AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang

Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl

Umum: sejak tanggal 14September 2020 s/d 23 Oktober 2020.Perpanjangan Penahanan Penyidik olehi Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d22 November 2020.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara: sejaktanggal 26 Oktober 2020 s/d 14 November 2020.Perpanjagan Penahanan Penuntut Umum olehi Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan :sejak tanggal 15 November2020 s/d 14 Desember.Penahan Hakim Pengadilan Tipikor

Penahan Ketua Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 17 Desember2020 s/d tanggal 14 Februari 2021;Permintaan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2021 No.74/Pan.Pid.SusTPK/2020/PT/MDN sejak tanggal 15 februari 2021 s/dtanggal 16 Maret 2021;Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang dihunjuk Majelishakim, yaitu : Hj.Erlina, SH. dkk Advocat dan Paralegal pada Lembaga BantuanHukum Menara Keadilan berkantor di Jalan Bambu

di Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas Pengadaan Kapaldan Alat Tangkap ikan pada Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Labuhan Batu TA. 2011 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan ;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PelaksanaanSwakelola Rehabilitas/Pemelinaraan Jaringa = AijrBersih/Minum pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPakpak Bharat T.A. 2013 pada sidang Tipikor diMedan;PKA atas sidang Dugaan TPK atas PenyelenggaraanKuliah Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri diKejari Teluk Dalam

PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara dugaan Penyelewengan belanja perjalanandinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten TapanullTengah TA 2016 dan TA 2017 pada Sidang Tipikor diPengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak Pidana KorupsiPerkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupaPenyimpangan pada Pengelolaan dan PenjualanMeterai Rp6000,00 di Kantor Pos Medan 20000Periode 1 November 2016 sd 16 Mei 2018 padaSidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan;PKA atas Sidang Dugaan Tindak

Hakim Anggota II AdHoc Tipikor, dan putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didamping! oleh HakimHakim Anggota dan dibantuoleh : FAJAR SIALLAGAN,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadirioleh Hindun Harahap,SH.

Tipikor/2014/PN.Kdi;16.Bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa makapenggugat mejalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il A Kendari,setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman terdakwa Kembali Aktif SebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi hinggaDiajukannya Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaPenggugattertanggal 29 Januari 2018.17.Bahwa pada tanggal 29 Januari

TIPIKOR/2015/PN.Kdi. atas nama IR. MUHAMMAD SALIM tanggal 11 Juni 2015, dan telah berkekuatan hukumtetap (Vide Bukti T1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut : KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor11/Pid.

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 11 Juni 2015 tidak terdapat perintah yangmenyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai AparaturSipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikianobjek sengketa aquo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

tetangga Penggugat; Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun; ANAK IlPENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur9 tahun; Bahwasetelah menikah Penggugatdan Tergugat hidup rukun dantinggal bersama dirumah orang tua Tergugat; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, yang saksi tahuTergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ada masalahtentang tipikor

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;7.

.39.974.035.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

secara seksama berkas perkara iniyang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, danMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikandalam pertimbangan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Keberatankeberatan Jaksa Penuntut Umum,dalam Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya: > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor

Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan Terdakwa Jafar Bin Dg Mile terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah menjatuhkan hukuman pidana lebihrendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; >

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslahbersifatPreventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai asasKepastian..63Kepastian hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secaracermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acarasidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassaryang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keteranganTerdakwa, memori banding dari

Makassartanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan Hakimtingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dandiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengailan Tinggi Tipikor

.;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasitersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus

2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS. Lumme, SH.Ttd.Dr.

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan PengadilanTinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan PEMOHON sebagai Terdakwa dalam kasus Tindak PidanaKorupsia.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusTPK/2017/ PN.Bdg tanggal27 September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di BandungNomor : 32/TIPIKOR/2017/PT.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, yangmenetapkan HerrySupriyatna Bin Entang (PEMOHON) sebagai Terdakwadalam Tindak Pidana Korupsia.

Analisa Hukum PEMOHONJawaban / tanggapan TERMOHONTanggapan atas poin 1.e Bahwa PEMOHON berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 26/Pid.SusHalaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN BibTPK/2017/PN Bdg (Bukti T3/Putusan PN), diperkuat dengan PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/TIPIKOR/2017/PT.

Unsur tersebut memberi konsekuensibahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jerapara koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkanjuga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimanaditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum UU PTPK. OlehUU PTPK, instrumen untuk memulihnkan keuangan negara tersebutdimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti.

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:32/TIPIKOR/2017/ PT.BDG tanggal 08 Januari 2018, An. Terdakwa HerrySupriyatna bin Entang S, diberi tanda T3;4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Klis A Khusus Nomor:26/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 27 September 2017 An. Terdakwa Herry Supriyatna bin Entang S.,diberi tanda T4;5. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:PRINT344/0.2.38/Fu.1/07/2018., tanggal 26 Juli 2018, An.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanHal. 55 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.Tinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH.

Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2018Nomor : 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 6 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Bahwa atas pendapat atau penilaian pembanding/penuntut umum padaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepadaterbanding/terdakwa, penasihat hukum terbanding/terdakwa tidak lagimenanggapi dengan khusus atau spesifik karena memori banding dan kontramemori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehinggaterbanding/terdakwa memohon kepada majelis hakim PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh menolak penilaian tersebut untuk seluruhnya,sehingga sudah sepatutnya menerima kontra memori

Menghukum terbanding/terdakwa dengan hukuman pidana penjara seringanringannya.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) :Menimbang, bahwa dalam alasanalasan Memori Banding yang diajukanoleh Penuntut Umum (Pembanding) dapat disimpulkan pada pokoknya bahwaPenuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLhoksukon belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum danputusan aquo tidak

Rp. 5.000,00 PNBP......cccccccceceeeeseeeeeeeeenes Rp. 5.000,00+Jumlah : Rp. 176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (Heni).Banda Aceh, 18 Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003 Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bna

Bahwa gugatanPenggugat juga tidak jelas dan tidak terperinci, demikian halnya soalperubahan atau penambahan gugatan, hal ini telah menyalahi putusanMahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1074karena perubahan gugatan hanya bisa diijinkan asal tidak merubah positadan tidak merugikan hakhak Tergugat untuk membela diri dalampembuktian;Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor No.09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps tanggal 12 Februari 2019 tidak pernahmenyebutkan bahwa

,M.Hum dimuat sebagai berikut: Keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat denganJudex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 JunctoPasal 18 UndangUndang Tipikor.

/Ft.1/07/2012sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 08/Pen.Pid.Sus/ 2012/P.

TipikorBNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus2012:Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal, 07 Agustus 2012No.16/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d05 September 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25Oktober 2012 No. 479/Pen.Pid/2012/PTBNA, sejak tanggal

/Ft. 1/07/2012sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 06/Pen.Pid.Sus/ 2012/P.

TipikorBNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus2012;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2012 No.16/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05September 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25Oktober 2012 No. 479/Pen.Pid/2012/PTBNA, sejak tanggal

/Ft.1/07/2012sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 04/Pen.Pid.Sus/ 2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus2012;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2012 No.16/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05September 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012No. 16/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal 06 September 2012 s

S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 288../Pid/2018./PT.Bna

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/dtanggal 02 September 2014 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;7.