puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

No. 2555 K/PID.SUS/2016Tingkat Banding halaman 99 sampai halaman 100 dari 106 halaman(hanya 2 halaman), sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkankerugian negara/daerah , Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesifikmenyatakan

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapatadalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk pimpinan untuksetuju atau tidak setuju terhadap Rancangan APBD Tersebut dan tidakada kewajiban hukum dari Terdakwa . YOHANNES ELUAY,S.H. sebagaiKetua DPRD dan Terdakwa II. Drs. GIDION DODOP, MM. sebagai WakilKetua Il DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan keberatanatau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRDtersebut pada saat sidang paripurna Penetapan APBD dansedangkan Terdakwa Ill.

No. 2555 K/PID.SUS/2016dikeluarkan berdasarkan APBD difinitif yang sah adalah sah, apalagiAPBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hematPengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakanPeraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana.Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalahperbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengajamencari keuntungan yang menimbulkan

,Sos,M.Siselaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura periode Oktober 2011sampai Desember 2011 (diputus bebas oleh pengadilan Tipikor pada PNJayapura dan sementara dalam proses kasasi) yang baru menggantikanHal. 146 dari 173 hal. Put.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura) tidakterbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidakterbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, lagi pula tidak ternyata Judex Facti telah melampauiwewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atausalah dalam cara mengadili perkara;2.

., binSyamsul Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan, banding pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimanatertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

:8 /Akta.Pid/Tipikor /2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan, banding pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor /2021/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :8 /Akta.Pid /Tipikor/2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa

untuk kepentingan permintaan bandingnyatersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingtertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori BandingPenasehat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN BGL tanggal 25Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor 8/ Akta.Pid / Tipikor /2021 /PN Bgl;Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding tertanggal 29 Juni 2021sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor8/Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN Bgl, tanggal 29 Juni 2021;Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebuttelah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa berdasarkanAkta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid /Tipiko r/2021/PN.Bgl,tanggal 1 Juli 2021 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut PenasihatHukum Terdakwa telah mengirimkan susulan Kontra Memorie Banding

tertanggal8 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBengkulu, pada tanggal 16 Juli 2021, dan Kontra Memorie Banding tersebut telahdi beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta PemberitahuanHalamann 79 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKontra Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, tanggal 21 Juli2021 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiBengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

TIPIKOR / 2013 / PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatBanding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkapTempat tanggal LahirUmurJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan HENDRIK J.M.ORAPLEANPasso56 tahun/ 31 Maret 1955Laki lakiIndonesiaAsrama Polisi TantuiKristen

25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) yang disita dariTerdakwa dirampas untuk Negara ;7 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari RABU Tanggal 03April 2013. oleh SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiHakim Ketua Majelis, NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum danDrs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding / semula Turut Tergugat;halaman 2, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 3 Nopember 2017, Nomor 93/Pen.Pdt/2017/PT Bna serta berkasperkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2017/PNBna, tanggal 18 September 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya

Rp.veceeeeeeeeeee 4, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAUsman, S.H Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap sejak tanggal3Juli 2018 sampai dengan tanggal1 Agustus 2018;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap Il sejaktanggal2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal31 Agustus 2018;Terdakwadidampingi oleh Taufik M.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengantanggal 8 Oktober 2021;11.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengantanggal 7 Desember 2021;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Akhmad BumiS.H, Rizal Simon Thene, S.H., M.Hum., Ahmad Aziz Ismail, S.H., dan AbdulHamid, S.H., kKesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat dijalan JI.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021, Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Yohakim Yuvenalis B.

puluh empat rupiah), denganketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negaratersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnyadilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabilaTerdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka oleh karena alasanalasanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Pertama sudahtepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum baik dalam kualifikasimaupun pidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwa, maka Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagaipertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor TingkatBanding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang

keuangannegara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang/Coremap II bersumber dari dana hibah ADB (Asian DevelopmentBank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor: 0421.0/03207.1//2006, dimana atas dakwaan in casu diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGGUGATi.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidanapenjaraselama1 (satu)Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR

Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat yangtelah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelasmerupakan ASUMSI, bukan fakta;Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokokperkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(P21=T5); Pertama, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008, Pasal 49 ayat

Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 38 / PID.Tipikor / 2013 / PTBNAtanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal10 September 2013, Nomor:27/Pid.Sus//TPK/2013/PNBNA, yang dimintakanbanding tersebut sekedar

Keberatan penjatuhan hukumanBahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Putusan PengadilanTinggi / Tipikor Banda Aceh terlalu ringan, sehingga putusan tersebutbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkanefek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, di mana hukuman bagiTerdakwa korupsi yang jelasjelas merugikan keuangan negara.Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim juga sama sekalitidak mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam UndangHal.84 dari 116 hal.

Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyiputusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471 /K/Kr/1979) maka : Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanNegeri Tipikor belum memberikan dampak positif guna mendidikTerdakwa khususnya, masyarakat pada umumnya dalam perkara yangsama.

Tipikor/2013 / PTBNA tanggal 27 November2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNAtanggal 10 September 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARABERSAMASAMA;2.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 7 Putusan No.282/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan,sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 13/Pid.SUS/Tipikor

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 385/PID.SUS /2018/PT Mks

,M.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Bna

Maratua Rambe, SH.MH.d. t. o.2 Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIUntuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor d. t. o.Banda AcehSulaimanT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1029Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Penggantipada Pengadilan Negeri Samarinda.

Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 29 April 2014, yang35ditandatangani oleh E. Adriana Parapat, S.H., Wakil Panitera Pengadilan NegeriSamarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa diteliti dan dihubungkan dengan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April 2014, makapermintaanpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara menurut undangundang.

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTARBUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., HakimAd Hoc Tipikor

Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke1, sejak tanggal 24 Agustus 2011Sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke Il, sejak tanggal 23 September2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1.

Unsur Secara melawan hukumMenimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (selanjutnya guna mempersingkat disebut dengan UU TIPIKOR )yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum(wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU TIPIKOR tersebut,kemudian penjelasan pasal 2 ayat (I) nya sendiri menyatakan bahwayang

sampai dengna penarikan uang hasil ganti rugi terakhir yaitutanggal 14 September 2009 namun ada hubungannya sedemikianrupa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 dalam SuratDakwaan menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2Ayat (1) UU TIPIKOR

uangpengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman pidana maksimal dari pidana pokoknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hokum yangterungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa TerdakwaIday Hudaya bin Enju Wirapraja secara pribadi mendapat keuntunganfinansiil sebesar Rp. 83.000.000, (Delapan puluh tiga juta rupiah).162Dengan demikian adalah sepatutnya Terdakwa Iday Hudaya bin EnjuWirapraja dijatuhi pula hukuman tambahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 UU TIPIKOR

;/Menimbang ; 148 Menimbang, bahwa dengan demikian unsureunsur pasal dalamdakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo.

./2011/PN.TIPIKOR Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak Korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :Nama lengkap : MUSTAMIR TANTOWIJAUHARI, SE Bin KAELANITempat lahir : SurakartaUmur atau tgl lahir : 52 tahun/ 13 Maret 1959Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI. Angsana No.12 Perum.JPI.003/018 Kab.