Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA tanggal 14Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatPertama Kendari Nomor 22/Pid.TIPIKOR/2013/PN.KDI. tanggal 27 Pebruari2014 sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa

Tipikor/2013/PN.Kdi, halaman ke 111 menyatakan alinea terakhirmenimbang bahwa keterangan Irwan Hamid, A.Md, selain ada di depanHal. 38 dari 47 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan bahwa perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti sehingga unsurmelawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi(putusan hal 100) pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari No. 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRAyang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 27 Pebruari 2014tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara tersebut

H.JABARUDDIN, M.Si tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.SULTRA,Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2014tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, tanggal 27 Februari 2014, mengenai dakwaan Primair sehingga amarselengkapnya berbunyi :1.Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Arie Kurnia Arnold tanggal21 Maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 9; Undang undang R.I Nomor : 31 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 10; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUUXIV / 2016, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 11; Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU XIII/2015, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 12; Putusan Pengadilan Tipikor pada

Kejaksaan kurang lebih tigakali; Bahwa saksi bertugas di BPMD Rokan Hulu sebagai honorer yang manatugas saya administrasi di kantor; Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (Sepuluh) tahun; Bahwa saksi menerangkan saat itu Ari Kurnia Arnol bertugas di BPMDdengan jabatan sebagai Kepala Bidang ; Hal. (25) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp; Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Huludan pada bulan agustus 2017, saat itu pak Arie Kurnia Arnold sudah disidangdi Pengadilan Tipikor

sesuai dengan undang undang kejaksaan; Bahwa dengan adanya penyidik pindah tugas maka seharusnya bukansurat perintah pergantian penyidikan akan tetapi surat pergantian penyidik; Bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah instansiyang berwenang; Bahwa pemeriksaan dalam orang yang berbeda tersangkanya tapi dalamperkara split keterangan saksi dalam tersangka yang satu tidak boleh diambiluntuk keterangan tersangka yang lain walaupun saksinya itu juga tetap harusdiperiksa; Bahwa setiap perkara tipikor

unsur kerugian Negara harus ada dalampenetapan perkara tipikor bahkan Ahli tidak akan mau duduk di persidanganperaka tipikor apabila tidak ada unsur kerugian negara ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Pemohonmaupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: Fotocopy dari aslinya Surat

TIPIKOR / 2017 / PT BNA tanggal19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna ;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan , sedangkan

TIPIKOR / 2017 / PT BNAtanggal 19 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal

(Copy sesuai dengan Aslinya); totSktinin Putusan Perkara Tipikor No: 25/Pid.SusTPK/K/2015/PN>Smg.Tanggal 17 Juni 2015 dari Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang. (Copy sesuai dengan.Salinan); totWtd dn gUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2015 TentangAdministrasi Pemerintahan. (Copy dari Internet); HPktatiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

miliar tujuh ratusenam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),namun pencairan dana tersebut tidak jadi dikarenakan adanya kesalahanperhitungan pembayaran sehingga dana tersebut kembali kepada BendaharaUmum;Bahwa kemudian sehubungan adanya penyelidikan dari Mabes Polri ataspengadaan barangbarang berupa alatalat security menyerupai senjata apijenis pistol yang dapat mengeluarkan kejut listrik sebagaimana Surat BadanReserse Kriminal Polri Direktorat TPK Nomor B/27/I/2012/Tipikor

Nomor 581 K/Pdt/2016PPBJA//2011 sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor35 Tahun 2011 dengan tanggal mundur, yakni tanggal 30 Desember 2011.Hal tersebut dilakukan Tergugat sematamata untuk menghindarkanketerlibatan Tergugat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polrisebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TPK NomorB/27/1/2012/Tipikor, tanggal 3 Januari 2012, dengan cara Tergugat seolaholah

tanggal 15 Februari 2012, dalam temuantersebut dikukuhkan sebagai berikut:"Atas Pengadaan Alatalat Keamanan senilai Rp13.439.250.000,00 yangpemenang lelangnya adalah PT BPN dengan surat perjanjian/kontrak nomor5/SPPPBJ/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, BPK RI tidak melakukanpengujian/pemeriksaan atau menerbitkan laporan hasil pemeriksaandikarenakan pengadaan atas alat tersebut sedang ditangani oleh BareskrimMabes Polri sesuai dengan surat Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTPK Nomor B/27/1/2012/Tipikor

Terdakwa mengajukan PraPeradilan, tetapi antaraTerdakwa dengan Pengacara dari Jakarta tidak akur dan setelah ituKuasa saksi ke Terdakwa saksi cabut, sebelum PraPeradilan ditolak,dan saksi meminta uang saksi sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa meminta biayaRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) untuk honornya, padahalbesar honor Terdakwa menjadi Pengacara, belum di bicarakan ;Bahwa untuk perkara Praperadilan, putusannya di tolak, sedangkanperkara pokok TIPIKOR

, Terdakwa tidak menjadi kuasa dan putusandari perkara TIPIKOR saksi dibebaskan ;Bahwa setelah dilaporkan telah dilakukan mediasi Saksi pernahmediasi dengan Terdakwa di ruang Penyidik, tetapi Terdakwa tidakmembawa uang dan pada tanggal 26 Juni 2011, Terdakwa berjanjiuntuk mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal jatuh tempoTerdakwa tidak menepati janjinya ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakanketerangan saksi ada yang tidak benar yaitu :Ada telepon yang katanya sudah diel

Saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH.MKn., pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah temankuliah di Universitas Muhammadyah Malang ;Bahwa Terdakwa di hadirkan kepersidangan ini karena Terdakwamempunyai masalah dengan ibu saksi yaitu saksi Sri Utami yaitumasalah uang pengurusan SP3;Bahwa Terdakwa adalah Penasihat Hukum Ibu saksi pada tahun 2011,karena pada waktu itu ibu saksi kena kasus Tipikor di Bojonegorosehingga pada tanggal 05 Agustus 2011 dibuat

Bahwa tujuan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yangharmonis dan bahagia tidak tercapai sehingga sangat beralasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian ini; Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2021/PN.MndBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Tipikor Kls IA Manado melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut:!

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Manado ataupejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara inibilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bitung untuk sebagaimana mestinya;5.

hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;hal ini karena Judex Facti tidak memperhatikan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg;e Bahwa dalam proses pemeriksaan peradilan Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 18Oktober 2011, bukan merupakan proses Pemberhentian PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,terbukti dalam amar Putusan Peradilan Tipikor

Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ObjekGugatan pada Konsideran menimbang huruf (b) Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pada ketentuanPasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa Gubernur JawaTengah (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dalam Menerbitkan ObjekGugatan bukan hanya mempertimbangkan Putusan Peradilan Tipikor

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01Oktober 2015 ;8. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal O2Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01November 2015 ;9. Hakim Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiRiau sejak tanggal O2November 2015 sampai dengan tanggal 30Desember 2015 ;10.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 sampai dengantanggal 29Januari 2016 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengantanggal 9 April 2016;13.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendarisejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan tanggal 12 April 2018;Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Halaman Idari 68 hal.

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendarisejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari,sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LM RUSLANAFFANDY, SH., HENDRO KUSUMA JAYA, SH., EDDY HARLIADI, SH., MH.,FATAHILLAH, SH., LA DASMAN, SH. dan TOMMY T.

2018/PN.Kdi.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2018;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingpada tanggal tanggal 3 Mei2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwasesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Hakim Tinggidan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 7 Juni2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut dibantu olehMATHIUS PULO LINTIN, SH. PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd.Ttd.DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

Umum untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam perkara lain;Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2634K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20 November 2017, yang amar lengkapnyasebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA tersebut:Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor53/Pid.Sus/ 2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untukTerdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

olehpara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Judex JurisMahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20November 2017 juncto putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalammenafsirkan kualifikasi subyek hukum Pasal 12 huruf c UndangUndangTipikor.Bahwa amar putusan Judex Facti Tingkat Banding yangmenguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama menunjukkan JudexFacti Tingkat Banding melakukan kesalahan serupa dalam menerapkanhukum yaitu salah menafsirkan kualifikasi subyek hukum dalam ketentuanPasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor.

Akil Mochtar,sehingga terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf c UndnagUndang Tipikor.

Akil Mochtar sehingga memenuhi unsurunsurketentuan Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor jo.

Akil Mochtar sebagai penerima suap.Walaupun Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bukan seorang Hakim,terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tetap dapat diterapkanketentuan Pasal 12 huruf c UndangUdnang Tipikor karena yang memenuhikualitas sebagai Hakim adalah saksi M.

Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Prof. Dr.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami penyebab yangmembuat Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, danPenggugat merasa bahwa penjatuhan hukuman disiplin in casu tidakprosedural serta bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan serta merupakan akibat dari KESAKSIANPenggugat di Pengadilan tipikor Jakarta yang mengadili dugaankorupsi Terdakwa Jeferson (Walikota Tomohon pada waktu itu),maka pada tanggal 20 Desember 2019, Penggugat mengajukanPermohonan Banding Administratif kepada

Bahwa sebagai latar belakang permasalahan, perlu Penggugatkemukakan bahwa pada sekitar bulan Februari 20102011,Penggugat memberikan kesaksian dalam perkara tipikor TerdakwaJeferson Rumayar (Walikota Tomohon pada waktu itu) di KantorKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Pengadilan TipikorJakarta, pada waktu itu atas perintah KPK untuk mengungkapkebenaran materiil terhadap perkara tipikor tersebut, namun ruparupanya keberadaan atau keterlibatan Penggugat sebagai saksidinilai memberatkan Terdakwa

Bahwa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangmengusut dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi denganTersangka Jeferson Rumayar dalam jabatan sebagai WalikotaHalaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo10.11.B.12.Tomohon, KPK menetapkan Penggugat sebagai Saksi, dan olehkarenanya Penggugat harus memberikan keterangan di Kantor KPKdi Jakarta dan di Pengadilan Tipikor Jakarta;Bahwa ruparupanya kesaksian Penggugat di Pengadilan TipikorJakarta, telah menyisakan dendampolitik

MHNIP. 195303 13197803100211Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehMenimbang, bahwa Kua Panitera kanmemori banding pada tangge aanPengadilan Negeri Lhoksukon H.RUSLAN, SH.MHNIP.19530313 197803 1002Menimbang, bahwa n aulaTergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhoksukon, kepada Terbanding/semula Penggugat padatanggal 17 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding

Meterat...... eee : Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Pemberkasan ............. : Rp. 139.000,00, Plt.PaniteraJumlah : Rp. 150.000,00H. SAID SALEM, SH.MHNIP.19530313 1979 100221Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERA PENGADILAN TINGGIBANDA ACEHDrs. M. YUSUF USMAN, SH22