bahwaberdasarkan Pasal 174 176 HIR dan Pasal 1923 1928 lebih khususPasal 1923 KUHPerdata disebutkan bahwa Pengakuan yangdikemukakan terhadap suatu pihak ada yang diberikan dalam sidangpengadilan dan ada yang diberikan di luar pengadilan maka denganterbuktinya dalam persidangan bahwa Terbanding telahmemberikan pengakuan terhadap Bukti P1 dan Bukti P2 dan tidakHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 876/PDT/2020/PT SBY.menyangkal Bukti P3 dan Bukti T3 maka dengan demikian sudahsangat jelas dan terang benderang

Sudah sangat jelas danterang benderang berdasarkan uraianuraian di atas bahwaTerbanding mengakui Bukti P1 dan Bukti P2 serta padakenyataannya sampai saat ini Terbanding bellum membayarkewajibannya untuk mencairkan premi milik Pembanding adalahmerupakan seratus persen/ mutlak PERBUATAN WANPRESTASITerbanding ; Perbuatan Terbanding sudah sangat jelas, tegas, mutlak dan terangbenderang adalah merupakan perbuatan WANPRESTASI danPembanding sudah mengajukan buktibukti tertulis dan saksisaksi dalampersidangan

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya secarajelas dan terang benderang telah menarik Termohonselaku termohon (seakanakan merupakan pihak yang(quod non, hal mana ditolak) dipersalahkan) dalamperkara a quo.2.

Bahwa dalam hak immunitas (kekebalan untuktidak dituntut) atas lembaga arbitrase maupun majelisarbitrase dan para arbiter di dalamnya telah diatur puladalam hukum positif Negara Republik Indonesia, halHal 17 Putusan No. 300/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM .tersebut diatur secara jelas dan terang benderang dalamPasal 21 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUArbitrase") yang mengatur sebagai berikut:"Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggungjawabhukum

Bahwa Mahkamah Agung pun telah memberikansuatu sikap yang jelas dan terang benderang terhadapgugatan (in casu permohonan) yang mengandungkekeliruan berupa menarik pihak yang sebenarnya tidakdapat dimintai pertanggungjawaban seperti halnya dalamPermohonan a quo, maka gugatan yang demikian harusdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ternyatadalam Putusan Mahkamah Agung R.I.

Bahwa Pemohon telah secara tegas dan terang benderang menyatakanbahwa Permohonan a quo yang diajukannya mendasarkan pada ketentuanPasal 70 UU Arbitrase (Vide halaman 4 s.d. 5 Permohonan a quo).

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas ketentuanPasal 70 UU Arbitrase tersebut, sungguh dapatlahterlihat secara jelas dan terang benderang, untukdapat mengajukan permohonan pembatalan atassuatu putusan arbitrase (termasuk putusan yangdibuat Termohon a quo), maka mestilah dibuktikanterlebin dahulu alasan diajukannya permohonandengan suatu putusan pengadilan tersendiri.11.

Laili Hidayah Dwirini, berubah namamenjadi Sutarto dan atau Tergugat Rekonvensi, sehingga jelas dan nyataproses peralihan hak terhadap objek sengketa incasu adalah rekayasa,fiktif, tidak terang benderang, sehingga haruslah dinyatakan batal demihukum (nietig);Bahwa dengan demikian proses peralihan hak yang dilakukan denganrekayasa (anti dateren) achteruit dateren tersebut adalah tidak secara wajaryaitu jual beli secara fictief perbuatan purapura (Schijnhandeling) dan tidaksecara terang benderang maka

Nomor 1125 K/Pdt/2017dengan rekayasa (anti dateren) achteruit dateren, tidak secara wajar yaitujual bel isecara fictief perbuatan purapura (Schjjnhandeling) dan tidaksecara terang benderang, terhadap sebidang tanah dan bangunan yangberdiri di atasnya, sesuai S ertifikat Hak Milik Nomor 2223 seluas 145m 2,atas nama Dra. Laili Hidayah Dwirini, ter letak diD esa Singopuran,Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;4.

Menyatakan jual bel isecara fictief perobuatan purapura (schzjnhandeling)dan tidak secara terang benderang, terhadap sebidang tanah dan bangunanyang berdiri di atasnya, sesual Sertifikat Hak Milik Nomor 2223 seluas 145m?, a tas nama Dra. Laili Hidayah Dwirini, terletak di D esa Singopuran,Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo; adalah cacat hukum sehinggabatal demi hukum (nietig);5.

