Bahwa obyek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahuioleh PENGGUGAT 1 pada tanggal 22 mei 2018, berdasarkanketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, UU No. 9 tahun 2004, UUNomor 51 tahun 2009, gugatan TUN dibatasi waktunya untukpaling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan pejabat TUN , dan berdasarkan fakta bahwaobyek sengketa 1 diketahui oleh PENGGUGAT 1 pada tanggal 22mei 2018 dan mengajukan gugatan pada tanggal 16 juli 2018, jadiPENGGUGAT 1 masih dalam

tenggang waktu 90 (sembilan puluhhari)dan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Mataram;.

;22.Bahwa obyek sengketa 3 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahuioleh PENGGUGAT 3 pada tanggal 22 mei 2018, berdasarkanketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, UU No. 9 tahun 2004, UUNomor 51 tahun 2009, gugatan TUN dibatasi waktunya untukpaling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan pejabat TUN , dan berdasarkan fakta bahwaobyek sengketa 3 (tiga) diketahui oleh PENGGUGAT 3 pada tanggal22 mei 2018 dan mengajukan gugatan pada tanggal 16 juli 2018, jadiPENGGUGAT 3

Bahwa obyek sengketa 4 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahuloleh PENGGUGAT 4 pada tanggal 22 mei 2018, berdasarkanketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, UU No. 9 tahun 2004, UUNomor 51 tahun 2009, gugatan TUN dibatasi waktunya untukpaling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan pejabat TUN , dan berdasarkan fakta bahwaobyek sengketa 4(EMPAT) diketahui oleh PENGGUGAT 4 padatanggal 22 mei 2018 dan mengajukan gugatan pada tanggal 16 juli2018, jadi PENGGUGAT 4 masih

Bahwa obyek sengketa 5 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahuioleh PENGGUGAT 5 pada tanggal 22 mei 2018, berdasarkanketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, UU No. 9 tahun 2004, UUNomor 51 tahun 2009, gugatan TUN dibatasi waktunya untukpaling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan pejabat TUN , dan berdasarkan fakta bahwaobyek sengketa 5 diketahui oleh PENGGUGAT 5 pada tanggal 22mei 2018 dan mengajukan gugatan pada tanggal 16 juli 2018, jadiPENGGUGAT 5 masih dalam

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24Februari 1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah adakekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru sertaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001, kaidah hukum Bahwa gugatan mengenai

sengketa kepemilikanHalaman 22 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan .

Untuk itu mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknya menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;. Bahwa gugatan telah lampau waktu (Verjaring / Daluarsa). BerdasarkanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.

/1993 tanggal 7 September 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, oleh karena itu. gugatan Penggugatmerupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik telah membantah eksepsiTergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini masuk dalamkewenangan

Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa KeputusanHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasukwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangnberkepentingan , Lebih lanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum bahwa gugatan mengenaisengketa

Bahwa Penggugat tidak menempatkan lelaki AGUS SALIM danPerempuan FITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat yang dalamkenyataannya juga turut serta menguasai obyek sengketa, dimana AGUSSALIM dan FITRI HANDAYANI selaku Penggugat untuk permohonanPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Milik Penggugat atas tanah objeksengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada PerkaraNomor 55/ G/ 2017/ TUN Mks, dimana Gugatan tersebut Pengadilan TUNMakassar mengabulkan permohonan para Penggugat yang di

kuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Makassar, tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 67/ B/2018/ PT.

TUN. Mks. Atas putusan tersebut Penggugat telah mohonkankasasi dan sementara dalam proses pemeriksaan ;Halaman11 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksBahwa karena penggugat ternyata tidak menggugat AGUS SALIM danFITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat, mengakibatkan gugatan a quokurang pihak atau disebut PluriumLitis Consertium, sehingga membawaakibat lebih lanjut gugatan cacat formil ;3.

Makassardan Pengadilan Tinggi TUN Makassar sekarang dimohonkan Kasasi olehPenggugat ;Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak sebutkantanah bagian mana yang digugat, apakah Tanah semula yang diakulpenggugat luasnya + 55 are, atau tanah yang di dalilkan Penggugat yangbaru muncul seluas + 30 are sehingga menjadi 85 are pada tahun 2000 danataukah bagian tanah yang penggugat sudah hibahkan kepada Faisal danHalaman13 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksAmin seluas 4.333 m2 atau

Bahwa pada tahun 2015 (versi Penggugat), Penggugat memohonkansertifikat hak milik tetapi yang terbit Sertipikat HGB atas nama Penggugatdan nama Faisal dan Amin namun sertifikat tersebut dimohonkan/ digugatpembatalan oleh Para Tergugat di Pengadilan Negeri TUN pada tahun 2017kemudian dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 55/ G/ 2017/ TUNMks dandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dengan Putusan tanggal 20 Agustus2018 dengan Nomor 67/ B/ 2018/ PT.TUN.Mks yang sekarang dalampemeriksaan Tingkat Kasasi

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota Jakarta Timur dalam perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.2. Bahwa Penggugat masih terlalu premature untuk menyatakan dirisebagai pemilik syah atas tanah a quo, karena berdasarkan putusanperkara yang belum mempunyai kekuatan pasti termaksud, karenannyaPenggugat harus lebih dahulu menunggu putusan perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.3.

Nomor: 72/K/TUN/1998,tanggal 9 Maret 2000, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILLI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur tersebut; Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il Kepala SukuDinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) Walikotamadya JakartaTimur tersebut, tidak dapat diterima;Hal. 8 dari 13 hal. Put.

(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK4).Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober2000, perihal: Tegoran agar mematuhi Putusan Mahkamah Agung RIL,Nomor 72/K/TUN/1998, tanggal 9 Maret 2000 jo Putusan PT.TUN.JKT.Nomor 27/B/1997/PT.TUN.JKT, atas dasar Permohonan Pelaksanaaneksekusi isi Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut diatas telah mempunyaikekuatan hukum tetap, beserta lampiran surat permohonan, yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur

No 72/K/TUN/1998 jo No. 27/B/1997/PT.TUN.JKT, joNo. 123/G.TUN/1995/PTUN.JKT, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Incrah).(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK6)Surat Undangan dari Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur, Nomor7611/1.711, tanggal5 Desember 2000, tentang Rapat Koordinasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung RI. No. 72/K/TUN/1998 terhadap tanahdan bangunan di Jalan Jatinegara Barat No. 110 RT.001/02 KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

BPHTB : Rp. 42.703.200,0010.Fee Pengacara Gugatan TUN : Rp. 8.000.000,0011.Fee pembuatan memori banding TUN : Rp. 1.000.000,0012.Fee Kasasi TUN : Rp. 3.000.000,0013.Fee PK TUN : Rp. 3.400.000,0014.Fee Pengacara penanganan PK : Rp. 3.000.000,0015. Retribusi IMB : Rp. 1.806.700,0016.

No. 255 K/TUN/2009Jo.

No. 255 K/TUN/2009 Jo.

No. 255 K/TUN/2009 Jo. No. 06 PK/TUN/2012 tetap pula dijadikan SALAH SATU DASARSEKALIGUS PERTIMBANGAN DALAM RANGKA PENERTIBAN RUMAH DINASTNI AD CQ. KODAM V/BRAWIJAYA TERLETAK DI JL.

Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/TUN/2009 tgl. 9September 2009. Bukti TIIl 8363. Foto Copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 06 PK/TUN/2012 tgl. 17April 2012.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

TUN. JKTSukamara, Kalimantan Tengah ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/T ERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor28/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 19/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 November 201 9;3.

TUN. JKT4. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKDtanggal 26 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ANDIJAY ANDI; 22222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee nee nee5.

TUN.

TUN. JKTdilakukannya termasuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang menurut ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf b UUASN jo pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017,terhadap PNS yang bersangkutan (ic.

TUN. JKTPerincian BiayaPerkara :1. RedakSi ........00.. 000. =? Rp. 10.000.2. Materal ............. eee =? Rp. 6.000.3. Biaya Proses Banding ........... eee : Rp. 234.000.Jumlah : Rp. 250.000.Terbilang : Duaratus lima puluh ribu rupiah.Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT. TUN. JKT

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor244/G12075/PTUN JKT, tanggal 10 Mei 2016 ; gerkas perkara Nomor : 244/G/2015/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 yangSdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaHal. 2 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN.

20 Mei 2016 ;Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /Pembahding tanggal 20 Mei 2016, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Tetbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 20 Juni 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016, memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai denganHal. 3 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN

,M.HumPANITERA PENGGANTI,ttdDARUL NAPIS, S.H.Hal. 6 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN. JKTRincian Biaya Perkara :1. Surat Pemberitanuan...........ccececcceceeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeees Rp. 22.500,2. ATK wu .cceceseecescececeseceececsceacecesesececeeeaeseeesaseeeatsesaneeeeeaseatatees Rp. 45.000,Ss PROGEIGGT stnssccsssssscnnmecmunanammncamncuenneneaunasmarnoean Rp. 5.000,4. MOTO ral... eeeeececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeneeeesaeeeeeaeeaeeaeeaeeeateeteas Rp. 6.000,5.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.3. HAMSAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan KotaMakassar; === oo nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn4.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.dikarenakan akta jual beli Nomor 07/2009, tertanggal 27 Mei 2009 yang dibuat oleh IwanAmpulembang,SH, selaku PPAT di Makassar (Bukti T3) telah mengidap cacat hukum yangamat mendasar, lantaran proses jual beli tersebut dibuat seakanakan bahwa Hasanuddin Mismanyang menjual tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bulukunyi No. 15 kepada Hj.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.Eksepsi tentang Gugatan penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak cermat serta teramat kabur (obscuur libel) ; eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak "PLURIUM LITISCONSORTIUM" karena peristiwa dan hubungan hukum terjadinya peralihan hak berdasarkanhubungan hukum jual beli antara PT.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.G.TUN/2012/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padatanggal 13 Desember 2012 tersebut haruslahdikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembandingberada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

No. 40/B/2013/PT TUN Mks.( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

331 K/TUN/2012

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012101112di Persil Nomor 26a D.1. Kohir 1285, seluas 0.570 Ha tersebut.

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkanoleh Kantor Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, serta masihtercatat dalam Ipeda atas nama TajibHalimah.

Putusan Nomor 331 K/TUN/20121010untuk menetapkan akibat hukum in concreto. Hal ini dianggap perlu berkaitandengan perlunya dan pentingnya kepastian hukum bagi warga yang terkait dan(dalam rangka perwujudan) prinsip doelmatigheid dalam pelaksanaan peraturanperundangundangan oleh penguasa/pemerintah. (lihat untuk doelmatigheidAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik).

Putusan Nomor 331 K/TUN/201214undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ny.

Putusan Nomor 331 K/TUN/2012

Dalam proses peradilan di tingkat Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Jakarta terdapat Penetapan penundaan pelaksanaansebagaimana terlampir sebagai bukti bertanda P3;Bahwa Pemohon berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 115UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebuahpenetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dan kemudian diajukan upaya hukum banding ke PT TUN danselanjutnya dibatalkan penetapan atau putusan PTUN a quo dibatalkanoleh PT TUN baik melalui penetapan

atau putusan akhir dari PT TUN,maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidak memilikikekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukum kasasi atasputusan PT TUN tersebut.Dalam keadaan demikian, penetapan dan/atau putusan dari PTUN aquo menjadi tidak patut dijadikan pedoman untuk mengambil sikap ataukeputusan oleh lembaga, komisi atau badan (administrasi) negara incasu KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kotaterkait dengan keikutsertaan Pemohon dalam mengusung calon

kepaladaerah dalam Pilkada;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUN yangmembatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dari PTUN, makapembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakan sesuai dengan prinsipHalaman 4 dari 29 halaman.

melalui penetapan atauputusan, maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidakmemiliki Kekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukumkasasi atas putusan PT TUN.

dan selanjutnya dibatalkan oleh PT TUN melaluipenetapan atau putusan, maka penetapan atau putusan PTUNa quo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,meskipun terdapat upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUNyang membatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dariPTUN, maka pembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakansesuai dengan prinsip hukum dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf k UndangUndang Administrasi Pemerintahan, sehinggaTermohon

390 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 390 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :JIMMY J.

No. 390 K/TUN/20121 Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli waris/anak dari Alm.

No. 390 K/TUN/201214.15.16.17.18.Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 3,angka 5, dan angka 7, bahwa tanah tersebut dijaga Oscar Pinontoan dan anakanaknya sejak atahun 1974 s/d Desember 2010, sejak saat itu tidak ada orang yangdatang ataupun menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Rommy A. Lasutbahkan Rommy A.

No. 390 K/TUN/2012dikarenakan, gugatan Penggugat yang disampaikan dalampersidangan ini lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan,sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum(perdata);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:Bahwa benar tanah kebun/budel tersebut sudah dijual kepada Sdr. Rommy A.

No. 390 K/TUN/20121. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding II ;2.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

166 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/20123. H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/2012sengketa hak keperdataan In casu dalam hal ini jual beli dalam Akta Jual Beli (AJB)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009.Dan yang dinyatakan harganya belum lunas (quad non).

Putusan Nomor 166 K/TUN/201214berwenang yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Hal ini dapatpula dibandingkan dengan aturan aturan Kenotariatan serta kode etik Notaris. Jadidalam konsep hukum Agraria, tidak dikenal dua macam perbuatan hukumsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Putusan Nomor 166 K/TUN/201216Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp 489.000.00Jumlah ........ ee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 16

Tertanggal 27 Januari 1992 (Bukti P5); Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992tanggal 6 Pebruari 1993 (Bukti P6); dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 01PK/TUN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 (Bukti P7);dimana isi Putusan Pengadilan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebutdi atas mengabulkan gugatan dari Ny. Dahniar Zainul Anwar Salim Binti AlliAkbar, cS yang diajukan untuk membatalkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 116/Kebon Sirih atas nama PT.

No. 5 K/TUN/1922.DAN MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan PenggugatPenggugat terhadap TurutTergugat dan II tidak dapat diterima; Mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat terhadap Tergugat dan II untuk sebagian; Menyatakan batal :1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 116/Kebon Sirih atasnama Turut Tergugat I (PT. Jaman Sentosa);2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 138/Kebon Sirih atasnama Turut Tergugat II (PT.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Peninjauan Kembali(PK) Mahkamah Agung RI No. 01 PK/TUN/1994 tanggal 12 Oktober 1994yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.7. Bahwa dari pengurusan eksekusi tersebut Penggugat mengetahui bahwarupanya status tanah Hak Milik No. 60/Gambir sudah berubah menjaditanah Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih, luas 5. 552 M2,Surat Ukur No. 276/1997 tertanggal 19 Maret 1997, atas nama TergugatI.8.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 04K/TUN/2014 tanggal 04 Maret 2015 (Bukti P9). Adapun hal yang menjadialasan atau pertimbangan gugatan pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 304/Kebon Sirih ditolak adalah karena Ny. DahniarZainul Anwar Salim bersamasama Ny. Yarni Rizal dan Mohamad RusliSalim pernah menandatangani perjanjian dengan Tergugat yangdituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Dan Pelepasan Hak atastanah dari Notaris Adam Kasdarmadji, SH.

Dahniar Zainul AnwarSalim, cs. sudah dikabulkan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993, sehingga perjanjianpengikatan jual beli dan pelepasan hak tersebut berlawanan dengankesusilaan sehubungan Tergugat telan memanfaatkan ataumempergunakan keadaan yang kurang baik dari Ny. Dahniar Zainul AnwarSalim, cs.13.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkaraMenimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatansesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding pada intinya (dari segi hukumTata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat / TerbandingKeputusan TUN obyek sengketa telah melanggar Peraturan PerundangUndangandan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhiketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan

atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa Il secara nyatamelanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : Pemberitahuan prosespemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa serta rekomendasi DPRDKabupaten Jombang, tanggal O38 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan prosespemberhentian dan

Sehingga saling berkaitan(kausalitas) dengan penerbitan TUN obyek sengketa yang melanggar peraturanPerundangUndangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan TUNobyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sahpula; maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atasobyek sengketa dan II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

Nomor : 152 K/TUN/2004, tanggal 21 Juni 2006 jo.Halaman 23 dari76 halaman Putusan Nomor: 04/G/2013/PTUNJKT.99 PK/TUN/2007, tanggal 30 Oktober 2009, karena gugatan pembatalansertipikat tidak dapat diterima olen Pengadilan;b. Ditinjau dari segi penghunian, Tergugat II Intervensi adalah penghuniyang sah berdasarkan Putusan PTUN Nomor :146/G.TUN/2003/PTUNJKT., tanggal 17 November 2003 jo. Nomor : 41/B/2004/PT.TUN.JKT.,tanggal 5 Mei 2004 jo. Nomor : 366 K/TUN/2004, tanggal 14 April 2005jo.

Nomor : 68 PK/TUN/2007, tanggal 14 Februari 2008;Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan Surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2012 Nomor : B 4452/0.1/Gtn/07/2012, Perihal : Pendapat hukum atas permasalahan antara VijayKumar Shewakram Vaswani dan Ny.

344 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 344 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BLORA,berkedudukan di Jalan Nusantara No. 9, Blora, Jawa Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Nama : SUKUR, A.Ptnh;Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;2. Nama : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;3.

BENY SUPRAPSONO, bertempat tinggal di Jalan Wangsa NingratNo. 46 RT I/8 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kota Bandung,2 FREDY PURNOMO, S.Kom, M.Kom, bertempat tinggal di PerumahanKota Modern, Cluster Havana Ch 5/ 23 Kelurahan Cipete, Tangerang,Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/20133 > RUDY PRASETIYO, S.Kom, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir 3No. 32 (Komplek Migas 61) RT/RW 01/12, Palmerah, Jakarta Barat,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, dalam hal inimemberikan

Hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 24 AprilHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/201310.11.12.2012 setelah Penggugat mendapat keterangan dari Tergugat, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986;Bahwa gugatan, ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan olehUndangUndang, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14Mei 2012 setelah diketahuinya Sertifikat Hak Milik No. 1523 Kelurahan Tempelan,Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

Kami, Tergugat IIIntervensi mendapatkan hak berdasarkan peristiwa hukum hibah Tahun 2008Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2013bukan sebagai pihak yang terkait dalam peristiwa permohonan hak atas tanahNegara pada Tahun 1996 dan 1997 oleh pihak Edy Suprapsono (Pemberi Hibah);b Di dalam peristiwa hukum hibah ada pihak pemberi hibah, penerima hibah (kami),pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftar peralihan hak (TergugatI, Kantor Pertanahan di Blora).

dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :e Bahwa putusan PTUN Semarang yang dikuatkan oleh PT TUN Surabaya, yangmenolak eksepsi dan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan batal SHM 1523atas nama Ir.