Jaksa Penuntut Umum tanpa melihat danmengkaji terlebihlebin mempertimbangkan secara faktual, namun disisi lainMajelis Hakim secara nyata telah melakukan suatu tindakan kecerobohankeberpihnakan dengan menitik beratkan pada dakwaan dan tuntutanTerbanding/sdr.Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan buktibukti authentiekfaktual konkrit yang diajukan oleh PEMBANDING dipersidangan, sehingga putusanyang dijatuhkan menjadi tidak objektif dan dicemari olen keberpihakan ;Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan

Dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mardingding tertanggal 10 Desember2012 dan dipaksakan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk naik ke persidangan.Maka oleh karena itu kami sebagai Penasehat Hukum/ Pembela dari terdakwa memohonkepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :1 Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau Melepaskanterdakwa dari Tuntutan hukum atau setidaktidaknya menyatakan Dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.2 Membebankan

Berdasarkan halhal yangHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Tsmtelah diuraikan diatas, kami selaku penasehat hukum terdakwa DEDENGSUDRAJAT Bin Djajuli Alm memohon kepada majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringanringannyadan seadiladilnya kepada terdakwa DEDENG SUDRAJAT Bin Djajuli Almkarena menurut pendapat kami penasihat hukum terdakwa tuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum terlalu berat untuk terdakwa dengan mengingat danmempertimbangkan

Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr.Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan TuntuanRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalamketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik IndonesiaNomor : B136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012,Perihal :Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi SosialBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotikabahwa dalam point (2) menyatakan bahwa Bagi Pecandu Narkotikayang

ASEP SUPRIYADI bin MANGSURmembayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seriburupiah);Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum ParaTerdakwa yang dibacakan dibacakan pada persidangan tanggal16 Nopember 2010, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Indramayu memutuskanMENOLAK SELURUH TUNTUTAN DARI SDR.JAKSA PENUNTUT UMUM DANMEMBEBASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMTelah mendengar REPLIK dari Penuntut Umum tertanggal23.

Peninjauan Kembalitersebut, Pemohon Peninjauan Kembali amat dirugikan sebab PemohonPeninjauan Kembali adalah pihak ketiga yang tidak pernah didakwaataupun dipidana melakukan korupsi atau melakukan pencucian uangbersamasama dengan terpidana Hesham Talaat Mohamed Besheer AlWaraq alias Hesham Al Warrag dan Terdakwa II Rafat Ali Rizvi dan jugabukan salah satu Terdakwa dalam perkara pidana in absentia Nomor339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, selain itu selama persidangan perkara Nomor01/Pid/Keberatan/2011/PN.Jkt.Pst Sdr.Jaksa

SamsungGalaxy warna putih, 1 (Satu) unit Hanophone Samsung V Plus warna hitam,kalung emas seberat 4 (empat) suku milik saksi korban Yani lbrahim als YaniLasmini Bin lbrahim tanpa seizin dari saksi korban Yani lbrahim sebagai pemilikyang sah dengan didahului perbuatan terdakwa bersama temantemannyamengeluarkan sebilah pisau dan Celurit dari pinggangnya lalu menodongkankearah saksi korban Yani lorahim dan saksi Dehendra dan mengancamdenagna berkata Jangan bergerak mato kau lalu saksi Doni Sen dan sdr.Jaksa

biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknyasebagai berikut :1Bahwa perbuatan terdakwa ITANKAMU AROBA alias ITANKAMU GWIJANGGEtidak memenuhi unsur pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP sebagaimanadirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Primair, karena unsur dengan rencana terlebihdahulu tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh sdr.Jaksa

nyata Surat Dakwaan yang disusun oleh Sadr.Jaksa Penuntut Umum mengabaikan ketentuan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 huruf a Undangundang No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mensyaratkanbahwa :Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkarakepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejakdimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tigapuluh) hari.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat jelas terlinat bahwa Sdr.Jaksa

Jaksa Penuntut Umum, maka terlihatsangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhikualifikasi sebagaimana yang disebutkan tersebut diatas, knususnya terkaitdengan unsur menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan olehkelakuan), dimana selama berlangsungnya sidang dalam perkara ini Sdr.Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mampu membuktikan kerugianapa yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa baik berupa kerugianmateriil terhadap negara atau kerugian berupa kerusakan lingkungan

No. 1525 K/PID/2010dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidakbernilai sebagai alat bukti ;Dari uraian analisa fakta tersebut di atas, kami kuasa hukumberpendapat, tidak ada persesuaian antara keterangan saksi, keteranganahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalampersidangan untuk membuktikan dugaan tindak pidana makar danpemberontakan sebagaimana Dakwaan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum ;Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkanperaturan

keterangan kesaksian EmilSofyan Aziz (saksi ke23) selaku Sekretaris Jendral HIMASEB /Mahasiswa Serdang Bedagai di dalam pemeriksaan persidangantanggal 1 Desember 2008 ;41) Bahwa faktafakta yang terungkap sebagaimana a quo, tidak samasekali dijadikan pertimbangan oleh JUDEX FACTI dan JUDEXJURIST dan bahkan diabaikan begitu saja sehingga dengandemikian putusan yang demikian mengandung kekhilafan, kekeliruandan kurang cukup mempertimbangkan ;42) Bahwa dari faktafakta yang terungkap dalam persidangan, sdr.Jaksa

Zulfan lrawadi Harahap bahwa namun demikianatas faktafakta yang terungkap a quo, JUDEX FACTI danJUDEX JURIST tetap menyatakan bahwa Terdakwa / PemohonPK bersalah dalam perkara sebagaimana teregister dalam No:2100 K/Pid.Sus/2009 ;43) Bahwa dari faktafakta yang terungkap dalam persidangan, sdr.Jaksa Penuntut Umum (sebagaimana dalam Dakwaannya)tidak dapat membuktikan bahwarekening Yayasan Pembangunan DeliSerdang adalah atas nama Terdakwa / Pemohon PK selaku KetuaPendiri Yayasan, namun adalah atas nama

PP 105 / 2000, dimanaseharusnya dilakukan melalui tahapan LK, DIPDA, SKO, SPPSPMU dan CEK ;52) Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalampersidangan bahwa uang yang disetorkan sejumlah Rp1.500.000.000,00 ke dalam rekening Yayasan PembangunanDeli Serdang adalah pada tanggal 01 Desember 2003, bukan padatanggal 19 November 2003 sebagaimana yang dikemukakan oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya (vide bukti No. 15, yakni yangberupa 1 (satu) set lembar foto copy legalisir surat setoran

. ~ Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal22 Agustus 2013 dipersidangan yang memohon untuk memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa Arisdianto Bin PangkatHaryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam surat tuntutan Sdr.JPU No.Reg.Perkara :PDM06 / Mempa/04/2013 , tanggal 19 Agustus2013 ;2 Membebaskan terdakwa Arisdianto Bin PangkatHaryanto dari seluruh dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut3 Melepaskan terdakwa dari tahanan setelah putusandibacakan

Menyatakan hukum memerintahak Sdr.Jaksa Penuntut Umum untukmelakukan Penyidikan ualng terhadap perkara ini dan menjadikan VEhalaman 12 dari 18 Putusan Sela Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Klbdan NO serta ANDREW F.RIUPASA sebagai tersangka/terdakwa dalamperkara pidana narkotika ini;4. Memerintahkan Terdakwa segerah dikeluakan dari tahanan;5.

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang buktimilik Terdakwa hanya berdasarkan Saksi kepolisian yang ikut pada saatpenggeledahan sehingga diragukan keobjektifitasnya sebagai Saksi, dan tidakada Saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;3.

Terlebih lebihlagi, bahwa selama persidangan berlangsung tidak pernahdilakukan Pemeriksaan Setempat untuk menguji kebenaranbukti surat yang diajukan oleh Sdr.Jaksa/Penuntut Umumdengan kondisi faktual di lokasi proyek yangdipermasalahkan.

Jaksa/Penuntut Umum kurang cermat seharusnya jugamempertimbangkan bahwa Saksi Pelapor telah mengajukan gugatan pembatalan HakCipta seni Lukis Bapai milik Terdakwa dalam Perkara No.76 dan No.77/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Juli 2011, maka oleh karena itu jika ada gugatan perdatadengan objek atau masalah yang sama maka seharusnya Sdr.Jaksa/Penuntut Umummenangguhkan perkara Pidana aquo sambil menungggu perkara perdatanyamempunyai kekuatan hukum tetap yang memutuskan siapa yang lebih berhak antarasaksi

agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yangpada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa berkelakuan sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon Terdakwadiberi kKesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup lebih baik lagi kedepannya; Mohon keringanan hukuman mengingat tuntutan Sdr.Jaksa

Sdr.Jaksa Penuntut Umum ;3.

Karena hal tersebut sangatbertentangan dengan spirit yang terobangun dalam UndangundangNo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangtelah menggariskan bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadapAnak perspektif yang dipergunakan tidak hanya perspektif yuridisdengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap Anak akantetapi seharusnya Sdr.Jaksa Penuntut Umum juga harus melihatbahwa anak yang berkeinginan besar untuk tetap bersekolah danmerupakan cerminan tunas bangsa, bagian dari generasi

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biay perkara sebesar Rp. 5.000,(limaribu rupiah);Telah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 10September 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa menurut Hukumterdakwa Drs Edy Lukman Hakim ,MM tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidanasebagaimana yang telah didakwakan oleh Sdr.Jaksa / Penuntut Umum dalam Suratdakwaannya baik untuk dakwaan primair maupun dakwaan Subsidair oleh sebab itu mohonkepada Majelis

Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa dakwaandan tuntutan Sdr.Jaksa/ Penuntut Umum untuk dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidairadalah tidak terbukti secara dan meyakinkan dan menyatakan bahwa terdakwa Drs.EdyLukman Hakim,MM dibebaskan dari seluruh dakwaan Sdr.Jaksa/Penuntut Umumatau setidaktidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum;Telah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap

dari APBD murni sedangkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatantersebut dibuat seolaholah kegiatan telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Sebagai Perbuatan berlanjut telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyayang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidanasebagaimana yang telah didakwakan oleh Sdr.Jaksa

/Penuntut Umum dalam surat dakwaannyabaik untuk dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair oleh karena itu mohon kepadaMajelis Hakim berkenan memutus dengan menyatakanbahwa dakwaan dan tuntutanSdr.Jaksa/Penuntut Umumuntuk dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair adalah tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dan menyatakan terdakwa Drs Edy Lukman Hakim,MMdibebaskan dari seluruh dakwaan Sdr.Jaksa / Penuntut Umumatau setidaktidaknya dilepasdari segala tuntutan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat