Materai,...Rp. 6.000, Untuk Salinan yang sama bunyinya2 REGAKSL, cacsaes Rp. 5.000, PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Leges,.......0 Rp. 3.000, PANITERA4. Biaya proses... Rp. 136.000,Jumlah,... Rp. 150.000,H.RUSLAN, SH.MHNIP. 195303131978031002

Ap Alias ACE dinyatakan gugur maka perkaranya dikembalikan kePengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ;Memperhatikan Pasal 141 KUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini.MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S. Ap AliasACE gugur;2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap Alias ACE ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon;3.

M ATEF Ala eee eeee tees eset estes Rp 6, 000,JUMI AN... ccc eeeeeeeeeees Rp176. 000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1//HK.02/III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Meidi Septiana; (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN Bna

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

PUTUSANNOMOR : 14/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : GAT OT, SE.Tempat lahir : AmbonUmur / tanggal lahir =: 51 Tahun / 22 Desember 1960Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan DolokMasihul, Kabupaten

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal01 Januari 2012 ;. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi SumateraUtara sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari2012 ;Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.5.

perkara Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.MH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PTMDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SENIN, tanggal : 14 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatasdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta:

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23Pebuari 2016 s/d. itgl. 23 Maret 2016.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.4. Diperpanjang yang ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.5. Diperpanjang yang ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak igl.27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGDalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad HadiPrayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono,SH. dan Sugeng Riyadi,SH paraAdvokat yang beralamat di Jl.

,M.H dan Drs.Asadi AlMaruf, S.H, M.H, M.Si HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor.20/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Agustus 2016 oleh

diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021;Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby dariPenasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD HIDAYAT, S.Pd, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2021Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8981/HK.07/6/2021 tertanggal 2 Juni 2021 perihal: Permintaan Bantuan Kontra Memori Banding perkara Tipikor

No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas namaTerdakwa MOHAMAD NUR HIDAYAT, S.Pd; yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditandatangani oleh Penitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya;Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangipada tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa ABDUL ROHIMdkk, telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8165/HK.07/5/2020, tertanggal 19 Mei 2020 perihal: Permintaan Relaas bantuanuntuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa ABDUL ROHIM Dkk, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U1/7924/HK.07/5/2021, tertanggal

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISTYORINI TRI TJANDRASASI,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd ttd1.

R@dAaKSI oo... cece ccceeeeee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariNarusllah (Pemohon).Banda Aceh, 09 Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Padt.P/2019/PN Bna.

Panitera, PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikutiHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Karsad bermaterai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Al,Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran UangPengganti;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak

memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor 6/TIPIKOR

karenaberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun200, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh darikerugian negara, sehingga Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukumatas putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subangdapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 16/TIPIKOR

Selanjutnya Hakim Anggota Ilmenghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaituPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 16/TIPIKOR

ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor16/TIPIKOR

., tanggal 09 April 2013, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda No. 09/Pid Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 23 Januari2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusansepanjang mengenai status berkas perkara atas nama Terdakwa sehinggaselengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.

dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalampertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea pertama yang kami kutipdan berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sebagaimana tercantum dalam point I PengadilanTinggi Tipikor

beberapa kali Terdakwa hadir di sidang pengadilanwalaupun dalam keadaan sakit/stroke (vide putusan Mahkamah Agung atasnama Terdakwa Soeharto Presiden Republik Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

PUTUSANNomor : 46/PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAann Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :0"Nama : INDRAMONO;Tempat lahir : Aek Nabara;Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 14 Januari 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Maret2013 s.d. 30 Maret 2013;3. Ketua Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 31 Maret2013 s.d. 29 Mei 2013;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Mei2013 s.d. 28 Juni 2013;5.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Medan selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH, sebagaiHakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.

bank periode tanggal 3 Maret 2008 s/d 4 Juni 2009.Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.1. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam dibeli bulan Juni 2008.2. 1 (Satu) reciver merk matrix bulan Juni 2008.3. 1 (satu) buah karpet warna merah bergambar mini the pooh dibeli bulanSeptember 2008.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor

No. 143 PK/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan/risalah Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upayahukum banding sehingga

pemanggilan Pemohon PK oleh pihak kepolisian jelasperbuatan pidana yang disangkakan adalah Penggelapan dalam jabatan.Bahwa berdasarkan point 6 di atas jelas Pemohon PK telah melakukantindakan indisipliner yang merugikan perusahaan yaitu penyimpangan danapenerimaan samsat Bagan Siapi api dan perbuatan tersebut merupakanpidana umum yaitu tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHPidana.Bahwa berdasarkan point 7 di atas jelas bukan kompetensi absolut dariPeradilan Tipikor

PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE.

Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR,selaku Walikota Tomohon

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAWJAR.

KrisnaHarahap, S.H., M.H HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr.

EkoTjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknyapada wakiuwaktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat diKantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarangKantor

Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkasterpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smgtanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatHal. 14 dari 79 hal. Put.

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN Smg., yangdimintakan banding tersebut, dan :Mengadili sendiri :1. Menyatakan bahwa Terdakwa . SOEHARSONO bin R. SOEKARSODIdan Terdakwa Il AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H.

AGUSPUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TinggiJawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimanadalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkanPutusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryantojustru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu PengadilanHal. 72 dari 79 hal. Put.

Iniberarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri,penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangandalam jabatan pemerintahan;Pasal 3 UndangUndang Tipikor melarang penyimpangan penggunaankewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelengara Negara, pemangkujabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuanganNegara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal. 75 dari 79 hal. Put.