Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

308 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 308 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:HARI PRAMONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AjunKomisaris Polisi (Purnawirawan), beralamat di Jalan Veteran Nomor 55Salatiga;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan diJalan Pahlawan Nomor Semarang, dalam hal ini memberi kuasa

Putusan Nomor 308 K/TUN/20124 Bripda SubekiSaksisaksi ini bukan saksi medis, sudah barang tentu tidak tahu Penggugat sakitatau tidak. Padahal perkara ini perkara orang sakit jadi perlu saksi medis.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditafsirkan pelanggaran hukum, kali initerlihat Majelis Hakim tidak memeriksa dan menilai masalah ini layaknya sengketakepegawaian, yaitu sebagai berikut:1 Bagaiamana seharusnya anggota Polri memasuki usia pensiun?

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama: AKP Hari Pramono, S.H.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012

TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.

Tun Abdul Razak Kec.SombaQOpu Kab.

Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama SUDIRMAN,mendatangi mobil petepete tersebut;Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama AKBAR,mendatangi mobil petepete tersebut; Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

429 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 429 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:R. RIDHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumTasmania, Jalan Tasmania 3A, Nomor 2, RT. 7 RW. 05,Kelurahan, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,pekerjaan ex.

Putusan Nomor 429 K/TUN/2014Maret 2013, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil a.n. Penggugat NIP 19720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C)Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, telah melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa halhal yang di langgar oleh Tergugat:1.

Putusan Nomor 429 K/TUN/20143.

Putusan Nomor 429 K/TUN/201419720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada SekretariatPengadilan Pajak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan;5.

Putusan Nomor 429 K/TUN/2014

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

TUN Medan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RIsesuai Putusan Reg. No. 204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004 ;Landasan Juridis Dan Theori Perbuatan Melawan Hukum Yang DiDalilkan PENGGUGAT dalam gugatan ini dirumuskan sebagai berikut ;1.

No.204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004, yang membatalkan 2 (dua)putusan Tata Usaha Negara yaitu putusan No.14 / G.TUN / 2001 / PTUN.Pbr,tanggal 20 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansesuai putuan No. 76 / BDG / 2002 / PT.TUN.

TUN.MDN tanggal 3 Desember 2002, Jo putusan Mahkmah Agung No. 204 K /TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRBahwa putusan akhir atas perkara tersebut, yaitu Putusan Mahkamah AgungNo. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 yang amar putusannyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan dalam posita angka 2 bahwaoleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agungmengakui

Bahwa putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan HGU No. 31 / HGU /BPN / 1996 tanggal 31 Juli 1996 dan HGU No. 88 / HGU / BPN / 1998tanggal 18 Desember 1998, dibatalkan atau tidak sah ;b.

Bahwa demikian juga putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal10 Pebruari 2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan SuratHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRKeterangan Tanah No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 sahdan mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusanKasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004, denganmenginterpretasi bahwa atas putusan tersebut maka HGU No. 31 /HGU / BPN / 1996 tanggal 31 Juli

Gugatan sengketa tata usaha Negara antara TERGUGAT sebagai penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Medan (incasu TERGUGAT V) sebagai tergugat dan CHANDRA SITORUS(in casu suami PENGGUGAT) sebagai tergugat Il intervensi,sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 131 PK/TUN/2014 bertanggal 4 Maret2015 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorPutusan Perkara Perdata No 642/Pd.G/2015/PNMDN.11397 K/TUN/2013 bertanggal 22 Oktober 2013 juncto putusanPengadilan

CHANDRA SITORUS telah dinyatakan batal berdasarkan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 PK/TUN/2014bertanggal 4 Maret 2015 juncto putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 397 K/TUN/2013 bertanggal 22 Oktober 2013 junctoputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor61/B/2013/PT.TUNMDN bertanggal 29 Mei 2013 juncto putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2012/PTUNMDNbertanggal 13 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) ;3.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1381 PK/TUN/2014 bertanggal 4 Maret 2015 juncto putusanPutusan Perkara Perdata No 642/Pd.G/2015/PNMDN.16Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 K/TUN/2013bertanggal 22 Oktober 2013 juncto putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 61/B/2013/PT.TUNMDN bertanggal 29Mei 2013 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 71/G/2012/PTUNMDN bertanggal 13 Februari 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

Putusan MARI No. 397K/TUN/2013 tanggal 22 Oktober2013 ;Menimbang, bahwa Surat Bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.4658/Sunggal An.

Putusan MARI No. 397K/TUN/2013 tanggal 22Oktober 2013 serta Surat Bukti Tl42 yaitu Putusan Peninjauan kembali No. 131PK/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015, maka diperoleh fakta Hukum bahwa terhadapsertifkat Hak milik No. 4658/Kelurahan Sunggal tanggal 11 Nopember 2011,dengan Surat Ukur nomor 01824/Sunggal/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas5.375 M2 An.

285 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 285 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi memutuskansebagai berikut dalam perkara: NENGAH LODRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Rincung RT/RW 002/001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikankuasa kepada: 1. Cleopatra, SH., 2. Fitria, SH., 3. Hani Usmandani, SH.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketigalainnya;8.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan dan kemudianmemerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana terurai pada obyek gugatan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/201210Tergugat dikatakan tidak Prosedur oleh karena itu pihak Tergugatmembantah dalildalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikankebenarannya;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan seterusnya;2.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

192 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 192 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.5 IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan PandauHulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;6 SABAR RUSMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147,Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;7 EDDY TANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Komp.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.1616c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 271/APH/KS/1965 Tanggal 15Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas +195.000 m2 tersebut kepada Djeneng Kaban ;d.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.2222Sertipikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I tanggal 16022012, atastanah seluas: 15.638M2 sesuai Surat Ukur No.00514/Padang Bulan Selayang1/2012 tanggal 03022012, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, KotaMedan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,terdaftar atas nama: Tadjuddin.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.36ttd./ ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,MLS. H. Yulius, SH.MH.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi....... ee Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi .........2see% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000, alasan dan dasar hukum di atas,maka atasan Penggugat dianggap telan menyetujul permohonan izinperceraian yang diajukan oleh Penggugat:ll.

Menghukum TergugatI, untuk melaksanakan eksekusi atas PutusanPengadilan TUN Medan, Nomor: 73/G/2009/PTUN MDN, tanggal 6Januari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan, Nomor.69/B/2010/PT.TUNMDN, tanggal 21 Juni 2010, Jo. Putusan MARI, Nomor:431 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, sepanjang untuk dan atas nama Penggugat ErtyPanent, SE;4.

tertanggal 25 Februari 2013, serta Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 20 Maret 2013,menyatakan tidak sependapat dengan alasanalasan sebagaimana terurai dibawahini;Tentang Konpensi :Menimbang, bahwa adapun yang menjadi wujud gugatan Penggugat/Terbanding adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan dari Penggugat/Terbanding adalah agar Para Tergugat/ Para Pembanding melaksanakan putusanMahkamah Agung RI No. 431 K/TUN

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarputusannya sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi/Gubernur SulawesiSelatanuntuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PT TUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya lebih banyakmempertimbangkan alasanalasan yang menguntungkan pihak Tergugat , hal initercermin dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan 14 putusan PengadilanNegeri Bulukumba yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar,lebih mempercayai alatalat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat baikdalam

Putusan banding PengadilanTinggi TUN Makassar Nomor 129/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 7 Januari2011;Surat Keputusan Nomor 927/Ill/Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semulaselaku anggota dan Ketua DPRD kab.

Hamsah Pangki, S.Pi, sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUNMakassar Nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap.maka pemulihan hak, harkat, dan martabat Penggugat/Drs.H.A. Muttamar Mattotorang pada kedudukan semula sebagai Ketua DPRDBulukumba, sudah harus dipenuhi oleh Tergugat !

Lagi pula pelaksanaan eksekusi putusan Peratun yang sudahberkekuatan hukum tetap mestinya dilakukan melalui peradilan TUN yangmemeriksa dan memutus perkara tersebut tidak melalui gugatan ke peradilanumum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DRS. H.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Il. 1. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaan2. NamaKewar ganegaraanTempat tinggalPekerjaanSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2 RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 3.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.

No. 138/B/2015/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar membaca secara cermat berkas perkara dan buktibukti yang diajukan parapihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat danbenar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadipertimbangan

Dan PTUNSemarang telah memenangkan dengan Putusan PTUN Semarang denganNomor: 18/G/TUN/1994/PTUN dikuatkan dengan Putusan PT TUN SurabayaNomor: 84/B/1994/PT TUN SBY dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 249 K/TUN/1995Diktum Putusan PTUN Semarang yaitu: 1) Mengabulkan gugatan penggugat; 2) Menyatakan bahwa tindakan Gubernur DIY mengeluarkan SuratKeputusan No.

TUN. MKS

TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatukan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; NURKA/YA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan R.

Suprapto No. 91Kelurahaan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi tanggal 28Januari 2014 tentang Izin Khusus untuk KuasaInsidentil ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan diJalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara ; Dalam halini memberikan Kuasa Kepada : 1.

TUN. MKS, tanggal 15 September 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal19 juni 2014 ; 3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 /G / 2014/ PTUN.