Huda tanpa dibuatkan data tertulis.PBB tahun 2008 menyatakan dengan terang benderang nama pemiliksawah H Djide, demikian juga surat keterangan Badan PendapatanDaerah Kabupaten Wajo No: 973/122IPBBIBAPEDA tanggal O06 April2018. Dengan jelas dinyatakan sawah tersebut milik H.Djide.Klaim H. Pandang Bau yang menyatakan sawah tersebut miliknya 10.000m2 battal dengan sendirinya, karena sawah tersebut harus dibagi 8 anakanak H. Djide bukan dibagi 4. Jika dibagi 8 maka bagian H.

Penggugat tidak punya aparatuntuk melacaknya, saya persilahkan pengadilan yang melacaknya agarterang benderang kasus ini.Menurut Hamdan uang tersebut diterima dari BRI Sengkang.

Bahwa Penggugat mendalilkan memilikitanah terperkara, didapatdari Busui berdasarkan surat pelimpahan hak milik dari Busuikepada Penggugat, dikarenakan Busui telah menjual rumah dantanah milik Penggugat di Desa Parawen, sebagai penggantinyaBusui membuat surat pelimpahan tanah lahan a quo di DesaMalawaken kepada Penggugat, dikarenakan Busui terlibatlangsung dalam perkara ini, dan justru tidak ditarik dalam perkaraini agar permasalahannya menjadi terang benderang apalagiBusui sudah meninggal dunia,

Penggugat sebagaipenggantinya, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalahtanah warisan dari Datuk / Nenek yang bernama Too / Napingmelalui Harun Asnawi yang jelasjelas tidak ada hubungannya, baikdengan Busui maupun Penggugat dan tanah tersebut dikuasai596ole(4.6)(4.7).(4.8).Bahwa bilamana benar adanya kepemilikan serta penyerahan tanahlahan a quo dari Busui kepada Penggugat Tahun 2008 dan kenapatidak melakukan gugatan terhadap Tergugat mumpung Busui masihhidup agar masalahnya menjadi terang benderang

melaksanakan Hal hal dalam perjanjian pada tanggalHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT.DKI21 November 2018 sesuai dengan surat perjanjian hak asuhanak, maka telah jelas pengugat konvensi/tergugat rekonvensitelah melakukan wanprestasi dan dapat diminta pembatalan ataupenghapusan perjanjian;Bahwa adapun yang telah dilanggar oleh penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi terkait perjanjian perdamaian dapatkami sampaikan sebagai berikut: Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah secaraterang benderang

melanggar perjanjian dalam poin 2 dimanatergugat konvensi/penggugat rekonvensi diusir saat sedangmelihat anak dari rumah penggugat konvensi/tergugat tanpaalasan yang jelas dan tidak ada hubungannya dengan anak danperlu. diketahui bahwa rumah tergugat konvensi/penggugatrekonvensi di Jakarta sedangkan rumah penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi di Sentul Bogor, sungguh suatutindakan yang sangat tidak manusiawi; Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah secaraterang benderang melanggar perjanjian

disediakantempat atau ruangan pirivat ketika sedang berkunjung untukmelihat anaknya Bahkan suasana privat pun tidak diberikanmengingat penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selalumengikuti dan mengintai bahkan menggangu kegiatan pertemuantersebut yang lebih lanjut sejak bulan Agustus sampai denganbulan Desember 2019 tergugat konvensi/ penggugat rekonvensidibatasi hanya 1 jam saja bertemu dengan anaknya dan hanyaboleh dilakukan di mall saja; Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah secaraterang benderang

melanggar perjanjian dalam poin 3 D dimanakebebasan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untukmembawa saudara atau keluarga saat berkunjung melihatanaknya tidak dlijinkan bahkan tergugat konvensi/penggugatrekonvensi dipermalukan, dihina dan dihardik di depan securitydan asisten rumah tangga penggugat konvensi/ tergugatrekonvensi; Bahwa dengan sangat terang benderang pula penggugatkonvensi/ tergugat rekonvensi telah melanggar perjanjian poin 4Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT.DKID

