., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

PUTUSANNOMOR : 2501 K/PID.SUS/ 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MARKABAN, S.H., ;Tempat lahir : Ponorogo;Umur/ tanggallahir : 41 tahun/10 Agustus 1969 ;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 03, RW.03 Dukuh Krajan, DesaPlosojenar, Kecamatan Kauman, KabupatenPonorogo ;Agama : Islam.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2501 K/Pid.Sus/2013oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof, Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr. H. M.

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004 HAKIM KETUA MAJELIS,t.t.dI.Made Seraman, S.H. M.H.PANITERA PENGGANTI,t.t.dHamsiah, S.H. M.H.Him 15 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKSHim 16 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKS

,Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Drs. Arifin , S.H.M.Hum, Ronius , S.H.Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan

Infomedia Nusantara kepadaDirkrimsus Polda Metro Jaya Unit Il Subdit V Tipikor, danhasil penyidikannya telah menetapkan bahwa Dari PT. DANPRATAMA INDONESIA atau Terbanding / Tergugat ( Ir.

HK.02/III/2017, selanjutnya disebutsebagai Para Terbanding semula para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Hakim Pengadilan Tipikor ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejaktanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditahan dengan jenisHalaman 1 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtahanan RUTAN sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Oktober2020;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ditahan dengan Jjenistahanan RUTAN sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 Nopember2020;7.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 89 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/16795/HK 07/11/2020,tertanggal 10 November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untukdiberitahukan kepada Terdakwa;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/17301/HK 07/11/2020, tertanggal 18November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk diberitahukankepada Terdakwa;5.

Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2020 untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan danTerdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, maka MajelisHakim Pengadilan Tindak

karena Terdakwa KASMURI bin JOYO KASIRAN olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaan menggunakan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) yang telah menimbulkan kerugian Negaraadalah pidana khusus lex specialis derogat legi generali Tersangka akandijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang 31/1999)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 (UndangUndang 20/2001) yang selanjutnya untuk mempermudahkami akan sebut sebagai UU Tipikor

Rusman, S.Pd., menjabat KKPSKabupaten Blora bertindak sebagai yang memesanberdasarkanPerjanjian Kerja Sama pada tanggal 29 Oktober 2013 tanpa diadakantender orang tersebut seharusnya sebagai Tersangka/Terdakwa dalamkasus Tipikor, Kepala Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (Ml)sekabupaten Blora, yang telah menggunakan dana BOS dan mark upharga buku soalsoal sebesar Rp3.400,00 dari Terdakwa kemudiandigelembungkan menjadi Rp6.000,00 per buku.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret2020;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;5. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;6.

Perpanjangan (Il) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;Halaman 1 dari 121 halaman, Putusan Nomor 15/PID>SUSTPK/2020/PT SMG8.

Perpangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Sdr. Hans EdwardHehakaya, S.H., M.H, Leonard Chennius, S.H., M.H, Yafet Togarma, S.H.,M.H. dan Darius Laturette, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam KantorHukum Hans & Co, beralamat di Ruko City Pride Blok B16, Jl.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Atau Jika Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lainmohon diberikan keringanan pemidanaan serta Mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/PID.SUSTPK/2020/PNSmg tanggal 26 Juni 2020 tersebut, Penuntut Umum telah melakukan upayahukum banding juga sebagaimana dalam Akte Permohonan Banding PenuntutUmum Nomor 29/Banding/Pid.SusTPK

Hakim Ad Hoc Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 oleh KetuaMajelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mujiman, B.A., S.H.Halaman 123 dari 121 halaman, Putusan Nomor 15/PID>SUSTPK/2020/PT SMGsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya

., (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan hukuman (Requisitoir) JaksaPenuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmenjatuhkan putusannya tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 /PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,24MPd,tidakterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama25MembebaskanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPddaridakwaanprimerterseb26MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPdterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukan21tindakpidanaKorupsisecarabersaMenjatuhkanpidanaterhad28apTerdakwaDrs.MUH.AMIN

Hakim Adhoc TIPIKOR pada PengadilanTinggi Makassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, pada Rabu,tanggal 08 Mei 2013 tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut didampingi oleh YOHANIS SUPPA, SH. Panitera PenggantiPengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Ttd TtdH. SUHARDJONO, SH.MH.

., tanggal 8 Desember 2015 diterima Pemohon Kasasi/TurutTerbanding ll/Turut Tergugat Ill pada tanggal 11 Januari 2016, sehinggaPemohon Kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Turut TerbandinglVTurut Tergugat Ill disampaikan dalam tenggang waktu yang cukupmenurut hukum;Bahwa halhal yang Pemohon Kasasi/Turut Terbanding Ill/Turut Tergugat Illsampaikan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama di PN, Tipikor, PHI KelasIA Jayapura, yang telah diterima dan menghasilkan Putusan PN, Tipikor,PHI Kelas IA Jayapura

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 yangamar lengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.SusTipikor/2017/PN Bdg. tanggal12 Desember 2017, dengan mengadili sendiri sebagai berikut

Nomor 175 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2018tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa JAMINTARMANURUNG alias YAN MANURUNG dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

., bin Hadi Sumardi;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 64/Pid.Sus/ 2011/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjarayang harus dijalani apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yangcukup untuk membayar uang pengganti, serta bunyi diktum putusantentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:1Menyatakan

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd ttdH.Surachmin,S.H.,M.H. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttdLeopold Luhut Hutagalung, SH.MH.Panitera Pengganti,ttdMariana Sondang Pandjaitan, SH.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimanaBerita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTWUAB/PMK/07/2014 yangditanda tangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanwewenang dalam pasal 3 UU Tipikor adalah untuk menguntungkan diri sendiriartinya harus dibuktikan lebih dahulu bahwa unsur menyalahgunakan wewenangtersebut digunakan untuk

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copyHal. 172 Putusan No.66/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Sbyharus dipidana tapi kalau bukti formil tidak didukung bukti materiil ternyata perbedaan nya lain maka bukti formil harus ditolak;Bahwa Tipikor itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.

Yang pada pokoknya dalam putusannyaMajelis Hakim menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh SunditSerse Tipikor/Ditserse Mabes Polri tidak sah dan menyatakandakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah. Karena dalam prosespenyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;5.3.Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22/Pid.B/2002/PN.Wnsr yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 03/Pid/2002/PTY.