Ditemukan 1067 data
7 — 2
talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar
14 — 9
argumentasidalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasilakhir dari keseluruhan proses pemernksaan perkara ini dengan menjawabpetitum permohonan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemchon angka 1 dapat dikabulkan;25Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permchonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untukmengucapkan ikar
86 — 18
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
117 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
13 — 6
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun
11 — 3
Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untukmengucapkan ikar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI)DALAM REKONVENSI1. Menolak dalildalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya.2. Mengabulkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikanNafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), Naflah Mutahsebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dan Naflah Madiyah sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah).3.
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKAR, kesemuanya adalah beribuberanak, beradikberkakakkandung, berSuku panyalai, merupakan isteri dan anakanakkandung dari Labai Judin (almarhum) dan bertempat tinggal diKorong Palambaian, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk TobohGadang, Kabupaten Padang Pariaman;D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBENUR PROPINSISUMATERA BARAT, cq. BUPATI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, cq. CAMAT ENAM LINGKUNG, cq.
28 — 2
tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) telah sesuai bila diukur denganpengahasilan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) perhari oleh karenanya Tergugat dihukum untukmembayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 90 hari = 90 x Rp.50.000 , = Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonanPemohon/Tergugat untuk mengucapkan ikar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
Terbanding/Tergugat II : MUHTADI HABLI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH CIWEDUS
156 — 98
Berdasarkan bukti T1.1 yang diajukanoleh Tergugat dan bukti T2.13 yang diajukan oleh Tergugat II berupa FotokopiAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 tanggal 17Februari 1992 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan paraTergugat terobukti bahwa Tergugat III telah menerbitkan suatu Akta PenggantiAkta Ikar Wakaf, terhadap lahan tanah darat atas nama Ki Misja dengan alashak berupa Letter C/Girik/Kohir/ Kekitir/Persil Nomor: 15 a C 278 seluas 3.410m?
15 — 4
SUPANGAT tetapi tidak berhasil,selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon; 9222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neMenimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon, Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya :DALAM AM KONVENSI1Bahwa Pemohon sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka syarat sebelum mengajukanPermohonan Jjin ikar thalak harus
12 — 7
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
10 — 7
Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama LubukPakam;Dalam Rekonvensi1. Bahwa, jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminta uang iddah sebesar Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah);3.
8 — 6
Mlg.cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruhdengan penghasilan sebagaimana terurai di atas, untuk itu Majelis berpendapatTergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mutahkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan TergugatRekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengucapkan ikar talak terhadapPenggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), maka untuk memenuhi rasakeadilan dan terjaminnya hakhak
Ny. Soepriyati
Tergugat:
1.Ny. Prasetyaning Wulan
2.Pertanahan Kotamadya Kantor Depok
25 — 16
menyatakan bahwagugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obsecuur Libel) yang mana tidakjelas dasar hukum dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkanmengenai perjanjian atau kesepakatan peminjaman uang antara Penggugatdengan Tergugat yang mana Tergugat tidak memenuhi atau mengingkarikesepakatan yang telah dibuat tersebut yaitu dengan tidak membayarkewajiban pengembalian sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dengandemikan jelas sekali dalam gugatan Penggugat menguraikan perbuatanTergugat yang ikar
20 — 13
pokoknya mohonkeringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya lagi ;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :Kesatu :Putusan Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.Sbs 2Primair :Bahwa Terdakwa U.ROMMY Alias ROMY Bin SYAFIUDIN bersamasamadengan saksi U.ZULF IKAR
17 — 11
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
- Mutah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
Yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi.
10 — 0
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan AgamaWonosobo;3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagianHal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 1221/Pdt.G/2018/PA.Wsb2.
15 — 9
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
152 — 54
mengenai Asuransi kesehatan bagi anak tetap menjadi tanggungan Pemohon Kovensi melalui perusahaan;
3.6.Bahwa Para Pihak sepakat mengenai biaya pendidikan anak apabila telah bersekolah ditanggung 60% oleh Pemohon- Menghukum Pemohon Kovensi dan Termohon Kovensi untuk melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 tersebut di atas;
- Menghukum Pemohon Kovensi untuk membayar dan/atau menyerahkan kepada Termohon Kovensi sesaat setelah pengucapan ikar
8 — 1
Putusan No.1886/Pdt.G/2015/PA.Sda.Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon