Ditemukan 12306 data
15 — 1
Pasal 116 huruf ( f )Kompilasi Hukum Islam;Perkara nomor 0788/Padt.G/2015/PA.BiHalaman 10 dari 13 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 409 K/AG/2010
50 — 6
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 7
Bahwa akibatnya sejak tanggal 14 Nopember 2011 hingga saat iniantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yangmana Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalammaupun di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai surat keteranganNomor: 470/409/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa TanjungMorawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdangtertanggal 19 Pebruari 2018 dan 1 minggu kemudian Penggugat pergimeninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 923 PK/Pdt/2019PADA WILAYAH KECAMATAN DAYEUHKOLOT,KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan RayaDayeuhkolot Nomor 409, Kecamatan Dayeuhkolot, KabupatenBandung;3. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHANNASIONAL WILAYAH PROV. JAWA BARAT Cq.
Terbanding/Terdakwa : ALDINAR WISANDI
69 — 26
Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dengan hasil penimbanganseberat 0,6 (nol koma enam) gram berdasarkan Berita Acara PenimbanganBarang Bukti No : 409 / 05.11648 / 2018 tanggal 28 September 2018 yangdibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO SASONGKO selakuPemimpin Cabang PT.
29 — 21
mendamaikannya lagi, maka ketentuanpasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telahterpenuhi, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim PengadilanAgama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 71, 72 dan 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkanketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409
11 — 0
tidakmelawan hukum, oleh karena itu harus dikabukkan dengan kewajiban Penggugatmembayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
14 — 9
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
18 — 1
Foto copy surat Nikah atas nama SUAMI TERMOHON Ill dengan Termohon lll(TERMOHON Ill), di Keluarkan kantor Urusan agama Kecamatan , KabupatenKediri, Nomor:409/2/XIV1990, tanggal 2 Desember 1990, yang telah dicocokkandengan aselinya dan bermeterai cukup (T.IIl.2) ;Halaman 5 dari 9 halaman Putusan 3326/PdtG/2011/PA Kab.Kar.Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon tidakmengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;=Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka ditunjukBerita Acara
14 — 0
Surat Keterangan Ghoib nomor: 470/24/409/514.201.4/2013, dari Kepala DesaGlagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro; Menimbang, bahwabuktibukti surat yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telah menghadirkan2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama :1.
11 — 0
tidakmelawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugatmembayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
14 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 41
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 6
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
21 — 0
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinanputusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 0
SAKSI I, umur 409 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di DesaBangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten JemberSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak ipar pemohon; Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Termohon sudah mempunyai anak 2 orang : anak 1, umur 5tahun dan anak 2, umur 3 tahun (keduanya ikut Termohon) ; Saksi tahu kini rumah tangga
Juniasri
27 — 16
Anggota PGI) Nomor 27/BPMJT/KS/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012,dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tamatiku Klasis Seriti, atasnama suami isteri Rismun Riba dengan Juniasri Bungkang, yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi, telah terbukti benar, Pemohon adalah istri yangsah dari Rismun Riba, pernikahan tersebut diberkati/diteguhkan dalam nikahyang kudus di Gereja Toraja, Jemaat Seriti pada tanggal 11 Agustus 2012;Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor474.3/409
10 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
47 — 27
ALWI EGAP teluk makmur RT.01 RW.03 Bukit Kapur Dumai (28882) untuk pembayaran Pph.Pasal 22 final atas pengadaan tanah di Medang Kampai sebesar Rp. 82.858.388,- (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Surat kepala distrik navigasi kelas I Dumai Nomor: KN.38/I/6/DNG.DMI-07 tanggal 01 Maret 2007 perihal permohonan tambahan uang persediaan beserta lampiran;
- Surat keputusan menteri perhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006
Perhubungan Nomor : SK.922 Tahun 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 sekaligusPejabat Penguji dan Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian dengan hormatPengelola Anggaran Tahun 2006 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelolaanggaran pada kantor/UPT dan satuan kerja dilingkungan Direktorat JendralPerhubungan Laut untuk Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Desember 2006bersamasama dengan saksi CAPT.MUHAMMAD SOFYAN LATUCONSINA, MM(Dilakukan Penuntutan
Perhubungan Nomor : SK.922 Tahun 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 sekaligusPejabat Penguji dan Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan MenteriPerhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian dengan hormatPengelola anggaran Tahun 2006 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelolaanggaran pada kantor / UPT dan satuan kerja dilingkungan Direktorat JendralPerhubungan Laut untuk Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Desember 2006bersamasama dengan saksi CAPT.MUHAMMAD SOFYAN LATUCONSINA, MM(Dilakukan Penuntutan
Perhubungan Nomor : SK.922 Tahun 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 sekaligusPejabat Penguji dan Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian dengan hormatPengelola anggaran Tahun 2006 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelolaanggaran pada kantor/UPT dan satuan kerja dilingkungan Direktorat JendralPerhubungan Laut untuk Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Desember 2006bersamasama dengan saksi Capt.MS. Latuconsina.
Put.No.15/TIPIKOR/2013/PTR41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)Surat kepala distrik navigasi kelas Dumai Nomor: KN.38/I/6/DNG.DMI07 tanggal 01 Maret 2007 perihal permohonan tambahan uangpersediaan beserta lampiran;Surat keputusan menteri perhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006tanggal 26 Desember 2006 tentang pemberhentian dengan hormatpengelola anggaran tahun 2006 dan penunjukan/pengangkatanpengelolaan anggaran pada kantor/UPT dan satuan kerja di LingkunganDirektorat Jendral Perhubungan Laut untuk tahun
ALWI EGAP teluk makmur RT.01 RW.03 Bukit Kapur Dumai(28882) untuk pembayaran Pph.Pasal 22 final atas pengadaan tanah diMedang Kampai sebesar Rp. 82.858.388, (delapan puluh dua jutadelapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapanrupiah);Surat kepala distrik navigasi kelas Dumai Nomor: KN.38/I/6/DNG.DMI07 tanggal 01 Maret 2007 perihal permohonan tambahan uangpersediaan beserta lampiran;Surat keputusan menteri perhubungan Nomor : KP.409 Tahun 2006tanggal 26 Desember 2006 tentang
55 — 8
Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 01 Oktober 2014Nomor: 409/Pen.Pid/2014/PNPms., sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/dtanggal 30 Oktober 2014 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggalOktober 2014 Nomor: 409/Pen.Pid/2014/PNPms., sejak tanggal 31 Oktober2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 ;Terdakwaterdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama BESAR BANJARNAHOR,SH.