Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sepuluhbulan yang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahunyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

nama yang dilakukan setiap Warga Negara adalah haksetiap Warga Negara Indonesia yangtelahdiakomodirdalamperaturanperundangundangan yaitu dalam Pasal 52Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 TentangPerubahan atas undangundang nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan; mannan nnn Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan bukti saksiyang diajukan oleh Pemohon maka alasan Pemohon untuk mengajukanperubahan nama adalah suatu alasan yang berdasarkan hukum, untuk itusudah sepatutnya

Berdasarkan buktiP.4, maka dapat diketahui Kutipan Akta lahir nomor 31/1967 atas namaTAN, BENG HWA yang dikeluarkanoleh Kantor TjatatanSipil Kota MadyaPekalongan tertanggal 30 Oktober 1967; aa Menimbang, bahwa Kota Madya Pekalongan saat ini telah diubahmenjadi Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati Il Pekalonganmenjadi Kota Pekalongan, maka sudah sepatutnya apabila Pencatatanperubahan nama tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundangnomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan satu helaisalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempati kediaman

Bahwa dengan telah terikatnya PENGGUGAT dengan TURUTTERGUGAT dalam perkawinan yang sah, dengan demikian segalaakibat dan hubungan hukum yang dilakukan dalam bentuk apapunterkait dengan hak bersama ataupun harta bersama dari perkawinantelah sepatutnya untuk mendapat persetujuan dari Suami dan/atau Isterimenuriut hukum;3. Bahwa PENGGUGAT secara sah mempunyai hak atas sebidang tanahdan bangunan yang terletak di JI.

Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena terhadap pelelanganyang diperantarai oleh Tergugat Ill telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku..

Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena Tergugat telahmelengkapi dokumendokumen persyaratan lelang.Hal 21 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.5. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepadaTergugat ll, telah dipenuhi syaratsyarat berupba dokumendokumen, antaralain:a. Surat Permohonan Lelang dari Sdr.

Oleh karena itu terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan olehPenggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalisehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo.Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka terhadappelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat adalah sah secarahukum dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahwa dalam butir 2 dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa denganterikatnya Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkawinan yang sah ,dengan demtkian segala akibat dan hubungan hukum yang dilakukan dalambentuk apapun terkait dengan hak bersama ataupun harta bersama dariperkawinan telah sepatutnya untuk mendapat persetujuan dari suamidan/isteri menurut hukum.Hal 27 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.4.

Dengan demikian dalilposita gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 5 (lima) poin pertama, ketigadan kempat pada uraian faktafakta hukum sudah sepatutnya untuk ditolak ;b. Bahwa ketentuanketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT tidak terdapat klausulabaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPerlindungan Konsumen.

Dengan demikian dalil posita gugatan PENGGUGATsebagaimana angka 5 (lima) poin kedua dan ketiga pada uraian faktafakta hukumPENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak ;Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 3 (tiga) pada uraianfaktafakta hukum sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan. Sudahmerupakan hal yang layak dan hak dari TERGUGAT selaku Kreditor melakukanpenagihan atas hutanghutang Debitornya yang macet dan tidak terbayar.

Dengan demikian dalil posita gugatanPENGGUGAT sebagaimana angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada uraian faktafaktahukum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Pengadilan ;Berdasarkan hal tersebut diatas maka tuntutan PENGGUGAT PERJANJIANKREDIT telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan g UU PerlindunganKonsumen adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak oleh pengadilan.1.

Dengan demikian PENGGUGAT in casu tidakberhak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dansudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya melakukanpembayaran dan pelunasan hutang.

Berdasarkan haltersebut maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut MajelisHakim untuk mengetahui surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratsyarat formil yangwajib terdapat dan tercantum antara lain :1.

perobuatan Tergugat telah membawa pengaruhyang tidak baik pada kepercayaan (trust) perbankan dan berbagai pihakterhadap Penggugat, dan hal tersebut tidak dapat dihitung secara nominal,namun untuk lebih kongkrit maka cukup beralasan dan wajar jikaPenggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 8.000.000.000,00(delapan milyar rupiah);Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat masih menguasai,menggarap serta menikmati hasil atas tanah objek sengketa a quo dantelah sangat merugikan Penggugat, sudah sepatutnya

Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugatuntuk mengembalikan tanah objek sengketa a quo kepada Penggugatdengan tanpa syarat;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baiksecara materiil maupun immaterial, sudah sepatutnya Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugatuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang telahdiderita Penggugat baik materiil maupun immaterial sebagaimana tersebutpada

Oleh karena itusudah sepatutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh untukmembatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sukamakmue yangPembanding (Semula Penggugat) mohonkan banding ini, dengan mengadilisendiri dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pembanding (SsemulaPenggugat) untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukankontra memori banding, yaitu sebagai berikut: Bahwa dalam PUTUSAN NO 5 merupakan putusan dan pertimbangan yangtelah tepat dan sesuai

(sesuai dengan aslinya) sangat tidak relevan denganperkara a quo karena berupa Hak Guna Bangunan, yang berlokasi diGunong Pungki dan tidak ada kaitan sama sekali denganTerbanding/dahulu Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Bukti P3tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dantidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.Halaman 40 dari 50.

Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.Pembanding/dahulu Penggugat pada angka 6 yang memintamengembalikan tanah yang bukan miliknya tersebut dan tanpa alashak, sehingga sudah sepatutnya Bukti P1 untuk dikesampingkan olehMajelis Hakim Yang Mulia.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan banding dariPembanding/dahulu Penggugat harus ditolak.Bahwa terkait pertimbangan hukum pada halaman 56 alenia ke 2,yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya, Syarifuddin dan kawankawan selaku masyarakat

menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwaTergugat tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang suami dan telahterjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di persidangan, sampai putusan inidibacakan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lainuntuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwaketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sertaternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan danPenggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan jo pasal 73Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanyadengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolutPengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

PA.PdgMenimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurangbertanggung jawab memberi nafkah dan tidak jujur kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut;:Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Pdgmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Bahwa selama pisah rumah mulai bulan Mei 2017sampai sekarang Tergugat Rekonvensi Pemohon sudah lalai akankewajibannya dalam memberikan nafkah baik untuk PenggugatRekonvensi Termohon maupun untuk kedua anak hasil perkawinanantara Penggugat Rekonvensi Termohon dan Tergugat Rekonvensi Pemohon sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya yangtidak sedikit untuk itu maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi Pemohon dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak sebesarRp 5.000.000, (lima juta rupiah) tiap

Penetapan No.2002/Pdt.G/2018/PA.Sda.perkawinan antara Penggugat Rekonvensi Termohon dan TergugatRekonvensi Pemohon dibiayai sendiri oleh Pengggugat Rekonvensii Termohon sedangkan hal ini masih merupakan kewajiban dariTergugat Rekonvensi Pemohon sebagai bapaknya (anak pertamalahir posisi Tergugat ditahan dan anak kedua lahir ada hubungandengan permpuan sehinggaposisi pisah rumah) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi Pemohon dihukum untuk membayar biaya persalinan kedua anak hasilperkawinan antara

untuk tambahan beli mobil dan mobil tersebut dijualtanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi Termohon, Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dengaan alasan uang tersebut dipinjamtemannya.Bahwa uang tabungan milik Penggugat Rekonvensi Termohon yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi Pemohon sudahdiakui oleh Tergugat Rekonvensi pemohon pada saat kedua belahpihak keluarga dan Tergugat Rekonvensi Pemohon berjanji untukmengembalikan uang tersebut .yang dipergunakan oleh TergugatRekonvensi Pemohon untuk itu) sudah sepatutnya

bersabardan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untukbercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumahtangganya dan Penggugat mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggilHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/MSTkndengan sepatutnya

bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991;Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/MSTknMenimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutdisebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikanPutusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwadengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg,gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

2017antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkarandalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhanrumah tangga dan sejak tanggal 4 Oktober 2017 Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempattinggal sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernahmelakukan hubungan suami istri lagi;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegangpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996:Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

KisPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai denganpasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersamakarena Tergugat tinggal di kontrakan sejak Senin tanggal 27 Agustus 2018;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat(dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2018/PA.

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegangpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996:Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa denganterjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal danpara pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan faktayang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraiansebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehkarena itu permohonan Terbanding/Pemohon sudah sepatutnya

hadhanah), apa yangtelah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat danbenar, karena di persidangan tidak terdapat halhal yang dapatmenggugurkan hak Pembanding/Penggugat selaku pemegang hak hadhanah,maka demi kepentingan terbaik bagi sianak, baik dari faktor perkembanganpsikhologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangatmemerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, sesuaidengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islamsudah sepatutnya

sedangkan ikrar talak tersebut belum diketahui kapan pelaksanaannya, makaHakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Pembanding/Penggugat mengajukan tuntutan rekonvensi tentang nahkahlampau tersebutpada bulan Agustus 2018, maka dapat diperhitungkan nafkah yang belumdibayar sejak bulan juli 2017 sampai dengan Agustus 2018 adalah selama 12bulan, maka sesuai dengan penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai PegawaiBUMN (Karyawan Klinik PT Kimia Farma), dan nilai kelayakan serta keadilan,maka sudah sepatutnya

mempermudahkepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapatadalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Padt.P/2018/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki petitumnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp161.000,00 (Sseratus enam puluh satu ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang

bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;11Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

barang buktiyang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, makasebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebutharus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap denganpegangan dan sarungnya, panjang besi sekitar 21 cm, lebar besi 2 cm, hulu badik dan sarungbadik tersebut berwarna coklat, merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa padasaat penangkapan, maka sudah sepatutnya

KisMenimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai denganpasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pulaketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembalike rumah orang tua Tergugat;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis beroendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakHalaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena Tergugat berada di dalampenjara, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untukmempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidakpernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atastindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya

pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh penyidik dilakukan PenahananRumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuaidengan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwaharuslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukum yangkuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwadiperintahkan tetap ditahan ; Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

, bahwa dalam perkara ini PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sahmenurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka statusbarang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya,merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan dan berpotensiuntuk digunakan kejahatan bila disalahgunakan, maka sudah sepatutnya

Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai denganperaturan yang berlakut:SUBSIDER:Hal 3 dari 13 hal Put No.1085/Pdt.G/2017/PA.PdgApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadirmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruhwakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan pemanggilantelah dilaksanakan sepatutnya

Penggugat tidak sabar lagi dengan keadaantersebut serta tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersamaTergugat, akhirnya Penggugat sudah bertekad untuk setemengakhirinyadengan perceraian di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukumacara (pasal 149 ayat 1 RBg.)

5 >Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun