Pasal 49 Undangundangtersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut padaprinsipnya bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuserechtstaat) yang

Tergugat rekonvensimenolak untuk memenuhinya dan gugatan tersebut haruslah ditolak karenabukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimanabunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;Bahwa untuk tuntutan

Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.Sdaatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Bahwa untuk tuntutan berupa biaya hidup/uang belanja (AprilSeptember2014) sebesar Rp 18.000.000, Tergugat rekonvensi menolaknya karenasejak setelah menikah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi

Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.SdaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b)Waris, c) Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infag, h).Shadagah, dani).Ekonomi syari'ah dan pada penjelasan Pasal tersebut pada huruf (a)(Perkawinan

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat

dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf

/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar

secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf

harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60

sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf

KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.

(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi

di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf

AlmarhumKarim adalah sepasang suami istri, dan hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tidakada seorangpun dari tetangga dan masyarakat sekitar mengajukan keberatandengan adanya pasangan suami istri tersebut, kesaksian yang semacam iniadalah disebut Syahadah alIstifadhah yang dibenarkan terhadap peristiwa itsbatNikah sebagimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2020 pada huruf C Rumusan Kamar Agama, bahwa : Syahadah alIstifadhah dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat Nikah, atau ikrar wakaf

SPPT (NOP) : 52.02.120.008.0090036.0 atas nama Lalu Karne dengan luas tanah : 912 m2 (+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut:> Sebelah barat : tanah sawah Haji Murdan;Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Bantahan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Pya> Sebelah Timur : jalan senurus Masmas;> Sebelah Utara : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid senurus desaMasmas;Selanjutnya kami sebut sebagai: TANAH SITA EKSEKUSI3. Bahwa Tanah pada posita ke 2 adalah tanah peninggalan alm.

(+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah barat : Tanah sawah Haji Murdan; Sebelah Timur : Jalan senurus Masmas; Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Murdan; Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid senurus desaMasmas;4.

SPPT (NOP): 52.02.120.008.0090036.0 atas nama Lalu Karne dengan luas tanah 912 m* (+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut:> Sebelah barat : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Timur : jalan senurus Masmas;> Sebelah Utara : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid senurus DesaMasmas; Bahwa Pembantah mengajukan bantahan didasarkan pada PenetapanSita Eksekusi Nomor: 8/Pdt.EKS/2018/PN Pya tertanggal 4 September 2019dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 12/BASITAEKS/2019/PN Pya tertanggal11

* dan yang dihibahkan seluas 1800 m2.digadaikan kepada Pelawan pada 27 Januari 2016 dengan harga gadaiRp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara: kebun wakaf Masjid Jami Assoleh Sebelah Selatan : Tanah kebun H.

Mar'isebelum perkara yang pertama dulu sampai sekarang;Bahwa saksi tahu batasbatas tanah kebun seluas 18 are sebagai berikutSebelah Utara : Kebun wakaf Masjid.Sebelah Timur : Kebun H. Said.Sebelah Barat : kebun Amaq Sapoan.Sebelah Selatan : kebun Siti.Bahwa saksi tahu yang punya tanah kebun adalah H. Mukri;Saksi kedua H. SYARIF HIDAYAT BIN AMAQ RUMINAH, umur 85 tahun, agamaIslam, SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Pande, Desa Korleko,Hal. 12 dari 26 Hal.

Sebelah Utara : Kebun Wakaf Masjid. Sebelah Selatan : kebun Siti.Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Sel Bahwa saksi tahu tanah kebun digadaikan kepada Amaq Mari sebelum H.Mukri (Terlawan II) digugat oleh H. Said (Terlawan 1) di Pengadilan AgamaSelong; Bahwa sebelum adanya gugatan di Pengadilan Agama Selong terlebihdahulu adanya peristiwa H. Said (Terlawan 1) melaporkan H. Mukri keKapolsek Labuhan Haji bahwa H. Mukri (Terlawan II) mengambil tanahkebun milik H.

Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.

Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf

121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf

dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf

Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik

Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.

Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.

tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan: ~Agama secara tegas menyatakan bahwa: Pangenien agama bertugas. danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf

dengan batas sebelah baratdengan sawah Waki Banta, timur dengan sawah Naimah, utaradengan sawah wakaf Mancang dan selatan dengan jalan raya;Satu buah rumah permanen di Desa Lamme yang terletak di atastanah pertapakan objek nomor: 11 gugatan Pelawan;Sebidang tanah kebun di belakang rumah di Desa Lamme seluaslebihkurang 1300 m? dengan batas sebelah barat dengan jalan,timur dengan tanah M. Saleh, utara dengan tanah rumah Hj.Ruhana dan sebelah selatan dengan tanah rumah Makam Yatim;.

di DesaPaya Ue, dengan batas sebelah barat dengan tanah wakaf, timurdengan tanah alm. Hindon, utara dengan sawah Abubakar, dansebelah selatan dengan jalan raya;Sebidang tanah pertapakan sawah seluas lebih kurang 1000 m? diDesa Lamme, dengan batas sebelah barat dengan jalan Desa, timurdengan lorong keluarga, utara dengan jalan raya dan selatandengan tanah rumah Hj. Ruhana;Emas murni 99% sebanyak empat mayam pinjaman MuhammadZami;5.10 Sebidang tanah Bak Bunot seluas lebih kurang 250 m?

Tergugat tentang kewenangan(Kompetensi abslout) didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No 7 tahun 1989tentang peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo 50 ayat (2) UUNo 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hipah, wakaf

, dan zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA RI No 1321.K/Pdt/1993 tanggal26 Januari 1994 Kaidah Hukum sejak UU No 7/1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa, atau mengadillperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah , wakaf atau sadaqah;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 50 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU NO 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: bila terjadisengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang

Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN

(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtar Rasyid (akta jual bell1962) sekarang tanah Wakaf (Sertifikat No.00010 Tahun 2017); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sapar dan Wasni. Sebelan Barat berbatasan dengan tanah Hadji Yusuf/Sekarang tanahGandhisep/Yosef.Halaman 3 dari 42 Hal.

) secarakontan, jualbeli di ketahui Kepala Kampung 3 Talang Jawa Tb.JemekehBapak SANI ITIN Penggawa Marga Proatin V Talang Jawa Tb.Jemekeh;Bahwa pada saat tanah ladang/perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua paraPenggugat pada tanggal 4 April 1974 disebelah Utara belum ada Jalan PorosFatmawati Soekarno;Bahwa disebelah Utara tanah milik orang tua Penggugat berbatasan dengantanah milik Muchtar Rasyid /dan sekarang sebagian tanah milik Muchtartersebut disebelah utara telah dihibahkan untuk tanah Wakaf

untuk Masjidsesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00010 Tahun 2017 Sedangkandisebelah bagian Barat sesuai dengan Surat asal usul tanah milik tanahGandhisep/Yosef;Bahwa dahulu sebelum tanah ladang tersebut diserobot Tergugat sebagaibatasbatas tanah milik orang tua para Penggugat ditanam pohon kelapa,namun sekarang pohon kelapa tua tersebut telah ditebang oleh Tergugat guna untuk menghilangkan batasbatas tanah milik orang tua para Penggugat;Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama H.Baharuddin bin

Mahatrywan Fhoni) adalah merupakan bagian tanah milik orang tua paraPenggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Keterangan Jualbeli 4 April1974 yang terletak di Jalan Fatmawati RT.08.Kelurahan KaryabaktiKecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung IIITalang Jawa Taba Jemekeh), dengan batasbatas yang diserobot, dikuasaitanpa hak oleh Tergugat dan Tergugat II yaitu sebagai berikut :Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf

Putusan Nomor 68/PDT/2021/PTPLG10.11.Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung Ill Talang Jawa TabaJemekeh)dengan batasbatas sebagai berikut :e Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.e Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf + 40 Meter.e Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin + 50 Meter.e Barat berbatasan dengan tanah Gandhisep/Yosef + 22 Meter.Adalah sah milik almarhum H.

untuk kepentingan pribadipara TERGUGAT berupa TAHLILAN dimulai hari ke1 sampai ke Hari 40 dirumahPara TERGUGAT.Saya mencoba melakukan mediasi berupa lapor dar Bhabinkatibmas,RT RWsampai POLRES Kota Depok masih juga mengalami kegagalan dimana paraTERGUGAT masih bersikeras akan pendapatnya mereka menguasai semuanyatermasuk untuk akses saya masuk kerumah pun dipersulit karena akses masuk hanya 1karena rumah saya dan Para TERGUGAT 1 komplek dikarenakan saya PENGGUGATdipaksa menandatangani surat paksa wakaf

Bahwa dalil gugatan Penggugatmengenai gaji PNS BPOM RI yang menikmati adalah Penggugat sendiri dangaji Pensiun juga mulai dari Mei sampai September 2016 yang menikmatiadalah Penggugat jadi dalil gugatan Penggugat tidak benar.Gaji BPOM RIbulan Desember 2015 sampai Maret 2016 di gunakan untuk membayarhutang almarhumah yang di potong langung oleh bank mandiri, hutang arisan,biaya admin bank, dan kegiatan wakaf dan doa bersama untuk almarhumahyang di ketahui oleh Penggugat.

Uang duka yang di dapat buat digunakan untuk kegiatan tahlilan dan wakaf almarhumah dan Penggugat tau,jadi jika Penggugat tidak mengetahuinya itu tidak benar;Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk11. Bahwa ,Penggugat tanggal 23 september 2016 telah menikah diPalembang;12. Bahwa Tergugat dalam membuat gugatan Perbuatan melawanhukum tidak benar dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dantidak jelas) dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)(5);13.

Bahwa dalam posita poin 4 mengenai tuduhan terhadap Tergugat III tidak benardan Tergugat III tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan itu fitnah danmengadaada dan gugatan Penggugat agar dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima, karena atm dan pin mandiri di berikan langsung Penggugat ke Tergugat IIIuntuk nambahin kegiatan tahlilan dan wakaf tapi Penggugat tidak mengakui pintersebut di infokan oleh Penggugat dan memutarbalikan Fakta bahwa dirinya gaktahu no pin atmnya , sedangkan Tergugat III

Dan pada bulan maret 2016 penggugat memintaatm mandiri kepada Tergugat Ill dengan alasan mau menutup tabungan danmengurus potongan cicilan hutang desember 2015 dan januari 2016 dan berjanji akanmengembalikan kembali kepada Tergugat III untuk kegiatan wakaf tapi di ingkari olehPenggugat dan malah menuduh Tergugat III;5.

Wakaf Tanjung Morawa; Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat pindah sementara rumah agarTergugat mau berubah, yaitu dengan menjauhi dari lingkungan sekitar rumahtempat tinggal bersama; Bahwa maksud dan tujuan pindah rumah sementara agar Tergugat dapatberubah, namun demikian bukannya perubahan yang didapat akan tetapisikap dan tingkah lakunya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga keributandan percekcokan terus menerus terjadi; Bahwa berdasarkan sikap dan tindakantindakan Tergugat yang tidakterpuji

dibubuhi meteraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyatacocok, selanjutnya diberi kode P;halaman 6 dari 15 putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LpkBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat tentangperselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugattelah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama:1. umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VI Gang Wakaf

memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf