Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

9 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 19 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi memutuskansebagai berikut dalam perkara :RUDI HM SAMIN, S.E., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kp.

No. 19 K/TUN/2012Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan surat Nomor: 116/KPUKota011.329181/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010 tentangPemberitahuan Syarat Dukungan (objek sengketa) tanoa memperhatikansurat tanda terima formulir persyaratan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Depok 2010 tertanggal 26 Juni 2010 yang pada formulir tandaterima tersebut semua persyaratan Bakal Calon tersebut sudah terpenuhi :Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah mengeluarkan surat, Nomor : 113/KPU011.329201/V1I/

No. 19 K/TUN/2012Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005,dengan tegas dinyatakan bahwa setiap Keputusan Komisi Pemilihan UmumDaerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) tidak dapat digugat di Peradilan TataUsaha Negara, Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor: 8 Tahun2005, yang keberlakuannya ditegaskan kembali oleh Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010, secaraabsolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketaini ;Berdasarkan alasanalasan

No. 19 K/TUN/201210e Menolak eksepsi yang diajukan oleh TergugatDALAM POKOK SENGKETA :e Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnyae Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 179.000, (seratus Tujuh Puluh Sembilan RibuRupiah)Bahwa dasar pertimbangan Putusan Tersebut dilandasi pertimbangandalam putusan tingkat pertama yang mana pertimbangannya sebagaimanatertuang dalam Putusan Nomor 63/G/2011/PTUNBDG.

No. 19 K/TUN/201 214NIP : 220 000 754

422 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 422 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI MALUKU BARAT DAYA, tempat kedudukan di JalanPahlawan Revolusi Nomor 1, Wonreli, Maluku Barat Daya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Harahap, SH., jabatanKepala Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di Jalan Sultan HairunNomor 6, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor187/780/2011 tanggal

Putusan Nomor 422 K/TUN/201212.13.14.Negeri Sipil (Pasal 14 ayat 1 huruf c dan ayat 2) serta PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan KabupatenKota serta Pejabat Struktural Eselon II di Kabupaten Kota (Pasal 2ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2), sehingga perbuatan Tergugat adalahperbuatan kesewenangwenangan, dengan demikian keputusanTergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan

Putusan Nomor 422 K/TUN/201210Penggugat secara nyata telah melanggar hakhak Penggugat sendiri yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam uraian gugatannyaadalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor821.2052011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs.

Putusan Nomor 422 K/TUN/201212Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atasnama Drs.

Putusan Nomor 422 K/TUN/201214Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754

Terkait dengan domisili Nukum Pejabat Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Pejabat TUN) yang mengeluarkan objek TUNadalah di Jakarta Pusat, sudah seharusnya Pengadilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut Pengadilan TUN) yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara (yangselanjutnya disebut perkara TUN) adalah Pengadilan TUN Jakarta.b.

Bahwa tentunya Penggugat Il Intervensi 1 dan 2 menyadari betul apabilayang bersangkutan mengajukan gugatan TUN secara individual danterpisah maka Gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimna diatur dalam Pasal 55 UU TUN; .

Terhadap hal ini,apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN,Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN TanjungPinang. Namun demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUNTanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yangdipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad NurSyafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A.

meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atauPejabat TUN.

Namun demikian, frasa yangHalaman 158 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.TPIdaerah hukumnya meliputi salah satu Badan atau Pejabat TUNseharusnya dimaknai sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkanKeputusan TUN tersebut, sehingga dalam hal ini Gugatan TUNyang diajukan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT IlINTERVENSI lebih tepat ditujukan kepada Pejabat TUN yangmengeluarkan Keputusan TUN, yaitu Menteri Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua DKPBPB Batam, yang kewenanganmengadilinya menjadi wilayah

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

Nomor : 5 K /TUN/1992, tanggal 21 JanuariPUTUSAN NO.8/G/2018/PTUNMDN. Hal. 21993, Nomor : 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor :270 K/TUN / 2001 tanggal 4 Maret 2002 ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SertipikatHak Milik Nomor. 101/ Sitoluama tanggal 16 september 2011, Surat ukur Nomor10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011 luas 411 M2? an.

TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 24 Novembe?'2017:Ss RySs & Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERRRNDING: annePengacilail Tinga Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; 2 eon cnn nn nnn nen cane enna nanax)Tela membaca: eeri Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata. Usaha Negara Jakarta Nomor:ee 139/B/2018/PT.TUNJKT tertanggal 4 Jus 2018 tentang Penunjukan Majelisa Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini j222=4)ae 2.

