MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Iskandar Alias Otop Bin Kemino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan

pada hari Sabtutanggal 06 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuHalaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Watwaktu dalam bulan April 2019 atau setidaktidaknya dalam tahun 2019bertempat di rumah karaoke John Musik yang berada di Dusun Sangkretan,RT028/RW13 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

HK.12.02.105.01.19.0835 B Tanggal 21Januari 2019;Bahwa cara yang sesuai dengan aturan hukum bagi seseorang untukmendapatkan sediaan farmasi adalah sebagai berikut:a.

Bahwa obat/pil warna kuning dengan simbol mf yang positifmengandung Trihexyphenidyl sebagaimana tertulis di laporanpengujian Nomor : 45/NSK/19 tanggal 24 April 2019 dengankesimpulan mengandung Trihexyphenidyl adalah benar obat, dansesuail dengan Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia No. 36Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN WatTahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Bahwa obat termasuk dalamsediaan Farmasi;.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur delik tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat termasukkedalam jenis sediaan farmasi, sehingga kriteria unsur sediaan farmasi dalamunsur ini telah terpenuhi.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyatakan bahwa, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan

Kediri, atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan NegeriKediriyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitudengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaituyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan

,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatdan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwaditangkapoleh saksi CANDRA HERMAWAN, SH bersama dengan saksi TRI MASKODAHpada

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barangsiapa ;2 Tanpa keahlian dan Kewenangan ;3 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarkemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang, dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Hal 9 dari 13, Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2014/PN.Kdr10Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut

SIBUL Bin SUMADI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakdan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaantunggal ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu

Menyatakan Terdakwa ADAM SUWARGA Bin SUYANTO secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan ataupersyaratan dan keamanan sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 197jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.

YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik; Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang didugamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratankeamanan tanpa adanya keahlian dan kewenangan; Bahwa jenis farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa yaitu jenis pil double Lyang ciricirinya bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisanLL; Bahwa menurut keterangan Terdakwa

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1);Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahmanusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dankewajiban, baik lakilaki atau perempuan, yang pada dasarnya setiap orangdalam hal ini yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyekhukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya

manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin yangdiberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan yakni dariketerangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukandi persidangan, ditemukan faktafakta hukum bahwa Terdakwa tanpa memilikiizin usaha menjual obatobatan atau sediaan farmasi

berupaobat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketigaMemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal106 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

SIANTURIdatang dan melakukan penyergapan terhadap Terdakwa danberhasilmenemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang terdakwa letakkandi bawah batu bata yang ada di teras depan rumah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagangbesar farmasi ataupun petugas kesehatan;Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PN StbMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Les Merah berisikan Narkotikajenis

SIANTURI datangmelakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1(satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang Terdakwa letakkan di bawah batubata yang ada di teras depan rumah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagangbesar farmasi ataupun petugas kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas makadapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan,industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari

menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyataTerdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimanaTerdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabuyang telah dinyatakan Narkotika bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidaktergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai narkotika makaperbuatan menguasai Narkotika bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalahtelah

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO dengan pidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, Denda Rp. 300.000,- Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .

29Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksiatau menegedarkan sediaan Farmasi

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi

ATAUBahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkanhasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pil Double LL termasuk dalam daftarobat keras, dimana penguasaannya tidak dibenarkan diproduksi ataupundiedarkan oleh orang perorang tetapi peredarannya harus denganmenggunakan resep dokter karena mempunyai efek ketergantungan.

Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO denganpidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, DendaRp. 300.000, Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .3.

dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, Terdakwa bukan dan tidak termasuk dalam target operasipenangkapan Polisi terkait Narkotika; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

dengan caramembeli dari seseorang bernama HOPIP, seharga Rp. 300.000,00,(tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi

Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan

peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

seorang yangberprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orangyang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabushabu, dengan demikiansabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluarkewenangannya sehingga keberadaannya telah bertentangan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatanTerdakwa

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan terdakwaJoko Widodo alias Joko Bin Sumargono, secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpakeahliannya mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan kami.2.

Damai SariharjoNgaglik Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa Joko Widodo alias Joko Bin Sumargono pada hari senintanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib menemui sdr.

Smndikonsumsi terdakwa sendiri dan sisa 20 butir dibungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir disimpan terdakwa, sedangkan diketahui Trihexiphenidylmerupakan obat sediaan farmasi yang peredarannya harus berdasarkan resepdokterHal tersebut bersesuaian dengan hasil laboratorium Balai besar PomYogyakarta nomor 92/NSK/20 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan dalamkesimpulannya :Pemerian : tablet warna putin dengan penadaan Y pada satu sisi danBerat Contoh: sejumlah 3 (tiga) butirIdentifikasi :

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020 /PN.

Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebutdiatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2.

M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan

HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang

Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah

Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.

tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata

perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis

Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).

Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00

KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.

Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak

yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menyatakan terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDWANSYAH (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKISURAT IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat bahwa

dan alat kesehatan;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional

, dankosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implantyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.