Ditemukan 9405 data
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
119 — 56
sebagaimana yang didalilkannya;Menimbang, bahwa mengenai kerugian imateril Para Penggugat yangmenurutnya patut dihargai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),Majelis berpendapat tuntutan kerugian imateril tersebut tidak beralasan karenaPerbuatan Tergugat yang menguasai tanah Para Penggugat sama sekali tidakmenyebabkan jatuhnya kedudukan Para Penggugat sebagaimana dimaksudoleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal07 Oktober 1976 Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan
PT. WAHYUBANGUN BUMI BERSAMA
Tergugat:
PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI
150 — 100
kerugian bunga (/nteressen) tersebuttidak tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order ACtanggal 03 Mei 2019;Menimbang, bahwa dalam wanprestasi tidak dikenal adanya kerugianimateril (vide: posita 8 huruf b jo. petitum 4 huruf b), sebagaimana kaidahhukum dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994yang menyebutkan: Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdataganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
134 — 46
Komisi Pemilihan UmumDaerah Kota Depok sebagaimana yang terurai dalam gugatanterdahulu melainkan adalah kuasa perseorangan ataupribadi seorang Muhammad Hasan (Tergugat) karenaTergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KotaDepok tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan SuratKeputusannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah,dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh kuasaTergugat adalah mengandung cacat hukum dan melanggarkode etik beracara serta pelecehan terhadap ovosiumnobel atau penghinaan
1.NANIH WIJAYA Binti NAMIN
2.NAMAN NAMIN Bin NAMIN
3.MARIYAH Binti NAMIN
Tergugat:
1.NURJAYA Bin NAIN Bin MIAT Ahli Waris dari MIAT Bin RIPAN
2.RASUPNADI
114 — 82
menghina Penggugat IIRekonvensi/Tergugat II Konvensi dihadapan orang banyak dikarenakanPenggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mau menandatanganisurat yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitusurat keterangan tidak sengketa atas tanah adalah Perbuatan MelawanHukum dan patut diduga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 154 KUHPyang berbunyi :Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,kebencian atau penghinaan
246 — 147
Bahwa upaya sosialisasi Tergugat masih bersifat satu arah tanpa melihathakhak dasar dari sisi koroban penggusuran yang seharusnya menjadikewajiban Negara dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta untukmelindungi harkat dan martabat warga kaum miskin kota Jakarta;Hal 29 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI19.Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama penggusuran, perlakuantidak manusiawi, merendahkan martabat serta penghinaan dan bahkankorban jiwa pun terjadi selama penggusuran sepanjang
EDY
Tergugat:
HENDRI
166 — 97
Jaya AluKreasindo untuk menjalankan Perseroan sehingga bagaimanabisa Penggugat mendalilkkan sebagai kerugian materiilsedangkan kerugian Immateriil yang didalilkan Penggugatsangat tidak beralasan hukum sebagaimana yang tertuangdalam putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994menentukan ganti rugi immaterial hanya dapat diberikandalam halhal tertentu saja seperti perkara kematian, luka beratdan penghinaan, selanjutnya menjadikan tuntutan tersebuttidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakanditolak
62 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu meskipun ada Kasasi ;Bahwa mengingat komvensasi yang diberikan oleh UndangundangKetenagakerjaan adalah komvensasi minimal dan sama sekali kompensasi initidak sesuai dan sebanding dengan kerugian yang telah diderita Penggugatsejak kehilangan pekerjaan dan karier antara lain rasa malu yang harus diterimaoleh keluarga akibat PHK secara tidak hormat serta tuduhantuduhan yangditimpakan kepada Penggugat ;Bahwa karena nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan sudahtercemar akibat dari tuduhan (penghinaan
27 — 15
Bahwa pengusiran tersebut sering diucapkan ketika PEMOHON marah,namun TERMOHON masih tetap menyabarinya dan tidak pergi, namunsaat itu TERMOHON tidak sanggup mendengar katakata pengusiran dariPEMOHON yang disertai dengan bahasa penghinaan terhadap orangtuaTERMOHON, akhirnya TERMOHON pergi kerumah orangtuanya diCibeber sambil berlinang air mata, dan tidak benar; Hal. 5 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg7.
151 — 65
pihak;Bahwa dalam upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Kupang, Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat untukmeminta di lakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) olehTergugat (PT Timor Media Grafika) dikarenakan Penggugat telahdiperlakukan tidak adil yaitu berupa tindakan penelantarankaryawan/pekerja, tindakan penahan dan pemotongan gajikaryawan/pekerja yang berlangsungselama hampir 3 bulan, tindakanpengambilan atau perampasan Sisa Hasil Usaha (SHU) milikPenggugat, tindakan penghinaan
1.NGADAP TARIGAN
2.JENITERINA BR KARO Alias JENNYTA RIANA BR SINUHAJI
Tergugat:
1.MAHAP SIJABAT
2.JOKKER GIRSANG
3.RAJIN SEMBIRING
4.EDDI SITEPU
5.MOLANA BR DEPARI
6.SUHENDRA SITEPU
7.SUHERI SITEPU
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BPN DI JAKARTA CQ BPN Sumut DI MEDAN CQ KANTOR BPN SIMALUNGUN
9.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI SIMALUNGUN Cq CAMAT SILIMAKUTA Cq KEPALA DESA
10.JAMESLAN GIRSANG
130 — 31
Selain itu,dapat pula berupa kerugian idiil, seperti dalam hal penghinaan,tuntutan yang ditujukan adalah untuk mendapatkan ganti rugidan pemulihan nama baik.Bahwa pentingnya keberadaan unsur kerugian dalam suatuperbuata melawan hukum juga dikaitkan dengan keberadaanunsur kausalitas yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata.
470 — 298
Jap13870, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kKerugian immateril hanya dapatdiberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkarak kematian, luka beratdan penghinaan;Bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai pembayaran kerugian imateriiltidaklah berdasar, karena dalam perselisihan hubungan industrial tidakdiatur mengenai tuntutan pembayaran berupa ganti rugi immaterial, dantuntutan ini hanya dikenal dalam perkara perdata umum pada gugatanperbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi, sehingga sudahsepantasnya
1.SANGKA SUCI
2.H SITI MARYAM
3.PUTU CANDRAWATY
Tergugat:
1.FENCO CORNELIUS WIDJAYA
2.EFENDI WINARTO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA
235 — 161
VII/2017, tertanggal 15 Agustus2017).Mengirim somasi (peringatan) kepada Penggugat Rekonpensi untukmengembalikan ke 5 (lima) SHM dan 1 (satu) Pipil kKepada Para TergugatRekonpensi (vide surat somasi Nomor: 0O1/LBH/Yustisia/Sbw/IX1/2017,tertanggal 25 September 2017).Mengadukan Penggugat Rekonpensi kepada Kepolisian Resort Sumbawa(vide surat Nomor: 03/LBH/Yustisia/Sbw/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017),yang pada intinya menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukantindak pidana penipuan, pemalsuan dan penghinaan
Watasan Kelurahan Brang Bij,Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;Halaman 83 dari 88 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sbw Mengirim somasi (peringatan) kepada Penggugat Rekonpensi untukmengembalikan ke 5 (lima) SHM dan 1 (Satu) Pipil kepada Para TergugatRekonpensi; Mengadukan Penggugat Rekonpensi kepada Kepolisian Resort Sumbawa(vide surat Nomor: 03/LBH/Yustisia/Sbw/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017),yang pada intinya menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakpidana penipuan, pemalsuan dan penghinaan
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Andi Gunawan
156 — 52
Menyatakan terdakwa Rendy anak dari Ali Santo Adjie terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2.
Pembanding/Penggugat II : SURIANY NABABAN
Terbanding/Tergugat : IR. PAHAM MS NABABAN
72 — 78
Majelis Hakim Tinggiyang nantinya memeriksa dan memutus perkara A quo berkenan kiranyauntuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA KhususNomor : 6 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkanBanding ini.Bahwa lebih lanjut tentang uraian dalam Memori Banding pada halaman 21 Ad.5.yang bersambung ke halaman 22 s.d halaman 31 adalah uraian fitnah,penghinaan dan pencemaran nama baik serta tidak memiliki relevansi /hubungan hukum dengan pokok perkara A quo, dengan uraian sebagai
LUKMAN bertindak untuk dan atas nama PT RAYUSI UTAMA
Tergugat:
1.Cq Gubenur Provinsi Aceh
2.Cq Bupati Kabupaten Aceh Singkil
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil
90 — 12
patut ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, Majelis berpendapatmengenai pemenuhan tututan kerugian immateril pada pokoknya diserahkankepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono, namun dalam pemenuhangugatan immateril tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan perkaraPeninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman yang isinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara kematian,luka berat dan penghinaan
Terbanding/Penggugat : CHARLES HENDRA KURNIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Tuan MISRAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
93 — 74
Mohon Kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menolak gugatanPENGGUGAT karena masa untuk menggugat sudah daluwarsa waktu(Exceptio Temporis);9.Bahwa Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliarrupiah), yang diajukan PENGGUGAT tidak masuk akal oleh karena MenurutMahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor650/PK/Pdt/1994 Kerugian immaterial hanya berlaku pada hal tertentuseperti kematian, luka berat dan penghinaan yang berdasarkan Pasal 1370Kitab Undang
242 — 88
Adapun cakupankerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkaraPeninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 Berdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 Kitab Undangundang Hukum Perdata mengenai ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan;Menimbang, menurut Majelis Hakim dalam hukum acara perdata tersebutberlaku mengenai asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknyamenyatakan bahwa beban pembuktian berada di pihak
317 — 215
Bahwa upaya sosialisasi Tergugat masih bersifat satu arah tanpa melihathakhak dasar dari sisi koroban penggusuran yang seharusnya menjadikewajiban Negara dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta untukmelindungi harkat dan martabat warga kaum miskin kota Jakarta;Hal 29 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI19.Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama penggusuran, perlakuantidak manusiawi, merendahkan martabat serta penghinaan dan bahkankorban jiwa pun terjadi selama penggusuran sepanjang
147 — 124
Sehingga apa yang didalilkan para Penggugat terhadapTergugat yang secara melawan hukum menguasai harta yang menjadihaknya, dalil tersebut merupakan suatu penghinaan, pencemaran namabaik yang merugikan Tergugat dilingkungan masyarakat termpatkehidupannya seharihari;Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya halaman 9 (posita point 14)yang menuntut kerugian materil dan immaterial sangatlah ngawur, tidakberalasan hukum dan tidak mendasar pada ketentuan hukum sehinggaTergugat sangat menolak dengan keras terkait
94 — 55
kerugiandari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari;Menimbang, bahwa pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immaterildiserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono; Mahkamah Agung dalamPutusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman tentangkerugian immaterial yang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdataganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan