Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 30 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA KecamatanCikarang, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukunnikah,sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/195/V/1996tanggal 30 Mei 1996.2.

lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang:Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1);2.Buku Kutipan Akta Nikah berikut Fotokopinya dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikarang Nomor 257/195

suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal11 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisarandengan Register Nomor: 34/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 11 Januari 2013mengajukan permohonan cerai talak dengan dalildalil sebagai berikut:Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2013/PA.Kis.1.Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Maret 2010berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

BUKTI TERTULIS:e Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHONNomor : 195/03/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Batu, KabupatenAsahan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir sertadiberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya,ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh HakimKetua.B.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 30 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA KecamatanXXX dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 257/195/V/1996 tanggal 30 Mei 1996.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di KecamatanCikarang Utara, Kabupaten Bekasi.3.

lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang:Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1);2.Buku Kutipan Akta Nikah berikut Fotokopinya dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikarang Nomor 257/195

PUTUSANNomor 252/Pdt.G/2014/PA.PareBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugatmenjatuhkan putusan dalam perkara antara :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikanterakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT. 003,RW. 005, No. 195, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat,Kota Parepare, selanjutnya

Patangnga, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaantukang pengantar air galon, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempatkediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT. 003, RW. 005, No. 195,Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah RepublikIndonesia, selanjutnya disebut Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara.Telah mendengarkan keterangan Penggugat.Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi

PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 telahmengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaLubuklinggau dengan Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.LLG. tanggal 09 Februari 2016dengan dalil dalil sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di DesaKota Baru Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 31 Mei2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas denganKutipan Akta Nikah Nomor : 195

Put No.0183/Pdt.G/2016/PA.LLG.Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upayadamai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, danselanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.LLG.tanggal 09 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A Surat:1 FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 195/32/VI/2013, tanggal31 Mei 2013, dikeluarkan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agamaIslam pada tanggal 28 Februari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat NikahKecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari 2002;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telahhidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;Him.1 dari 12 hlm.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari2002 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo, (P1);2. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor3515135110840010, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P2);Him.3 dari 12 hlm.

Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dariTergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberitahu keberadaanTergugat dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yangdikeluarkan oleh Lurah Sicincin Hilir Nomor 140/195/PemSch/2013tanggal 02 September 2013;10.

Bukti Surate Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUAPayakumbuh Timur pada tanggal 21 September 2012 telah dinazagelen dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir olehPanitera serta telah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis, ternyatacocok (P1);e Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/195/PemSch/2013 tanggal 02September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sicincin Hilir telahbermeterai secukupnya dan dinazegelen (P2);B. Bukti Saksi1.

. , Kota Makassarsebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002tertanggal 11 Maret 2002;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selamakurang lebih 13 tahun;3.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002 tanggal 11 Maret2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan ..........:00 , Kota Makassar, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebutdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup laludiberi kode P.;B. Saksi:1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JumiatiBinti Jumeno pada hari Rabu tanggal 30 September 1995 di hadapan PejabatPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo KabupatenJepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/195/IX/1995 sesuai kutipan Akta Nikahtertanggal 30 September 1995) sebagaimana yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;2.

Foto copy Buku Nikah antara Hartono dengan Jumiati, Nomor : 579/195/IX/1995,tanggal 30 September 1995, (bukti P5);6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3320070808050982 an.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2001 Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan SingkutKabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/V/2001 SERI QG tanggal 18 Mei 2001;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 51/Padt.G/2022/PA.Srl2.

Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/V/2001 SERI QG Tanggal 18Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPelawan Singkut Kabupaten Sarko, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;ll. Bukti Saksi1.

Bahwa menurut hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal207 HIR jo. Pasal 208 HIR., disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;7.

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BjmwotaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara yang diajukan oleh :AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H.

Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 halDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 18April 2019 telah mengajukan permohonan Pembetulan Dalam Kutipan AktaNikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasindengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bjm, tanggal 22

DUA PUTRApada hari Selasatanggal 08 Maret 2016sekira pukul 01.00WIB, atausetidaktidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2016 atau masih diHalaman 3 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Tbkdalam tahun 2016, bertempat di perairan Tanjung Parit KabupatenBengkalisProvinsi Riau (Indonesia),ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat(Malaysia)tujuaan Bengkalis Provinsi Riau (lIndonesia)pada posisi titikkoordinat01 39 195 U / 102 26 658 T yang merupakan WilayahPerairan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya

DUA PUTRA yang di nakhodai terdakwa masih dalampelayaran menuju Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan TanjungHalaman 4 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkParit KabupatenBengalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat 01 39 195 U / 102 26 658 T bertemu dengan kapal Patroli Bea CukaiBC. 20008 yang sedang melakukan patroli. Kemudian Komandan kapalPatroli Bea Cukai BC. 20008 memerintahkan nakhoda kapal KM. DUAPUTRA untuk berhenti. Setelah kapal KM.

DUA PUTRA yang dihentikan danditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di Perairan Tanjung ParitKabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisi titik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairan RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa Zulkarnain Bin Samsudinsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabenan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairanRepublik Indonesia.Menimbang,bahwa Kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untukmempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 huruf (a) UU No 17Tahun

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanHalaman 23 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 Tyaitu berada didaerahperairan Republik Indonesia.Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaterdakwa terdakwa selaku nahkoda KM.

Yang dikaitkanpula dengan ketentuan Pasal 195 HIR Jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208HIR dan berdasarkan Buku II MA RI pada halaman 145 disebutkanbahwa "perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR jo Pasal206 RBg";Bahwa berdasarkan jurisprudent dan ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal206 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR tersebut, maka kami menilaibahwa pihak pelawan bukanlah pihak ketiga yang dimaksud oleh pasaltersebut.

Artinyabahwa oleh karena tanah sengketa sudah dialihkan oleh ibu dari pelawankepada turut terlawan II maka secara hukum tidak ada hubungan hukumapapun lagi antara pelawan dengan tanah sengketa dan kedudukanhukum pihak pelawan dalam perkara a quo secara hukum tidak dapatdinilai sebagai pinak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuanpasal HIR tersebut;Bahwa demikian pula apabila ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIRdikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mengaturhal untuk

Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari dan menela'ah bunyiPasal 195 ayat (6) HIR jika hal menjalankan putusan itu dibantah, danjuga jika yang membantah itu adalah orang lain, oleh karena barang yangHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpudisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentangupaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilannegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

Bahwa dasar pengajuan perkara perlawanan a quo dari Pelawan selakupihak ketiga (derden verzet) yang mempunyai hak atas barang jaminantersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR,dalam buku R.SOEROSO, SH, dengan judul : WHukum AcaraPerdata,Lengkap& Praktis.

Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI, Tahun2004, halaman 144 s/d 148, dan khusus dalam point 44.1 menentukansebagai berikut :"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoirdan sita eksekusi, hanya dapat dijalankan atas dasar hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orangyang merasa bahwa iaadalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyebutkan :Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu diajukan olehORANG LAIN yang mengakui barang yang disita itu sebagai MILIKNYA,maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu ;2.

Bahwa dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pedoman TugasAdministrasi Pengadilan jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988 tanggal 05 Agustus 1992 jo. No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31Oktober 1962, jelas menyebutkan bahwa :"PERLAWAN HANYA DAPAT DIAJUKANATAS DASAR KEPEMILIKAN"5. Bahwa yang menjadi pokok masalah sekarang apakah benar Pelawansebagai PEMILIK ATAS dua bidang tanah SHM No. 2376/Kel.GrogolUtara atas nama Turut Terlawan (DR. OESMAN SAPTA) yang terletak diJin.

tuntutan tersebut sangatberkaitan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalampersidangan, sehingga dengan demikian oleh karena tuntutan provisi tersebutsangat erat hubunganya dengan tuntutan dalam pokok perkara, maka tuntutantersebut patutlah untuk ditolak.DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terlawan dalam surat jawabanya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya Pelawan tidak mempunyai kwalitas sebagaiPelawan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan pasal 195

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19- Sebelah Barat : Dengan batas

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2,(seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan KebagusanBesar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas namaLISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik

Bukti P 5Sertipikat Asli Hak Pakai No. 18/Kebagusan yang terletak di PropinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, KecamatanPasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 M2, (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitertanggal 05 Juni 1997 Nomor : 2625/1997 dan menurut Sertifikat yangdikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftaratas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO.

(sesuaidengan aslinya)Bukti TIw I 14: Buku Tanah Hak Pakai No.18/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO Gambar Situasi No.2625/1997tanggal 5 Juni 199,7 seluas 195 M2. (sesuai dengan aslinya)Bukti TIw I 15: Buku Tanah Hak Milik No.58/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, Gambar SituasiNo.84/1139/1973 tanggal 25 Mei 1973 seluas 3.141 M2.

Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kebagusan, seluas 195 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Tanah Hak Milik No. 7005Sebelah Timur : tanah kosong, belum sertifikat.Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 03 Desember 2004, antara PelawanII dengan Turut Terlawan I, meliputi tanahtanah :o.