No: eo 8/PT.TUN.JKTYTv ySS weY >odes CH& ~Mnimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata 1 Usaha Negara JakartaS Ngper: 218/G/2017/PTUNJKT tersebut diucapkan. dalam sidang yang terbukaNgSintuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februar 2018 dengan dihadiri olehXv &> Menimbang, bahwa terhadapsputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ssa ad AYa Jakarta telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat.md isPemberitahuan Putusan Nomor: W2.TUN 1/856/HK.06/11/2018., angOe 28sy SsFebruari 2018; a oowv

Jakarta diucapkah dalam persidangan yang terbuka untukhadir dalam pembacaan psa tersebut oleh karena itu pengajuan banding dari&PenggugavPembandng tak melebihi tenggang waktu 14 (empatbelas) hari,wvsebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 123 ayat (1), Undang UndangNomor 5 Tani 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nesaray dengan demikianpermohonan a tersebut secara formal dinyatakan citiMrenimbang, bahwa setelah mempelajari are seksama putusanPecetan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:248/G/2017/P TUN

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar No.131/B/2015/PT TUN/MKS, tanggal 21 Januari 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 220 K/ TUN/2016, tanggal 12 Agustus 2016, Jo.

Putusan Mahkamah Agung No. 60 PK/TUN/2017, 20 Juni 2017, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

tidak menyatakansalah dan/atau membatalkan substansi pokok perkara putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Juni 2010 Nomor 41/G/2010/PTUNBDG;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mutatis mutandis(dengan perubahanperubahan' seperlunya) dapat mengambil alihpertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tersebut sebagai pertimbangan hukum dan isi putusannya sendiri;Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN

/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek padatanggal 15 September 2012;Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan

(vide surat bukti baru PK2, halaman 7), yangdiperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10);Bahwa konsekuensi dari dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RItanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 dan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011Nomor 189/B/2010/PT.TUN.JKT. tersebut, Pemohon PeninjauanKembali mau tidak mau mengajukan permohonan banding kepadaKomisi Banding Merek;Bahwa oleh karena itu, tenggang

waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukanbanding kepada Komisi Banding Merek harus dihitung sejak tanggaldiberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 kepada Pemohon Peninjauan Kembali,yaitu sejak tanggal 26 Juli 2012 (surat bukti P11).

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221K/TUN/2011 (surat bukti P9, bukti baru PK2, dan P10), sehinggahakim kasasi dan Judex Facti telah melakukan suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangundangHal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2015Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009;Il. Tentang Substansi Sengketa:10.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

., untuk kemudahan segi pembuktian sebuahmemo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusansuatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; e Bersifatkonkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugatberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;e Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugattidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atauhal yang dituju;e Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugattidak lagi memerlukan

Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat kKeputusan BPDyang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atasadalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;14.

UndangUndang No 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusatmaupun di Daerah mengenai hasil pemilinan umum" ; Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap YurisprudensiTetap Mahkamah Agung

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 JoPerkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap); 22 0n onan nnn nn none2.

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : Ssesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN.

angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN

bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN

Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.

345 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 345 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANATORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53, Kabupaten TanaToraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. YANRI PATA LALANG, A.Ptnh., Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Tana Toraja ;2.

Putusan Nomor 345 K/TUN/2013.Nomor : 31/Ariang/2010, tanggal 30 Oktober 2010, luas 3.319 M?, atas nama AbdulLatif, Yori Suli, Sarlota Suli dan Amos Suli ;Adapun yang menjadi dasar dan alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut :1 Bahwa kakek Penggugat bernama Soeli semasa hidupnya memiliki tanah lapang/sawah Bumbun seluas kurang lebih 2850 m? yang kemudian diwariskan kepada4 (empat) orang anaknya bernama :1.

Putusan Nomor 345 K/TUN/2013.Yori Suli, Sarlota Suli dan Amos Suli adalah berdasar dan beralasan hukumdinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutSertipikat Hak Milik objek sengketa dari buku tanah Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh

Putusan Nomor 345 K/TUN/2013.in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 171/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Februari 2013 pada tanggal 1 April 2013.Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggangwaktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.

Putusan Nomor 345 K/TUN/2013.10Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyono, S.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis Ketua Majelisttd./ ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.Biaya biaya : PaniteraPengganti1.Meterati.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi........ ee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi .............. Rp.489.000,Jumlah .........

Dengandemikian sejak diketahui dan diterima oleh Penggugattanggal 20 September 2011 sampai dengan diajukannyagugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan telah diubah dalam Undangundang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)DASARDASAR DIAJUKANNYA GUGATANBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 /KMK.01 / 2010

Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN),sehingga sudah seharusnya dinyatakan dapat diterimauntuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberikanSuatu putusan ; Bahwa dengan diterbitkannya Obyek sengketa olehTergugat, maka Penggugat selaku salah satu LSM yangbergerak dibidang anti korupsi telah dirugikankepentingannya untuk menegakkan pemberantasanKorupsi, Kolusi, Nepotisme yaitu Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal19 Maret

Pengawas Perpajakan tersebut,telah dilaksanakan seleksi terbuka calonkeanggotaan Komite Pengawas Perpajakan, sehinggaPenggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta di Jakarta ;Bahwa Obyek sengketa a quo adalah merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang telah memenuhi isi danrumusan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 dan telah diubah dalam Undang undangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (TUN

.09/2008 tentang Komite PengawasPerpajakan tertanggal 17 Apri 2008(terlampir)putusan Tergugat a quo telah pula bersifatfinal dan telah berakibat hukum yangsudah definitive yaitu berupa Penetapansusunan keanggotaan Komite PengawasPerpajakan dan merugikan hak sertakepentingan Penggugat ;14ALASAN ALASAN GUGATANPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dantelah diubah dalam Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN

Perpajakantidak transparan melalui seleksi yang benar menjadikanKomite Pengawas Perpajakan tidak mampu menjalankantugasnya mewakili Wajib Pajak untuk mengawasi PegawaiPajak dari tindakan menyimpang dan perbuatan tercela.Dengan demikian tindakan Tergugat diduga KKN ini sangatmerugikan kepentingan Penggugat ;Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dantelah diubah dalam Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN

Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan perkara No. 122 K/TUN/2015 tanggal11 Juni 2015 yang telah berkekuatan hokum tetap yang mana amar putusannyaal.

Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan perkara No. 122K/TUN/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap yang mana amar putusannya a.l.

Bumi Tentram Waluya(Penggugat) telah di nyatakan BATAL dan TIDAK MEMILIKI NILAIPEMBUKTIAN berdasarkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara dengan nomor register perkara 122 K/TUN/2015 tertanggal11 Juni 2015 dan 113 PK/TUN/2016 tertanggal 27 Oktober 2016;Bahwa Terguggat VIII adalah pemilik yang sah sebidang tanahberdasarkan Girik C. 87 a/n Musan bin Agal seluas 5.600 M?

/2015 dan Putusan PK No. 133PK/TUN/2016 maka gugatan dinyatakan ditolak; Majelis Hakim telah salah dalam memahami isidan materi Putusan Kasasi No. 122 K/TUN/2015 dan Putusan PK No.133 PK/TUN/2016;Dalam pertimbangan putusan kasasi yang membatalkan putusanjudex facti dinyatakan Tergugat(Gubernur DKI) kurang cermat dalamHalaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 576/PDT/2020/PT DKImengeluarkan SIPPT karena masih ada pihak yang mengakumemiliki hak atas tanah a quo; Oleh karena itu yangdipermasalahkan oleh

putusan kasasi No. 122 K/TUN/2015 danPutusan PK No. 133 PK/TUN/2016 adalah bukanlah hak kebendaanyang bersifat keperdataan, maka mengenai Siapa pemilik tanah a quomasih perlu diuji melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat/Pembanding dengan alasan bahwa dalam PemeriksaanSetempat (PS) tanah di Jl.

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap keputusan TUN yang fiktif negatif adalah berdasarkan tanggalyangTertera.......tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN padasaat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktifnegatif,maka penghitungan tenggang waktu'~ pengajuan gugatan tetapmemperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yangfiktifnegatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: Jika suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud.

Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitungsejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan yangmengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan,9.

136 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 136 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 124, SiringAgung, Pakjo Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor340/SK/YPNNUS/I/2006 tanggal 5 Januari

No. 136 K/TUN/2010Akta Pendirian Notaris Iswan Bangsawan, S.H. Nomor 7 tanggal 8 April2000 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Notaris IswanBangsawan, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Juni 2000 dan Akta PernyataanKeputusan Rapat Notaris K. Abdullah, S.H.

No. 136 K/TUN/2010pendidikan Diploma Ill Bidang Kesehatan yang berlaku dilingkunganDepartemen Kesehatan, perlu.= dilakukan penilaian/oengukurankompetensi terlebin dahulu dan setelah lulus uji Kompetensi barulahdiberikan Surat Izin Bidan ;Dikarenakan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang adalah institusipendidikan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi olehDepartemen Kesehatan RI, maka kepada 52 (lima puluh dua) bidanlulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang sebelum diberikanSurat Izin Bidan

No. 136 K/TUN/201016Keputusan Tergugat/Pembanding telah final, konkret dan individual, menolakpermohonan Surat Izin Bidan yang diajukan oleh Penggugat/Terbandingyang selanjutnya menjadi dasar obyek sengketa dalam perkara ini.

No. 136 K/TUN/201018sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. AnmadSukardja, S.H., M.A. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.