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 27 sudah tepat danbenar menerapkan hukum dalam pertimbangannya sehingga tercapai rasakeadilan oleh karena Transaksi Jual beli telah dilakukan dan dilaksanakansecara tunai dan terang benderang DIHADAPAN KEPALA DESA CAMPLONGDAN DIHADIRI OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI YANG JUGA MERUPAKANAPARAT PEMERINTAH SETEMPAT (PAMONG DESA) DAN SALAH SATUSAKSI YANG MASIH HIDUP ATAS NAMA MELIANUS MAIL, MEMBERIKANKESAKSIAN DIBAWAH SUMPAH MEMBENARKAN BAHWA TERJADINYATRANSAKSI

ikutmenelitikebenarankepemilikanZakarias Seubelanatas tanah Objek Sengketa, dengandemikian telah sejalan dengan makna pasal 1457 KUHPerdata yang diuraikanoleh Kartono, SH dalam bukunya Persetujuan Jual beli menurut KUHPerdataterbitan PT, Pradnya Paramita Jakarta, halaman 5, menyatakan bahwa JUALBELI ADALAH SUATU PERSETUJUAN DENGAN MANA PIHAK YANG SATUMENGIKATKAN DIRI UNTUK MENYERAHKAN SUATU KEBENDAANDENGAN PIHAK LAIN UNTUK MEMBAYAR HARGA YANG TELAHDISEPAKATI dengan demikian secara Jelas, Terang benderang

Seubelan, adalahmilik Sah dari Zakarias Seubelan dan Trnsaksi Jual beli disaksikan olehPemerintah Setempat dan dilakukan secara terang benderang dihadapanPejabat Pemerintah sehingga jelas keberatan Pembanding/Para Tegugattersebut sangat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ataudikesampingkan seluruhnya..

Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Para Tergugat poin 5 dapat dijelaskanbahwa dalil tersebut haruslah ditolak karena telah dijelaskan pada Poin 1 diatasbahwa Tanah Objek sengketa jelas secara hukum bukan merupakan bundelwarisan yang belum dibagi, karena Penggugat membeli secara tunai dariPemilik yang Sah dan disaksikan oleh Pemerintah Setempat dan dilakukansecara terang benderang dihadapan Pejabat Pemerintah, dan AyahPenggugat/Terbanding Yacob Seubelan juga hadir dan mendukungPenggugat/Terbanding

Penggugat ditujukan terhadap Subyek Hukum yang tidakmemiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat.Bahwa dalam terminology Hukum, yang dimaksud dengan Hubungan Hukumadalah hubungan antara Subyek atau Subyek subyek Hukum yang satu dengansubyek atau subyek subyek hukum yang lain yang menimbulkan akibat hukumberupa Hak dan Kewajiban antara subyek atau subyek subyek hukum tersebut.Dalam Perkara Aquo, senyata dan sebenarnya, tidak ada Hubungan Hukumantara Penggugat dengan Tergugat, Sebab , jelas dan terang benderang

ANDRI SUPRIADI ), yaitu SaudaraSUJUD MARDI PUTRA , dengan Surat Kuasa , tanggal 20September 2013, yang Nota bene berdasar pada bahwa telahmemberikan Pinjaman kepada Tergugat atas perantaraan Saudara ARIPERDANA GANDHI, pada hal Tergugat tidak pernah menerimaUang yang dimaksud , baik dari Penggugat maupun dari ARIPERDANA GANDHI ( Perantara ).Bahwa , dengan dasar pada uraian butir (a ), (b ) dan butir(c ) diatas, Maka jelas dan terang benderang, Penggugat menolak dengantegas ketiga dalil tersebut, sebab

Perdata , dikutif : Tiada Sepakatyang Sah , apabila Sepakat itudiberikan karena kekhilafanataudiperolehnya dengan Paksaan atau Penipuan;5 Selanjutnya, berdasar pada uraian Poin 4 butir (a), (b), (c ) dan(d)serta Poin lima (5 ) di atas, maka jelas dan terang benderang, bahwasenyatanya , Dalil Posita Penggugat pada Poin dua ( 2 ) tersebut harusditolak / dikesampingkan , sebab , dengan Surat Kuasa tanggal 20September 2013 antara ANDRI SUPRIADI kepada SUJUD MARDIPUTRA, adalah akal akalan, untuk memastikan

uraian di atas, MAKAdengan sendirinya DALIL DALIL Gugatan Penggugat selanjutnya,menjadi tidak beralasan untuk diterima, dan selain itu ternyata mengenaikerugian kerugian yang dituntut baik dalam Posita poin tiga (3 ), tujuh(7 ) dan Poin delapan ( 8 ) maupun Petitumnya pada butir empat ( 4 ) danlima ( 5 ) tidak dilakukan secara Rinci, karenanya juga tidak dapatditerima ( Vide Yurisprudensi MARI No.550 K / Sip / 1979 ) ;Bahwa, mengacu kepada dalildalil Tergugat diatas, yang begitu jelas danterang benderang

Penggugat ditujukan terhadap subyek hukum yang tidak memilikihubungan Hukum dengan Tergugat ;Bahwa dalam terminology Hukum, yang dimaksud dengan Hubungan Hukumadalah hubungan antara Subyek atau Subyek subyek Hukum yang satu dengansubyek atau subyeksubyek hukum yang lain yang menimbulkan akibat hukumberupa Hak dan Kewajiban antara subyek atau subyek subyek hukum tersebut ;Dalam Perkara Aquo, senyata dan sebenarnya, tidak ada hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat, sebab jelas dan terang benderang

Dalamkontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengurai dengan jelas danterang benderang tentang halhal mana yang merupakan fakta yang terungkap dalampersidangan yang justru dikesampingkan atau diabaikan oleh Majelis Hakim TingkatPertama sementara disisi lain Majelis Hakim dengan nyatanyata dalam amarpertimbangannya menjadikan sepenuhnya dalildalil Jaksa Penuntut Umum yang justrutidak terbukti kebenarannya dalam persidangan menjadi dasar pertimbangan MajelisHakim.e Majelis Hakim Pengadilan

No.2217 K/Pid/2012Dalam kontra memori banding penasehat hukum Terdakwa juga telah menguraidengan jelas dan terang benderang tentang kesalahan dan kekeliruan majelishakim tingkat pertama dalam menilai keterangan saksisaksi yang menurut hematkami kesalahan tersebut justru disengaja dengan tujuan agar menguatkan dalildalil yang ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun apa yang kami sampaikantersebut justru tidak dikoreksi/diperbaiki Majelis Hakim Pengadilan Tinggisebagai lembaga Judex Facti tingkat terakhir.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah Mengabaikan alat BuktiSurat.18Dalam kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menguraidengan jelas dan terang benderang tentang kesalahan dan kekeliruan Majelis HakimTingkat Pertama yang telah mengabaikan alat bukti surat yang diajukan dalampersidangan.

Bahwa perlu Penggugat tegaskan didalam isi perjanjian Nomor 211/L/2004tertanggal 22 Juli 2004, cukup jelas dan terang benderang jangka waktupengembalian uang yang dipinjam Penggugat dari Tergugat 1 maupunpenerbitan surat kuasa menjual dan pengikatan jual beli tidak tercantumdidalam isi Perjanjian..

Bahwa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para Tergugatterhadap Penggugat cukup jelas dan terang benderang telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365KUHPerdata, berbunyi :Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Nomor 331/Pdt/2017/PT MDN10.11.tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut..

MAmaupun SEMA tersebut diatas, dan oleh karenanya Pembanding memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar berkenan untuk menetapkanpemeriksaan setempat atas objek tanah yang telah beralin kepemilikannya dandikuasai oleh Terbandingl.Bahwa mengenai letak tanah, Majelis Hakim dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letaktanah sengketa.Bahwa menurut kacamata hukum Pembanding dahulu Penggugat didalamgugatannya mengenai letak tanah sangat jelas dan terang benderang

ketenagakerjaan dibidang pelayaran dilaksanakan sesuai denganperaturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan"Bahwa Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah UndangUndang No.13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena itu, Judex Facti telah keliru mengenyampingkan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan lebih menafsirkan KitabUndang Hukum Dagang (KUHD) dalam pertimbangan hukumnya;Bahwa padahal cukup jelas dan terang benderang

Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yangterus menerus, tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu, dan merupakanbagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itudibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebutmerupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehinggadapat menjadi objek perjanjian ketja waktu tertentu;18 Bahwa jelas dan terang benderang terungkap dalam persidangan pekerjaanPemohon Kasasi tidaklah sebagaimana dimaksud

hukum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tersebut menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;20 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya padaparagraph 4 halaman 23 Putusan a quo yang menerangkan :menimbang bahwa mengacu pada pasal tersebut diatas, maka dapat dipahamibahwa pkl antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jenis perjanjiankerja waktu tertentu dimana pk tersebut berlaku selama 9 bulan dan semestniyaberakhir tanggal 16 Oktober 2013";pA Bahwa jelas dan terang benderang

Pasal155 UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;16 Bahwa Jelas dan terang benderang terungkap dalam persidangana quo, Perjanjian Kerja Laut tersebut "bukanlah perjanjian kerja waktu tertentu sertatidak ada masa berakhirnya perjanjian kerja tertentu (vide bukti p3j.melainkan,setiapawak kapal yang akan naik kapal wajib memenuhi persyaratan Perjanjian Kerja Lautagar dapat disijil oleh Syahbandar ADPEL Sibolga;17 Bahwa Termohon Kasasi membuat seolaholah perjanjian kerja laut tersebutadalah

MENDAPATKANPESANGON KARENA HABISNYA PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL).1 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan putusan a quo pada paragraf2 halaman 26 yang berbunyi :"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat berakhir karena PKL Penggugat telah berakhir dan Penggugat tidakberhak memperoleh uang pesangon, maka dengan demikian gugatan Penggugatharuslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;Hal. 21 dari 28 hal.PutNomor 191 K/Pdt.SusPHI/20152 Bahwa jelas dan terang benderang

yangbukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah; Menimbang, bahwabukti surat P21 berupa Ketetapan IPEDA dengan nama wajib bayarNganro Bin Mappasoko bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanahmutlak, akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (PBB);MAJELIS YANG MULIABahwa senyatanya Surat Ketetapan Ipeda adalah bukti hak lama yangmasih diakui ( Vide Pasal 24 Peraturan Pemerintah tahun 1997) bahwabukti IPEDA tersbut ditunjukkan didepan Majelis Tingkat Pertama yangsecara nyata dan terang benderang

Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang mneyatakansebagai berikut :Adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan telah terbuktiBahwa sangat nyata dan ril bahwa terbanding telah membuat suratpenyataan dan dijukan oleh Para Pembanding dipersidangan melalui buktisurat P19 hal tersebut sebuah pengakuan yang tidak terbantahkanKEBERATAN KELIMAHakim Pertama tidak memiliki nurani keadilan dan terkungkung pada kondisiformalitas belaka bagaimana tidak hal yang disodorkan olehPenggugat/Pembanding sangat terang benderang

Putusan No325/PDT/2021/ PT MKSKEBERATAN KEENAMBahwa fondasi utama keadilan adalah lahirnya putusan hakim yang kredibel dantidak diragukan yang menjunjung tinggi nilainilai keadilan dan memuatsemangat progresivitas, sebagai bentuk nyata putusan yang diterima olehpembanding sangatsangat tidak adil dan menyimpangi kebenaran yang hakiki,faktanya dapat dibuktikan oleh pembanding dengan ADANYA PERNYATAANdan itu adalah PENGAKUAN NYATA DAN TERANG BENDERANG dariTerbanding namun diabaikan oleh hakim pertama

dalam pertimbanganhukumnyaKEBERATAN KETUJUHBahwa sangat terang benderang bahwa Majelis tingkat pertama melanggarpasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyiPengakuaan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang telahmemberikannya.......KEBERATAN KEDELAPANBahwa pertimbangan hukum hakim pertama dihalaman 3536 yang abscurddengan kepastian hukum sebagaimana berikut :Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk meneguhkan dalilnya telahmengajukan bukti surat bertanda T2 berupa

Hal itu nyata dan terang benderang terlebih lagi dengan adanya disparitas yangmenimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengacu pada asas kepastianhukum bukankah secara nyata pembanding memiliki hak diatas obyek sengketadan karenanya tidak adil jika Judex Facti hanya merujuk pada sematamataPENGUASAAN SECARA SEPIHAK dengan dalih hukum ITIKAD BAIK olehterbanding dalam satu sisi, padahal parameter Itikad baik telah ditunjukkan olehTERBANDING PADA BUKTI P19 yang diajukan oleh Para Pembanding namundiabaikan

DALAM EKSEPSIBahwa Permohonan Praperadilan dapat dimohonkan kepada KetuaPengadilan Negeri berkaitan proses penyidikan yang dilakukan olehPenegak hukum jn caso adalah Penyidik Kepolisian RI, Penyidik PegawaiNegeri Sipil, serta Jaksa Penuntut Umum dalam hal lingkup penuntutan joPasal 77 sampai dengan pasal 81 KUHAP,oleh karena itu jelas terang benderang bahwa suatu permohonanPraperadilan dapat dimohonkan seseorang yang telah diatur dalam pasal 78KUHAP untuk proses penyidikan dan pasal 79 dalam poses

Peradilan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN Bpp1.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Permohonan yangdimohonkan oleh Pemohon adalah sangat kabur dan tidak jelas, denganpenjelasan adalah sebagai berikut :Bahwa Pemohon Praperadilan yang saat ini dimohonkan Pemohon,kapasitas Pemohon sebagai apa, apakah Pemohon sebagai pelaku tindakpidana yang oleh Termohon dilakukan proses penyidikan yang tidakmempedomani hukum atau ada hal lainya, dikarenakan Pemohon dalamdalil permohonannya tidak menjelaskan secara terang benderang

apamaksud dan tujuan Pemohon memohonkan permohonan Praperadilan ini.Padahal dengan jelas dan terang benderang bahwa lingkup permohonanPraperadilan telah diatur dengan jelas dalam pasal 77 sampai dengan 81KUHAP, jo Putusan mahkamah Konstitusi mor 21 tahun 2014, tentangperluasan obyek Praperadilan yang telah dilakukan uji materiil di MahkamahKonstitusi sehingga dalam aturan pasal 77 sampai dengan pasal 81 KUHAPobyek Praperadilan menjadi tambahan berupa, sahtidaknyapenangkapan, sah tidaknya penahanan

Pra/2021/ PN.Pgadilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas dimana dalam Tindakannya melakukan penangkapan Terhadap Tersangka /Pemohon Pra Peradilan pada tanggal 14 Februari 2021 Tidak Pernahdiperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terhadap diriTersangka / Pemohon Pra Peradilan, Sehingga Berdasarkan KetentuanTersebut Jelas Kiranya secara Terang Benderang ada kewajiban Penyidik yangharus dijalankan terlebih dahulu dalam melakukan Tindakan Penangkapan,NAMUN

Pasal 183 KUHAP Ayat 4 yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya Bahwa berdasarkan kronologis/ Rangkaian Peristiwa yang Terjadi dimana TidakPernah ada Surat Perintah Penangkapan yang ditunjukan Kepada Tersangka /Pemohon Pra Peradilan, dan Apabila Perintah tersebut ada Maka Telah Jelasdan Terang Benderang

Pra/2021/ PN.PgaPeristiwa yang Terjadi, sehingga Jelas Kiranya Laporan Polisi Tersebutdibuat oleh Pihak Kepolisian Sendiri, dimana pihak Kepolisian hanyaberdasarkan Keterangan Saksi Ependri (IPIN), Sehingga Telah JelasKiranya dan Terang Benderang berdasarkan Pasal 17 MKUHAP,Penangkapan yang dilakukan Kepada Tersangka/ Pemohon Pra Peradilanadalah TIDAK SAH, MELANGGAR HUKUM DAN MELANGGAR HAK ASASIMANUSIABahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, PenangkapanTersangka / Pemohon Pra Peradilan

FEBRIAN EFANA BIN EFAN Yangdilakukan Oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang Tidakdisertai oleh Surat Perintah Penangkapan, Surat Tugas, Serta TidakBerdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup Adalah Melangar ProsedurYang Telah Ditetapkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku,Sehingga Jelas Kiranya dan Secara terang benderang PenangkapanTersangka/ Pemohon Pra Peradilan FEBRIAN EFANA BIN EFANTertanggal 14 Februari 2021, Haruslah dinyatakan TIDAK SAH, MelangarHukum dan Melangar Hak Asasi

Melangar Hak Asasi Manusia Dengan demikian jelastindakan Termohon merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkantentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo ;"= TENTANG PENAHANAN YANG TIDAK SAHBahwa Penahanan adalah Merupakan Sebuah Rangkaian dari ditetaokannyaSeorang Menjadi Tersangka Tindak Pidana, Sehingga Berdasarkan Uraian yangtelah Kami Sampaikan dalam Hal Penetapan Tersangka Oleh Termohon yangTidak Sah Maka Secara Terang Benderang

Bahwa berdasarkanP4, P5, P6, P7, P8, P9 sertaketerangansaksi yang bernama Dwi Asih, Deni Priliyanto, Supardal dan Selamdidalam persidangantelah benar dan terang benderang membuktikanbahwa Terbanding sebagi suami sudah tidak dapat melindungiPembanding sebagai isterinya, Terbanding sudah tidak pernahmemberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pembanding, dan antaraPembanding dengan Tebanding sudah tidak hidup serumah lagisehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dipersatukanlagi sebagaimana

telahada Broken Marriage dalam sengketa keluarga dan pertengkaransehingga sudah tidak mungkin lagi dipaksakan dalam satu atap karenajustru akan melahirkan penderitaan lahir bathin dari kedua pihak yangtidak berkesudahan.a: Bahwa berdasarkan pasal 39 (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa untuk perceraianharus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukunlagi, dan sesuai dengan buktibukti serta saksisaksi yang ada sudahsangat jelas dan terang benderang

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut sudah sangatjelas, nyata dan terang benderang bahwa antara Pembanding denganTerbanding tidak mungkin dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehinggaperceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik, karena apabilaperkawinan harus tetap dipertahankan justru akan menambah masalah,kesengsaraan dan beban moral dikemudian hari baik bagi Pembandingmaupun Terbanding serta anakanaknya;7.

Dengan demikian, apabila dicermati dapatdipahami dan kita mengerti dengan secara komprehensif dalam suratpermohonan Pemohon dalam posita nomor 8 (delapan) dan positanomor 9 (sembilan) tersebut maka sudah jelas terang benderang telahterbukti dengan sendirinya bahwa Pemohon memberikan penjelasan/keterangan yang saling kontradiktif sebagai berikut:e Pada posita nomor 8 dijelaskan ... kepergian Pemohon darirumah tempat tinggal bersama...;e Pada posita nomor 9 dijelaskan ...

*;Mengingat dari penjelasan yang bermakna saling kontradiktif/bertentangantersebut maka sudah jelas terang benderang dapat disimpulkan bahwapenjelasan/keterangan Pemohon patut diragukan kebenarannya.Sedangkan terkait pada posita nomor 8 tersebut bermakna bahwa dengansendirinya Pemohon telah memberikan bukti dan atau petunjuk kepadaMajelis Hakim jika patut diduga perbuatan Pemohon telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1)dan Pasal 7 UndangUndang Nomor

Yangsebenarnya sesuai fakta adalah sebagai berikut: Bahwa dalampermasalahan ini sebenarnya dapat dengan mudah dipahami maupundicermati secara sederhana bahkan jelas terang benderang yaknidengan terbongkarnya 2 (dua) peristiwa besar yang dilakukan Pemohon(Sesuai pada jawaban nomor 4 dan nomor 6) dan pada penjelasan dalamHalaman 9 dari 20Putusan No. 0846/Pdt.G/2014/PA.Smg.10surat permohonan Pemohon pada posita nomor 8 dan nomor 9.

Nomor 288 K/Pdt/2017Penggugat Rekonvensi ) untuk melakukan proses balik nama, sehinggajelas dan nyata proses peralihnan hak terhadap objek sengketa in casuadalah rekayasa, fiktif, tidak terang benderang, sehingga haruslahdinyatakan batal demi hukum (nietig);Bahwa dengan demikian proses peralihan hak yang dilakukan denganrekayasa (anti dateren) achteruit dateren tersebut adalah tidak secara wajaryaitu jual beli secara fiktif perobuatan purapura (schijnhandeling) dan tidaksecara terang benderang maka

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmetige daad) yaitu melakukan peralihan hak yangdilakukan dengan tidak secara wajar yaitu secara fiktif perbuatan purapura (schijnhandeling) dan tidak secara terang benderang (tidakmendapat ijin tertulis dari Penggugat Rekonvensi II) terhadap tanah danbangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01921 seluas3454 m?

