Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT PALU Nomor 80/PDT/2019/PT PAL
Tanggal 7 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : SULVIANINGSIH WANTOGIA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat II : IMRAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat III : RUSLI LAPANANDA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUMARIA SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat V : HARPAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat VI : RUKMIN Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Terbanding/Penggugat : SUNARTI U. DJAELANI
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA UNA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Wakai
138 — 88
  • dengan:1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian haktersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai :a. hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat yang kemudian diakui olehYurisprudensi, peralihan hak atas tanah adalah sah apabila dilakukan secaraterang dan tunai, artinya dilakukan dihadapan Kepala Desa diikuti denganpembayaran secara tunai oleh pembeli dan penyerahan tanah oleh penjual,yang mana bukti adanya jual beli atau
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama
Register : 23-01-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 26-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Grt
Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 15
  • Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh dan Ekonomi Syariah.Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan 0220/Pdt.G/2017/PA.GrtPasal 50 (1) : Dalam hal
    Pengadilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang untuk membatalkannya, sehingga perkaranyaharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 revisi keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ARINI WIJI UTAMI, DK VS Hj. SUPARTI, DKK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mudjaid,oleh Penggugat berupaya untuk dijadikan tanah wakaf demi kepentingansosial dan pendidikan sesuai keinginan orang tua Penggugat yang dahulumenjadi citaciatanya sebagai guru mengabdi pada bangsa dan Negara;Bahwa terkait adanya putusan Pengadilan untuk dibagibagikan kepadaahli waris ini bertentangan dengan hukum, karena semua hartapeninggalan dari orang tua angkat Penggugat berasal dari yoso/usahanyasendiri dan bukan dari pemberian orang tua alamarhum Bp.
Pengadilan PN LAHAT Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
MULYATI Binti H MUHAMMAD Alm
Tergugat:
MARTINI Binti H MUHAMMAD Alm
80 — 19
  • ., dari hal.17.beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infak, Shadagah, Ekonomi syariah;1.
    Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama
Register : 16-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 502/Pdt.P/2018/PA.Ktl
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figqih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadnhnah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 3 Februari 2015 — Penggugat dan Tergugat
12 — 2
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 13
  • , bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 06-09-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 915/Pdt.P/2016/PA.Jr
Tanggal 21 September 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 0
  • adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;Cc Wakaf
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-11-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 1568/Pdt.P/2016/PA.Jr
Tanggal 21 Nopember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 3
  • Wakaf dan shadagah;Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamhal. 5 dari 10 hal. Pen.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 29
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 13-08-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 127/Pdt.P/2014/PA.Smg.
Tanggal 6 Nopember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
39 — 12
  • Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikandi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomisyariah.
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama
Register : 14-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.PML
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
  • sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 21-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Wng
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Alay elsil gle Aol: Satya S95 agdtly Gay Aliod) windAY glhy Ysl) Gall y Gpally 48 poy cil glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0329/Pdt.P/2019/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2012/PA-LBS
Tanggal 22 Februari 2012 —
19 — 2
  • Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :sVaJlq gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 12-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 2 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
32 — 1
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 03-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrs
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
16 — 16
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 516/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 13 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
  • ,auzy jlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 615/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Glaal) Abad y cls) ple Lou Salgcill S55 aptly Gay Abin) sindAV ally Yosll Gilly Ca pall g 48 con y Lad glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 25-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 28 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
14 — 1
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 1
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf