Ditemukan 11604 data
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
94 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
80 — 8
Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
115 — 40
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 164
Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
50 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadilan maksudnya adalah sebagai penekanan dari dasarpertimbangan hakim yang tidak hanya didasarkan pada hukum(perundangundangan), perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak,tetapi juga kebiasaan sebagaimana disebutkan diatas, sehinggadengan demikian dapat dikombinasikan dalam dasar pertimbanganhukum yang akan melahirkan perasaan keadilan yang sesuai denganrasa keadilan masyarakat.
104 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manfaat P3B tidak dapat diberikan jika transaksi di buatdengan tujuan untuk mendapatkan manfaat P3B;Bahwa penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktianbahwa penerima bunga dari Termohon Peninjauan Kembaliadalah memenuhi syarat atau tidak untuk memperoleh fasilitasP3B IndonesiaBelanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiridalam hal sebagai berikut:a.
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
CHARLES ARITONANG als ARITONANG
24 — 21
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
149 — 48
Jika penekanan terhadappusat pernapasan akan menyebabkan pasien henti napas.Secara umum peningkatan tekanan dalam kepala menyebabkanpeningkatan tekanan darah, penurunan kesadaran, denyutjantung berkurang, Hemiparase (kelumpuhan sebelah badan)Bahwa setelah membaca hasil Visum et Repertum an.Hendrikus Nenat dan keterangan dari saksi dr.
MESAYUS AGUSTIN BANGUN, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SYAMSURI Als SIGEH
2.EWIN PRATAMA Als EWIN
21 — 23
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orangyang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa MuhammadSyamsuri
68 — 7
pada pokoknya memberikanketerangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polsek Prambon yang melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa II Sigit purnomo;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab yaitu saksibertanya kemudian Terdakwa Il Sigit Purnomo menjawab dan saksi langsungmengetiknya;Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN SDABahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak mengarahkan jawabannyadan juga saksi tidak melakukan penekanan
102 — 43
penyalahgunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan
Pembanding/Penggugat II : PT. ANUGRAH BERKAT USAHA Diwakili Oleh : Tiur Henny Monica, S.H., B.K.P., C.R.A
Terbanding/Tergugat I : PT. LAYAR KENCANA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : PITER CENDISON
514 — 368
Bahwa dalam posita Gugatan poin 10,dikatakan ketika posisi kapalyang masih jauh dari dermaga tersebut, TERGUGAT II secara sepihakmenahan kapal, meminta sisa pembayaran fright sebesar 25%(Freight) kepada PENGGUGAT Il, dan mengancam TERGUGAT IIdengan mengatakan tidak akan menyandarkan kapal apabila fright tidaksegera dibayarkan.Bahwa sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor :022/LKPABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021, tertuang dalam poin :19 yakni tentang Syarat Pembayaran ( per shipment).Penekanan
35 — 5
ditelpon Ujang Datuak untuk ke Payakumbuh,sesampai di Payakumbuh mereka membuntuti sasaran denganmotor sampai ke arah mudiak ;Bahwa Terdakwa menerangkan Ujang Datuak yang membawamotor, setelah mobil sasaran berhenti di kedai untukminum niro, Terdakwa bergerak ke depan ke arah mobilKorban dan Ujang Datuak menunggu di motor dengan jarak +50 (lima puluh) meter dari mobil Korban ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang mengambil uangKorban tersebut adalah Terdakwa ;Bahwa selama dalam pemeriksaan, tidak ada penekanan
100 — 3
faktadipersidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkanpencabutan keterangan terdakwa dan saksi Ardian Putra dalamberita acara penyidik yang dinyatakannya dalam persidanganbahwa alasan pencabutan keterangan karena alasan adanyapenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik saat pemeriksaan ;Menimbang, bahwa menurut' keterangan saksi verbalisantyaitu. saksi Ayub Ardiansyah yang memeriksa terdakwa dan saksiFary Yusda menyatakan bahwa pada saat terdakwa dan saksi FaryYusda tidak ada unsur pemaksaan, penekanan
123 — 41
III menendang korban denganmenggunakan kaki kanan didekat meja pinang lalu korban terjatuh dan berlarikearah sumur, dan keterangan terdakwal, Terdakwa I dan Terdakwa III samasama ikut mengejar korban sampai di Sumur dan saat korban korban terjatuhterdakwa, terdakwa I dan Terdakwa III ikut Pukul dan menginjakinjak korbanbersama dengan orangorang yang ada di pesta joget dengan alasan terdakwamemberikan keterangan seperti itu karena merasa takut dan ditekan tetapi terdakwatidak menjelaskan bagaimana penekanan
28 — 23
Kewajiban dan Hak Asuh Anak, Penggugat telah menyerahkan semuakewajiban dan hak untuk membesarkan anakanak kepada Tergugat, yangdikatakan oleh Penggugat secara vulgar di hadapan pertemuan keluargabesar Penggugat pada medio Agustus 2014, di rumah ibu kandungPenggugat, yang disaksikan oleh semua anggota keluarga Penggugat,bagaimana mungkin Tergugat bisa melakukan penekanan dan tindakandiluar batas kewajaran karena waktu itu Tergugat hanya sendirian datangdipertemuan keluarga besar Penggugat, Tergugat
Terbanding/Terdakwa : SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
93 — 52
Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikanuntuk pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam APBDes nya,berdasarkan perintan saksi Suyadi selaku Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa untuk memasukkan kegiatan pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes,maka permohonan pencairan APBDes tidak akan diverifikasi danmendapatkan rekomendasi pencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan
Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan untuk pelaksanaan pengadaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)
menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)dalam APBDes nya, berdasarkanperintah saksi Suyadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa untuk memasukkan kegiatan pengadaan Lampu Penerangan JalanUmum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes, maka permohonanpencairan APBDes tidak akan diverifikasi dan mendapatkan rekomendasipencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan