walaupun Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kota Bekasitelah mengeluarkan Anjuran (point 8 di atas), Penggugat tetap masihberusaha secara kekeluargaan agar Tergugat mau memberikan haknya,namun sampai sekarang tidak berhasil, bahkan menantangi Penggugatagar melakukan apa saja, Tergugat siap menghadapi, Tergugatmempermainkan Penggugat ;Bahwa dengan Tergugat tidak mau membayar hakhak Penggugat, makaPenggugat mengalami kerugian secara material maupun immaterial danuntuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial JawaBarat, Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini memerintahkankepada Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat secara tunai dansekaligus, sebagaimana dalam anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi (point 8 di atas) ditambah upah proses dari Bulan April 2008 sampaiHal 3 dari 9 Hal.Put.No.456 K/PDT.SUS/201011.12.13.dengan bulan Maret 2009 dan kerugian immaterial dengan rincian sebagaiberikut : Pesangon ;2 x 9 bulan upah (@ Rp 1.010.000,) = Rp 18.180.000, ; Penghargaan

Penggugat tercemar dan susahdapat kerjaan serta stress, maka wajar hal ini diganti dengan materi yangkalau ditaksir dengan uang lebih kurang Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah), secara tunai dan sekaligus ;Bahwa melihat iktikad Tergugat ini kurang baik dan tuntutan Penggugattidak menjadi ilusionir kelak, Penggugat khawatir sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum yang pasti, Tergugat akan mengalihkan,menjual, memindahkan kepada orang lain atas harta miliknya, karenanyaberalasan memohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial Jawa Barat,berkenan lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag danatau Revindicatoir Beslag), atas harta milik Tergugat berupa :1.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;Atau :Hal 5 dari 9 Hal.Put.No.456 K/PDT.SUS/2010Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat / Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah menjatunkan putusan, yaitu putusan No.46/G/2009/PHI.BDG., tanggal 31 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Pokok

ratus lima puluh rupiah koma sembilan puluhempat); Kekurangan Upah Januari 2020 s/d Maret 2020 = 3 x Rp184.971,00= Rp554.915,00 (lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratuslima belas rupiah);Jumlah seluruhnya adalah Rp42.886.277 (empat puluh dua juta delapanratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah),;Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTergugat pada tanggal 26 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2021,sebagaimana ternyata dari Akta Pemyataan Permohonan Kasasi Nomor2/Pdt.SusPHI/2021/PN Pbr Juncto Nomor 43/Kas/G/2021/PHI Pbr yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dengan nomor perkara 2/Pdt.SusPHI/2021/PN Pbr;2. Menyatakan hak yang diterima oleh Termohon Kasasi/Para PenggugatHalaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.SusPHI/2021rincian sebagai berikut:a. Penggugat Pertama sebesar Rp41.824.924,00 (empat puluh satu jutadelapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empatrupiah);b.

SusPHI/2021ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PEKANBARU,tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,

Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Dalam Provisi :Tergugat tidak membayar upah Penggugat ;1Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugatdan Tergugatmasih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha ;Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusnya hubungan kerja,maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masingmasingsebagaimana yang tercantum

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaitu :Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat tersebut di atassejak bulan Oktober 2009 dengan denda keterlambatan hingga putusanberkekuatan hukum tetap pada perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyuplaiminuman ringan dan bir, dengan

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau apabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.84/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak putusan ini diucapkan ;3.

,yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 September 2010telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapatlain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:. Gugatan obscuur libel:Il. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);Ill.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelasribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik tersebut telah diberitahukan kepada Para PemohonKasasi pada tanggal 14 November 2019, kemudian terhadapnya oleh ParaHalaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut pada tanggal 10Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena

Dengan demikian eksepsi Tergugat angka Il yangmenyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium iitisconsortium) beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya gugatanPara Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi: SHOLEH, dan kawankawan, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp406.000,000 (empat ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, sebagaimanaternyata dari

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN kdi, tanggal 17Desember 2020:3.

untuk seluruhnya:Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2021 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 28 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakanperjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat bukan karena disharmonis namundikarenakan telah terjadi peralihan pemberi kerja yang mengakibatkanberakhirnya hubungan kerja, sehingga bahwa dengan telah terjadinyaperalihan pemberi kerja yang mengakibatkan putusnya hubungan kerjaantara

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PIMPINAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRYCABANG KENDARI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial

dan bukanditerima sebagai warisan pekerjaan dari Tergugat IV;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalountuk memberikan putusan sebagai berikut:Halaman 4 dari 11 hal. Put.

rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:e Upah Januari 2018 hingga Agustus 2020 masingmasing Penggugatsebesar = Rp2.030.000,00 x 32 bulan;Total sebesar Rp64.490.000,00 x 2 = Rp128.980.000,00;TOTAL = Rp148.391.740,00(seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ributujuh ratus empat puluh rupiah);Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negarasebesar Rp0,00 (nol rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 20 Desember 2018, terhadap putusan tersebut,Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor2Kas/2019/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertaidengan

Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalotertanggal 4Desember 2018, dengan Register Perkara Nomor25/Pdt.SusPHI/2018/PN Gto;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasitelah mengajukan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019Negeri Gorontalo Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Gto tanggal 4Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat 1;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat 2 sejak putusan ini diucapkan;3.

PUTUSANNomor : 64/G/2015/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan HubunganIndustrial pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; LESTARI MONO, pekerja PT. Aero Nusantara Indonesia warga NegaraIndonesia, beralamat di Jl.

Ki Hajar Dewantara,Summarecon Serpong, Tangerang, Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut Tergugat; nona Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;nonno= Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini; Hal. 1 dari 35 hal. Put.

No. 64/G/2015/PHISby.nonn Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yangberperkara di persidangan; 20 222020nonno= Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan baikyang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat; TENTANG DUDUKNYA PERKARAwencens Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8Juni 2015, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2015 dengan RegisterNomor :64/G/2015/PHI.Sby

Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun terdapat Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukumlain dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad), sesuai dengan Pasal 180Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada PengadilanNegeri Surabaya, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memberikan pertimbangan hukum serta putusan atasperkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,maka Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya

lima puluh lima rupiah);Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2017 secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengantotal seluruhnya sebesar Rp75.298.395,00 (tujuh puluh lima juta duaratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Qwangsom) kepadamasingmasing para Penggugat sebesar Rp106.818,00 (seratus enamribu delapan ratus delapan belas rupiah) setiap harinya apabila Tergugatlalai menjalankan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial yang telahberkekuatan hukum tetap;Halaman 4 dari 10 hal.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 November2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung telah salah menerapkan hukum mempekerjakan kembaliPara Pekerja/Para Penggugat 22 orang beserta membayar uang paksa,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa meskipun tindakan Para Penggugat adalah unjuk rasa spontan,bukan mogok kerja karena yang melakukan mogok kerja adalah FSBDSIyang bukan serikat pekerja Para Penggugat (vide bukti T7), namunkarena Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengenakan pemutusanhubungan kerja (PHK) (vide bukti T6, T7), dan alasan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri 130/Pdt.SusPHI/2017/PN.BdgNovember 2017;Bandung Nomor tanggal 22MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugatdengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada: No. Nama Jumlah Hak (Rp)1 Imam N.

Bahwa Penggugat berhak atas upah terhitung mulai bulan Mei 2016 sampaidengan adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya per bulan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belasjuta enam ratus ribu rupiah) dan wajib dibayarkan untuk setiap bulannyasecara tunai dan segera meskipun ada upaya kasasi;17.Bahwa Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja tersebutterhitung sejak adanya Penetapan dari Pengadilan

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai denganadanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya sebesar Rp15.600.000,00 untuk setiap bulannya secaratunai meskipun ada upaya kasasi;.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.7 s/d 19);Eksepsi Kompetensi Relatif Tentang Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya Tidak Berhak Mengadili Perkara A Quo:1.Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal. 1 tentang alamat ParaTergugat, menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IIIberalamat di Carrefour Lebak Bulus, 3rd Floor, JI.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 7 s/d 19);Eksepsi Kompetensi Relatif Tentang Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya Tidak Berhak Mengadili Perkara A Quo:1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal. 1 tentang alamat Para Tergugat,menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beralamatHalaman 15 dari 29 hal.Put.Nomor 891 K/Pdt.SusPHI/2017di Carrefour Lebak Bulus, 3rd Floor, Jl.

