;Jika kita menghubungkan dua ketentuan hukum sebagai mana diatas maka pilihansanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) PERATURANPEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 sebagimana yang telah dituduhkanoleh Tergugat, maka ketentuan jenis hukuman sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 tersebut berlakusebagai suatu pilihan (dapat dipilih), yang kemudian dengan suatu pertimbangantertentu apakah layak untuk dijatuhkan sangsi sebagimana dalam huruf a,b,c, ataud

dalam pasal tersebut, namun tidak berarti dapat semenamena pula dijatuhkankepada Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan baik alasan pemberat atau alasanPeringan yang secara jelas mengenai pengenaan pasal tersebut, Dan jika kitamelihat sangsi yang dijatuhkan kepada Penggugat yakni *pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagi pegawai negeri sipil sebagaimanadalam pasal 6 ayat (4) huruf C tersebut seharusnya Walikota Surabaya danTergugat juga menjelaskan apa alasan pemberat yang

Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa, padahakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadapjati dirinya sebagai prajurit TNI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasanTerdakwa = semata mata karena Terdakwa berobatalternative karena merasa hilang ingatan /linglungas Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya

sebagaiberikut:1 Barang siapa.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak.1 Unsur Barang Siapa.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidanaditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapatdikenai sangsi

Sangsi hukum atas merek asing sama kedudukannyamerek lokal;c. Standarisasi yang dipergunakan dalam menernuadalah ketentuan yang berlaku pada negara yang ditjd. Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PemoftonKasasi / ketentuanketentuan perlaku diIndonesia;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ptmohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT.

pulang tanpa izin dan diajak kembali tidak mau,akhirnya saya mengikutinya disana justru malah diusir;Disini pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tanggakami sehingga pemohon menjatuhkan talak bain karena sudah tidakkuat lagi seperti yang tertulis di kitab fathul muin yang sudah tidakhalal hubungan suami istri;Mengenai anak saya akan menafkahinya sebagaimana yang sudahdiwajibkan, dengan demikian saya sebagai pemohon apabila adakesalahan dalam rumah tangga tersebut saya siap diberikan sangsi

Dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan seluruh uang yang digunakannya kepada merekayang berhak (para guru agama) sebelum proses pidana dimulai, danTerdakwa sudah dikenakan sangsi administrasi oleh Kantor Depag KotaMagelang ;11Magelang ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatan ad. 1 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatantersebut mengenai

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah

dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkarandiri terhadap jati' dirinya sebagai prajurit INI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah Prajurit.3 Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga

pihak Pemohonmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonansemula yakni ingin menceraikan Termohon ;Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohonmengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabansemula ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidakmemperoleh izin atasan namun telah membuat pernyataan tertulis di atas kertasbermaterai tertanggal 21 Januari 2012 yang intinya tetap melanjutkanpermohonan talak dan apabila ada sangsi

alasan Penuntut Umum mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor:37/Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 13 Juni 2017, adalah sebagai berikut:Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusanPengadilan Negeri Kota Timika yang menjatuhkan' pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayarkan, Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.Bahwa karena adanya perbedaan antara sangsi

mengambil kopi luwak dari CV.Kindo antarabulan Juni dan Juli dibayar lewat BG,kosong,.karena saya rugi.e Bahwa terdakwa ada usaha lain dengan PT PSP Nutrisari dan sabune Bahwa terdakwa sanggup untuk membayar hutang terdakwa denganCV.Kindo;e Bahwa kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang pernah disampaikankepada CV.Kind,tetapi tidak ditanggapinya.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 JEFCRSON KAMEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa menurut ahli sangsi

yang dikeluarkan oleh Bank mengenaicek kosong berupa BG kaitanya dengan orang lain atau Korban,sangsikeperdataan untuk membayar sisa hutangnya.e Bahwa dengan kondisi BG saja tidak cukup,perbuatan itu menunjukanniat jahat.untuk meng harapkan keuntungan / kejahatan.e Bahwa BG kosong tidak mencukupi untuk pembayaran dari pihak bank akanmengeluarkan sangsi dengan mengeluarkan Daftar Hitam dengan jangkawaktu 70 hari. bisa dibatalkan atau diperpanjang.perbuatan mengeluarkan BGmempunyai niat baik tidak

fakturnya danmelaporkan ke perusahaan alasan alasan barang dikembalikan / tidakterjual ;Bahwa barang barang yang terjual tersebut semuanya sudah dibayaroleh pembelinya;Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menjual barangbarang tersebut ketoko langganan sesuai faktur yaitu untuk mempermudah penjualanbarang karena apabila dijual ke Toko ALI cepat menjualnya danlangsung dibayar (tunai) dan untuk mencapai target penjualan dariperusahaan karena kalau barang tidak terjual dan kembali ke gudangTerdakwa akan kena sangsi

