• PUTUSANNomor 226/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG. ~~Tempat lahir : Rengat. QUmur/ Tgl. lahir : 40 Tahun/01 Juli 1976. YWJenis kelamin : LakiLaki.

• Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa aquo) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsurunsur KeputusanTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUNkarena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang dimintapenyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalamsuatu perkara dugaan tipikor ;=Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, danrekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana

  dimaksud dalamKUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAKMENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yangmempunyai sifat ultimum remedium ;5.

  eecacasasanmneiscmnmanmnniscasmanmiainaanonmeensnenaeacen AesBahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individualkarena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian kKeuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi PekerjaanPembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidakmenetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupunpihakpihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor

• TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.PidTipikor/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untukdan

  TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;7. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHal. 25 dari 26 hal. Put.

• Selatan jugaHalaman 15 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLGdiamanati sebagai pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu denganbaik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang danjabatan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara dan AbdiMasyarakat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Isi Amardalam Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Tipikor

  Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG10.11.penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap bahkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannyadengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani prosespersidangan di Pengadilan Tipikor

• dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:e Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;e Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampaidengan tanggal 2 Agustus 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;e Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;e Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;e Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan

  TIKe Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.

  Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.

  Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)Hal. 50 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.

• 2014,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor: 0709/96/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014; ,Bahwa pada saat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'liktalak;Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Kalikondang, Demak, selama + 2tahun 3 bulan, lalu pada tanggal 17 Januari 2017, Penggugat ditahan diLembaga Pemasyarakatan Demak karena kasus TIPIKOR

• Meteral oo... cee cee ee cee cee eee eee eeeeeeeaeeeaeeenees Rp.6.000,00Ml FRU sore xs cree ers es 2 crn erro ee re ere Rp. 10.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Hasrijal (Pemohon).Banda Aceh, 29 Mei 2019;PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM.SHNIP. 196107121982031004Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Bna

• Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11

• ., M.H.Panitera Pengganti,Nur Afifah, S.HHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

• Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal 96 dari 101 hal. Put.

  Tipikor. Smg. tanggal 23Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo.

  No. 2125 K/Pid.Sus/2012jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang benarbenar telah keliru :Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidakmenurutketentuan Undangundang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAPsehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatukelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkanrasa keadilan;Bahwa

  dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :a.

  Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dand.

• YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdatapermohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonandari:NIRWANA, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 1969, Jenis KelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNStempat tinggal Jalan Merak Nomor 50, Desa Neusu Aceh,Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR

• Redaksi >: Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaDiberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN Bgl

• PUTUSANNomor 87/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;.

• Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.181.000,Terbilang : Seratus delapan puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. PaniteraA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 291/Pdt.P/2019/PN Bgl

• Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

  Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanHal. 55 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.Tinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH.

  Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2018Nomor : 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 6 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

• Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan PengadilanTinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan PEMOHON sebagai Terdakwa dalam kasus Tindak PidanaKorupsia.

  Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan HerrySupriyatna Bin Entang (PEMOHON) sebagai Terdakwadalam Tindak Pidana Korupsia.

  Analisa Hukum PEMOHONJawaban / tanggapan TERMOHONTanggapan atas poin 1.e Bahwa PEMOHON berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusHalaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN BibTPK/2017/PN Bdg (Bukti T3/Putusan PN), diperkuat dengan PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/TIPIKOR/2017/PT.

  Unsur tersebut memberi konsekuensibahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jerapara koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkanjuga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimanaditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum UU PTPK. OlehUU PTPK, instrumen untuk memulihnkan keuangan negara tersebutdimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti.

  Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:32/TIPIKOR/2017/ PT.BDG tanggal 08 Januari 2018, An. Terdakwa HerrySupriyatna bin Entang S, diberi tanda T3;4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Klis A Khusus Nomor:26/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 27 September 2017 An. Terdakwa Herry Supriyatna bin Entang S.,diberi tanda T4;5. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:PRINT344/0.2.38/Fu.1/07/2018., tanggal 26 Juli 2018, An.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Delegasi apabila: c. merupakan Wewenang pelimpahanatau sebelumnya telah ada.Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN BjnDalam surat penetapan tersangka oleh Termohon menyatakan bahwaPemohon menjadi TERSANGKA dalam perkara Dugaan TindakPidana Korupsi dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaanwewenang.Dalam surat penetapan tersebut terdapat dua hal yang salingbertentangan yaitu tindak pidana korupsi dan Penyalahgunaanwewenang.Didalam UndangUndang Tipikor

  di dalam Undangundang lain, selain UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaranatas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindakpidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undangundangtersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDengan demikian maka tidak tepat jika penyalahgunaan wewenangdan sanksi administrasi yang sudah diatur secara khusus dalam UUNomor 30 Tahun 2014 kemudian ditarik kewilayah tindak pidanakhusus (UndangUndang Tipikor

  Alasan Pemohon yang menyampaikan bahwa dalam Surat PenetapanTersangka Nomor : Print01/0.5.16/Fd.1/02/2019 tanggal O6 Februari2019, Pemohon disangkakan pada pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jopasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjnsebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menyebutkan pasal dari Undangundang

  Korupsi dan Undangundang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Atas alasan Pemohon, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi sesungguhnya mempunyai kompetensi yang berbeda dantidak perlu. disinggungkan karena konteks penyalahgunaanwewenang yang menjadi obyek masingmasing adalah berbeda.Tidak terdapat konflik norma antara pasal 21 UUAP maupun pasal 3UUPTPK, karena baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara maupunPengadilan Tipikor

  Unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam UUPTPK memiliki pengertianyang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamUUAP.Selanjutnya untuk dapat mengualifikasikan keputusan dan/atautindakan pejabat pemerintahan sebagai Tipikor apabila telah terjadiperbuatan melawan hukum pidana yang didahului dan diikuti sikapbatin jahat (mens rea) dari Pejabat Publik yang bersangkutan.

• PUTUSANNo. 2293 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama :PUJI HARTONO, S.lp.

  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 26 September 2013yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Wates.; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.03 /Pid.Sus/2013/P.T pkor.Yk. tanggal 16 Juli 2013yang

  No. 03/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, Jo.No. 22/TIPIKOR/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

  Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR

  H.Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H, ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttid./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,Hal. 62 dari 63 hal.

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.

  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang, Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal O7 Maret2014 tersebut, permintaan banding mana