Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PID.SUS/2016/PT-MDN
SARIFUDDIN ALS. COKDIN
4032
  • Syahputradan tangannya memegang celurit dengan mengatakan jangan nengoknengok, Tiarap aja kau, sambil memeluk dan mencium cium pipisaksi Yuni Sarah dan merabaraba buah dada saksi Yuni Sarah sertahendak memasukkan tangannya ke Vagina/kemaluan saksi Yuni Sarahnamun saksi memberontak ;bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2015sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa memergoki saksi Yuni sarah dansaksi Andika Syahputra sedang berhubungan intim /berzinah dilokasiyang gelap dan sepi di dekat tanah wakaf
Register : 18-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Gpr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
DYAH PURWANTARI
Tergugat:
1.Perseroan Terbatas PT BANK SINAR MAS Tbk Usaha Syariah
2.TRIONO BASUKI
3.ELVIRA ROSIANA
4.TRI HANDAYANI
5.IDA MUSTIKA, S.H.
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
8721
  • umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 49 dan 52 UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam, dibidang :Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
    Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4disebutkan Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransisyariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, suratberharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnissyariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial,baik yang bersifat kontensius maupun volunteer;Putusan
Register : 24-03-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 765/ Pid.B/ 2014/ PN.Mdn
Tanggal 13 Agustus 2014 — - DAHLAN SIRAIT - NELLY MEINA SIMAMORA
274
  • Wakaf Il Kel. Lalang Kec.Medan Sunggal.: Kristen Protestan.: Jualan.Terdakwa ditahan tahanan Rutan sejak tanggal 12032014 S/d tanggal21062014.2. Nama LengkapTempat lahirUmur /tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: NELLY MEINA SIMAMORA.: Medan.: 39 tahun / 7 Mei 1974.: Perempuan .: Indonesia .: dln. Pinang Baris Gg. Wakaf Il Kel. Lalang Kec.
Register : 22-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Sak
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
4422
  • Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.
    ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni. DR.
Putus : 27-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — LA NAMA Bin P. NAMA, DKK VS HJ. P. MARIJANG
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena itu PengadilanTinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;Bahwa oleh Majelis Hakim Tinggi, tidak memperhatikan kewenangan dalammemeriksa dan memutus perkara terutama dalam pasal 2,3 dan 3A UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3tahun 2006, yaitu bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
    pencari keadilan yang beragamaIslam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah denganUndangundangan Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaian perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di Bidang:a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d= Hibah;e Wakaf
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kot
Tanggal 2 Januari 2020 — - Munaris Alias Tawar Melawan - Sumardi - Helmiyanto
15089
  • Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi.. Bahwa tanah persawahan tersebut dalam posita 1 diperolehPENGGUGAT dari Hibah orang tua PENGGUGAT yang bernamaAlmarhum H. Sajadi pada saat orang tuanya tersebut masih hidup. Hal inisebagaimana Surat Keterangan Hibah tertanggal 31 Agustus 2003..
    Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi,Dan atau hartaharta kekayaan lain milik TERGUGAT I dan TERGUGATIl yang daftar rinciannya akan PENGGUGAT sampaikan kemudian.9.
    Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radasdan tanah pekarangan wakaf.
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
MULYATI Binti H MUHAMMAD Alm
Tergugat:
MARTINI Binti H MUHAMMAD Alm
8019
  • ., dari hal.17.beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infak, Shadagah, Ekonomi syariah;1.
    Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat
Register : 05-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0480/Pdt.G/2018/PA.Utj
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7334
  • ratus meter persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989tanggal 25 Maret 1989, yang terletak di Jalan Nangka Paket E, RT.02/RW.01 Dusun Pagar Sari Kepenghuluan Bagan Bhakti, KecamatanBalai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2692 tertanggal 25 Maret1989, terdaftar atas nama Ladji, yang dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
    Utj.10.persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989 tanggal 25 Maret1989, yang terletak di Jalan Nangka, Dusun Pagar Sari, RT. 02/RW.0O1Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik No. 2692 tertanggal 25 Maret 1989, terdaftar atas nama Ladji, yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenRokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
Register : 25-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1458/Pdt-G/2014/PA.Pbr
Tanggal 30 April 2015 — Pemohon Vs Termohon
3024
  • pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarukemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnyadiberi tanda bukti (P.3)Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 55906249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh pejabatKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf
    AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik PrabayarNomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta buktiP.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf AlUbudiyahPekanbaru Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam AsySyafiI tahun 20142015, bukti P.7yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lainlain tahun 2015 dari PaguyubanWarga Lingkungan Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu PembayarLangganan
Register : 23-11-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.MKD
Tanggal 27 Februari 2013 — 1. NANIK SUPRAPTI dkk atas MUH. ARIFIN dkk
28329
  • Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 4 ayat 1 dan 2).29Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    ) undangundang tersebut bahwa apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;Menimbang, bahwa menurut buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, MahkamahAgung RI 2009, hal. 373, no.8.c,jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah,wasiat, wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 71/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
183
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-02-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 23-07-2012
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 13/Pdt.P/2012/PA.Yk
Tanggal 13 Maret 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
3612
  • tuaasal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibahserta wakaf
Register : 01-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 884/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
4027
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 884/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 05-09-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 51/Pdt.P/2017/PA.ML
Tanggal 20 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
223
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 26-06-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2468/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 6 Februari 2019 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
120
  • Peradilan Agama yang berbunyi :Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orangorang yang beragamaIslam;Dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharuidengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharuidenganUndangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama(kompetensi absolute) yang berbunyi :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 07-06-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 151/Pdt.P/2011/PA-Lbs
Tanggal 7 Juli 2011 —
223
  • pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi I (........... eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 15-08-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA. Jpr
Tanggal 22 September 2014 — PEMBANDING VS TERBANDING
6336
  • Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h.Shadaqah ; f. dan Ekonomi Syariah.Menimbang bahwa dari semua jenis perkara yang diatur pasal 49 UndangUndang tersebut berikut penjelasannya maka ternyata perkara aquo yang menjadi objeksengketa dalam Rekonvensi tidak termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam pasal49 UndangUndang 7 Tahun 1989 yang dikutip diatas berikut penjelasannya olehkarenanya Pengadilan Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk menyatakanPutusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PTAJpr.
Register : 15-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PA MAKALE Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Mkl
Tanggal 7 Maret 2018 — Pemohon I dan Pemohon II
6217
  • Hal. 7 dari 10 Hal.Sel g Cr gallg SaY gllg Cuuill 28 AveSLill vic Fool salgilll 43 3 IS os 4 : omyAail gig Clsilly J jelly ab gll's A2Y sly eYsllyArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikahbeserta seluruh masalahnya.Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas
Register : 11-07-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 25-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 550/Pdt.P/2018/PA.Pwl
Tanggal 10 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
3123
  • Ske alaxtiyL b5lghdl Galsassl555 CIs J5ally Sally aiVollsArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorangdari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.
Register : 03-12-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 24 Desember 2013 — Penggugat

Tergugat
454

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf