Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum:Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan hukumsebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Bahwa putusan yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru karena secara jelas dannyata Majelis

berat keseluruhan 5kg (lima kilogram) ditemukan oleh Saksi Faisal, Dedi Suriono dan JakaFitrah Ahmad di bawah tempat tidur kamar Terdakwa yang dirancangkhusus oleh Terdakwa untuk menyimpan SabuSabu tersebut:Namun kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini:Oleh karena tidak dipertimbangkannya kedua hal yang PenuntutUmum sebutkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor

masih dalampencarian;Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atauPara Doktrin yaitu :AKP e AKP Gede Arimbawa, SE.MH ( Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim PoldaNTDB ); 22 222222 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnee AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( II ) Dit Intelkom PoldaNTDB ); 29 222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn nae eeee AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( IT ) Dit ReskrimPolda Sumatra Selatan Palembang ;e Anwar, SH.MH ( Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat );e = Zuliadi,SH ( Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagaiJaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB );Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang samadengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapatdimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapatdikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atauidentitas seseorang dengan tujuan sematamata untuk mencari pelaku

(Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bna

telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1871084902930005, umur 25 tahun, agamaIslam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempatkediaman di Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kecamatan Teluk BetungSelatan Kota Bandar Lampung, namun sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui KotaBandar Lampung (Tipikor

PUTUSANNomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama Lengkap : SATRIA Bin SUNARYO. ~~Tempat lahir : PersatuanAsahan (Sumut). QRUmur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1989. YWJenis Kelamin : Lakilaki.

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokatpada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantordi Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkanSurat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca suratsurat/berkas perkara;Telah mendengar

sekitarpukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugattelah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distopsecara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawanTergugat yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yangberjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsungkontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CSakhirnya STNK Penggugat berikan tetapi mobil masih Penggugatkuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan TipikorSemarang selesai.Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor

Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masihmenyatakan Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesaiHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPenggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMGCabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 BSemarang, dengan cara mereka sebagaian membuntuti dan sebagiandidepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam MobilPenggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut

01 dan surat keterangan jual beli Nomor :592.2 tanggal 16 April 2017, juga terbukti dengan tidak ditandatanganisurat Akte Jual Beli (AJB) oleh PPAT Kantor Camat Montasik ataspermohonan Terbanding/ Penggugat, namun fakta persidangan ini samassekali tidak dimuat dan atau dicantumkan baik didalam pertimbanganhukumnya maupun didalam putusan A quo oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jantho.Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini.Apabila Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Cq Majelis Hakimyang memeriksa, Mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikanputusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku, mohon putusan yang seadiladilnya.

Parigi Moutong, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Paluyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan

Parigi Moutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargayang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukanperbuatan Tersebut , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa

Bahwa peristiwa hukum Pinjam Meminjam tersebut juga telah diakuikebenarannya oleh TERGUGAT Il sebagai TERDAKWA dalam sidangPidana KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2008dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 316 pada bariske17 berbunyi : DANA YANG DIPINJAM OLEH SAKS!

1 GUSTI NGURAHAPRIADI AVIANTARA alias AGUNG SEBESAR RFP.3.500.000.000, (TIGA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH), demikian juga keteranganPENGGUGAT sebagai SAKSI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara KORUPSI dengan TERDAKWA AGUS SAPUTRA /TERGUGAT Il di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur sebagaimanatertuang pada halaman 204 sampai halaman 210 Putusan Pidana Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM, Tanggal 18 Juni 2008 dimana PENGGUGATsebagai SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah : BahvaHaL

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL, tanggal 13 Maret 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim; 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL,tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

PUTUSANNo. 278 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : GEDE RAHAYUDI, S.Sos.

KrisnaHarahap, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umumdan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.ttd./ Prof. Dr.

Rt.009 Kelurahan WaydadiKecamatan Sukarame, Bandar Lampung.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS Kabupaten Tanggamus.Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16September 2013;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KotaAgung sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri KotaAgung sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Halaman 1 dari halaman

Perpanjangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: DEDY MAWARDI, SH.,INDRA FIRSADA, SH. dan R. ADHITYA T. HARTANTO, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 17 Nopember 2014 No. 30/pid.SusTPK/2014/PN Tte,sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/dtanggal 16 Desember2014.4, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Desember 2014 No.30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember2014s/d tanggal 14 Pebruari 2014.5.

KemakmuranDaruba Morotai SelatanPulau Morotai berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 43/SK.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte. tanggal13 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte. tanggal 17Nopember 2014 tentang penunjukan Makelis Hakim; Penetapan Majelis Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PNTtetanggal 17 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

dilakukansecara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatandan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum DaerahTobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010,pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempatdi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan LandbouwKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN Tte. Le Frans Utubulang Ketua2s Wenan Kalidu Sekretaris3s Yohanis Kitong Anggota4, Asriani S.Si, AnggotaAPT5. Linda Alvera AnggotaSumaila Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXONB.

secara terpisah), dalam proyekPengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik padaRumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumberdari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw KabupatenHalmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S,Bahwa saksi menjadi dosen Fakultas Hukum Universtitas Brawijaya sejak1986 dan sudah berkalikali menjadi ahli di persidangan tipikor ;Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Malang ;Bahwa dalam pasal 2 terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain berarti ada tambahan kekayaan yang diperoleh secara ilegal ataumelawan hukum.

Jika ada pengembalian kerugiannegara maka berlaku pasal 4 UU tipikor ;Bahwa kepastian hukum dalam delik formil adalah terpenuhi semua unsurdalam delik tersebut ;Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum atau melawanundangundang ;Bahwa yang dimaksud peraturan perundangan termasuk di dalamnya PP,peraturan menteri ;Bahwa Pasal 58 H ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang248pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang

Menurut ahli berdasarkanpasal 32 UU Tipikor, apabila penyidik menemukan bahwa satu atau lebih 45unsur tidak cukup bukti namun sudah ada kerugian secara nyata makapenyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepadajaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan secara perdata ataumenyerahkan pada instansi yang dirugikan untuk megajukan gugatan.Yang dimaksud secara nyata ada kerugian oleh negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung oleh instansi yang berwenang.

Karena jika tidak sesuai laporan tersebut tidakakan diterima ;Bahwa merujuk pasal 32 UU tipikor, BPKP bekerja atas perintah penyidik,sehingga jika BPKP memeriksa Terdakwa harus didampingi penyidik ;Bahwa BPKP tidak bisa memeriksa instansi swasta, dan melakukan auditpenghitungan. Atas hal tersebut, ahli tidak pernah membaca hasil auditBPKP.

Ahli membuka website BPKP ada prosedur bagaimana caramengaudit berdasarkan permintaan penyidik, dan ada audit investigasimengenai ada peristiwa yang patut diduga tipikor. Mestinya harusdilakukan audit investigasi dulu untuk memilah apakah peristiwa itu adaindikasi merugikan keuangan negara.

Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :1 Tentang Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, namunJudex Facti Pengadilan Tipikor sebelumnya berpendapat lain.2 Judex Facti Pengadilan Tipikor Pada PT.

Pontianak Tidak HatiHati AtauKurang Cermat Menilai Alat Bukti Surat Dalam Menghukum Pemohon KasasiMembayar Uang Pengganti :a Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PT Pontianakputusan halaman 6566 membuat pertimbangan hukum terkaitdengan pengenaan hukuman uang pengganti yang berbunyi :pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya berbunyi :.... menurut Majelis Hakim tingkat

Dalam hal inisebanyakbanyak uang yang diterima atau dinikmati olehPemohon Banding adalah hanya sebesar Rp123.600.000,00 (seratusdua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkandalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PNPontianak, sebagaimana juga telah diakui oleh saksi Eko Wahyudo.A.Ma. sendiri dalam persidangan.c Bahwa akan tetapi dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tipikorpada PT Pontianak halaman 69 membuat pertimbangan hukumyang berbunyi : Dan Terdakwa mengaku

Pertimbangan hukum dimaksud jelassalah dan keliru untuk itu mohon dengan hormat agar Judex Jurisbenar benar meneliti dan menilai pertimbangan hukum dimaksudkarena terkesan Judex Facti pada PT Pontianak telah memaksakandiri membuat pertimbangan hukum yang sedemikian.b Bahwa selanjutnya termasuk yang menjadi keberatan PemohonKasasi adalah terhadap pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tipikor pada PT Pontianak dalam putusan halaman 71yang berbunyi : ....Terdakwa tidak dapat menghindar dari tanggungjawab

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan4 Juli 2014.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Juli 2014Sampai dengan 2 September 2014 ;e Perp Penahanan oleh ketua Pengadilan Tigggi Tipikor Jabar sejaktanggal 03 September 2014 s.d tanggal 02 Oktober 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : (1) ANDI ROHANDI, SH,(2) DENI HIDAYATULOH, SH, (3) HERRY WARDANA, SH, dan (4) YAYATSUDRAJAT

NANA SURYANA BIN SULI (Ssudahdiputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya WetanKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung pada Pengadilan

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah dioleh PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

NANA SURYANA BIN SULI (Sudah diputus dalam perkara terpisah diPN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana Pembangunan KantorDesa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulanSeptember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan CilamayaKabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara ini;2.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

banding tersebuttelah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaanan Bandingkepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padaHal 55 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtanggal 30 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 8Desember 2016

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.dan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danHal 77 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Begitujuga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok Tani AmongKismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untuk membantutenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uang pada acarapembagian ALSINTAN tersebut.Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/Anggota Unit TindakPidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Seluma , kemudian terdakwabeserta 5 (lima) buah amplop dan uang senilai Rp 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah) tersebut beserta barang bukti lainnya

,dibawah sumpah padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil danmenjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DinasPertanian Kabupaten Seluma sejak 5 januari 2017.e Bahwa saksi mengetahui adanya Operasi tangkap tangan(OTT) di Dinas Pertanian Kab Seluma pada hari senin tanggal 26Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Bidang PertanianKab Seluma yang dilakukan oleh pihak Unit Tipikor PoresSeluma pada salah satu pegawai Dinas Pertanian KabupatenSeluma.

NICK OKTAVELLY, S.Pt selaku Kasi Prasarana dansarana Pertanian (PSP) Bid Pertanian Distan Kab Seluma olehUnit Tipikor Polres Seluma adalah ditemukannya Amplop yangberisi uang di dalam laci meja terdakwa NICK OKTAVELLY, S.Ptsebanyak 5 (lima) amplop yang terdapat uang dengan nominalsebesar Rp. 3.200.000.

Seluma.e Bahwa Saksi mengetahui jumlah nominal uang yang adadidalam amplop tersebut setelah unit Tipikor Polres Selumameletakkan diatas meja kerja terdakwa NICK OCTAVELLY sertamembuka isi amplop tersebut, dengan jumlah keseluruhanamplop dimaksud berjumlah 5 (lima) lembar dan setelah dihitunguangnya keseluruhan berjumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta duaratus ribu rupiah).

terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaadalah Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma akan tetapisetelah di beri penjelasan baru saksi mengetahui bahwa yangdatang dan melakukan OTT tersebut adalah dari Unit TipikorSatreskrim Polres Seluma.Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadapterdakwa NICK OKTAVELLY, S.Pt Selaku Kasi Prasarana dansarana pertanian di ruang Bidang Pertanian Distan Kab Selumaoleh Unit Tipikor