Ditemukan 328537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persandian pertanian
Penelusuran terkait : Perjanjian
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 10-05-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.BB
Tanggal 10 Mei 2011 — PT. BANK UOB BUANA, Melawan Ir. RICKY GUNAWAN/ RIKKY GUNAWAN, dan ; NY. MARLENE ANDRIANTTA BUDIARTO
328 — 111
  • Menyatakan :Akta Perjanjian Kredit Notaris Ria Susany, SH. tanggal 28.05.2007 No. 69, (produk bukti P-(l)) ;Akta Perubahan Notaris Ria Susany, SH. tanggal 19.06.2007 No. 29, (produk bukti P-(2)) ;Akta Perubahan Notaris Ria Susany, SH. tanggal 17.06.2008 No. 28, (produk bukti P-(3)) ;sah menurut hukum ;4.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;5.
    P1 : Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No.69tertanggal 28.05.2007 yang dibuat dihadapan/olehNotaris/PPAT Ria Susany, SH. Notaris di Bandung.2. P2 : Fotocopy Akta Perubahan (Addendum)No.29 tertanggal 19.06.2007 yang dibuatdihadapan/oleh Notaris/PPAT Ria Susany, SH. Notarisdi Bandung.3. P3 : Fotocopy Akta Perubahan (Addendum)No.28 tertanggal 17.06.2008 yang dibuatdihadapan/oleh Notaris/PPAT Ria Susany, SH. Notarisdi Bandung.4.
    Bahwa dari segi tujuannya, surat bukti T1 dan T2 diajukanoleh Para Tergugat dengan maksud hanya sebagai keberatanterhadap besaran suku bunga pinjaman yang diberlakukanberikut kewajiban bayarnya terkait perjanjian kredit antaraPenggugat dan Para Tergugat, atau dengan kalimat lain bukanuntuk menyangkal keabsahan perjanjian kredit antara Penggugatselaku bank (kKreditur) dengan Para Tergugat selaku debitur,termasuk didalamnya menyangkut pokok pinjaman, bunga dankewajiban kewajiban lain yang harus' dibayar
    Bahwa berdasarkan surat bukti P1, Akta Perjanjian KreditNo.69 tertanggal 28.05.2007, surat bukti P2, AktaPerubahan (Addendum) No.29 tertanggal 19.06.2007 dan suratbukti P3, Akta Perubahan (Addendum) No.28 tertanggal17.06.2008 yang dibuat dihadapan Ria Susany, SH.
    perjanjian kredit tersebut,sehingga karenanya segala isi perjanjian kredit termasukperubahannya yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat15(Bank) selaku kreditur dan pihak Para Tergugat selaku debitur,harus dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sepertilayaknya suatu undang undang sesuai maksud sebagaimana diaturdidalam ketentuan pasal 1320 jo 1338 BW;Menimbang, bahwa petitum butir ke4 beralasan hukum untukdikabulkan karena Para Tergugat telah terbukti lalai memenuhikewajibannya kepada
    Menyatakan=" Akta Perjanjian Kredit Notaris Ria Susany, SH. tanggal28.05.2007 No. 69, (produk bukti P(1)) ;= Akta Perubahan Notaris Ria Susany, SH. tanggal19.06.2007 No. 29, (produk bukti P(2)) ;=" Akta Perubahan Notaris Ria Susany, SH. tanggal 17.06.2008No. 28, (produk bukti P(3)) ;sah menurut hukum ;174. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) ;5.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perjanjian
Putus : 06-12-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Dum
Tanggal 6 Desember 2016 — ISMET, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jend.Sudirman RT.011, Kel.Bulu Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau,Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mangaratua Tampubolon, SH, Advokat pada kantor Law Office Mangaratua Tampubolon & Partners, berkantor di Hotel K-77, Jalan Cempedak, No.3, Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register Surat Kuasa Nomor 80/SK/2016/PN Dum tertanggal 30 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai .......Penggugat l a w a n : 1. Roslinda Nainggolan, Umur 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Soekarno Hatta, Gg.PASIR, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai (Riau), untuk selanjutnya disebut sebagai........Tergugat ; 2. Irsal Nasution, Umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Soekarno Hatta, Gg.PASIR, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai(Riau), untuk selanjutnya disebut sebagai .......Turut Tergugat;
276 — 41
  • 2015 diatas bahwasanya Tergugat dan Turut Tergugat mengakuidan menyatakan akan menggunakan uang tersebut diatas untuk kepentinganModal Usaha sehingga secara sadar dan tanpa unsur paksaan dari pihakmanapun selanjutnya pihak Tergugat (turut disetujui Turut Tergugat) telahsepakat dan setuju untuk melunasi hutangnya tersebut diatas berikut nilai jasaPinjaman Uang diatas kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 21Maret 2016 ;nnnnnno nomen ne nnn=Bahwa faktanya sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian
    hutangpiutang, apa yang menjadi jaminan hutang dan juga ada diperjanjikantentang jangka waktu pelunasan hutang dan dan lainlain yang termuatdalam perjanjian;Bahwa jangka waktu pelunasan hutang pokok adalah 3 (tiga) bulanterhitung dari tanggal 21 Desember 2015 yaitu diperjanjikan pelunasanhutang pokok senilai Rp.315.000.000,(tiga ratus lima belas juta rupiah)adalah sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN DUMBahwa surat tanah yang ada bangunan berdiri
    hutang piutang tersebut dibuat di Notaris dalam bentuk aktapengakuan hutang No.27 tanggal 21 Desember 2015 serta dalam perjanjian yangdibuat dalam bentuk Akta Notaris tersebut juga disepakati bersama oleh keduaHalaman 18 dari 29 Halaman Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN DUMpihak tentang besarnya pengembalian pinjaman yaitu Tergugat wajib untukmengembalikan pinjaman tersebut diatas kepada Penggugat senilaiRp.315.000.000,(tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)bulan terhitung dari
    hutang piutang yang dibuat di hadapanNotaris No.27 tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya yang diajukan Tergugat danTurut Tergugat yaitu bukti T4, T5 dan T6 dan saksi Yosrizal, Majelis Hakimberpendapat bahwa bukti T4, T5 dan T6 tersebut juga harus dinyatakandikesampingkan karena dalam perkara ini bahwa Alm.Jondri Antoni yang padamasa hidupnya adalah merupakan suami Tergugat adalah tidak ada berhutangatau tidak ada terikat dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam
    terdaftar atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Pasir,RT 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai adalahmerupakan barang atau obyek yang dijadikan jaminan atas hutang oleh Tergugatdan Turut Tergugat kepada Penggugat, yang mana isi perjanjian sebagaimanayang tertera dalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan Turut Tergugatterhadap Penggugat juga mengikat bagi ahli waris kedua belah pihak tersebutsebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 dari bukti P1 dan T7 sertaPengadilan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perjanjian
Register : 06-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Dum
Tanggal 31 Maret 2020 — - AZWAR HAMDANY, SE (PENGGUGAT) LAWAN ARINI (TERGUGAT) DAN SISWANDI,SH (TURUT TERGUGAT)
576 — 297
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perjanjian
Putus : 11-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 21/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 11 April 2019 — I Wayan Rica melawan PT Soka Beach Management, dkk
394 — 230
  • Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Sub Sewa Utama untuk villaNomor 5 pada tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat oleh TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSIII dengan PARA PENGGUGAT INTERVENSI;Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2019/PT DPS5. Menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI memiliki hak untukmenguasai/menempati dan menggunakan seluruh fasilitas yang ada dalamObjek Sengketa sampai habis masa kontrak/sewa terhitung sejakditandatangani perjanjian sampai masa berakhir perjanjian;6.
    Soka Beach Management (Terbanding/), dan mengingat antara Perjanjian JualBeli Saham dengan Perjanjian SewaMenyewa Villa merupakan dua perjanjian yang berbeda baik dari segi subjekmaupun objek perjanjiannya, maka seharusnya kedua perkara tersebutdiajukan dalam dua gugatan yang berbeda untuk memperoleh penyelesaianperkara secara proporsional dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;.
    Karena dalam perkara wanprestasi, dasargugatan jelas mengacu pada perjanjian yang disepakati dimana dalamperkara a quo, acuannya adalah Perjanjian Sewa menyewa tanggal 1Maret 2010, yang hanya disepakti oleh Pembanding dan Terbanding ;Bahwa dalam perkara wanpretasi, kebebasan Penggugat dalam menarikpihak yang dijadikan Tergugat terbatas pada dengan siap perjanjian ituHalaman 35 dari 45 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2019/PT DPSdibuat (asas contract party), karena pada prinsipnya suatu perjanjian tidakboleh
    Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperolehmanfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihakpenggugat maupun tergugat dalam sengketa yang timbul daripersetujuan, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadiHalaman 36 dari 45 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt/2019/PT DPSpihak dalam perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikutterlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntutpembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi.
    Oleh karena itugugatan yang menarik Tergugat dan Il yang tidak itkutmenandatangani perjanjian, adalah keliru, dan harus dinyatakantidak dapat diterima.Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihakpihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknyaketertiban umum (public order).
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 10-04-2013 — Upload : 16-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 42/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 10 April 2013 — SRI KARSIH melawan VISHNU, dkk
71 — 56
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perjanjian
Putus : 12-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 69/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 12 Desember 2018 — FIRMINUS DODI, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; Melawan: PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
186 — 162
  • Pembiayaan.Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakansah dan berharga Perjanjian Pembiayaan berikut dengan Syarat danKetentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yangditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalamKonvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi).TERGUGAT REKONVENSI!
    Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan, Penggugat menyampaikandalildalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengikatkan diridalam Perjanjian Pembiayaanpada tertanggal 16 Februari 2017 denganTergugat untuk pembelian kendaraan pick up merek Daihatsu/GrandMax/Gran Max PU 1,3 STD FH/2017 tahun pembuatan 2017("Kendaraan") (selanjutnya Perjanjian ini disebut dengan "PerjanjianPembiayaan").2.
    Perubahan Perjanjian Jasa Berjenjang Tertanggal 1 Juli 2008b. Perubahan Kedua Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 27 Oktober2008c. Perubahan Ketiga Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 23 November2010d. Perubahan Keempat Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 5 Juni 2012e. Perubahan Kelima Perjanjian Jasa Berjenjang tertanggal 1 Agustus2013 Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT PTKf.
    perjanjiantersebut wanprestasi, dan sudah sewajarnya yang ditarik sebagai pihakdalam perkara ini hanya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut yakniTergugat dan Penggugat.
    Hal ini juga sebagaimana terdapat dalamkaidah yurisprudensi mahkamah agung Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991yang menentukan:Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yangmenarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalahkeliru Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT PTK(Lihat juga M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 07-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — CV. ROBAR BERSAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA;
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam prosespengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara karena keputusankeputusan yang diterbitkan dalam prosespengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah rangkaian perbuatanhukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang ataukontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa, sehingga objek gugatan yang didalinkan oleh
    Juristmembenarkan dan mengambil seluruh pertimbangan hukum dari JudexFacti pada tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 302 K/TUN/2015 pada halaman 18 dimanaJudex Jurist memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Bahwa alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa merupakan perikatan dengan pejabat publik,maka perjanjian
    terdapat kekhilafan/kesalahan yang nyata dari MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Majelis Hakimjelasjelas menyebutkan jika objek sengketa dalam perkara a quo adalahperikatan dengan pejabat publik, hal ini mengandung arti jika objeksengketa yakni Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DinasPendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKNAS/436.6.4/2013Tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukankepada CV Robar Bersama adalah merupakan Surat/Akta perjanjian
    Putusan Nomor 136 PK/TUN/2016Peninjauan Kembali), padahal objek sengketa a quo dikeluarkan secarasepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta bukan merupakan Aktaperjanjian tertulis yang disepakati dan mengikat para pihak yang terlibat didalamnya;Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi maupun Judex Juris padatingkat Mahkamah Agung telah khilaf yakni dengan mencampur adukkanantara objek sengketa a quo dengan Perjanjian/Kontrak Pengadaan BarangNomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 Tertanggal 31 Oktober
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 30-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 30 Maret 2016 — BACHTIAR, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp Villa Tamara Blok N No. 1 Rt 033 / Rw. --. Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, SH.,LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, SH., M.Hum 3. MUHAMMAD RUDJITO, SH., LL.M 4. Dra. LILIK DARWATI SETYAJID, SH., M.H. 5. ADE KURNIAWAN, SH. 6. RINALDO PRIMA, SH., M.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, SH. 8. MOHAMMAD IKHSAN, SH. 9. LYSA PERMATASARI, SH. 10. VIERLYN SHERYLLIA, SH. 11. MORALES SHAROZ SUNDUSING, SH. 12. MADE SITA LOKITASARI, SH. 13. HENDRAWAN AULIA AKBAR, SH. Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Maqdir Ismail & Partners Law Firm, beralamat dan berkantor di Jl. Latuharhary No. 6 A Menteng, Jaarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 sebagai TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / PEMBANDING ; M E L A W A N PT. DHARMA PUTRA KARSA yang diwakili oleh HANDY ALIANSYAH, Selaku Direktur, berkedudukan di Balikpapan dan berkantor Pusat di Jalan Mayjen. Sutoyo No. 69 Balikpapan Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. JOHAN J. LEWERISSA, SH., MH. 2. DADANG IDRIS SOEANDA, SH., Keduanya Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan beralamat di Jl. Iskandar Raya No. 7 Wisma Daria Lt. 4/401, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2016, disebut sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI / TERBANDING ;
768 — 751
  • Penggugat tidak menyebutkan perjanjian hutang piutang sebagai PerjanjianPokok yang dijadikan dasar ditandatanganinya Perjanjian Penanggungan :Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya perjanjian hutang piutangsebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar diterbitkannya Perjanjian Penanggungan.Perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang mutlak harus ada sebelum dibuat danditandatanganinya perjanjian penanggungan (Borgtocht) yang notabene merupakanperjanjian accessoir ;Dengan demikian, Gugatan
    ., M.S. dalam bukunya halaman 219 yangberjudul Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia menyatakan :Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan),sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjianpinjam uang antara debitur dengan kreditur. ;e.
    Bahwa oleh karena Perjanjian Penanggungan tidak didasarkan pada perjanjianpokok berupa perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutangpiutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka Perjanjian Penanggungandalam perkara a quo tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penanggungan,karena tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh undangundang,dan oleh karenanya harus dibatalkan ;g.
    Perjanjian Penanggungan tidak sah dan harus dibatalkan :a. Bahwa dengan telah diambilalihnya seluruh kewajiban CEM kepada Penggugatberdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham oleh pemegang saham/manajemenCEM yang baru, maka secara otomatis Perjanjian Penanggungan menjaditidak sah dan harus dibatalkan ;. Bahwa dalam Perjanjian Penanggungan Pihak Penggugat diwakili oleh HandyAliansyah dalam jabatannya selaku Direktur Utama.
    Bahwa oleh karena Perjanjian Penanggungan tidak didasarkan pada perjanjianpokok berupa perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutangpiutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka Perjanjian Penanggungandalam perkara a quo tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penanggungan,karena tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh undangundang,dan oleh karenanya harus dibatalkan ; 2.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
200 — 183
  • Salah satunya oleh Abdulkadir Muhammad yang telahmengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu :a Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.b Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebanic Perjanjian bernama dan tidak bernama.d Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.e Perjanjian konsensual dan perjanjian real.Bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dengan para tergugat termasuk dalam jenisperjanjian timbal balik.
    Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat denganmeletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Daiamperjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban yang melekat di kedua belah pihak.Peijanjian timbal balik dapat diartikan sebagai perjanjian yang dapat menimbulkan kewajibanpokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Perjanjian timbal balik berkebalikandengan perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatukewajiban.
    Bahwa Konsekuensi dari asas pacta sunt servanda adalah bahwa perjanjian bersifatmemaksa. Kata " memaksa " di sini berarti setiap orang yang mengikatkan dirinya pada suatuperjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian. Bahwa Pelanggaran terhadap perjanjian adalah dengan melakukan wanprestasi yangdapat berarti prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar janji dengan tidakmelakukan apa yang diperjanjikan oleh pihak dalam suatu perjanjian.
    Salah satunya oleh Abdulkadir Muhammad yang telahmengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu :e Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.e Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yangmembebanie = Perjanjian bernama dan tidak bernama.e = Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.e Perjanjian konsensual dan perjanjian real.Bahwa perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT termasukdalam jenis perjanjian timbal balik.
    Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuatdengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Daiamperjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban yang melekat di kedua belah pihak.Perjanjian timbal balik dapat diartikan sebagai perjanjian yang dapat menimbulkan kewajibanpokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Perjanjian timbal balik berkebalikandengan perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatukewajiban.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 21-02-2013 — Upload : 12-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 9/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 21 Februari 2013 — ACHMAD ZUHRI, SH, dkk melawan PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, dkk
89 — 45
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-11-2007 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 944K/PDT/2007
Tanggal 6 Nopember 2007 — PT. GOLTENS, vs. PT. BUMI INTERNATIONAL TANKERS; TARANIN ALEXANDER,
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 382/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Nopember 2016 — TJOK ARIFIN HADIJAYA melawan PT. BANK BUKOPIN, Tbk
46 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 27-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 PK/Pdt/2021
Tanggal 27 April 2021 — PT INDO ENERGI ALAM RESOURCES (Dalam Pailit), vs. PT BERAU USAHA MANDIRI, dk
203 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 17-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — HJ. FITRIATI VS TAN TIONG SIANG, DK
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • b Pasal 1767 KUHPerdata, yang berbunyi Ada bunga menurut undangundang danada yang ditetapkan di dalam perjanjian Bunga menurut undangundang ditetapkan didalam undangundang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampauibunga menurut Undang Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undangundang.
    Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secaratertulis (Bunga menurut UndangUndang adalah menurut Lembar Negara Tahun 1848 :Enam Persen).Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara a quo agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secaraHal. 3 dari 17 hal. Put.
    Dalam perjanjian kerjasamausaha penambangan Batubara antara Termohon Kasasi dengan Alm. Ir. H.Suharnoto Bin H. Sueb telah dituangkan Akta Notaris Herminda br Ginting, SH.Nomor 1709/L/VIU/ 2007/tanggal 10 Agustus 2007 (Vide Salinan Putusan Nomor34/PDT/2012/PT BJM. halaman 10 alenia 2 dan 3). Karena Penggugat/TermohonKasasi selain tidak menarik/menjadikan ke4 ahli waris Ir. H. Suharnoto (1. H. SuebBin Kasan (ayah kandung Ir. H. Suharnoto), 2. Dita Ramadhan Harfi Binti Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 11-03-2010 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2193 K/Pdt/2008
Tanggal 11 Maret 2010 — PETER JAMES BUTLER;PETER DAVE DICKINSON,dkk
70 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang Property (Pembangunan Villa) Kemudian kirakira padaawal tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Bali dimana dalampertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untukmendirikan perusahaan yang bergerak dibidang property dan sebagaipemegang saham adalah Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il dengan nilaisaham masingmasing sebesar 33,1% dan dituangkan dalam suatu perjanjiankerjasama yang telah ditandatangani bersama oleh Penggugat, Tergugat danTergugat Il dan dokumen perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/PDT/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT AMANA JAYA VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), DKK
163 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima dandua puluh perseratus meter persegi);Bukti (Pl): Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33 tanggal 16 Maret1973 dari Tergugat Il kepada PT Terminal Builders;Bahwa seluruh harga/biaya pelepasan hak telah dibayar lunas oleh PTTerminal Builders;Bahwa, selanjutnya PT Terminal Builders melepaskan haknya untukkepentingan Penggugat dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal11 Januari 1974;Bukti (P2): Perjanjian Pelepasan Hak dari PT Terminal Builders kepadaPenggugat
    dengan Tergugat Il sebelumberakhirnya HGB Nomor 42/Gelora dan HGB Nomor 37/Gelora (sisa);Bukti (P7): Perjanjian Kerjasama Tergugat II dengan Penggugat tanggal17 November 2000;Bahwa, tanahtanah yang menjadi objek perjanjian (vide P7) adalah haksepenuhnya Penggugat, Tergugat Il sudah tidak memiliki hak lagi karenasudah dilepaskan haknya oleh Tergugat Il kepada PT Terminal Buildersdan selanjutnya PT Terminal Builders mengalihkan haknya kepadaPenggugat oleh karenanya beralasan apabila perjanjian tersebut
    (P7)dibatalkan dan tidak mengikat Penggugat;Halaman 6 dari 46 hal.Put.Nomor 351 PK/Pdt/201727.28.29.Bahwa klaim Tergugat Il atas tanah HGB Nomor 42/Gelora dan HGBNomor 37/ Gelora (sisa) didasarkan atas Surat Keputusan Tergugat (vide P6) yang cacat hukum, maka Surat Perjanjian (P7) yangbersumber dan bersandar pada Surat Keputusan Tergugat (P6) a quojuga beralasan apabila dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa oleh karena perjanjian (P7) adalah batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum
    yang berlaku"; Mengacu padakesepakatan tersebut, dengan mendasarkan pada Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, pada Pasal 11 diatur:Ayat (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hakpara pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;Ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campurtangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkanmelalui
    arbitrase, kecuali dalam halhal tertentu yang ditetapkandalam undangundang ini;Karena para pihak dalam perjanjian tersebut telah bersepakat untukmenyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini melalui badanarbitrase, maka sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, makakewenangan untuk memeriksa perkara a quo ada pada badanarbitrase (kewenangan absolut).
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perjanjian
Putus : 22-12-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 100/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 22 Desember 2011 — DEFRINA FACHRUDIN VS 1. Ir. H. IRWAN SETIADI ; Dra. UMIYATI, ; 3. ARI TJAHYONO, SH,
128 — 88
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 27-09-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 K/Pdt /2018
Tanggal 27 September 2018 — ROIS ZUFHENDI, DKK VS DIRUT PD BPR BLORA, DK
172 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 05-11-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 127/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 5 Nopember 2015 — 1. TAUFIK SURYA DARMA, pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Putra Borneo, beralamat di Jalan Cipinang Jaya KK No.35 RT 002 RW 008 Ke. Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. H. ASWANUDDIN,S.H.,M.H. 2. ZAINAL ARIPIN,S.H. 3. ADI SURAHMAN, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan -12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014, sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I ; 2. PT. KARYA INDAH PERDANA, beralamat di Puri Imperium Office Plaza G-17 Jalan Kuningan Madya Kav 5-6 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SAHRUN,S.H. pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Gg. 12 RT. 18, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014, sebagai Pembanding II semula Tergugat II ; L a w a n: 1. OORJA (BATUA) PTE, LTD., beralamat di 9 Temasek Boulevard #42-02 , Suntec Tower Two, Singapura 038989, diwakili oleh SURESH SHANMUGAM, selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh : 1. FRANS ASIDO TOBING, S.H.,M.H., 2. DONALD PANGARIBUAN,S.H. , 3. MANDIRO WIBOWO,S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2014, sebagai Terbanding semula Penggugat ; Dan 2. DWIE PONNY SULISTIYAN, S.H., M.Kn., Notaris, beralamat di Jalan Raya Pasekon No.7, Cipanas Cianjur, Jawa Barat 43252, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
94 — 41
  • Menunda pelaksanaan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 19tanggal 19 Maret 2012 sampai adanya putusan a quo yangmempunyai kekuatan hukum tetap;2. Memerintahkan agar TERGUGAT (Sdr. Taufik Surya Darma)selaku Direktur Utama PT Karya Putra Borneo tidak melakukanperobuatan hukum berkaitan dengan pelaksanaan Akta PerjanjianKesepakatan Nomor 19 tanggal 19 Maret 2012, sepanjangmasih berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo sampaidengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;3.
    Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membuat danmenandatangani Perjanjian Kesepakatan tertanggal 19 Maret2012, Akta Nomor 19, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 127/PDT/2015/PT.SMR3.
    Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il tanpa persetujuandari Rapat Umum Pemegang Saham PT Karya Putra Borneo,tidak berwenang/tidak mempunyai otoritas untuk membuatdan menandatangani Perjanjian Kesepakatan tertanggal 19Maret 2012, Akta Nomor 19, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Turut Tergugat;4.
    Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il membuat danmenandatangani Perjanjian Kesepakatan tertanggal 19Maret 2012, Akta Nomor 19 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Turut Tergugat bertentangan dengan AnggaranDasar PT Karya Putra Borneo;5. Menyatakan Akta Nomor 19 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuatdan ditandatangani dihadapan fTurut' Tergugat tidakmempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumdaripadanya ;6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadapputusan perkara aquo;7.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Register : 12-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 230/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 16 Juli 2013 — PENGGUGAT - MASRUROH Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di : Bogorejo RT 04 RW 04 Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan memberikan kuasa kepada : SRI KADARWATI, S.H. Advokat pada Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional berkantor di : Perumahan Istana Bedali Agung Blok AE No. 03 Bedali Lawang MALANG TERGUGAT - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. berkedudukan di Jakarta c.q. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. Cabang KCP UMK Gubug berkantor di : Mur Gubug Grobogan Jawa Tengah
79 — 39