572/Pid.B/2013/PN.Blt

No.572/Pid.B/201 3/PN.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Blt.1 (satu) sepeda motor asausuki satria N.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Blt.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU WARDIANA DEWIBinti TAWAR dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dandenda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

No.572/Pid.B/201 3/PN. Bit.

572/PID.B/2014/PN.Jkt.Tim

PUTUSANNomor : 572/Pid.B/2014/PN.Jkt. Tim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Terdakwa : ELIS SINULINGGA als.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.Nutrybaby 2 Soya @ 400 gram, 3 dus susu bubuk Nutrilion royal 3 madu @400 gram dan 4 (empat) dus susu bubuk nutrilion royal 3 vanila @ 400gram milik Alfa Expres KH Noer Ali 26 tanpa ijin dari yang berwenang,selanjutnya Terdakwa dan sdri. Fitri bergantian membawa tas yang berisi10 (sepuluh) dus susu bubuk tersebut keluar Alfa Expres KH.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.3.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat memenuhi unsurunsurdari pasal dakwaan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur : Barang siapa ;2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;3.

Putusan No.572/Pid.B/2014/PN. Jkt. Tim.10Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu : SLAMETHIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan LICA DYANANINGSIH, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,HARI MULYANTO,S.H. DWI PURWADI, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,LASITO, S.H.,M.H.SLAMET HIDAYAT, S.H.10

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 572/Pdt.G/2023/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

572/Pdt.G/2023/PA.ME

572/Pdt.G/2015/PA.Sda

PUTUSANNomor 572/Pdt.G/2015/PA.SdaZea t z DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman diKabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggaldahulu di

Putusan No.572/Pdt.G/2015/PA.Sda.Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudahmelakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 anak bernamaANAK KANDUNG I PEMOHON dan TERMOHON , umur 12 tahunbernama ANAK KANDUNG IT PEMOHON dan TERMOHON, umur 9 tahundan , ANAK KANDUNG III PEMOHON dan TERMOHON tanggal umur 6 tahunyang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram,bahagia dan harmonis akan tetapi

Putusan No.572/Pdt.G/2015/PA.Sda.Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut Pemohondengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumahkontrakan di Kabupaten Sidoarjo.Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Pemohon danTermohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudahdikaruniat 3 anak bernama Anak Kandung I Pemohon danTermohon , umur 12 tahun; bernama Anak Kandung I Pemohondan Termohon , umur 9 tahun dan , Anak Kandung HI Pemohondan Termohon tanggal umur 6 tahun; yang saat

Putusan No.572/Pdt.G/2015/PA.Sda.untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan faktahukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal39 Undangundang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No.572/Pdt.G/2015/PA.Sda.TTDDra. Hj. CHULAILAHPanitera Pengganti,TTDMOCH. DEDY KURNIAWAN, S.H.Perincian Biaya Perkara: Pendaftaran Rp 30.000,Panggilan Rp 135.000,Biaya Proses Rp 50.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp .226.000,(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Sertipikat Hak Milik No.572, terletak di desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, seluas + 640 m2 atas nama Sri Hardiman Eko Yulianto, Insinyur.5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tunduk terhadap putusan ini.6. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Sebidang tanah dan bangunan SHM No.572, yang terletak di desaPundungan, kec.Juwiring, kab.

Sertipikat Hak Milik No.572, terletak di desaPundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten,seluas + 640 m2 atas nama Sri Hardiman EkoYulianto, Insinyur;5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun terdapat upaya hukumbanding, kasasi maupun verzet;6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tunduk terhadap putusanini;7.

No. 572, Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten seluas 640 m?, an.

Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.572 atas nama Ir.

Sertipikat Hak Milik No.572, terletak di desa Pundungan, KecamatanJuwiring, Kabupaten Klaten, seluas + 640 m2 atas nama Sri HardimanEko Yulianto, Insinyur.. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tunduk terhadap putusan ini..

Menetapkan nama MOCH.ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI bin JAMAN;3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor: 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANIbin JAMAN;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca suratsurat dan salinan sah lainnya berupa :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507081709640002 tanggal 05 Juli 2008 a.nRIANT, (P.1)Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIANI Desa SukoanyarKecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor

: 350708.170908.0326 tanggal 17September 2008; (P.2)Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/88 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 01 Februari 1988; (P.3)Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten MalangNomor : Kk.13.07.24/Pw.01/30/2011 tanggal 18 Januari 2011; (P.4)Surat Keterangan Nomor : 470/26/421.624.003/2011 tanggal 24 Januari 2011 dariKepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; (P.5)Fotocopy Ijazah nomor

ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor: 572/04/1/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI binJAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makasesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum danpatut dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah terakhir dengan

Menetapkan nama MOCH.ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor : 572/04/1/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalahRIANI bin JAMAN;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diKantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;4.

