Ditemukan 13427 data
35 — 24
perbuatan Terdakwa tersebutsaksi mengalami kerugian sebesarRp.400.000.000, (empat ratus jutarupiah) ;Bahwa kerugian sebesar itu tertuang dalamemail yang dia tagihkan kepada saksi danfoto copy PIB yang berisi tentang jumlahnilai biaya masuk yang sudah di mark upoleh Terdakwa ;Bahwa rata rata selisih biaya masuk yangditagihkan kepada saksi sebesar antaraRp.5.000.000, (lima juta rupiah) sampaidengan Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ;Bahwa saksi mendapatkan PemberitahuanImpor Barang (PIB) dari PTI
telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa perihal unsur keempat Barangtersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karenakejahatan, berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi saksidibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barangbukti, maka telah terungkap fakta yaitue Bahwa uang sebesar Rp.115.515.000,00 (seratus' limabelas juta lima ratus lima belas riobu rupiah) beradadidalam rekening terdakwa, karena adanya kerja samaantara Terdakwa selaku pimpinan PTI
9 — 4
pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itudalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dansyarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebutdiatas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannyaharus lebin diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur danadministrasi perkawinan (masiahah), sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi:thal cle de pti
482 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Tim Kurator PTI Bhineka Karya Manunggal untukmemperbaiki Daftar Tagihan Tetap PT Bhineka Karya Manunggal Khususdan Terbatas pada hutang Debitur yang bersumber dari Hutang PerjanjianPemberian Fasilitas Letter of Credit sejumlah USD11,000,000.00 (sebelasjuta dollar AS) dikonversi ke dalam rupiah dengan memakai Kurs TengahBank Indonesia pada saat Putusan Pailit (81 Oktober 2016);3. Membebankan biaya perkara ini kepada Budel Pailit;4.
259 — 132
Taruma Brastamala sebagaimana yang didalilkanPenggugat a quo adalah jelas merupakan permasalahan tersendiriantara Penggugat dengan Tergugat ataupun PTI.
Taruma Brastamala;Bahwa saksi tidak tahu proses hingga terbitnya Hak Guna Bangunantersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Haji Sairin;Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.11;Bahwa untuk transaksi jual belinya tanah antara PTI.
Gugatan Penggugat Error In Persona.Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan bahwagugatan Penggugat error in persona, karena Penggugat keliru menarik pribadiHeru Soetrisno, Msc. sebagai Tergugat, dan kalaupun benar Tergugat adabertindak atas nama PTI. Taruma Brastamala, maka seharusnya Penggugatmenggugat PT. Taruma Brastamala bukan pribadi Heru Soetrisno, Msc.
tanah sengketa yang tidak lagi sebagai milik Penggugat;Hal. 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 669/Pdt.G/2015/PN DpsMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang Penggugatmempunyai kapasitas untuk mengajukan suatu gugatan tentang kepemilikan atastanah, hendaknya dilihat dari hubungan hukum antara pihak Penggugat denganTergugat terkait tanah yang disengketakan, dimana Penggugat dalam gugatannyatelah mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang dilepaskan haknyasebagai penyertaan modal PTI
Taruma Brastamala dan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.653/Ungasan atas nama PTI.
95 — 45
Pinrang memerintahkanBendahara Pengeluaran untuk mencairkan danmentransfer ke rekening PTI. PI. MitraTritunggal Abadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu: No Tanggal Atas Nama No. rekening/Bukti Jumlah (Rp)1 3 Januari 2007 PT. Mitra Tritunggal Abadi 13003207123 235.000.0002 10 Januari2007 DB (tunai) Kuitansi 155.787.5003 10 Januari2007 DB (tunai) Tanpa Kuitansi 280.000.0004 12 Januari2007 PT.
Membuat laporan pertanggung jawaban.Hal 23 dari 45 hal.Put'Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKSBahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dan SuratPerintah Melaksanakan Pekerjaan, PTI. RajawaliNusindo mengirim peralatan medis Puskesmas kepadaDinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebanyak 20 (duapuluh) koli/doz melalui perusahaan ekspedisi yangdiantar oleh J.M.
