Permohonan pencabutan gugatan yangditerima Majelis hakim melalui mekanisme tata persuratan di Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 08 April 2019 alasan bahwa, sehubungandengan hasil analisa dan diskusi yang dilakukan dengan para pemerhati kebijakanpublic dan Para Pengacara, maka dalam Gugatan Penggugat perlu dilakukanHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/G/2019/PTUNSRGperbaikan yang sangat mendasar dan memerlukan waktu yang agak panjang sertaPenggugat sedang mengikuti seleksi Calon Komisioner Komisi

Informasi ProvinsiBanten;Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 April2019 Pihak Tergugat hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutangugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonanpencabutan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum,maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatuPenetapan

BADRIA DEWI tanggal 25 Juli 2002diterimaANSANUL HUDA , diberi tanda bukti P.4;Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor :811//735.15/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012 kepada NURUL HADI, PerihalJawaban Penjelasan Status Tanah Sawah Milik Alm. lbu Badiyah Dewi(Badriyah) dan Pemblokiran Sertipikat, diberi tanda bukti P.5;Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, tanggal 14Pebruari 2013 tentang Kesepakatan Perdamaian antara NURUL HADI danKantor Pertanahan Kabbupaten

Informasi ada pihak BPN, itu saksi hanyamenyaksikan dengan keterangan damai begitu saja;Bahwa yang dimaksud damai adalah damai tentang jual beli tanah, tetapitetap tidak ada kompensasi pembayaran apapun yang diterimaPenggugat;Bahwa setahu saksi mereka tetap maksudnya disuruh melanjutkan kepihak kepolisian saja kalau ada pemalsuannya itu;Bahwa bukti P11 tentang Surat Kuasa dan Bukti P12 tentangPernyataan Bersama, baru saja ditunjuklan, sebelumnya saksi tidakpernah melihat, dan barusan ini tadi saksi

itudengan membawa surat kosong bersegelbermeteral dan juga kwitansikosong bermeterai Penggugat disuruh tanda tangan tidak mau karenabelum diisi masih kosong.Bahwa karena tidak pernah tanda tangan itu Penggugat pernah laporpolisi;Bahwa berita acaranya yaitu ditemukan beberapa penyidikan baru yaitusemua ahliwarisnya tidak pernah bertanda tangan di surat pelepasan hakatas tanah sawah itu termasuk Penggugatpun tidak pernah tanda tangantetapi disitu ada tanda tangan palsu;Bahwa Penggugat dapat dari Komisi

Informasi, Kepala Desa, makaPenggugat mengajukan pemblokiran ke Bumi Mega Pratama danPertanahan;Bahwa Penggugat melakukan pmblokiran tersebut atas sepengetahuansaudarasaudaranya;Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 239/Pat.G/2021/PN Sda Bahwa Penggugat ke Kepala Desa dan Camat tidak pernah ditanggapisama sekali lalu akhirnya lari ke Komisi Informasi pada tanggal 14Pebruari 2021 akhirnya turunlah surat pernyataan pelepasan hak tetapifotokopi dengan tanda tangan yang palsu.

Bahwa Penggugat tidak tahu dimana Komisi Informasi tersebut; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.5 ; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.7, berupa Pelepasan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.10, berupa surat Penyidikan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.11, berupa Surat Pernyataan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.12, berupa Surat Kuasa; Bahwa saksi melihat surat bukti pelepasan itu kirakira tahun 2005,karena saksi tahun 2005 tinggal di Desa Pagerwojo.; Bahwa saksi tahu ada pelepasan hak tahun

Membatalkan putusan Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 002/IV/KIPDIYPS/2019;6.

Sampang;

- Surat Nomor: 277/LSM-Pst.Bongkar/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi PSI;

- Putusan Nomor 027/XII/KI-Prov.Jatim-Ps-A/2013 Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur;

- Foto Copy Surat Akte Pendirian dari Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir; dan

- Surat tanda terima dari pos;

Dikembalikan kepada saksi Ach.

Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15. Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15).

Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan,dan Institut Pertanian Bogor (IPB), serta dari Bukti T.I12, Bukti T.I 13, Bukti T.114 dan Bukti T.I15berupa Berita di detiknews.com, tanggal 14 Pebruari 2011, tanggal 16 Pebruari 2011 dan tanggal 17Pebruari 2011, menunjukkan bahwa telah terjadi keresahan di dalam masyarakat atas pemberitaanhasil penelitian susu formula yang terkontaminasi bakteri Enterobacter Sakazakii, sehingga antaralain, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi

Informasi Pusat (KIP), dan bahkanKomisi IX DPRmbang, bahwa akan tetapi Para Pembantah dan Terbantah Il,terbantah Ill serta Terbantah IV keberatan dan merasa kepenti ngan danhakhaknya dirugikan apabila namanama dan jenis susu formula yang terkontaminasiEnterobacter Sakazakii tersebut dipublikasikan dengan alasan pada pokoknyaterutama karena sebagai dosen dan peneliti kebebasan akademik Pembantahterganggu dan bertentangan dengan otonomi keilmuan serta Etika Akademi danEtika Penelitian dimana penelitian

Basri BudiUtomo Asyakuri, jabatan Ketua Umum;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2sMenerima permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor015/PTSA/VII/2019, tanggal

PENETAPAN NOMOR : 60/G/KI/2019/PTUN.SMG "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Komisi Informasi dengan acara sederhana, telahmengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:Nama : PRIYONO, SPd dalam jabatannya selaku KEPALA DESAGONDEL .2 2Tempat Kedudukan : RT. 09 RW. 01 Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban,Kabupaten Blora.0002000200Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN

Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor015/VI/KIPPSA/2018 tertanggal 20 September 2019;4.

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik IndonesiaNomor 046/X/KIPPSA/2018 tanggal 21 Desember 2020;4.

;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.seluruhnya;Menerima Keberatan Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon untukMembatalkan Putusan Komisi Informasi SerangBanten Nomor 016/III/KIBANTENPS/2020 tanggal 30 September 2020; danHalaman 1 dari 6 halaman

penjabat yang berwenang;Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa):1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali TerhadapPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap berdasarkan novum (bukti baru) dalam bentuk Alat Bukti Suratyang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam pembuktiansengketa informasi publik di Komisi

Informasi Pusat R.I.;2 Bahwa novum tersebut bersifat menentukan karena berisi KesepakatanPerdamaian Sengketa Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011 antara Pemohon Said Sutomo denganTermohon Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan tentang pengertian ancamanpidana maksimal 5 tahun yang dimaksud Pasal 374 dalam KUHP denganancaman minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang dimaksud Pasal 36 ayat (1)dalam PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 adalah

tidak sama(Bukti P1);3 Bahwa Pemohon menemukan novum dalam bentuk Alat Bukti Surat pada hariSenin tanggal 13 Mei 2013, Pemohon menyatakan di bawah sumpah dengan keImanan Agama Islam:Demi Allah saya bersumpah, bahwa novum (bukti baru) berupa alat bukti surattertanggal 22 juli 2011 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timuryang berisi kesepakatan perdamaian sengketa informasi publik antara Pemohon SaidSutomo dengan Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan yang menerangkan bahwapengertian

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor003/II/KIBANTENPS/2019 Tanggal 11 April 2019 untuk seluruhnya;3. Menyatakan bahwa Konten Informasi mengenai Arsip Peralihan Hak AtasTanah yang ada di Kecamatan Serpong adalah Informasi yangdikecualikan;4.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :> Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiliPerkara aquo oleh karena sengketa antara para pihak adalahsengketa tentang informasi Publik maka berdasarkan ketentuanPasal 26 Undangundang No.14 tahun 2018 tentang keterbukaaninformasi Publik maka secara Lex Spesialis yang berwenangHalaman 16 dari 50 HalamanPutusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMDmemeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Informasi Publikdalam perkara aquo adalah Komisi Informasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 jo 48 Undangundang No.14tahun 2018 gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara HANYADAPAT DITEMPUH APABILA salah satu) atau para pihak yangbersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusanajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelahditerimanya putusan dari Komisi Informasi oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara BELUM dan atau TIDAKmempunyai kompetensi mengadili perkara aquo ;Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon aquo dengan FiktifPositif

PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR> Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 47 ayat 1 jo 48Undangundang No.14 tahun 2008 selain Pengadilan Tata UsahaHalaman 18 dari 50 HalamanPutusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMDNegara Tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara inisebelum ditempuh upaya penyelesaian melalui Komisi Informasi,Gugatan dan atau Permohonan Pemohon adalah Prematur.Demikian juga permohonan Pemohon Prematur karenaberdasarkan Pasal 35 ayat 1 a, c, e Pemohont BELUM menempuhupaya keberatan atas penolakan

Makmur tentangpenutupan kasus tanggal 24 April 2019, setelah diperlihatkan ternyataFotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan: P. 3 ;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 6 Februari 2012, setelah diperlihatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan: P. 4;Foto Copy Surat Tentang Pengakuan dari Dinas Perkebunan PropinsiSumatera Barat, tanggal 2 Mei 2012, setelah diperlihatkan ternyataFotocopy dari Fotocopy, selanjutnya

ditandai dengan: P. 5;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2013, setelah diperlihatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 6;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2013, setelahdiperlihatkan ternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandaidengan: P. 7;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesiatanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIPPSA/2018;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/KI/20204.

.,.MM; kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota Komisi Informasi Provinsi KepulauanRiau, alamat Perumahan Villa Muka Kuning Blok B1 Nomor10, Tembesi, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnyadisebut TERGUGAT III INTERVENSI 3/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; Telah membaca: 1.Penetapan...1.

MeskiPenggugat juga tidak menjelaskan secara jelaS unsurunsurketerbukaan informasi publik yang mana telah dilanggar oleh TergugatIl, namun nyatanyata kewenangan menguji sengketa informasipublik berada pada Komisi Informasi Pusat/Prov/Kab/Kota bukan PadaPeradilan Umum (vide.Pasal 27 jo.

Tergugat II dalam menangani masalah penerbitan sertifikatpengganti atas SHM 116 melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.hal 16 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA14.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 jo Pasal 47 jo Pasal 48UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentangKeterbukaan Informasi Publik telah dinyatakan bahwa gugatankepada ke Pengadilan Negeri baru dapat dilakukan apabila salah satupihak tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi

Informasi,14.3.Bahwa ternyata Penggugat melalui gugatan a quo mengajukan gugatayang mempermasalahkan keterbukaan informasi publik sebagaimanadalil Penggugat pada halaman 5 angka 16, langsung ke PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanpa terlebin dahulu melalui upayapenyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.14.4.

MeskiPenggugat juga tidak menjelaskan secara jelas unsurunsurketerbukaan informasi publik yang mana telah dilanggar oleh Tergugatll, namun nyatanyata kewenangan menguji sengketa informasipublik berada pada Komisi Informasi Pusat/Prov/Kab/Kota bukan PadaPeradilan Umum (vide.Pasal 27 jo.

Tergugat Il dalam menangani masalah penerbitan sertifikatpengganti atas SHM 116 melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.hal 16 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA14.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 jo Pasal 47 jo Pasal 48UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentangKeterbukaan Informasi Publik telah dinyatakan bahwa gugatankepada ke Pengadilan Negeri baru dapat dilakukan apabila salah satupihak tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi

Informasi,14.3.Bahwa ternyata Penggugat melalui gugatan a quo mengajukan gugatayang mempermasalahkan keterbukaan informasi publik sebagaimanadalil Penggugat pada halaman 5 angka 16, langsung ke PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanpa terlebih dahulu melalui upayapenyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.14.4.

Bahwa dalam proses persidangan di KIP, PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il meminta informasi yang Penggugat minta dikecualikan,namun Majelis Komisioner memutuskan menolak pengecualian ini danmelalui putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 013/III/KIPPSA/2016tanggal 16 September 2016memerintahkan UI memberikan informasi yangPENGGUGAT mohonkan.