Menetapkan nama MOCH.ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI bin JAMAN;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor: 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANIbin JAMAN;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca suratsurat dan salinan sah lainnya berupa:a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507081709640002 tanggal 05 Juli 2008a.n RIANTI; (P.1)b.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/04/II/88 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 01 Februari 1988;(P.3)d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten MalangNomor : Kk.13.07.24/Pw.01/30/2011 tanggal 18 Januari 2011; (P.4)e. Surat Keterangan Nomor : 470/26/421.624.003/2011 tanggal 24 Januari 2011 dariKepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang; (P.5)f.

ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku Kutipan AktaNikah Nomor: 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalah RIANI binJAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makasesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum danpatut dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah terakhir dengan

Menetapkan nama MOCH.ROYANI bin JAMAN yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor : 572/04/II/1988 tanggal 01 Februari 1988 sebenarnya adalahRIANI bin JAMAN;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diKantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;4.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

1. Menyatakan permohonan tertanggal 28 pebruari 2013 yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 20 pebruari 2013 dibawah register Nomor 572/Pdt.P/2013/PN.Blt dinyatakan GUGUR ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalm permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.161.000 ( sratus enam puluh satu ribu rupiah )

572/PDT.P/2013/PN.BLT

dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard) ;Dalam Rekonvensi :Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard) ;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 572

No. 572/PDT/2011/PT.Sby. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan mana diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2011 ;bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 2 Januari 2012 ;Menimbang

Pembanding Semula Penggugat Konvensi 1% (Setengah) dariharta bersama, Objek 1, 2 dan 3 Tersebut Dalam Keadaan Baik DanTanpa Beban Apapun".Bahwa dari faktafakta yang dikemukakan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/PDT/2011/PT.SBY tersebut .MENGANDUNG = PERTENTANGANANTARA PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSANNYAATAU AMAR PUTUSAN YANG TIDAK SESUAI DENGANPERTIMBANGAN HUKUMNYA, MAKA TERHADAP PUTUSAN INIHARUSLAH DIBATALKAN (VIDE : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

/PDT/2011/PT.SBY Majelis Hakim Banding TELAHKELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP STATUSKEPEMILIKAN RUMAH YANG DI DALAM PERKARA A QUO DISEBUTOBJEK KE2, SEHINGGA SECARA HUKUM PUTUSAN INI HARUSLAHDIBATALKAN.DALAM REKONVENSI :Terhadap Gugatan Rekonvensi Angka 4.12Bahwa dalam Putusan Pengadiian Tinggi Surabaya Nomor 572/PDT/2011/ PT.SBY Majells Hakim Banding tidak mempertimbangkanGugatanRekonvensi angka 4 tentang tuntutan kompensasi nafkah beserta uangpaksa (dwangsom).Bahwa terhadap kompensasi nafkah

No. 723 K/Pdt/201214REKONVENSI/ PEMBANDING dan didasarkan pada Putusan BadanPeradilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam hal iniMajelis Hakim Banding SalahMenerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku sehingga PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/PDT/2011/PT.SBY tersebutharuslah dibatalkan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum,

KeputusanMenteri Keuangan No. 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei1989 yang menyatakan bahwa atas penyerahan jasaPencarian sumbersumber dan jasa pemboran minyak ,gas bumi dan panas bumi kepada Kontraktor KPSdibidang minyak dan gas bumi dan kontraktor KOBdibidang panas bumi, yang belum berproduksi,diberikan penundaan pembayaran Pajak PertambahanNilai terhitung sejak tanggal 1 April 1989 Ssampaidengan saat mulai berproduksi 7Selanjutnya sesuai Pasal 5 ayat (2) KMK No.572/KMK.01/1989, Pertamina menindak lanjuti

KMK No.572/KMK.01/1989 yang mengatur penundaan pembayaran PPN, tidak mewajibkan pengaturan fasilitaspenundaan pembayaran PPN" harus ada didalamsetiap kontrak KPS. Menurut kami, Keppres No. 22Tahun 1989 jo. KMK No. 572/KMK.01/1989 merupakanperaturan pelaksana dibidang Migas. Selanjutnya,Pengaturan penundaan pembayaran PPn dalam Kepprestersebut berlaku untuk semua Kontraktor KPS.

