Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 226/PID/2019/PT.BNA. tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor BandaAceh Nomor : 226/PID/2019/PT BNA tanggal 13 September 2019, tentangPergantian Hakim Anggota H.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 12 (dua belas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 12 dari 12 halamanPenetapan Nomor 234/Padt.P/2019/PN Bgl

Biaya Materai ................cccceeeeeeeeeee ees : ; 00:Jumlah > Rp 581.000,00;(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Kuasa Penggugat;Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERADrsE FENDI.SHNIP. 196607121982031004Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bna

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I :1.

Tipikor/2012/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa olehPenuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaanNo. Reg. Perk: PDS04/BTG/11/2011, Tgl. 23 November 2011 denganbentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut : PRIMAIR: ........PRIMAIR Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., selaku Anggota DPRDKota Bontang Periode 20002004 secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi H.M.

Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.24/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.SMDA,Tgl. 20 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta103Pernyataan Banding

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 17 Juli 2012,yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa H.Muhammad Idrus HP,dengan perbaikan tentang kualifikasi dan penjatuhan pidana yangamarnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa H.

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikordan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 20 September 2012 Nomor: 24/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda putusan mana pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK,SH.

,Panitera Pengganti,D.t.oDermawan,S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Bna

Redaksi ......... eee ee eeeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Azmar (Pemohon).Banda Aceh, 08 Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, S.HNIP. 19610721 198203 1 004Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bna

Maratua Rambe, SH.MH.Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIAbdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129Halaman 9 dari 9 halaman putusanNomor:30/pid/2019/PT Bna

XXX K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : TERDAKWA;Tempat lahir > Garut;Umur/tanggal lahir : 13 tahun/1 Mei 1997;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Garut;Agama : Islam;Pekerjaan :Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa

PUTUSANNomor 92/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau). Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Alias IPUL de23. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 November 1998 QD4. Jenis kelamin : Lakilaki ~5. Kebangsaan : Indonesia Le6.

melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya selaku KetuaDewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara LembagaAliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu denganmenakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara antara lainmeminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan DanaDesa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, DesaTalang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dariUniversitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke"Tipikor

Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglselaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebutdengan cara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya)terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untukdilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yanghasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab.Kepahiang di Dusun KepahiangKab.Kepahiang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suryadi,pertemuan itu hingga pukul 24.00Wib, sehingga pada tanggal 24 Juli 2019sekitar jam 24.00 Wib terdakwa Cahaya mengatakan kepada kami, bahwauntuk menyelesaikan putusan KIP dan penetapan PTUN Bengkulu kamimempunyai pilihan yaitu masing masing menyerahkan RAB desa 20152017kepada Saksi Suryadi dan Terdakwa Cahaya namun apabila tidak maumaka kami akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 7 November 2019dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKNegeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukan sebagaiTerdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya (Videkliping Koran terlampir);4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidakmengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalamrangka pembangunan nasional.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKmeringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikanoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (Pasal 65 KUHAP).Bahwa LHAI (objek sengketa a quo) hanya berupa laporan yangberisi informasiinformasi saja dan tidak bersifat final hasil dariproses Audit Investigatif (Al), karena informasi tersebut masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalahPenyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR termasuk Auditan(Pihak yang menjadi objek audit).Bahwa apabila sudah memasuki

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka olehPenyidik dalam kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasKegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari DanaTugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 padatanggal 1 April 2015.Hal. 117 dari 202 hal.

Sehinggapenanganan perkara tipikor tersebut justru sangat terkaitdengan kepentingan umum.Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan LHAI (objek sengketaa quo) sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat padaposita Gugatan huruf E halaman 15 s.d halaman 21 adalah tidakbenar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.16.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan hurufF halaman 21 + #4xmengenai Permohonan Penggugat untukdikeluarkannya Penetapan

bukanlah merupakan alasanuntuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka danmenjadi Terdakwa di Persidangan Tipikor merupakan kewenangansepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik KejaksaanHal. 176 dari 202 hal.

pada suatu waktu. dalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa BongasWetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan KetuaMahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 1 Desember tahun2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tipikor

Walikota Ambon mengirimkan suratNomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan KeputusanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN MksWalikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yangdituju&kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil

Menghukum tergugat mengembalikan Buku Tabungan Penggugat.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500,000 , (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai mentaatiperaturan ini sejak putusan.Menghukum Tergugat melaksanakan putusan perkara terlebihdahulu (Uitvoerbiji voorrad) meskipun ada upaya bantahan (Verzet) banding atau kasasi.Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara .SUBSIDAIRBahwa apabila yth , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan IndustrialBandung/ Tipikor

Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG., tanggal 26 Juni 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Hal ini tercermin dari pertimbangan putusan Hakim, yangantara lain :*"Menimbang, bahwa perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalamPasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luaratau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku (vide : putusan Nomor9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 65 dari 99); Sementara itu didalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat Banding(Judex Facti) selanjutnya menguraikan tugas dan wewenang

Terdakwaselaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman (untuk selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman) berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/ 2015/PT.PDGhalaman 69 dari 99); Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) telah keliru dalammemberikan

Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dariDakwaan Primer tersebut; (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 75 dari 99);Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat,dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang

persidangan perkara a quo;Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h,j, kdan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkatpertama dan banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan caramengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kamimemohon atas amar tersebut agar Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor9/TIPIKOR

Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding / semula Turut Tergugat;halaman 2, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 3 Nopember 2017, Nomor 93/Pen.Pdt/2017/PT Bna serta berkasperkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2017/PNBna, tanggal 18 September 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya

Rp.veceeeeeeeeeee 4, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAUsman, S.H Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap sejak tanggal3Juli 2018 sampai dengan tanggal1 Agustus 2018;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap Il sejaktanggal2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal31 Agustus 2018;Terdakwadidampingi oleh Taufik M.

PUTUSANNomor: 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : HARAPANDI,SP Bin SAMIN ;Tempat Lahir : Palangkaraya ;Umur/ tanggal lahir : 49 tahun /21 Desember 1963 ;Jenis Kelamin : Lakilaki

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkarayaNomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan HariSidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal09 September 2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan KetuaMajelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwatersebut ;Setelah mendengar dan membaca :a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.PerkPDS02/Q.2.11.6/Ft.1/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013 ;b.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara Nomor:19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa HARAPANDI,SPdilanjutkan;4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir;25Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan,masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari RABU tanggal 30OKTOBER 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH.MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua MajelissSUKAR PRIYAMBODO,SH.MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH.MM (Hakim Adhoc Tipikor) , masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

PUTUSANNOMOR 26/PID TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 34/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa