1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT SURABAYA
12/PID.SUS/2016/PT SBY

    Putusan PT SURABAYA Nomor 12/PID.SUS/2016/PT SBY
    Tanggal 14 Maret 2016 —SLAMET SANTOSO, SE
    Nomor 12/PID.SUS/2016/PT SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 18 Februari 2016
    Lembaga Peradilan PT SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua H. Djohan Afandi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIPERBAIKI
    Catatan Amar M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal: 05 Nopember 2015 Nomor: 78/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby atas nama TerdakwaSlamet Santoso, SE.,tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan status barang bukti yang selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Slamet Santoso, SE.,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair; 2. Membebaskan Terdakwa Slamet Santoso, SE., oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Slamet Santoso, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair; 4. Menghukum Terdakwa Slamet Santoso, SE., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; 6. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga; 3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002; 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor: 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal: Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga; 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25; 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 3003 s/d 2013; 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham Nomor C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas; 9. Surat Keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; 10. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; 11. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; 12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama; .13. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; 14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; 15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; 16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti; 17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/ IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; 18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI; 19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; 20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; 21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya; 22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya; 23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya; 24. Berita Acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010; 25. Berita Acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013; 26. Surat Pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010; 27. Surat Pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013; 28. Bukti Setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ; 29. Bukti Setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-; 30. Aplikasi Transfer Bank Mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp.12.858.000.000,-; 31. Rekening Koran Bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-; 32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) Nomor 28/UM/JMU.2/XII /2010 dan Nomor 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM); 33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol %u2013 Pasuruan Nomor 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan Nomor 03/MOU/NAM/VIII/2008; 34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 Nomor 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi; 35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut; 36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013; 37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama Nomor 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; 38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk Nomor 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal: Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama; 39. Surat Pengakuan Hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya; 40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero Nomor BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal: Investasi saham PT. Jatim Marga Utama; 41. Surat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Nomor 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal: Tindak Lanjut LHP %u2013 BPK RI; 42. Nota Dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; 43. Aplikasi Transfer/Kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim; 44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015; Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara terdakwa Bambang Koesbandono; 45. Uang sebesar Rp.548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ada pada rekening Kejati Jatim, dirampas Negara untuk dipergunakan membayar uang pengganti. Sedangkan selisih atau kelebihannya sebesar Rp.13.472.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Supriatna (terdakwa dalam perkara terpisah); 8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 14 Maret 2016
    Kaidah —
    Abstrak


67
58