Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 08-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 30/Pdt.P/2016/PA. Mmj Tanggal 4 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
117 — 87
117 — 87
2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris berikut penjelasannya, hal mana Notaris adalah pejabatumum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenanganlainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkanundangundang lainnya, dan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diaturdalam peraturan perundangundangan, antara lain, Kewenangan mensertifikasitransaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf
Register : 24-06-2020 — Putus : 28-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 28 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
20 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 19-12-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2230/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 22 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
20 — 7
Wakaf Tanjung Morawa; Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat pindah sementara rumah agarTergugat mau berubah, yaitu dengan menjauhi dari lingkungan sekitar rumahtempat tinggal bersama; Bahwa maksud dan tujuan pindah rumah sementara agar Tergugat dapatberubah, namun demikian bukannya perubahan yang didapat akan tetapisikap dan tingkah lakunya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga keributandan percekcokan terus menerus terjadi; Bahwa berdasarkan sikap dan tindakantindakan Tergugat yang tidakterpuji
dibubuhi meteraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyatacocok, selanjutnya diberi kode P;halaman 6 dari 15 putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LpkBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat tentangperselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugattelah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama:1. umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VI Gang Wakaf
Register : 17-03-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1727/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 20 September 2016 — PARA PELAWAN dan PARA TERLAWAN
436 — 180
436 — 180
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, DesaXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi,sebagaimana tersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1Luas 10.650 m2 atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum )1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXxX;Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No. 618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi600 m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXxX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum );( Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimanatersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1 Luas 10.650 m2atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX ( almarhum )6.1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX;B2.Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXxX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No.618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi 600m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;Timur Jalan Raya/Jalan Baru; Selatan Tanah XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX (almarhum);(Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah ditetapkansebagai
XXXXXX,yang sekarang posisinya menjadi harta warisan.Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI, 312/K/AG/2008,Tanggal 9 Januari 2009, dalam pokok perkara pada poin 6.2 yang menyatakanmenetapkan harta warisan almarhun XXXXXX adalah sebidang tanah sawahyang terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Banyuwnagi, sebagaimana tersebut dalam Petok No : 618, PersilNo : 49, Klas : Sl, Luas : 10.650 dikurangi 600 m2, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebelah Utara: Tanah Wakaf
Register : 04-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Hlm. 3pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah dan 1.ekonomi syariah, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalambidang perkawinan;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo.
Register : 16-12-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ppg Tanggal 24 Desember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
20 — 1
20 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 15-08-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 08-10-2012
Putusan PTA SURABAYA Nomor 253/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tanggal 13 September 2012 — Pembanding vs Terbanding
182 — 94
182 — 94
Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.
Register : 16-07-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH VS DRS. MUH. SALEH, DKK;
74 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat
dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf
/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar
secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf
harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60
Register : 19-03-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBL Tanggal 3 April 2013 — PERDATA
- AISAH KAIMUDIN
MELAWAN
- HUSEN M. ABDULRAHMAN
- TOMY KAIMUDIN
160 — 79
160 — 79
gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugatditetapkan satusatunya ahli waris dari Almarhuma ABU KAIMUDIN dan AlmarhumahDANDAWA SAID TJAN;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalamrumusan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 16 April 2012 —
40 — 15
40 — 15
sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
Register : 03-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 240/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 28 Juli 2017 — HENDRA PAULUS HORATIO >< SUHARTO TJAHJA
62 — 32
62 — 32
Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing
Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing
Upload : 08-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 116/PDT/2016/PT-MDN 24 — 13
dengan Tanah Milik Partabas Nababane Sebelah Utara berbatas dengan Tanah KuburanSebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Mangatas Marbun125.12Bahwa dari batasbatas yang diuraikan oleh Tergugat tersebut, yangperlu digaris bawahi adalah batas Sebelah Utara, yaitu berbatas dengankuburan Umum, sehingga tidaklah benar seperti yang didalilkan olehPara Penggugat yaitu Batas Tanah Perkara disebelah Utara adalahTanah Kuburan keturunan Ompu Pantun Hutasoit, karena batas sebelahUtara tersebut adalah Tanah Wakaf
tiga) kali panen/mengambil pohon pinus dari Tanah Perkara untuk mendirikan kioskios diPasar Ternak Siborongborong, dan tidak ada yang keberatan dari pihakmanapun juga termasuk Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Tanah Perkarakepada Tergugat dengan mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah Tanah14Milik Ompu Pantun Hutasoit, melainkan pernah penatuapenatua kampungmengajukan keberatan kepada Tergugat karena dikira Tergugat ikutmengusahai Tanah Kuburan yang telah dijadikan Wakaf
/Kuburan Umum,akan tetapi karena Penatuapenatua kampung mengetahui bahwa Tergugattidak ada mengusahai Tanah Wakaf/kuburan yang terletak disebelah UtaraTanah Perkara, sehingga sejak itu tidak ada yang mengajukan keberatankepada Tergugat;10.
Putus : 12-06-2009 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pdt/2008 Tanggal 12 Juni 2009 — EJE ATMADJA alias H. EJE DJAELANI ; ENGKING alias SARKIM
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataupetuk Pajak Bmii/Laudrente girik, pipil. kekitir dan Vel poudiugIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 10Tahun 1961 atau. akta pernindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah ini dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang di wakalfan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pernerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Register : 25-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
Register : 12-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/2018/PT SBY Tanggal 28 Maret 2018 — RUSPANDI
69 — 45
69 — 45
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanHalaman 3 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karenabangunan SD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01,RW.01, Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semakbelukar. Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat TerdakwaRUSPANDI menjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, TerdakwaRUSPANDI mengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luasmasingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12 m?, dan 7 x 12 m?, dan9 x12 m?
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Halaman 12 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYKarena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervarasi yaitu 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6x 12 m?
Register : 08-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Pdp Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon:
ERMAINI
134 — 36
ERMAINI
134 — 36
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
Register : 09-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Jr Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
66 — 50
66 — 50
- Mengabulkan permohonan Pemohon:
- Menyatakan sah wakaf H.
Register : 23-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Mab Tanggal 22 Juni 2016 — - PEMOHON
- TERMOHON
38 — 5
38 — 5
tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 07-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.MS Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 10
18 — 10
Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!
JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.