Ditemukan 1278 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zesi zeri zega zaki zeki zeli zees
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.Mona Siti H Simanjuntak,S.H.,M.H
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
NGUYEN VAN PHUONG
131 — 35

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN PHUONG; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 16-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 33/PID/2015/PT AMB
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GRACE SIAHAYA,SH.
Terbanding/Terdakwa : ZHUANG DEZHENG
Terbanding/Terdakwa : HAMAM MASFUIN ADAM
75 — 44
  • ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal KM.Sino 15 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagiankantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan PukatIkan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran messsize mata jaring yang tidak
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Llg
Tanggal 8 Maret 2017 — (Terdakwa) Nama lengkap : Rebi Bin Sarmin
49 — 5
  • ZEEI, dan.c.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT AMBON Nomor 33/Pid.Sus-Prk
Tanggal 29 Juni 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
59 — 31
  • ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM.Sino 15 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagiankantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan PukatIkan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran messsize mata jaring yang tidak
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 162/Pid.Sus/2012/PN Kgn
Tanggal 27 September 2012 — -MASRUNI Als IMAS Als RUN Bin SUNI (Alm)
61 — 16
  • Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia(ZEEI) dan c).
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-06-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PN BATAM Nomor 355/PID.B/2010/PN.BTM
Tanggal 7 Juni 2010 — Mr. SOMSAK
27 — 13
  • ZEEI ;3. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di wilayah RI;Menimbang, bahwa saksi Budi Hesti Panuntun Amd dansaksi Sukisworo dipersidangan menerangkan bahwa sebelummelakukan penangkapan diperoleh informasi dari masyarakatbanyak kapal asing melakukan penangkapan ikan di perairanlaut natuna, berdasarkan informasi tersebut akhirnyaterdakwa dan kapal KM UMAPRON ditangkap padaposisiKordinat 25 637 .106 LU, 106 12 115 BT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 06-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2718 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — KASAN bin TALAM;
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPIasli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2/7 ayat (3) "setiap orangmengoperasikan kepal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing di ZEEI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 25-03-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 K / PID.SUS / 2009
Tanggal 25 Maret 2010 — Mr. WONG FA , DK
96 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindak Pidana Perikanan yang terjadi dimana telah adaperjanjiansebelumnya antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Asing ;Sedangkan dalam peristiwa in casu perampasan kapal tidak boleh diterapkankarena belum ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Negara asingpemilik kapal tersebut (= Pasal 102 UURI No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan) ;NB : Laut di ZEEI bukan perairan Indonesia.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Perikanan
Register : 16-06-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT AMBON Nomor 36/Pid.Sus-Prk/2015/PT AMB
Tanggal 30 Juni 2015 — GOU WENYUANG ,NOPRI POMANTO ;
103 — 41
  • sampai kedasar laut,dengan demikianakan mengakibatkan rusaknya terumbu karang, serta dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya perikanan;Menimbang bahwa alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) dari kapalKM Sino 36 yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) adalahberupa jaring (Fish Net) alat penangkap ikan yang dilarang sesuai ketentuanPasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentangPenggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 110/Pid.Sus/2011/PN.Kgn.
Tanggal 7 Juni 2011 — MISRIYADI Bin SUPIANI (Alm)
83 — 11
  • Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan c).Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan pada hari awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April2011 sekitar pukul 22. 00 Wita terdakwa berangkat dari rumah diDesa Hakurung untuk menangkap ikan dengan menggunakan latsetrum di rawarawa Desa Taluk Labat kemudian pada hari Kamistanggal 14 April
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH
Terdakwa:
TUNTUN
44 — 19

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa TUNTUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 24-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 54/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 14 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Huynh Cong Muop
40 — 0

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa HUYNH CONG MUOP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 30-05-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 31/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 13 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
LE HUU LOI
122 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa LE HUU LOI selaku Nahkoda BV 92726 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidanayang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Khusus Perikanan
Register : 27-07-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Lbt
Tanggal 11 Juli 2016 — SUGIAN alias GIAN ASDIN alias ERLANGGA SUMARDI alias SUMARDI MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR SARIFUDIN alias SARIF ONA SUTRA alias ONA SUDIANTO alias SUDI
97 — 36
  • ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;c.
    Perairan darat;33Menimbang, bahwa laut pedalaman merupakan adalah bagian laut yang terletak padasisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah, sedangkan perairan daratmerupakan segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali padamulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garispenutup mulut sungai;Menimbang, bahwa ZEEI atau Zona ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luardan berbatasan dengan laut teritorial
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perikanan
Register : 31-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 20 September 2017 — BHAKTI YUDHA DIRGATARA Alias ARDI.
167 — 73
  • ZEEI, dan c.Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.Menimbang bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, berbunyi: Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,konservasi
    ZEEI, dan c.Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.Menimbang bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, berbunyi: Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraHalaman 30 dari 39 Hal.Putusan No.10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.JKT.UtrRepublik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayahpengelolaan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.Nani Herawati, S.H.
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
SURATNO
37 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa SURATNO tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-06-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 13 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Dani K Daulay, S.H
Terdakwa:
PHAM NHUT GIANG
192 — 17

  • M E N G A D I L I :
    1. Menyatakan terdakwa PHAM NHUT GIANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pengadilan PN BATANG Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN BATANG Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Btg
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
1.BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
2.EKA ROSE INDRAWATI, SH
3.LINDU AJI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
DASONO Bin KARNOTO
90 — 9
  • izintertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 1 dan 2 UndangUndangPerikanan, mensyaratkan untuk mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia dan kapal penangkap ikan yang berbendera asing,harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI )Menimbang, bahwa selanjutnya UndangUndang Perikanan telahpula memberikan batasan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI
    Jawa Tengah;Menimbang bahwa pada posisi koordinat 64037.74" S 11110'35.88 E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, JawaTengah masih merupakan dialur sungai belum masuk kepada lautan danmasih di dalam wilayah perairan Republik Indonesia bagian dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), yaitu pada ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI);Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;Ad.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — MASBUKIN, DK VS WALIKOTA BANJARMASIN, DKK
169 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperundangundangan yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompokyaitu Pasal 37 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Pasal 71, 72, dan 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, Pasal 46 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38, 39, 40 UndangUndang Nomor18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 25, 33, 36, dan 37 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 9UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Perikanan
Register : 01-12-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Ktb
Tanggal 19 Desember 2016 — JUSMAN Bin NONCI
111 — 15
  • ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia) ;c.