dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang unutk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda mencukupui untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun;

4.memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

5.menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara nomor 101/pid.sus/tipikor

Memperpanjang Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai tanggak 01 Januari 2017Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHARMA PUTRASETIAWAN, SH., HAFIS TOHAR, SH dan FAKRY FIRMANTO, SH,Halaman dari 88 halaman Putusan No. 48Pid.SusTpk/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 48/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr, tanggal 05September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, tanggal05 September 2016 tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir di dala@mnyal ja een as se arses esceecenn4.

Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;5.

., & REKAN beralamat di Jalan Sutanegara No. 15Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2014 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hariRabu tanggal 08 Oktober 2014 dibawah Nomor : 292/X/2014/SK/TIPIKOR/PN.Plk;seas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya tersebut ; Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN Plk tanggal 29September

Adalahn Pengurus Serikat PekerjaDanamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI sejak tahun 2010 sampai denganpada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, KabupatenTemanggung, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI, sejak tahun 2010 sampai denganpada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten.Temanggung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013

No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.

No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka

ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.

Pangraed VIII le Mesen Kayee Adang Kecamatan Syiah KualaKota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bna tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5.

Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaPutusan No.

Perpanjangan .......6 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28Agustus 2014 ;7 ~~ Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 27September 2014 ;8 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 September 2014 s/dtanggal 08 Oktober 2014 ;9 Penahanan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07Desember 2014 ; Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Melianus Naat, SH,Advokat yang beralamat di Jalan Prof.

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:monnenanns Bahwa Terdakwa INYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tujuh juta delapan ratus Sembilanpuluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).Bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebasarRp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PenyidikReskrimsus Polda Gorontalo yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkanSurat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor

Menyatakan barang bukti pengembalian kerugian kKeuangan negara berupauang sejumlah Rp. 5.135.000, (lima juta seratus tiga puluh lima juta rupiah)berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/ /II/2017/DitreskrimsusTanggal 13 Februari 2017 yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan SuratPerintah penyitaan Nomor : Sprin.Sita./16.b/III/2017 ditreskrimsus tanggal 2Maret 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 Jo.PenetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2017terdaftar dibawah Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN Gto pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon pada tanggal 17 September 1994 telah melangsungngkanperkawinan

.::::::00eseeeeee .Rp. 50.000,PEEP er serseanee anes srs srr sara sem seme A SSS Rp. 10.000,RECAKSI 0... ..ccccececeeceeecceeeeeeeueeeueceeeeueeaueeeneeeees Rp. 10.000,M@tell ......ccccccecccceceeeeeeeueeeueeceeeeeesaeeeaueeeeeeeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

RedakSl..............ccseeeeeeeeeeeesereeeeee ~RP 10.000,00Jumlah Nomor : W1.U1// F280 $/90 R099(dudRitis SHAPAbWangiaaPMa, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon ( Nurhayati )Banda Aceh, 10 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERANASM AD LRRD EPPFaRR Nomor 175/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarUntuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinstor PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 358/Pat.P/2018/PN Bgl

./2018/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 11 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKSHim 12 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Namun dari sisi lain bagi Pemohon Kasasi hukuman yangdijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanselaku perempuan terasa sangat berat ;Bahwa terhadap Pemohon Kasasi selain dari halhal yang meringankan sepertiyang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaituTerdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mempunyai anakyang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwabelum pernah dihukum, maka dalam kesempatan ini

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhipermintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahappenyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, KUHPdan Pasal 2 serta Pasal 3 UndangUndang Tipikor