Kamiberpendapat bahwa Peraturan pelaksana dalam SE26/PI.53/2000 yang membatasi pemberian fasilitasdalam peraturan pelaksana Ssebelumnya, yaituKeppres Noa. 22 Tahun, 1989 jo KMEK No.572/KMK.01/1989 adalah tidak sesuai, karenaber tentangan dengan ketentuan Yang lebin tinggi : Ketentuan pemberian fasilitas Ppenundaan PPN dalamKeppres NO. 22 Tahun 1989 jo KMK No.572/KMK.01/1989 berlaku sejak 1 April 1989.Sedangkan penyusunan beberapa kontrak KPS dibuatsebelum tahun 1989.

KMKMo. 572/KMK.01/1989.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Spt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

572/Pdt.G/2023/PA.Spt

Untung Rochmadi, yang terletak di Jalan Bakti ABRI Gg.Swadaya 2 RT.05/RW.09 Blok C No.1 Sindangkarsa Sukamajubaru Tapos Depok dengan luas objek sengketa kurang lebih 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi);

Untung Rochmadi yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang dijual kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Untung Rochmadi selaku orang tua Tergugat I dan Tergugat II menjadi atas nama Azizatuzzahro selaku Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat I;

572/Pid.B/2015/PN Dps

PUTUSANNomor 572 Pid.B/2015PN.DPS.a Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Ketut Rupa Als Muklas ;Tempat Lahir : Buleleng ;Umur /tgl lahir : 48 tahun /tanggal 02 Maret 1972 ;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal > dinAgama > Islam ;Pekerjaaan : Karyawa Swasta ;Pendidikan : SMK ;Telah ditahan oleh1.Penyidik tanggal sejak tanggal

30 Juni 2015 sampai dengantanggal 29 dull 2O1S 5 = am nnn nnn5.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2015 sampaidengan 27 September 2015 ;=1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.B/2015/PN Dps.Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernyayang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 04 Agustus 2015 yang padapokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa I Ketut Rupa alias Muklas terbukti secara sah danmeyakinkan

Cara menentukan kalah dan menang dalam permainantogel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togelyang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.B/2015/PN Dps.bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar makapembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rinciansebagai berikut: untuk taruhan Rp 1.000, (seribu rupiah) dua angka mendapatuang Rp 60.000, (enam puluh ribu

Cara menentukan kalah dan menang dalam permainantogel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togelyang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.B/2015/PN Dps.bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar makapembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rinciansebagai berikut: untuk taruhan Rp 1.000, (seribu rupiah) dua angka mendapatuang Rp 60.000, (enam puluh ribu

Unsur barang siapa ;2 Unsur tanpa mendapat ijin ;11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 572/Pid.B/2015/PN Dps.123. Unsur dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanyaAd.1.Ad.2.12suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;Unsur Barang siapaYang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orangyang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya.

Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 572/Pid.Sus/2017/PN.Sda tanggal 7 September 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL MUKHTAROM telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana kekerasanterhadap anak;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September2017 Nomor 572/Pid.Sus/2017/PN Sda., yang dimintakan bandingtersebut:3.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 572/PID.SUS/2017/PN.SDA Juncto Nomor 764/PID.SUS/2017/PT SBY yang dibuat oleh WakilPanitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan pada tanggal7 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari

penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Sidoarjo danPengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai hukum pembuktian tentangDakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalammengadili Terdakwa dalam perkara a quo.Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor764/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 11 Desember 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 572

memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 05 Nopember 2012,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dalam registernomor : 2722/Pdt.P/2012/PN.Kdl tanggal 05 Nopember 2012, yang padapokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernamaSIT MUANISYAH pada tanggal 25 Nopember 2010 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta NikahNomor : 572

dengan SITIMUANISYAH dalam daftar kelahiran yang berjalan untuk Warga NegaraIndonesia dengan menerbitkan Akta Kelahiran;6..4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datangmenghadap di persidangan yang menerangkan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan pemohonyang pada pokoknya :e Bahwa dalam pernikahan Pemohon (ARIYANTO) dengan SITIMUANISYAH dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 572