.7 Th.1992 adalah uang rakyat, rakyat bukan obyek bagi negaradan pejabat untuk memperkaya diri dan pejabat untuk menyerapuang rakyat dengan tidak berkeadilan sebagaimana melelang hartamilik Para Pelawan vide psl.423 KUHP ;baik pengurus Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum yang lainpengurusnya harus bisa ditahan UU No.8 Th.1999 dan dijatuhisangsi dicabut ijin usahanya jika telah terbukti secara sah merugikanmasyarakat, sehingga baik Pemerintah Dinas terkait dan hakimharusnya antusias menjatuhkan sangsi

Denganmenjatuhkan sangsi dan menghukumnya dengan hukuman yangHalaman 14 dari 30 Perkara Nomor 240/PDT/2020/PT SBYBahwa,Bahwa,Bahwa,Bahwa,setimpal dan segera dengan tegas mencabut ijin usahanya karenatelah terbuki jelas perbuatannya melanggar UU dan menimbulkankerugian bagi rakyat ;dari hal di atas jelas prosedur lelang tidak memenuhi unsur Ps. 200(1) HIR jo.Ps.125 RBG serta tidak memenuhi rasa keadilan karenadijual di bawah harga jual pasar pula (under limit).

.; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon akan sangsi sangsinya sesuai dengan pasal 33 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010, akan tetapi Pemohon8menyatakan siap dengan segala resiko/ konsekwensi hukumnya ; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa semularumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia namun awalnyapada tanggal 12 Mei 2007,Pemohon sedang piket di POLSEK Kraksaan, setelah lepas piketpada tanggal 13 Mei 2007 Pemohon langsung pulang

lebihPemohon belum mendapatkan jjin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohontentang resiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijinuntuk bercerai, namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabatsebagaimana dimaksud Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 08Hal. 6 dari 14 hal. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.PoMaret 2017 sanggup menanggung sangsi

Bahwa ternyata pula yayasan tidak mempunya peraturan Yayasan yangdisahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar hal ini bertentangandengan Pasal 108 ayat (1) Undangundang 13 tahun 2003 pengusahayang mempekerjakan 10 orang wajib membuat peraturan perusahaanyang secara hukum mulai berlaku setelah disyahkan oleh pejabat yangditunjuk, jika perusahaan tidak melakukan itu maka hal tersebutmerupakan pelanggaran tindak pidana berdasarkan pasal 188, Undangundang 13 Tahun 2003 dan dikenakan sangsi minimal

diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1; Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 3 November 2016, yangditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2; Fotokopi kesepakatan bersama tentang tentang Termohon todak keberatancerai dari Pemoho, diberitanda bukti P.3; Surat permohonan izin perceraian Pemohon yang ditujukan kepadaKepolisian Resor Subang, diberi tanda bukti P.4; Fotokopi Surat Pernyataan menerima sangsi

untukpengobatan anak akan tetapi Tergugat memberi uang pengobatan anaktersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat kejadiannya sudah lamasebelum Penggugat minta uang untuk mengobati anak, pada saat ituPenggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugatdisebabkan karena Penggugat waktu itu berselingkuh dengan lakilaki lainyang bemama FARJAN, Penggugat dan lakilaki tersebut mengakudidepan Tergugat dan didepan umum karena keduanya tertangkap basahpada tahun 2003, sehingga dikenai sangsi

upayamediator tersebut tidak berhasil. maka pemeriksaan terhadap perkara inidilanguikan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisinya tetap dipertahankan oeh Penggugat ,Menimbang, bahwa Penggugat yang Oerstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil tidak mendapat Surat izin untuk bercerai dad pejabat atasannyayang berwenang namun Penggugat tetap meianjutkan gugatannya untiJkbercerai dengan Tergugat dengan menyerahkan Surat Pernyataan tedanggal19 April 2016 yang pada intinya bersedia untuk menerima sangsi

telah membuat surat pernyatan rela menerima sangsi apapun daripejabat atasannya sebagai konsekwensi terjadinya perceraian denganTergugat tanpa izin dari atasan, maka Majelis Hakim beKkesimpulan denganadanya Sikap Penggugat tersebut menunjukkan rumah tangga keduanyasudah tidak ada harapan dapat terbina kembai;Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUfidang Nomcr 1 Tahun 1975 tentang pe:kawinanr menentukan bahwaperceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengaditan seteEahPengadilan

Selanjutnya yang menyangkut Guru juga diatur di dalamKode Etik Guru diantaranya Guru menciptakan suasana sekolah yangsebaikbaiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.setiap Guru diberikan kewengan untuk dapat membina siswa(Muridnya) dengan baik dan terkait Pelanggaran Disiplin yangdilakukan Murid, maka seorang Guru dapat memberikan Hukumankepada Murid tersebut yang tujuannya dapat membuat murid lebih baikdan lebin cerdas namun Hukuman atau sangsi tersebut tidakmenyalahi aturan sekolah

Adapun Hukuman atau sangsi yang dilakukanGuru terhadap siswa dapat diberikan berupa bermacammacamdiantaranya memberikan Pekerjaan Rumah (PR) untuk kerjakan Muriddirumah atau menyuruh murid bernyanyi didepan kelas atau menyuruhmurid menghafal pancasila didepan kelas atau menyuruh muridmembersihkan kelas.