Lebak Bulus Raya Nomor 8Jakarta 12310, namun demikian Penggugat mengajukan Gugatantersebut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya;2.

Rahayu Santosa mengacu dan berpedomanHalaman 20dari 54 Putusan No. 244/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDGpada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Baratnomor 131/G/2014/PHI/PN.Bdg.. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialJawa Barat Nomor : 131/G/2014/PHI/PN.Bdg pada tanggal 15 Desember2014 telah menyatakan bahwa perusahaan PT. Rahayu Santosa masuk keSektor Ill, namun sampai saat ini perusahaan tersebut tidak kembalimenjalankan isi putusan tersebut.

Nebis In Idem.1Bahwa dalam posita butir 6 gugatan Penggugat menyebutkan:"bahwaberdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial JawaBarat No. 131/G/2014/PHI/PN.Bdg pada tanggal 15 Desember 2014 telahmenyatakan bahwa perusahaan PT.

Bahwa oleh karena itu posita butir (7) dan Petitum putusan sela nomor (3)dalam gugatan Penggugat, haruslah ditolak;Berdasarkan segala uraian dan alasan hukum di atas, maka dengan kerendahanhati Tergugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas A Bandung untuk sudi kiranya berkenan memeriksa danmemutuskan perkara ini sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi1. Mengabulkan seluruh eksepsi tergugat, turut tergugat dan turut tergugatIl.2.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Atau:Halaman 31 dari 54 Putusan No. 244/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDGApabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon keadilanyang seadiladilnya.

Bogor tertanggal 28 Oktober no. 565/6984/HISyaker/20157.P7.1 : Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandungperkara nomor: 131/G/2014/PHI/PN.Bdgmenjelaskan bahwa Upah untukPT.

Imam Bonjol Kavling 7678Menteng Jakarta Pusat 10310, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 04 Nopember 2011;Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :1yaituBahwa PENGGUGAT

Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentukdi lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Hubungan Industrial;6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 2 huruf a, apabila dalam hal tidaktercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi,maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.7 Bahwa Penggugat telah mengajukan GUGATAN PERSELISIHAN HAKkepada Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berdasarkan register No. 79/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst, Tanggal20 April 2011;8 Bahwa GUGATAN PERSELISIHAN HAK yang diajukan oleh Penggugattersebut

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011;Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Oktober2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

No. 849 K/PDT.SUS/201122Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2004menyatakan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga berdasarkanpenjelasan tersebut diatas maka Judex Factie pada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menilai bahwa telah adanyaAnjuran Perselisihan

No. 260 Duri,Kabupaten Bengkalis ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atasdalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang berdomisilidi wilayah hukum Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru;.

Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan Pasal 151 ayat(3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 aquo ;13.Bahwa sesuai dengan pointersebut di atas, adapun pemutusan hubungan kerjayang dilakukan Tergugat adalah "batal demi hukum" sesuai dengan Pasal 155ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 aquo.

Memerintahkan Tergugat untuk tetap setiap bulannya membayar upahkepada Penggugat sejak Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan sampaidengan mendapat keputusan hukum yang tetap ;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusanNo.04/G/2010/PHLPBR. tanggal 11 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dalam sidangyang terbuka untuk umum dengan dihadiri olen Kuasa Penggugat pada tanggal11 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2010 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No.14/Kas/2010/PHLPBR, yang dibuatoleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial

Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karenaMichael tidak ikut dijadikan pinak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan NomorHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahsebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepadaNegara.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2018, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus

Nomor 182 K/Pdt.SusPHI/2019putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: PT.Garuda Indonesia (Persero), Tok (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal13 November 2018;Menghukum Termohon Kasasi (Semula Tergugat) untuk membayar biayaperkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam

GARUDAINDONESIA (PERSERO), Tbk., tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST.tanggal 13 November 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp1.141.000,00 (satu juta seratus empat pulun satu ribu rupiah)dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Desember2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 diajukanpermohonan kasasi

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal16 Desember 2020:Mengadili Sendiri:1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi (d.h. Tergugat) untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/20212. Menolak gugatan Termohon Kasasi (d.h. Para Penggugat) untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan TermohonKasasi (d.h. Para Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);3.

Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/2021Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana PutusanJudex Facti:Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga

Agar Penggugat dapat menerima kompensasi PHK seperti yang tertuangdalam poin 1 (Satu) di atas;Atau:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 228/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 403 K/Pdt.SusPHI

Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya sebesarRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat pada tanggal 2 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugatmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan

Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal30 Mei 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2013;Menimbang, bahwa permohonan kasasi

yang cukup, karenaberdasarkan faktafakta di persidangan, ternyata Penggugat telah mangkir tidakmasuk kantor selama 5 (lima) hari berturutturut, tanpa adanya alasan yangdapat dipertanggung jawabkan dan Tergugat telah memanggil Penggugatsebanyak 2 (dua) kali berturutturut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 168UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat dikualifikasi mengundurkandiri dan hanya berhak diberi uang pisah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: M.SUKRI, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang

Nomor 647 K/Pdt.SusPHI/2015Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat diPerkebunan Teh Desa Parbuluan IV, Sigalingging, Dusun Partapaan,Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;Bahwa jabatan

Maka Para Penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan;Bahwa perbuatan Tergugat merumahkan Para Penggugat terbuktidilakukan dengan tanpa adanya kesalahan dan selanjutnya hanyamerupakan dalil Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja denganPara Penggugat;Bahwa terhitung sejak Agustus 2009 sampai dengan saat ini Tergugattidak lagi membayar upah kepada Para Penggugat, akibatnya kondisiperekonomian Para Penggugat saat ini sangat memprihatinkanHalaman 3 dari

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan tanpa dihadirioleh kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal25 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 mengajukanHalaman 9 dari 16 hal.

Nomor 647 K/Pdt.SusPHI/2015 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seluruhgugatan Penggugat dalam pokok perkara harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GOOD TEA, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 110/Pdt.SusPHI/2014/PN Mdn. tanggal 25 Mei 2015selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 110/Pdt.SusPHI/2014/PN Mdn. tanggal 25 Mei2015;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Halaman 15 dari 16 hal.

Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkaradalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnyamemeriksa dan memutus Perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta(uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi, selanjutnyamengambil keputusan yang amarnya berbunyi:DALAM PROVISIMeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asetaset yang dimiliki olehTergugat berupa

Khatib Sulaiman No. 61 Padang.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang memberikanputusan sebagai berikut:PRIMAIR:1 Mengabulkan seluruhnya gugatan para Penggugat;2 Menyatakan PHK terhadap para Penggugat adalah sah karena alasan efisiensisebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan terhitung sejak gugatan ini diajukan;Hal. 7 dari 17 hal. Put.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritelah menyatakan gugatangugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaNO (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim pada putusan gugatansebelumnya;Berdasarkan silogissilogisma hukum tersebut diatas, oleh karenanya telah cukup dasarhukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenanmenetapkan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Padang halaman 18 alinea 1 menyatakan:Quote:Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.16, menjelaskan bahwabenarLembaga Bantuan Hukum Indonesia ,Lembaga Bantuan Hukum Padang sebagaikuasa dari para Penggugat telah mengirim surat dengan No surat 060/SKE/LBH/VII/2009 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Fatwa,tertanggal 06 Juli 2009; tentang Pasal 82 UU RI.

Oleh karena itu sudah tepatdan benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Unquote :Dengan demikian berdasarkan uraianuraian dan alasanalasan di atas tampak jelasdan tandas bahwa gugatan perkara in casu yang diajukan oleh para Termohon PKatau kuasanya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 23 Desember 2009 dengan register No.18/G/2009/PHI.PDG telah lewatwaktu (daluwarsa), maka demi hukum serta demi keadilan putusan yang demikianitu haruslah dibatalkan

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugatpada tanggal 2 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/PHI.G/2016/PN.Srg.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

pada PengadilanNegeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang pada tanggal 24 Maret 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 21 April 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Mei 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya

Sarana Meditama International dan harusdikesampingkan.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa PKWT (

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ) dalam perkara a quotelah mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebelum batas waktuperjanjian berakhir sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf D UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dibenarkan;Bahwa Hakhak Penggugat yang diputuskan Judex Facti sudah tepatdan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pekerja PT.Mayora Indah sejak 19 Februari 2003berdasarkan Surat Pengangkatan No.: 61/SK/PERS/II/2003 dengan upah sebesarRp1.325.430,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 Penggugat bersama rekan sekerjanyameninggalkan ruangan kerja untuk melaksanakan sholat dhuhur setelah mendapat izindari atasannya, setelah sholat

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas I A Bandung telah mengambil putusan, yaitu PutusannyaNo.174/G/2010/PHI.PN.BDG.., tanggal 14 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat WARID DIANTOdengan Tergugat PT.MAYORA INDAH terhitung tanggal 1 April 2010;3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah 2 (dua) bulan danupah proses 3 (tiga) bulan untuk Januari 2010, Februari 2010 dan Maret2010 seluruhnya

,yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima oleh Plt.

Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut pada tanggal 28 Februari2011;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 3 Maret 2011 telah diberitahutentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I ABandung pada tanggal 15 Maret 2011;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan

Nomor: SE13/MEN/SJHK/I/2005 Menteri Tenagakerja danTransmigrasi Republik Indonesia angka 4 "Dalam hal terdapat" alasan mendesak"seharusnya pihak Pengusaha/ Termohon Kasasi/ semula Tergugat yang harusmengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tetapi fakta dan buktihukumya justru pihak pengusaha telah menerbitkan surat PHK tertanggal 21Desember 2009, tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, ataupun bukti putusan hakim pidana;2 Bahwa Judex Facti telah

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADAPENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNGPUTUSANNomor : 176/G/2010/PHI/PN.BDG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perselisihanhubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara antara :WELTY SINGARIMBUN, beralamat di Jalan Cicalengka Raya No.15, Rt.06Rw.06, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagai berikut :1.

WeltySingarimbun) memberikan jawaban atas Anjuran secara tertulis palinglambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabilasetelah Para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, makapara pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).10. Bahwa terhadap Surat Anjuran tersehilt, pihak PFNICril InAT tralahmenyatakan menerima, akan tetapi Tergugat tidak memberikan kepastianakan melaksanakan anjuran tersebut.11.

Bahwa dengan mengingat adanya kekhawatiran PENGGUGAT bahwaTERGUGAT tetap tidak akan menanggapi tuntutan PENGGUGAT maka agarputusan Majelis Hakim tidak siasia (illusoir) kami mohon kepada MajelisHukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1 ABandung meletakkan sita jaminan terhadap sebagai berikut :a. Nomornomor rekening1. BCA cabang AsiaAfrika Bandung, No.Rek: 008.3883933atas nama PT. Fajar Surya2.

Barang tidak bergerak1. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah, yang terletak diJl.Taman Sakura No.66, RT.011, RW.01, Komplek Taman Sakura,Kelurahan Babakan Haji, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung.Maka dengan berdasarkan fakta tersebut di atas, maka mohon agar MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IABandung untuk mengabulkan pPrmohnnan karni 1. mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya2. menyatakan sah dan berharga sita jaminana.