder schuld ataudalam bahasa latin actus non facit reum nisi mens sit rea(an act does not make person guilty unless his mind isguilty ). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, makaniscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dantidak semestinya.
95 — 48
adanya asas pradugatidak bersalah (Presumption of Innocent) , tetapi karena syarat utamauntuk berlakunya asas ini tidak ada dalam perkara/kasus ini yaitu" harusHalaman 36 dari 683Hal Putusan Nomor 588/PDT/2018/PT.DKI10.adanya suatu proses hukum telah berlangsung jujur, adil dan tidakberpihak ( due process of law), serta tidak ada penyalahgunaanwewenang (abuse of power) sehingga berdasarkan fakta hukum danbuktibukti yang diuraikan diatas atas perkara ini lebih tepat digunakan AsasHukum * proven guilty
160 — 69
Azas yang dipakai adalahpresumption of guilty (praduga bersalah) dan berdiri diatas konsep factual guilt(kesalahan yang nyata). Sedangkan Due Process Model digambarkan sebagaijalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpentingadalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidaklah menjadiprioritas;Menimbang, bahwa Dalam praktiknya, crime contro!
42 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan mengenai hasil audit investigatif BPKPdalam menghitung kerugian keuangan Negara yang hanya didasarkanpada perhitungan sepihak oleh Penyidik Polda, maka hasil temuanBPKP yang notabene adalah Hitungan Penyidik tersebut adalah tidakdapat diladikan alat bukti surat atau keterangan ahli tidak sah danbertentangan dengan hukum karena penyidik dalam bekerja didasarkanpada asas Preasumption of Guilty (asas praduga bersalah) danbukanlah seorang ahli (bukan profesinya dalam bidang tekhnik) sertatidak
376 — 18
ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintaHalaman 46 dari 67 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN Lmjpertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty
49 — 15
Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahPara Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalamdiri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty
378 — 49
Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
167 — 169
Mereka mengenal asasactus non facit reum, nisi menssit rea, yangbiasanya disebut dalam bahasa inggris sebagai an act does not make aperson guilty unless the his mind a guilty, yang dapat diterjemahkankedalam Bahasa Indonesia sebagai perbuatan saja tidak membuatseseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.Bahwa berdasarkan Alasan alasan dalam Memori Banding diatas,Kami Penasehat Hukum Terdakwa berharap agar Majelis Hakim yang muliabenarbenar dapat menjadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi