Sudirman Kavling 60 Senayan Jakarta 12190 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal.16 Mei 2018 ;PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;Halaman2dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang; Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar

,M.H., menerangkan : Bahwa unsur rumusan delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor didahului denganperbuatan melawan hukum dan diakhiri dengan adanya kerugian negara,sedangkan unsur rumusan delik Pasal 3 UU Tipikor, didahului dengan adanyapenyalahgunaan wewenang dan diakhiri dengan timbulnya kerugian negaraatau kerugian pada perekonomian negara;Bahwa berdasarkan prinsip /egal drafting dalam hukum pidana, jika perobuatansudah dilarang dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa kerugianpada keuangan

Sehingga, berdasarkan delik tersebut harus ada hubungan kausalitasdan harus dibuktikan dengan pembuktian kausalitas; Bahwa pembuktian kausalitas harus semua unsur dibuktikan yaitu perbuatanmelawan hukumnya dan akibat dari perobuatan melawan hukum tersebut; Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya delik formiil materilsalah satunya contohnya ada di Pasal 378 KUHPidana;Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalamPasal 2 (ayat) 1 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu

sendiri;Bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 2 ayat(1) UU Tipikor, maka tidak serta merta dapat disangkakan melanggar Pasal 2Halaman254dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgayat (1) UU Tipikor, karena menurut Ahli Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakanpasal sampah, karena semua perbuatan melawan hukum.

Membebankan biaya perkara pada Negara ;DEMIKIANLAH , diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari RABU,tanggal 03 OKTOBER 2018, oleh SRI MUMPUNI, S.H.M.H., selaku HakimKetua, DARIYANTO, S.H.,M.H., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI,S.H.M.H.

Foto Copy Koran Tipikor Sumatera, Edisi Senin,1622 Januari 2012.Dibubuhi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, Untuk selanjutnya diberi tanda dengan bukti P3;4. Foto Copy Koran Tipikor Sumatera Edisi Senin,511 Maret 2012.Dibubuhi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, Untuk selanjutnya diberi tanda dengan bukti P4;5. Foto Copy sah permintaan pendaftaran merek Bola Dunia, tertanggal 6Juli 2009, No. Agenda.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hal 21 dari Hal 48 Put.

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

KabupatenBarito UtaraAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten BaritoUtaraPendidikan : SI;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 02 Juli 2014sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejak tanggal 08Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

No.06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.Juli5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2014 Nomor : 39PP I/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04November 2014;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :RAHMADI G.LENTAM,

Bangas Nomor 11 Lt.IJ 323 B Telp.Fax. : (+ 62536)3230192, 3234510, 3233576 Palangka Raya, Kalimantan Tengah INDONESIA ; baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 12 Agustus 2014 dibawah No. 222/VITI/2014/SK/TIPIKOR/PN.PLK;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Membebankan biaya perkara kepada Negara;ATAU apabila Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayanberpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilanyang baik ( naar geode justitie rechtdoen);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yangpada pokoknya tetap dengan tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;Menimbang,

MHWakil Ketua Pengadilan Tipikor, sebagai Hakim Ketua, YARNA DEWITA, SH.MM danDARLINA DARWIS, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaHal.193 dari 183 hal. Put.

Hambali bin M.Nur; 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yangditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ; Uang sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.13/TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./ . ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :Ttd./Ny.

Melaporkan Kepala Desa ke TIPIKOR tentang PRONAd. Melakukan tindakan meresahkan dalam masyarakat terhadapkasus PRONA14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentianperangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:b.

Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah keberatan atasperintah Kepala Desa Sepayung untuk memungut biaya pronapadatahun 2018;Bahwa bentuk keberatannya yaitu protes kepada Kepala DesaSepayung karena tidak melakukan pengukuran tanah milik wargayang telah membayar biaya pendaftaran prona;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BPN terkait prona padatahun 2018 dan pihak BPN menyatakan tahun 2018 tidak adaprona di Dusun Sepayung Luar;Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah melaporkan KepalaDesa Sepayung ke Tipikor

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung danAHMAD PANANI, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014 No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang = penunjukan = Majelis Hakim yangmenyidangkan dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014,No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang penetapan hari sidang;3.

dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampaidengan nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum:Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR

,MH.Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassarberdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2018 Nomor :208/Pen.Pid/2018/PN MksPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal O7 Mel2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggalO07 Mei 2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor tingkat pertamadidampingi Penasihat Hukumnya DEMIANUS WANEY. SH.MH.,Advokat N.I.A (Peradi ) 94.10379 yang berkedudukan dikantorAdvokatDEMIANUS WANEY.

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal10Februari 2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwatelah mencabut Surat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnyatertanggal 16 Mei 2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor : 28/

Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota 5Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 2019 5hal1 dari 89 hal.Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKSTerdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum

M.KesTempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Oktober 1976.Jenis Kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Barugae Kelurahan Padaidi KecamatanMattiro Bulu Kabupaten PinrangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala Puskesmas )Pendidikan : $.2Terdakwa dilakukan penahanan :1.2sPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota ;Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar

sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 20138 ;Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum,yang terdiri dari : 1.

2009 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua jutarupiah);31 Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);Dari Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebutyaitu sebesar Rp62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Membebankan Terdakwa masingmasing membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/TIPIKOR

masingmasing pada tanggal 20 Mei2013 dan tanggal 17 Mei 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 akan tetapi Pemohon kasasitidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat KeteranganPanitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNo. 13/KET/TMS/ TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Oktober 2013Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;ll. Suratsurat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusanPengadilan Tipikor Jambi tanggal 06 September 2013 Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.JBIl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1.

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung yangHalaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 55/G/2019/PTUN.BDGbertugas melaksanakan kewenangan Kepala Badan LingkupEvaluasi Kinerja Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai ; Bahwa BKPP Kota Bandung pernah mengeluarkan suratpemberhentian sementara ketika Penggugat ditahan dalam kasusoperasi tangkap tangan oleh Polrestabes Bandung ; Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan pengkajian terhadapstatus kepegawaian Penggugat berkenaan dengan putusan dariPengadilan Tipikor

Sekda)mengenai putusan dari Pengadilan Tipikor dan dampaknya untukPenggugat putusan tersebut bisa dijatuhi Pemberhentian TidakDengan Hormat sesuai dengan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 ; Bahwa Sebelum dikeluarkan SK Pemberhentian Tidak DenganHormat Walikota Bandung pernah menerbitkan SK untuk pengaktifankembali bagi Penggugat dan SK pengaktifan kembali tersebutdilaporkan kepada BKN Provinsi Jawa Barat, namun muncul suratdari BKN Provinsi Jawa Barat bahwa Penggugat tidak dapat kembalibertugas dan haruS

HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/ Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.Mttd/ M.S.