86 — 26
Kotabaru adalah Terdakwa dan dari lokasiyang termasuk dalam wilayah PTI. Arutmin sebagaipemegang ijin PKP2B tersebut Terdakwa berhasilmemperoleh + 120 ( seratus dua puluh ) Metrik Ton(MT) batubara yang apabila langsung dijual dilokasi tersebut maka harga keseluruhannya sekitarRp. 200.000, (dua ratus juta rupiah ).8. Bahwa dalam melakukan usaha penambanganbatubara pada lokasi PI.
Arutmin Indonesia dapatmelakukan sendiri usaha pertambangan tersebutmaupun bekerjasama dengan pihak lain dalam bentukkemitraaan dan terhadap kerjasama ini maka PT.Arutmin Indonesia akan mengeluarkan SPK sedangkanIUP bagi mitranya merupakan kewenangan pejabatsetempat untuk mengeluarkannnya baik olehBupati/Walikota maupun Gubernur sesuai denganwilayahnya namun terhadap usaha penambangan yangdilakukan oleh Terdakwa, PTI.
ArutminIndonesia dirugikan karena deposit cadanganbatubara yang dimiliknya menjadi berkurangsehingga barang bukti batubara sebanyak 3.120( tiga seratus dua puluh ) MT tersebut,Majelis Hakim merasa perlu dikembalikankepada PTI. Arutmin Indonesia selaku pemegangIUPK dan pemilik KP pada areal PKP2Btersebut.Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 serta53ketentuan perundang undangan lain yangbersangkutan.MENGADILI1.
13 — 1
denganPemohon II (PEMOHON Il) hingga saat ini belum putus, oleh karenanya makapernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab /aanatuth Thaalibiin halaman 254:CHwL oS g Alb g pti g AineArtinya, Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan(terpenuhi) syaratsyaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orangsaksi,dan dalam kitab Tuhfah Juz
9 — 1
Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebihbaik bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yangdemikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri denganperceraian agar masingmasing pihak dapat dengan leluasa menentukan masadepannya sendiri;Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai denganmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBagarah ayat 227yang berbunyi sebagai berikut :pti
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTI. PANNMULTI FINANCE),sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidakdapat meminta Sertifikat Asuransi P & 1 tersebut padaPT.
7 — 6
menjaminnafkahnya.Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,2 as ) aL pti
11 — 1
poe CO SHD Ape pti Faqy Eye CF 2pore OR eed 8 ETD cee fey COS y rg oO EC COD ROBe PSEIC RCE ER RE) SFO coreg ipstoe COS OTe aye ayueyeyeAusw Bue luli eveyiad snjnwewwejep WiyeH Sisley uebiequuiyed ipefuew ye jiqueip Bued bejeyyy uty !
63 — 20
Bima Multi Finance pada bulan Maret 2008 secarakredit dengan cicilan perbulan sebesar Rp.5.531.000, (lima juta lima ratus tiga puluh= saturibu) rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, makaBPKB asli kendaraan dipegang pihak leasing PTI. BimaMulti Finance selama cicilan kendaraan belum lunas.
8 — 1
Putusan No.1537/Pdt.G/2020/PA.SrgMenimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihkaidah figih yang artinya "Menghindari kerusakan didahulukan darimenimbulkan kemaslahatan" dan "Menghindari kerusakan didahulukan darimenimbulkan kemaslahatan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Coho gad Cys Ade g pti g deine S23 5) yal i= cl 5s gall wesJae
9 — 4
siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkandengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepadaisterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharatkepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabigq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz , halaman 249 :Lage ys 5 pti
46 — 10
Ulima Baselio namun ternyata terdakwa tidak pernahmuncul untuk melaksanakan kesanggupannya membayar kepada PTI. UlimaBaselio;Akibat perbuatan terdakwa, saksi BURHAN selaku direktur PT. UlimaBaselio mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.120.000.000, (dua milyar seratusdua puluh) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.250.,.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378KUHP;ATAUKEDUA:Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 1862/Pid.B/2016/PN.PlgBahwa ia terdakwa Ir. DRS.
PAULUS RUDY KUSTINO SebesarRp.500.000,000, (lima ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Maret2015 saksi sendiri memberikan/menyerahkan uang kepada PTI. BayuBahtera Mulya via Transfer Bank BCA dari Nomor rekening 0212877288 An.PT. Ulima Baselio ke nomor rekening 140014716998 An. PT. Bayu bahteramulya sebesar Rp. 1.620.000.000, (satu milyar enam ratus dua puluh jutarupiah);Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr. PAULUS RUDY KUSTINOatas perintah Sdr. BURHAN (Selaku Direktur PT.
86 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarana Emaesa Jaya Abadidengan Sudirman, Kuasa KSU Alam Pandan Jaya ;Bahwa karenanya yang bertanggung jawab untuk mengadakan1000 (seribu) batang kayu log kepada PTI. Medco E & PSembakung beserta dokumen dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar HasilHutan (DHH), Dana Reboisasi (DR), dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah WHaedurin HS, penerima kuasaAbdul Hamid Bin M. Ali, Direktur PT.
PT SaranaEmaesa Jaya Abadi melakukan penyerahan 1000 (seribu)batang kayu log kepada Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk kepentingan PT Medco E & P Sembakung, namundari fakta fakta hukum di persidangan tidak terbuktiadanya pembayaran harga atas pengadaan 1000 (seribu)batang kayu log oleh PT Medco E & P Sembakung kepadaPT Sarana Emaesa Jaya Abadi, Mahkamah Agung pun dalamputusannya juga tidak memberikan pertimbangan hukummengenai adanya pembayaran harga kayu tersebut ;Bahwa namun demikian, andaikata PTI
87 — 42
Victory International Future diRenon dan saksi ketemu dengan mereka Para Terdakwa;Bahwa PT Victory International Future di Renon keadaan kantornyabanyak orang dan Para Terdakwa ada, mereka duduk di salah saturuangan;Bahwa di kantor PT Victory International Future katanya Terdakwa kedudukan sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa Il sebagai Bendaharadan Marketing;Bahwa adiknya Terdakwa Il juga kerja di Perusahaan PTI VictoryInternational Future dibidang marketing;Bahwa saksi tidak tahu PT Victory International
183 — 117
Bahwa, perlu diketahui, bahwa objek sengketa antara TERLAWAN PENYITAdengan TERLAWAN TERSIIA , Il, Ill dan MN di Pengadilan Negeri JakartaBarat adalah pembatalan jual beli saham PTI. Mecosin Indonesia yangdilakukan TERLAWAN TERSIIA , Il, 111 dan IV dengan Ny.
berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilihat mengenaikedudukan Pihak Ketiga diatas yang memintakan sita jaminan adalahsebagai debitur atau yang terkait hutang piutang dengan debitur (Tersita)yang mana obyek tanahnya sedang dijadikan jaminan pada kreditur lainpemegang Hak Tanggungan atas hutang piutang dengan debitur tersebut;Bahwa, dalam perkara a quo TERLAWAN PENYITA meletakkan sitajaminan pada obyek tanah dan bangunan dalam perkara No. 555mengenai proses pembagian hak waris atas saham PTI
56 — 47
Nata AnugerahMandiri atau suatu korporasi, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 548.750.000, (limaratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai denganLaporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PTI.
JasaHalaman 14 dari 42 Halaman PerkaraTipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.Marga, yang berbunyi: setiap proses perencanaan kebijaksanaanpengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personilperseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harusdikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi JawaTimur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapikenyataannya Tersangka Bambang Koesbandono selaku DirekturUtama PTI.
10 — 5
siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkandengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepadaisterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharatkepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabigq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz , halaman 249 :Lage ys 5 pti