Menyatakan jual beli secara fiktif perobuatan purapura (schijnhandeling)dan tidak secara terang benderang, sehingga terhadap sebidang tanahdan bangunan yang berdiri di atasnya SHM Nomor 01921 seluas 3454m2atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak diHalaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2017Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten adalah cacathukum sehingga batal demi hukum (nietig);5.

Sudarmanto datang memukul saksi dengan menggunakan tangankosong sebanyak 14 kali yang mengenai wajah saksi ;Bahwa saat itu keadaan jalan terang benderang dan banyak kendaraanlalulalang karena merupakan jalan umum ;Bahwa yang memukuli saksi adalah Sdr. Sudarmanto denganmenggunakan tangan kosong yang mengenai bagian muka/wajah danterdakwa juga ikut memukul saksi sebanyak 1 kali sehingga saksimengalami luka (sesuai dengan visum et repertum) ;Bahwa Sdr.

Sudarmanto memukul saksi Abdul Rokhim beberapa kali yangmengenai wajah ;Bahwa saat itu keadaan jalan terang benderang dan banyak kendaraanlalulalang karena merupakan jalan umum ;Bahwa yang memukuli saksi Abdul Rokhim adalah Sdr. Sudarmantodengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian muka/wajahdan terdakwa juga ikut memukul saksi Abdul sebanyak 1 kali sehinggasaksi Abdul mengalami luka (Sesuai dengan visum et repertum) ;Bahwa penyebab Sdr.

Bahwa Tergugat secara gamblang dan terang benderang tidaksepakat untuk bercerai dan berusaha untuk mempertahankan rumahtangga yang telah terbina selama 24 tahun. Karena pahit getir danbahagia telah dilalui antara Penggugat dan Tergugat.3. Orang tua Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga tidaksetuju apabila antara Penggugat dan Tergugat bercerai.4.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas tampak terang benderang/jelasdan nyata bahwa Penggugat mau menang sendiri dan tidak memikirkanakibat dari perbuatannya terhadap psikologis anaknya serta orang tuaPenggugat.Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohonkepada Yth Ketua Pengadilan Agama Blora c.q Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan :1. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakbisa diterima.2.

Bahwa Tergugat secara gamblang dan terang benderang tidaksepakat untuk bercerai dan berusaha untuk mempertahankan rumahHal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.983/Pdt.G/2020/PA.Blatangga yang telah terbina selama 24 tahun. Karena pahit getir danbahagia telah dilalui antara Penggugat dan Tergugat.6. Orang tua Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat jugatidak setuju apabila antara Penggugat dan Tergugat bercerai.7.

Bahwa dalam dalil (posita) gugatan PENGGUGAT butir 15 tersebut,PENGGUGAT tidak menguraikan secara terang benderang tentangbentuk riillnya seperti apa dan bagaimana tindakan sewenangwenangyang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.4.

kerugian dalam dalil gugatanPENGGUGAT butir 16 dan butir 17, sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5 % X Rp.300.000.000, X10 bulan = Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima jutaRupiah) dengan sedikit keterangan tentang dasar margin danperhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT namun tidakmenguraikan secara terana benderana tentang bentuk riilnyamargin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGATseperti apa daQ bagaimana dan juga tidak menguraikan secaraterang benderang

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur(Obscuur Libel) dimana dalil (Posita) Gugatan PENGGUGAT butir 16sampai dengan butir 21 tentang klaim kerugian materiil maupunimmateriil tidak menguraikan secara terang benderang tentang dasarperhitungan kerugian dan kontradiktif dimana pada satu sisiPENGGUGAT mengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksanaselama 2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGGUGAT menuntut haihai yang belum terlaksana, padahal perianiian tersebut sifatnvatimbal balik dimana

Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil gugatanPENGGUGAT butir 16 s/d butir 19, sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5% X Rp.300.000.000, X 10bulan = Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)dengan sedikit keterangan tentang dasar margin dan perhitungankeuntungan yang dikelola PENGGUGAT namun tidak menguraikansecara terang benderang tentang bentuk riilnya margin danperhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT seperti apa danbagaimana dan juga tidak