Rugi waktu yang sangat panjang (paling sedikit 5 semester); waktuterouang percuma untuk transportasi dan urusan di pengadilan(PTUN maupun Komisi Informasi Pusat), 3,5 jam sekali pergipulangantara PTUN Jakarta dan Depok.Kehilangan sejumlah kesempatan yang akrab sefakultas, sedepartemen, seangkatan (rapat kerja, wisata bersama, dsb.).

Informasi Pusat;Bukti P47 : Asli tulisan Penggugat dengan judul Fakta/Informasitentang Para Penguji;Bukti P48 : Foto copy sesuai dengan asli surat kedua dari Penggugatkepada Menristekdikti, tanggal 18 Mei 2018;Bukti P49 : Foto copy sesuai dengan foto copy print out percakapandengan Wadek FIB tg!

Informasi Pusat yang padaintinya memerintahkan Termohon dalam perkara tersebut yaitu UniversitasIndonesia untuk memberikan informasi berupa :1.

Informasi Pusat tersebut telahditerima Penggugat yang artinya permasalahan tentang informasi yangdituntut Penggugat dari Para Tergugat telah diputuskan oleh Komisi InformasiPusat melalui Putusan Nomor 013/III/KIPPSA/2016 Komisi Informasi Pusatdan objek yang menjadi tuntutannya tersebutpun telah diberikan oleh ParaTergugat dan telah diterima oleh Penggugat, sehingga dengan demikiandengan telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat dan dengan telahdipenuhinya isi putusan tersebut maka permasalahan yang

penjualan tanah sawah tersebut, maka pemohon minta foto kopi surat tanah milik Ibu Badriya Dewi yang dijual secarasepihak tersebut dari Kepala Desa Pagerwojo H Achmad Mulyanto, SH danPemohon telah diberikan foto kopi SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JATIM Nomor : DA/C.1/28/1981 tanggal, 28 3 1981 untuk melacak keberadaan surat penjualan tanah sawah Almh Ibu Badriya Dewi; Bahwa Pemohon melacak bukti surat penjualan tanah sawah tersebut mulaitahun 2002 sampai tahun 2013 Pemohon dengan minta bantuan Komisi

Informasi Pusat Jakarta, bahwa dengan bantuan Komisi Informasi Pusat Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2013 Pemohon baru menenemukan barang bukti surat penjualan tanah sawah tersebut yang berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu melalui sidang sengketa Informasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Pusat JakartHalaman 7 dari 48 Putusan Nomor2/Pid.Pra/2020/PN Sda10.11.a yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Tunjungan Jalan

Bahwa apabila dipikir dengan akal yang sehat/waras, seandainya pemohonbenarbenar telah menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu tersebut, mengapa Pemohoncapekcapek kesana kemari datang ke Kantor desa Pagerwojo berkalikali,datang kekantor Kecamatan Buduran, datang ke Kantor Pertanahan Sidoaro berkalikali, datang ke Kantor Komisi Informasi Jatim, datang ke kantor Polresta Sidoarjo berkalikali, datang ke kantor Ombusdman Perwakilan JawaTimur untuk

bahwa dalam membuktikan dalildalil permohonannya, pihak pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.Fotocopy Kwitansi penjualan tanah sawah milik Badria Dewi tanggal 25072002, diberi tanda bukti P1;Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/70/404.7.03/2012 DesaPagerwojo tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTimur nomor : DA/C.1/SK/28/GG/1981, diberi tanda bukti P3;Fotocopy surat Komisi

Informasi Pusat Republik Indonesia tentangKesepakatan Perdamaian tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda bukti P4;Fotocopy bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 8April 2005, diberi tanda bukti P5;Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK 04941.404.5.3.3.02 yang dikeluarkantanggal 27 Maret 2002 dan fotocopy KTP saudarasaudara Pemohon, diberitanda bukti P6;Fotocopy Surat tanda bukti laporan polisi nomorSTBL/88/IV/2013/JATIM/RES/Sda tanggal 10 April 2013, diberi tanda buktiP7;Fotocopy Surat