;Bahwa benar, karena ketidak tahuan Pemohon tentang hal tersebut;Bahwa saksi sudah cukup keterangan yang telah disampaikandipersidangan ;.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dikuatkan dengansuratsurat bukti dan keterangan saksisaksi, maka diperoleh fakta hukumsebagai berikut :Bahwa Pemohon (ARIYANTO) telah menikah sah dengan seorangperempuani bernama SITI MUANISYAH pada tanggal 25 Nopember 2010di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupetan Kendal denganKutipan Akta Nikah Nomor: 572

/76/X1/2010 ;Bahwa dalam pernikahan Pemohon (ARIYANTO) dengan SITIMUANISYAH dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/76/X1/2010 telahdikaruniai anak perempuan yang bernama TANIA SALSABILA, lahir diKendal pada 21 April 2011 ;Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon dan kelahiran anak Pemohontersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kendal ;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak tersebut gunakepentingan masa depan si anak serta kepentingan pendidikannya kelakdikemudian

Bahwa terhadap Wilayah Kerja Blok Sakala Timur, yang saat iniPemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai operator,dapat diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ataspenerimaan jasa tersebut pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No.572/KMK.01/1989 Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b);12.c.

Adapun judul dari Kepres No.22/1989 joKMK No.572/1989 menegaskan bahwa fasilitas penundaan pembayaran PPN ini berlakubagi Para Kontraktor yang berlum berpoduksi ;24 Bahwa untuk memastikan para kontraktor (termasuk Pemohon PeninjauanKembali) telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas penundaan PPN ini,Pertamina disyaratkan untuk menerbitkan 5 (lima) salinan Rekomendasi PenundaanPembayaran PPN.

" ;Pasal 1 ayat (2) KMK No. 572/1989 :"Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:362.

Surat ini juga menyebutkan bahwa"Rekomendasi ini diberikan untuk pihakpihak yang berkepentingan";29 Bahwa berdasarkan berdasarkan Keppres No. 22/1989 dan Pasal 5 (2)KMK No. 572/1989, seluruh persyaratan bagi Pemohon PeninjauanHal. 37 dari 49 hal. Put.

No. 131/B/PK/PJK/200442"penundaan pembayaran PPN sampai dengan saat berproduksi"tersebut, secara kontraktual maka Pertamina selaku pihak dalamKontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur telah menerapkan substansi dariKeppres No. 22/1989 jo KMK No. 572/1989 sebagai bagian pengaturan dalamKontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 1233KUHPerdata jo Pasal 1339 KUH Perdata ;40.

572/Pdt.G/2014/PA.MDN

PUTUSANNomor 572/Pdt.G/2014/PA.MDNBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan Kelas A yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkaraCerai Gugat antara :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam,warganegara Indonesia, pendidikan SMA,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXX Medan, selanjutnya disebutPenggugat

selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Penggugat;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal23 Januari 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan AgamaMedan yang didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama MedanPut No : 572

persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpasuatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar berbaikan kembali dalam membina rumahtangganya, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat,bahkan dilanjutkan dengan mediasi oleh seorang mediator (Hj.Erma SujiantiPut No : 572

Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awalpenyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapatPut No : 572/Pdt.G/2014/PA.MdnHal 9 dari 12dipertahankan lagi atau tidak.

,MH dan Drs.Zakian,MH masingmasing sebagai HakimAnggota serta dibantu oleh Rahmah,SH sebagai Panitera Pengganti,putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumdengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Ketua Majelis HakimPut No : 572/Pdt.G/2014/PA.MdnHal 11 dari 12Dra.Hasdina Hasan,SH.,MHHakim Anggota Hakim AnggotaDrs.H.Husein Ritonga,SH.,MH Drs.Zakian,MHPanitera Pengganti Rahmah,SHPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya Proses Rp 50.000,3.

572/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Sayande Mancari) danPemohon II (Hamima Pareta) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari1971 di Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2019/PA MORTB3.

Menimbang, bahwa kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu seluruhbiaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten PulauMorotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenPulau Morotai Tahun 2019;Memperhatikan PasalPasal pada UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangHalaman 3 / 5 Penetapan Nomor 572

Hakim tunggal yangmenangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalamsidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HasanuddinHamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il;Hakim,Riana Ekawati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Hasanuddin Hamzah, S.Ag.Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2019/PA MORTBRincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. ATK/ Proses >: Rp. 50.000,3. Panggilan : Rp. 184.000,4.

Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2019/PA MORTB

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.420000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

572/Pdt.G/2021/PA.Krw