Ditemukan 1397 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samsidik st.sidi
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
71 — 51
  • Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan
    Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.
    Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
    SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.
    SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
66 — 49
  • Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan
    Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.
    Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
    SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.
    SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-03-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 29 April 2024 — Pemohon:
ALI SUTOMO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. DAERAH SUMATERA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
7 — 3

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/105.b/XII/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/140/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 24 Maret 2020

    Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
NARSEN LAWISAN
Termohon:
1.POLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM
2.KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
44 — 13
    1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
    3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
    Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkanNomor : SP.Sidik/2575 a/XIl/Res..II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017b/XII/Res.1.1I/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secarahukum ;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 10.000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Praper/2015/PN.Bdg
Tanggal 11 Juni 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ; L A W A N ; Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
265 — 50
  • Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyldikan Nomor : SP.Sidik/09.a/III/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/09.b/III/2014/Dit Reskrimsus tetanggal 20 Maret 2014;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terkait laporan Pemohon;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini masih dalam keadaan Nihil.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gto
Tanggal 12 September 2022 — Pemohon:
RAMLI DJOU
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq Kepolisian Resor Bone Bolango Cq Kepolisian Sektor Bolango
76 — 44

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
    2. Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/XII/2021/Reskrim, Tertanggal 19 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/10/XII/2021/Reskrim Tertanggal 22 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    4. Menyatakan Surat
    Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 06/V/2022/Reskrim, Tertanggal 27 Mei 2022, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/06/V/2022/Reskrim Tertanggal 27 Mei 2022, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :S-Tap/05/VI/2022/Reskrim,tanggal 22 Juni 2022 adalah tidak
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pemohon:
UTA RUSTAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR CIMAHI
53 — 8

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Penghentian Penyidikan adalah sah menurut hukum;
    3. Membebankan biaya permohonan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
144 — 49

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.
    Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
  • Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Hal. 10 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbe. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/51/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017.g.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Z. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .Sehingga menjadi Rancuh dan Pemohon telah bertanya pada Kejaksaan TinggiJambi ternyata berkas telah beberapa kali dikembalikan oleh jaksa karena tidakcukup bukti sehingga harusnya perkara ini dihentikan karena bukan perkarapidana melainkan Perkara Perdata.(Wanprestasi).9.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal372 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yangHal. 53 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwapidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;3.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi
Tanggal 7 Februari 2024 — Pemohon:
MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA, Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
26 — 15
  • Mengadili :

    DALAM EKSEPSI;

    • Menolak Eksepsi dari Termohon;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
    /49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;
  • Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/ VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sah menurut hukum;
  • Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar segala biaya yang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 131/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — CHRISNO INDIANTO, Ir. SH. vs I. POLDA JATENG. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. III. LIEM WIE TJEN
76 — 32
  • mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 131/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — CHRISNO INDIANTO, Ir. SH. vs I. POLDA JATENG. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. III. LIEM WIE TJEN
98 — 39
  • mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang
Pengadilan PN Namlea Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN Namlea Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
FAHLEVI WAMNEBO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU
181 — 50
  • Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yangdimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpadiawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagaiTersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggiloleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi padatanggal 1 Febuari 2021;g.
    Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukanTermohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian padatanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksimenunjukan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpaadanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagaiTersangka merupakan
    Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah PenyidikanKepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrimtanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla11.12.13.SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpadidahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkarahingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan
    Oleh karena itu SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah cacat yuridis/tidak sah;Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahananterhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena prosespenyelidikan dan penyidikan yang tidak
    Menyatakan Surat Perintahn Penyidikan Kepala Kepolisian Resort PulauBuru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidanaadalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan olehkarenanya Penetapan Pemohon
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm
Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon:
IBNU HAJAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepri Cq Direktur Reserse Kriminal Umum
57 — 35
  • SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik
    SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah
    Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018
    (Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-03-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pal
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
SYARIF MUBIN RAJA DEWA
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
49 — 10
  • Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/273-a1/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 9 Januari 2018.
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : Pol.LP/545/X/2016/SPKT tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Terlapor THE YAU CHUN dan IMELDA THERESIA.
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 22-03-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 15 April 2016 — - ILHAM (PEMOHON) - Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia (TERMOHON I) - Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON II) - Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON III)
265 — 65
  • UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik
    dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
    /870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.
    MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.
    T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 25-09-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Blt
Tanggal 9 Oktober 2023 — Pemohon:
Tjendrawati
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
97 — 0
    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya proses penyidikana-quoharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
    3. MenyatakanPenetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik
    Tap/49/VII/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka proses
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-02-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 04/PID.Prap/2015/PN Rap
Tanggal 16 April 2015 — Pidana - LAMHOT JULIHER SITORUS LAWAN - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dkk
226 — 77
  • Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.
    dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
90 — 20
  • /26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai 2020;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP,Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 17 poin b tentang hukum angka 1 tertulis : ...Penetapantersangka yang diajukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, di dasrkan
    Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 22 pada permohonan /petitum Angka 2 yaitu :halaman 19 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah
    Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Diperbaitki menjadi : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang
    ,S.I.K., M.H. kepada KOMBES POL KASWANDI IRWAN, S.I.K. sehingga sesuaiketentuan yang berlaku di Kepolisian pada tanggal 20 Januari 2021 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, dan penerbitan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.
    Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara MeningkatkanProses Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan Tanggal 13 Maret 2020,sesuai dengan aslinya di beri tanda T13;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Maret 2020, sesuaidengan aslinya di beri tanda T14;halaman 38 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb15.16.17.18.19.20:21.22.23.24.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
1.SARASDI Als DATUK SEJELO
2.MASRI THALIB Als DATUK BIMBO
3.MUAS Als DATUK MAJO
4.REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI
5.BAHTIAR Als DATUK RANGKAYO BUNGSU
6.SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO
7.TURAB Als DATUK KANSANSO
8.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq.Polres Kampar
105 — 75
  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    /28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;
  • Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon
    adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;
  • Membebankan Termohon
    Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/ 28 / Ill / 2018 / Res, tanggal 14 Maret 2018 melakukanpenyidikan terhadap laporan polisi nomor : LP/ 303 / XII / 2017 /Riau /Res Kpr tanggal 04 Desember 2017 ;2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkansurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yangdilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.
    Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikanyang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dandilakukan oleh Penyidik dari Polres Kampar (Termohon), maka terhadap SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenangmelakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.
    Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikanperkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksuddalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018;6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan PenetapanTersangka terhadap diri Para Pemohon;7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pemohon:
DAMSUARNI
Termohon:
KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
138 — 58
  • Bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas beserta analisis hukumnyaterang dan nyata Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/176.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2020, atas LaporanPolisi Nomor: LP/453/1X/2016/ SPKT/RIAU, tanggal 2 September 2016an.
    Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;Halaman 8 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr2.5.Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/176.a/VI/2019/ Reskrim tanggal 21Juni 2019 atas Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU, tanggal2 September 2016 an. Damsuarni (Pemohon) yang dilakukan TermohonTidak Sah;Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU,tanggal 2 September 2016 an.
    Hukum Praduga TakBersalah (presumption of innocence).Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/453/ IX/ 2016/ SPKT/RIAU, tanggal02 September 2016 diduga telah terjadi tindak Pidana Pemalsuan Suratatau Penggelapan hak atas tanah yang diduga dilakukan olen MISIYEM.Bahwa wajiob hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal106 KUHAP) menindaklanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan SuratPerintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1179/IX/2016/Reskrim, tanggal 30September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    Pemohon laporkan kepada Termohon karena telah melakukanPencabutan Laporan Polisi dan telah melakukan perdamaian dalam perkaratersebut, dan Termohon telah melakukan gelar perkara penghentianpenyidikan perkara aquo, sehingga tidak satupun hukum formil yangterlampaui oleh Termohon.Bahwa Termohon telah melakukan penghentian perkara aquo, berdasarkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan Nomor:S.Tap/64/V1/2019/Reskrim, tanggal 21 Juni 2019 dan Surat perintahPenghentian Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik
    Pemohon telah pulamemberitahukan adanya Penghentian Penyidikan dimaksud seperti dalamSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/197.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2019 (bukti Surat T27);Menimbang, bahwa selain daripada itu dari dalildalil permohonanpraperadilan dari Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, Hakim jugatelah menemukan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon denganTermohon adalah : Apakah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik